SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
Download to read offline
PERATURAN DESA DERMOLO
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
DESA DERMOLO
KECAMATAN KEMBANG
KABUPATEN JEPARA
PETINGGI DERMOLO
KABUPATEN JEPARA
PERATURAN DESA DERMOLO
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PETINGGI DERMOLO,
Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan
bahwa sesuai dengan hasil musyawarah bersama Badan
Permusyawaratan Desa, Petinggi menetapkan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan
Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Dermolo Tahun Anggaran 2016;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2015
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun
2015 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015
tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 2015 tentang
Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang
Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa (Berita Daerah
Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 10) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 21 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor
10 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan
Penerimaan Lain yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa
(Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 21);
16. Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa (Berita Daerah
Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 30);
17. Peraturan Bupati Jepara Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara
Tahun 2015 Nomor 37);
18. Peraturan Bupati Jepara Nomor 57 Tahun 2015 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015
Nomor 57);
19. Peraturan Bupati Jepara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Petunjuk
Teknis Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun
2016 Nomor 4);
20. Peraturan Bupati Jepara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengelolaan
dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Jepara Tahun
Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016
Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan
Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Kabupaten Kepada Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah
Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 7);
22. Peraturan Desa Dermolo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Peraturan Desa Dermolo Nomor 2 Tahun 2015 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dermolo Tahun
2015 - 2020 (Lembaran Desa Dermolo Tahun 2016 Nomor 1);
23. Peraturan Desa Dermolo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2015 (Lembaran Desa
Dermolo Tahun 2016 Nomor 2);
24. Peraturan Desa Dermolo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Peraturan Desa Dermolo Nomor 6 Tahun 2015 Tentang
Penghasilan Tetap, Tunjangan, Dan Penerimaan Lainnya Yang Sah
Bagi Petinggi Dan Perangkat Desa Dermolo Kecamatan Kembang
Kabupaten Jepara (Lembaran Desa Dermolo Tahun 2016 Nomor 3);
Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DERMOLO
dan
PETINGGI DERMOLO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA DERMOLO TAHUN ANGGARAN 2016
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dermolo Tahun 2016 dengan rincian
sebagai berikut :
1. Pendapatan Desa Rp. 1.453.428.000,-
2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 487.278.000,-
b. Bidang Pembangunan Rp. 765.387.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 96.097.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 128.350.000,-
e. Bidang Tak Terduga Rp. 1.500.000,-
Jumlah Belanja Rp. 1.478.612.000,-
Surplus/Defisit Rp. 25.184.000,-
3. Pembiayaan
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 25.184.000,-
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0,-
Selisih Pembiayaan ( a-b ) Rp. 25.184.000,-
Pasal 2
Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.
Pasal 3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan satu kesatuan yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
Pasal 4
Apabila dipandang perlu Petinggi dapat menetapkan Peraturan Petinggi guna
pelaksanaan Peraturan Desa ini.
Pasal 5
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Dermolo.
Ditetapkan di Dermolo
pada tanggal 18 Pebruari 2016
PETINGGI DERMOLO
HADI PATENAK
Diundangkan di Dermolo
pada tanggal ….............................
CARIK DERMOLO
SOEKARNO
LEMBARAN DESA DERMOLO TAHUN 2016 NOMOR ………
Peraturan desa apbdesa 2016

More Related Content

What's hot

Perdes No. 6 Tahun 2021
Perdes No. 6 Tahun 2021Perdes No. 6 Tahun 2021
Perdes No. 6 Tahun 2021NoerCholies1
 
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019Pemdes Seboro Sadang
 
Sk Penetapan SDGs Desa Tahun 2021
Sk Penetapan SDGs Desa Tahun 2021Sk Penetapan SDGs Desa Tahun 2021
Sk Penetapan SDGs Desa Tahun 2021AaEkoPrasetyo
 
PERDES No 4 Tahun 2021
PERDES No 4 Tahun 2021 PERDES No 4 Tahun 2021
PERDES No 4 Tahun 2021 NoerCholies1
 
