SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
https://format-administrasi-desa.blogspot.com/
KEPUTUSAN KEPALA DESA BATUATAS BARAT
NOMOR …………..2019
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA DUSUN …………..
DESA BATUATAS BARAT KECAMATAN BATUATAS KABUPATEN BUTON SELATAN
KEPALA DESA BATUATAS BARAT,
Menimbang : a. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan
desa, maka Kepala Desa perlu mengangkat Kepala Dusun
……………..;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5717),
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
PemerintahNomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
111 Tahun 2014 tentang Pedoman TeknisPeraturan Di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian
Perangkat Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun
Hanya CONTOH
https://format-administrasi-desa.blogspot.com/
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor )
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja
Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor …. Tahun 2018
tentang PedomanPengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018 Nomor ….);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Nama
Tempat/Tgl Lahir
Alamat
:
:
:
………………………..
…………………………
…………………………….
Sebagai Kepala Dusun …………………… Desa Batuatas Barat
Kecamatan Batuatas Kabupaten Buton Selatan.
KEDUA : Kepala Dusun ……………….. yang telah diangkat
sebagaimana pada diktum KESATU bertugas membantu
Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
KETIGA : Kepala Dusun ……………. dalam melaksanakan tugas
pemerintahan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA
mempunyai fungsi :
a. Pembinaan ketentramandan ketertiban, pelaksanaan
upaya perlindungan masyarakat, mobilitas
kependudukan, dan penataan dan pengelolaan
wilayah.
b. Mengawasi pelaksanaanpembangunan di wilayahnya.
c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam
meningkatkan kemampuan dan kesadaran
masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat
dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan.
KEEMPAT : Kepala Dusun ………………. sebagaimana dimaksud diktum
KESATU, KEDUA, dan KETIGA diatas, kepadanya diberikan
tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai peraturan
perundang-undangan yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa.
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Babala
Pada tanggal : 1 Januari 2019
KEPALA DESA BATUATAS BARAT
…………………….
https://format-administrasi-desa.blogspot.com/
Tembusan Kepada Yth:
1. Bupati Buton Selatan di Batauga;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Buton Selatandi Batauga;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buton Selatandi
Batauga;
4. Kepala Badan KeuanganDaerah Kabupaten Buton Selatan di Batauga;
5. Camat Batuatas di Ujung;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Batuatas Barat di Babala;
7. Yang bersangkutan.

More Related Content

What's hot

Sk sekdes definitif
Sk sekdes definitif Sk sekdes definitif
Sk sekdes definitif Jusa Erza
 
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...NOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 
Nota kesepakatan rapbdes 2016
Nota kesepakatan rapbdes 2016Nota kesepakatan rapbdes 2016
Nota kesepakatan rapbdes 2016Kang Margino
 
Berita acara penetapan struktur bpd
Berita acara penetapan struktur bpdBerita acara penetapan struktur bpd
Berita acara penetapan struktur bpdPertasi Kencana
 
Perbup 74 (komplit) formulir Pilkades
Perbup 74 (komplit) formulir PilkadesPerbup 74 (komplit) formulir Pilkades
Perbup 74 (komplit) formulir PilkadesStrobillus Found
 
Berita acara mus. dusun
Berita acara mus. dusunBerita acara mus. dusun
Berita acara mus. dusungalaxytoto
 
Permendagri no.83 th 2015 tentang pengangkatan pemberhentiaan perangkat desa
Permendagri no.83 th 2015 tentang pengangkatan pemberhentiaan perangkat desaPermendagri no.83 th 2015 tentang pengangkatan pemberhentiaan perangkat desa
Permendagri no.83 th 2015 tentang pengangkatan pemberhentiaan perangkat desaPajeg Lempung
 
SK PERANGKAT HASIL SOTK
SK PERANGKAT HASIL SOTKSK PERANGKAT HASIL SOTK
SK PERANGKAT HASIL SOTKJirman Huri
 
Contoh dokumen pilkades
Contoh dokumen pilkadesContoh dokumen pilkades
Contoh dokumen pilkadesYudhi Aldriand
 