PERDES NO 7 Tahun 2020
PERDES NO 7 Tahun 2020 PERDES NO 7 Tahun 2020
PERDES NO 7 Tahun 2020 NoerCholies1
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA TTG. PENUNJUKKAN TIM POKJA PENYUSUN APB DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA TTG. PENUNJUKKAN TIM POKJA PENYUSUN APB DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA TTG. PENUNJUKKAN TIM POKJA PENYUSUN APB DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA TTG. PENUNJUKKAN TIM POKJA PENYUSUN APB DESAudhi purnomo
 
Perdes apb desa 2017
Perdes apb desa 2017Perdes apb desa 2017
Perdes apb desa 2017udhi purnomo
 
PERDES NO 1 Tahun 2021
PERDES NO 1 Tahun 2021PERDES NO 1 Tahun 2021
PERDES NO 1 Tahun 2021NoerCholies1
 
Nota kesepakatan rapbdes 2016
Nota kesepakatan rapbdes 2016Nota kesepakatan rapbdes 2016
Nota kesepakatan rapbdes 2016Kang Margino
 
PERATURAN DESA APBDES MURNI 2020
PERATURAN DESA APBDES MURNI 2020PERATURAN DESA APBDES MURNI 2020
PERATURAN DESA APBDES MURNI 2020Strobillus Found
 
Draff APBDes Perubahan Bhuana Jaya 2018
Draff  APBDes Perubahan Bhuana Jaya 2018Draff  APBDes Perubahan Bhuana Jaya 2018
Draff APBDes Perubahan Bhuana Jaya 2018Suwondo Chan
 
Perdes no. 01 thn 2017 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan angga...
Perdes no. 01 thn 2017 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan angga...Perdes no. 01 thn 2017 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan angga...
Perdes no. 01 thn 2017 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan angga...pemdessalimbatu
 
Perdes No. 4 tahun 2018 apbdes TA 2019
Perdes No. 4 tahun  2018 apbdes  TA 2019 Perdes No. 4 tahun  2018 apbdes  TA 2019
Perdes No. 4 tahun 2018 apbdes TA 2019 Pemdes Seboro Sadang
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAudhi purnomo
 
Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2017
Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2017Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2017
Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2017PuskoMedia Indonesia
 

What's hot (19)

Perdes No. 6 Tahun 2021
Perdes No. 6 Tahun 2021Perdes No. 6 Tahun 2021
Perdes No. 6 Tahun 2021
 
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
 
Sk Penetapan SDGs Desa Tahun 2021
Sk Penetapan SDGs Desa Tahun 2021Sk Penetapan SDGs Desa Tahun 2021
Sk Penetapan SDGs Desa Tahun 2021
 
PERDES No 4 Tahun 2021
PERDES No 4 Tahun 2021 PERDES No 4 Tahun 2021
PERDES No 4 Tahun 2021
 
PERDES NO 7 Tahun 2020
PERDES NO 7 Tahun 2020 PERDES NO 7 Tahun 2020
PERDES NO 7 Tahun 2020
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA TTG. PENUNJUKKAN TIM POKJA PENYUSUN APB DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA TTG. PENUNJUKKAN TIM POKJA PENYUSUN APB DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA TTG. PENUNJUKKAN TIM POKJA PENYUSUN APB DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA TTG. PENUNJUKKAN TIM POKJA PENYUSUN APB DESA
 
APBDES P.3 2020
APBDES P.3 2020APBDES P.3 2020
APBDES P.3 2020
 
Contoh sk bpd
Contoh sk bpdContoh sk bpd
Contoh sk bpd
 
Perdes apb desa 2017
Perdes apb desa 2017Perdes apb desa 2017
Perdes apb desa 2017
 
PERDES NO 1 Tahun 2021
PERDES NO 1 Tahun 2021PERDES NO 1 Tahun 2021
PERDES NO 1 Tahun 2021
 
Nota kesepakatan rapbdes 2016
Nota kesepakatan rapbdes 2016Nota kesepakatan rapbdes 2016
Nota kesepakatan rapbdes 2016
 
PERATURAN DESA APBDES MURNI 2020
PERATURAN DESA APBDES MURNI 2020PERATURAN DESA APBDES MURNI 2020
PERATURAN DESA APBDES MURNI 2020
 
Draff APBDes Perubahan Bhuana Jaya 2018
Draff  APBDes Perubahan Bhuana Jaya 2018Draff  APBDes Perubahan Bhuana Jaya 2018
Draff APBDes Perubahan Bhuana Jaya 2018
 
Perdes no. 01 thn 2017 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan angga...
Perdes no. 01 thn 2017 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan angga...Perdes no. 01 thn 2017 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan angga...
Perdes no. 01 thn 2017 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan angga...
 
Perdes No. 4 tahun 2018 apbdes TA 2019
Perdes No. 4 tahun  2018 apbdes  TA 2019 Perdes No. 4 tahun  2018 apbdes  TA 2019
Perdes No. 4 tahun 2018 apbdes TA 2019
 
APBDES P.1 2020
APBDES P.1 2020APBDES P.1 2020
APBDES P.1 2020
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA
 
APBDES P.2 2020
APBDES P.2 2020APBDES P.2 2020
APBDES P.2 2020
 
Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2017
Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2017Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2017
Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2017
 

Similar to Peraturan desa apbdesa 2016

PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018
PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018
PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018Strobillus Found
 
Draft Perdes APBDes Bhuana Jaya
Draft Perdes APBDes Bhuana JayaDraft Perdes APBDes Bhuana Jaya
Draft Perdes APBDes Bhuana JayaSuwondo Chan
 
Draft perdes rkp desa 2020
Draft perdes rkp desa 2020Draft perdes rkp desa 2020
Draft perdes rkp desa 2020pemdesseling
 
Perkades No 3 Tahun 2023
Perkades No 3 Tahun 2023Perkades No 3 Tahun 2023
Perkades No 3 Tahun 2023NoerCholies1
 
APBDES PERUBAHAN
APBDES PERUBAHANAPBDES PERUBAHAN
APBDES PERUBAHANsanghiang
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAudhi purnomo
 
Perdes tanjungsari 7 2015
Perdes tanjungsari 7 2015Perdes tanjungsari 7 2015
Perdes tanjungsari 7 2015tanjungsaricms
 
Perdes no 4 tahun 2019 tentang rpjm desa 2020 2025 ok
Perdes no 4 tahun 2019 tentang rpjm desa 2020 2025 okPerdes no 4 tahun 2019 tentang rpjm desa 2020 2025 ok
Perdes no 4 tahun 2019 tentang rpjm desa 2020 2025 okPemdes Seboro Sadang
 
PERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdf
PERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdfPERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdf
PERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdfStrobillus Found
 
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018Teguh Supriyadi
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAudhi purnomo
 
1. rpjm des
1. rpjm des1. rpjm des
1. rpjm desdermolo
 

Similar to Peraturan desa apbdesa 2016 (20)

APB DESA TA. 2017
APB DESA TA. 2017APB DESA TA. 2017
APB DESA TA. 2017
 
Perdes apb desa
Perdes apb desaPerdes apb desa
Perdes apb desa
 
PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018
PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018
PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018
 
Draft Perdes APBDes Bhuana Jaya
Draft Perdes APBDes Bhuana JayaDraft Perdes APBDes Bhuana Jaya
Draft Perdes APBDes Bhuana Jaya
 
Draft perdes rkp desa 2020
Draft perdes rkp desa 2020Draft perdes rkp desa 2020
Draft perdes rkp desa 2020
 
Perkades No 3 Tahun 2023
Perkades No 3 Tahun 2023Perkades No 3 Tahun 2023
Perkades No 3 Tahun 2023
 