Contoh Dokumen KELENGKAPAN Pilkades
Contoh Dokumen KELENGKAPAN PilkadesContoh Dokumen KELENGKAPAN Pilkades
Contoh Dokumen KELENGKAPAN PilkadesYudhi Aldriand
 
Juknis Raperdes Pungutan desa
Juknis Raperdes Pungutan desaJuknis Raperdes Pungutan desa
Juknis Raperdes Pungutan desaYudhi Aldriand
 
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...Strobillus Found
 
Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjalu Kab. Ciamis Tahun 2013
Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjalu Kab. Ciamis Tahun 2013Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjalu Kab. Ciamis Tahun 2013
Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjalu Kab. Ciamis Tahun 2013Aji Sahdi Sutisna
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAudhi purnomo
 
Sk pokja profil desa
Sk pokja profil desaSk pokja profil desa
Sk pokja profil desaAbdul Kohar
 
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptxPERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptxEka Saputra
 
Petunjuk Pelaksanaan Pelantikan BPD
Petunjuk Pelaksanaan Pelantikan BPDPetunjuk Pelaksanaan Pelantikan BPD
Petunjuk Pelaksanaan Pelantikan BPDYudhi Aldriand
 

What's hot (20)

Sk sekdes definitif
Sk sekdes definitif Sk sekdes definitif
Sk sekdes definitif
 
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...
 
Nota kesepakatan rapbdes 2016
Nota kesepakatan rapbdes 2016Nota kesepakatan rapbdes 2016
Nota kesepakatan rapbdes 2016
 
Berita acara penetapan struktur bpd
Berita acara penetapan struktur bpdBerita acara penetapan struktur bpd
Berita acara penetapan struktur bpd
 
Perdes no 6 pungutan desa 2017
Perdes no 6 pungutan desa 2017Perdes no 6 pungutan desa 2017
Perdes no 6 pungutan desa 2017
 
Perbup 74 (komplit) formulir Pilkades
Perbup 74 (komplit) formulir PilkadesPerbup 74 (komplit) formulir Pilkades
Perbup 74 (komplit) formulir Pilkades
 
02 sk panitia
02 sk panitia02 sk panitia
02 sk panitia
 
Berita acara mus. dusun
Berita acara mus. dusunBerita acara mus. dusun
Berita acara mus. dusun
 
Permendagri no.83 th 2015 tentang pengangkatan pemberhentiaan perangkat desa
Permendagri no.83 th 2015 tentang pengangkatan pemberhentiaan perangkat desaPermendagri no.83 th 2015 tentang pengangkatan pemberhentiaan perangkat desa
Permendagri no.83 th 2015 tentang pengangkatan pemberhentiaan perangkat desa
 
SK PERANGKAT HASIL SOTK
SK PERANGKAT HASIL SOTKSK PERANGKAT HASIL SOTK
SK PERANGKAT HASIL SOTK
 
PERDES APBDES TAHUN 2022
PERDES APBDES TAHUN 2022PERDES APBDES TAHUN 2022
PERDES APBDES TAHUN 2022
 
Contoh dokumen pilkades
Contoh dokumen pilkadesContoh dokumen pilkades
Contoh dokumen pilkades
 
Contoh Dokumen KELENGKAPAN Pilkades
Contoh Dokumen KELENGKAPAN PilkadesContoh Dokumen KELENGKAPAN Pilkades
Contoh Dokumen KELENGKAPAN Pilkades
 
Juknis Raperdes Pungutan desa
Juknis Raperdes Pungutan desaJuknis Raperdes Pungutan desa
Juknis Raperdes Pungutan desa
 
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...
 
Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjalu Kab. Ciamis Tahun 2013
Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjalu Kab. Ciamis Tahun 2013Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjalu Kab. Ciamis Tahun 2013
Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjalu Kab. Ciamis Tahun 2013
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA
 
Sk pokja profil desa
Sk pokja profil desaSk pokja profil desa
Sk pokja profil desa
 
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptxPERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
 
Petunjuk Pelaksanaan Pelantikan BPD
Petunjuk Pelaksanaan Pelantikan BPDPetunjuk Pelaksanaan Pelantikan BPD
Petunjuk Pelaksanaan Pelantikan BPD
 

Similar to Keputusan Kepala Desa

Permendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
Permendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desaPermendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
Permendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desaPajeg Lempung
 
8. permendagri no.82-th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
8. permendagri no.82-th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa8. permendagri no.82-th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
8. permendagri no.82-th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desadermolo
 
Permendagri no.82 th 2015 tentang pengangkatan pemberhentian kepala desa
Permendagri no.82 th 2015 tentang pengangkatan pemberhentian kepala desaPermendagri no.82 th 2015 tentang pengangkatan pemberhentian kepala desa
Permendagri no.82 th 2015 tentang pengangkatan pemberhentian kepala desaPajeg Lempung
 
Sk kepala desa perangkat desa baru di tahun 2021 (sfile.mobi)
Sk kepala desa perangkat desa baru di tahun 2021 (sfile.mobi)Sk kepala desa perangkat desa baru di tahun 2021 (sfile.mobi)
Sk kepala desa perangkat desa baru di tahun 2021 (sfile.mobi)DesaDuntek
 
Format keputusan kepala desa tentang penetapan status penggunaan aset desa
Format keputusan kepala desa tentang penetapan status penggunaan aset desaFormat keputusan kepala desa tentang penetapan status penggunaan aset desa
Format keputusan kepala desa tentang penetapan status penggunaan aset desaPemerintahDesa3
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN LKMD
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN LKMDKEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN LKMD
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN LKMDPemdes Wonoyoso
 
Contoh sk-pokjanal-desa pdf
Contoh sk-pokjanal-desa pdfContoh sk-pokjanal-desa pdf
Contoh sk-pokjanal-desa pdfSuwondo Chan
 
Perdes Penghasilan Tetap Perangkat Desa
Perdes Penghasilan Tetap Perangkat DesaPerdes Penghasilan Tetap Perangkat Desa
Perdes Penghasilan Tetap Perangkat DesaDesa Gandusari
 
PERDES NO 2 Tahun 2021
PERDES NO 2 Tahun 2021PERDES NO 2 Tahun 2021
PERDES NO 2 Tahun 2021NoerCholies1
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOYOSO TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOYOSO TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA WONOYOSO TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOYOSO TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DESAPemdes Wonoyoso
 
Perkades No 3 Tahun 2023
Perkades No 3 Tahun 2023Perkades No 3 Tahun 2023
Perkades No 3 Tahun 2023NoerCholies1
 
SK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEA
SK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEASK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEA
SK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEADarmin's Naqsyiabdy
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAudhi purnomo
 
PERDES NO 7 Tahun 2020
PERDES NO 7 Tahun 2020 PERDES NO 7 Tahun 2020
PERDES NO 7 Tahun 2020 NoerCholies1
 
Draft Perdes APBDes Bhuana Jaya
Draft Perdes APBDes Bhuana JayaDraft Perdes APBDes Bhuana Jaya
Draft Perdes APBDes Bhuana JayaSuwondo Chan
 
Perdes apb desa 2017
Perdes apb desa 2017Perdes apb desa 2017
Perdes apb desa 2017udhi purnomo
 

Similar to Keputusan Kepala Desa (20)

Permendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
Permendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desaPermendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
Permendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
 
8. permendagri no.82-th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
8. permendagri no.82-th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa8. permendagri no.82-th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
8. permendagri no.82-th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
 
Permendagri no.82 th 2015 tentang pengangkatan pemberhentian kepala desa
Permendagri no.82 th 2015 tentang pengangkatan pemberhentian kepala desaPermendagri no.82 th 2015 tentang pengangkatan pemberhentian kepala desa
Permendagri no.82 th 2015 tentang pengangkatan pemberhentian kepala desa
 
Sk kepala desa perangkat desa baru di tahun 2021 (sfile.mobi)
Sk kepala desa perangkat desa baru di tahun 2021 (sfile.mobi)Sk kepala desa perangkat desa baru di tahun 2021 (sfile.mobi)
Sk kepala desa perangkat desa baru di tahun 2021 (sfile.mobi)
 
Format keputusan kepala desa tentang penetapan status penggunaan aset desa
Format keputusan kepala desa tentang penetapan status penggunaan aset desaFormat keputusan kepala desa tentang penetapan status penggunaan aset desa
Format keputusan kepala desa tentang penetapan status penggunaan aset desa
 