APBDES PERUBAHAN
APBDES PERUBAHANAPBDES PERUBAHAN
APBDES PERUBAHAN
 
Perdes
PerdesPerdes
Perdes
 
Sk .PTPKDes
Sk .PTPKDesSk .PTPKDes
Sk .PTPKDes
 
Perdes rkp desa 2020 seboro
Perdes rkp desa 2020 seboroPerdes rkp desa 2020 seboro
Perdes rkp desa 2020 seboro
 
LPPD 2016
LPPD 2016LPPD 2016
LPPD 2016
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA
 
Perdes tanjungsari 7 2015
Perdes tanjungsari 7 2015Perdes tanjungsari 7 2015
Perdes tanjungsari 7 2015
 
Perdes no 4 tahun 2019 tentang rpjm desa 2020 2025 ok
Perdes no 4 tahun 2019 tentang rpjm desa 2020 2025 okPerdes no 4 tahun 2019 tentang rpjm desa 2020 2025 ok
Perdes no 4 tahun 2019 tentang rpjm desa 2020 2025 ok
 
PERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdf
PERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdfPERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdf
PERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdf
 
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA
 
LKPJ 2016
LKPJ 2016LKPJ 2016
LKPJ 2016
 
1. rpjm des
1. rpjm des1. rpjm des
1. rpjm des
 
APBDes Dermaji 2016
APBDes Dermaji 2016APBDes Dermaji 2016
APBDes Dermaji 2016
 

Recently uploaded

Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxBudyHermawan3
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 

Recently uploaded (8)

Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 

Peraturan desa apbdesa 2016

  • 1. PERATURAN DESA DERMOLO NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 DESA DERMOLO KECAMATAN KEMBANG KABUPATEN JEPARA
  • 2. PETINGGI DERMOLO KABUPATEN JEPARA PERATURAN DESA DERMOLO NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PETINGGI DERMOLO, Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (3) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa sesuai dengan hasil musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Desa, Petinggi menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dermolo Tahun Anggaran 2016; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
  • 3. 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10) ; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 7); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9); 15. Peraturan Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan
  • 4. Penerimaan Lain yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 21); 16. Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 30); 17. Peraturan Bupati Jepara Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 37); 18. Peraturan Bupati Jepara Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 57); 19. Peraturan Bupati Jepara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 4); 20. Peraturan Bupati Jepara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 5); 21. Peraturan Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 7); 22. Peraturan Desa Dermolo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Dermolo Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dermolo Tahun 2015 - 2020 (Lembaran Desa Dermolo Tahun 2016 Nomor 1); 23. Peraturan Desa Dermolo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2015 (Lembaran Desa Dermolo Tahun 2016 Nomor 2); 24. Peraturan Desa Dermolo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Dermolo Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Petinggi Dan Perangkat Desa Dermolo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara (Lembaran Desa Dermolo Tahun 2016 Nomor 3); Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DERMOLO dan PETINGGI DERMOLO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DERMOLO TAHUN ANGGARAN 2016 Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dermolo Tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut : 1. Pendapatan Desa Rp. 1.453.428.000,- 2. Belanja Desa a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 487.278.000,- b. Bidang Pembangunan Rp. 765.387.000,- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 96.097.000,-
  • 5. d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 128.350.000,- e. Bidang Tak Terduga Rp. 1.500.000,- Jumlah Belanja Rp. 1.478.612.000,- Surplus/Defisit Rp. 25.184.000,- 3. Pembiayaan a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 25.184.000,- b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0,- Selisih Pembiayaan ( a-b ) Rp. 25.184.000,- Pasal 2 Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini. Pasal 3 Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. Pasal 4 Apabila dipandang perlu Petinggi dapat menetapkan Peraturan Petinggi guna pelaksanaan Peraturan Desa ini. Pasal 5 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Dermolo. Ditetapkan di Dermolo pada tanggal 18 Pebruari 2016 PETINGGI DERMOLO HADI PATENAK Diundangkan di Dermolo pada tanggal …............................. CARIK DERMOLO SOEKARNO LEMBARAN DESA DERMOLO TAHUN 2016 NOMOR ………