Sk .PTPKDes
Sk .PTPKDesSk .PTPKDes
Sk .PTPKDes
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN LKMD
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN LKMDKEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN LKMD
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN LKMD
 
Contoh sk-pokjanal-desa pdf
Contoh sk-pokjanal-desa pdfContoh sk-pokjanal-desa pdf
Contoh sk-pokjanal-desa pdf
 
Perdes Penghasilan Tetap Perangkat Desa
Perdes Penghasilan Tetap Perangkat DesaPerdes Penghasilan Tetap Perangkat Desa
Perdes Penghasilan Tetap Perangkat Desa
 
PERDES NO 2 Tahun 2021
PERDES NO 2 Tahun 2021PERDES NO 2 Tahun 2021
PERDES NO 2 Tahun 2021
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOYOSO TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOYOSO TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA WONOYOSO TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOYOSO TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DESA
 
Perkades No 3 Tahun 2023
Perkades No 3 Tahun 2023Perkades No 3 Tahun 2023
Perkades No 3 Tahun 2023
 
SK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEA
SK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEASK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEA
SK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEA
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA
 
PERDES NO 7 Tahun 2020
PERDES NO 7 Tahun 2020 PERDES NO 7 Tahun 2020
PERDES NO 7 Tahun 2020
 
Draft Perdes APBDes Bhuana Jaya
Draft Perdes APBDes Bhuana JayaDraft Perdes APBDes Bhuana Jaya
Draft Perdes APBDes Bhuana Jaya
 
APB DESA TA. 2017
APB DESA TA. 2017APB DESA TA. 2017
APB DESA TA. 2017
 
Perdes apb desa
Perdes apb desaPerdes apb desa
Perdes apb desa
 
Perdes apb desa 2017
Perdes apb desa 2017Perdes apb desa 2017
Perdes apb desa 2017
 
Sk no. 24 lkmd 2019
Sk no. 24  lkmd 2019Sk no. 24  lkmd 2019
Sk no. 24 lkmd 2019
 

Recently uploaded

Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 

Recently uploaded (9)

Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 

Keputusan Kepala Desa

  • 1. https://format-administrasi-desa.blogspot.com/ KEPUTUSAN KEPALA DESA BATUATAS BARAT NOMOR …………..2019 TENTANG PENGANGKATAN KEPALA DUSUN ………….. DESA BATUATAS BARAT KECAMATAN BATUATAS KABUPATEN BUTON SELATAN KEPALA DESA BATUATAS BARAT, Menimbang : a. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, maka Kepala Desa perlu mengangkat Kepala Dusun ……………..; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan PemerintahNomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman TeknisPeraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun Hanya CONTOH
  • 2. https://format-administrasi-desa.blogspot.com/ 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor ) 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); 8. Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor …. Tahun 2018 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018 Nomor ….); MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU : Nama Tempat/Tgl Lahir Alamat : : : ……………………….. ………………………… ……………………………. Sebagai Kepala Dusun …………………… Desa Batuatas Barat Kecamatan Batuatas Kabupaten Buton Selatan. KEDUA : Kepala Dusun ……………….. yang telah diangkat sebagaimana pada diktum KESATU bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. KETIGA : Kepala Dusun ……………. dalam melaksanakan tugas pemerintahan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai fungsi : a. Pembinaan ketentramandan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah. b. Mengawasi pelaksanaanpembangunan di wilayahnya. c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya. d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. KEEMPAT : Kepala Dusun ………………. sebagaimana dimaksud diktum KESATU, KEDUA, dan KETIGA diatas, kepadanya diberikan tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Babala Pada tanggal : 1 Januari 2019 KEPALA DESA BATUATAS BARAT …………………….
  • 3. https://format-administrasi-desa.blogspot.com/ Tembusan Kepada Yth: 1. Bupati Buton Selatan di Batauga; 2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Buton Selatandi Batauga; 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buton Selatandi Batauga; 4. Kepala Badan KeuanganDaerah Kabupaten Buton Selatan di Batauga; 5. Camat Batuatas di Ujung; 6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Batuatas Barat di Babala; 7. Yang bersangkutan.