SlideShare a Scribd company logo

KEPUTUSAN KEPALA DESA

SK KADES TENTANG PENUNJUKKAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TA. 2017

1 of 7
Download to read offline
KEPALA DESA BALINGASAL
KECAMATAN PADURESO
KABUPATEN KEBUMEN
KEPUTUSAN KEPALA DESA BALINGASAL,
NOMOR : 141/22/KEP/2016
TENTANG
PENUNJUKAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA,
PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN BENDAHARA DESA
DI DESA BALINGASAL, KECAMATAN PADURESO, KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2017
KEPALA DESA BALINGASAL,
Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017,
maka perlu menunjuk Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan
Desa dan Bendahara Desa di Desa Balingasal, Kecamatan
Padureso, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan
Kepala Desa tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksana Teknis
Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksana Kegiatan,
Bendahara Desa di Desa Balingasal, Kecamatan Padureso,
Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4331);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
dubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5694);
13. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun
2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor
2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun
2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun
2007 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun
2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun
2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan
Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun
2007 tentang Pembentukan Lembaga kemasyarakatan
Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor
8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2016 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun
2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2015 Nomor 12);
23. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 52 Tahun 2014
tentang Pengadaan Barang/Jasa Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor
73 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peratuan Bupati
Kebumen Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa;
24. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2015
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 64);
25. Peraturan Desa Balingasal Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Pungutan Desa (Lembaran Desa Balingasal Tahun 2014
Nomor 5);
26. Peraturan Desa Balingasal Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun
2015 – 2019 (Lembaran Desa Balingasal Tahun 2015
Nomor 4);
27. Peraturan Desa Balingasal Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017 (Lembaran
Desa Balingasal Tahun 2016 Nomor 5).
M E M U T U S K A N :
Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa,
Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, Bendahara Desa
dan Pelaksana Kegiatan di Desa Balingasal, Kecamatan Padureso,
Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017, sebagaimana
tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan
Desa mempunyai tugas sebagai berikut :
a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan Barang Desa;
c. menetapkan Bendahara Desa;
d. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan
penerimaan Desa;
e. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan Barang
Milik Desa:
f. mengesahkan RAB;
g. melakukan pemeriksaan kas sekurang-kurangnya 3 (tiga)
bulan sekali dengan dibuatkan berita acara pemeriksaan kas;
h. menetapkan PTPKD;
i. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam
APB Desa; dan
j. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban APB Desa.
KETIGA : Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan
Desa dan bertindak selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan
Keuangan Desa mempunyai tugas :
a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan
APBDesa;
b. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang
desa;
c. Menyusun Racangan Peraturan Desa tentang APBDesa,
Perubahan APBDesa dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBDesa;
d. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan
yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
e. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan
APB Desa;
f. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan
pengeluaran APB Desa;
g. mengkoordinasikan tugas Kepala Seksi dan Bendahara
selaku PTPKD; dan
h. melaksanakan verifikasi/evaluasi RAB Awal dan RAB
kegiatan.
KEEMPAT : Kepala Seksi sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan
Desa dan bertindak sebagai Pelaksana Kegiatan sesuai bidangnya
yang mempunyai tugas sebagai berikut :
a. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran
pelaksanaan kegiatan berupa RAB awal dan RAB;
b. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi
tanggung jawabnya;
c. mengajukan SPP/Panjar;
d. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga
Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APB
Desa;
e. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas
beban anggaran belanja kegiatan;
f. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
g. mengerjakan Buku Kas Pembantu Kegiatan;
h. menyerahkan bukti-bukti transaksi kepada Bendahara
setelah diverifikasi oleh koordinator PTPKD; dan
i. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada
Kepala Desa.
KELIMA : Bendahara Desa mempunyai tugas dan wewenang :
a. melaksanakan pemungutan pendapatan desa yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Desa;
b. menerima Pendapatan Desa;
c. menyimpan Pendapatan Desa;
d. menyetorkan/membayar tagihan/kewajiban desa dengan
persetujuan Kepala Desa;
e. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan
penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka
pelaksanaan APB Desa;
f. memungut dan menyetorkan Pajak;
g. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana;
dan
h. melakukan penagihan piutang desa.
KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa di Desa Balingasal, Kecamatan Padureso,
Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017.
KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
ditetapkan di Balingasal
pada tanggal 12 Desember 2016
KEPALA DESA BALINGASAL
PRIYATINI
TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth. :
1. Bupati Kabupaten Kebumen;
2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Kebumen;
3. Kepala Bapermades Kabupaten Kebumen;
4. Camat Padureso;
5. Ketua Badan Permusyarawatan Desa Balingasal;
6. Yang bersangkutan;
7. Pertinggal;
______________________________________________________________________________

Recommended

SK BENDAHARA DESA 2017 DESA WAKEAKEA
SK BENDAHARA DESA  2017  DESA WAKEAKEASK BENDAHARA DESA  2017  DESA WAKEAKEA
SK BENDAHARA DESA 2017 DESA WAKEAKEADarmin's Naqsyiabdy
 
SK PERANGKAT ADAT DAN BUDAYA DESA WAKEAKEA
SK PERANGKAT ADAT DAN BUDAYA DESA WAKEAKEASK PERANGKAT ADAT DAN BUDAYA DESA WAKEAKEA
SK PERANGKAT ADAT DAN BUDAYA DESA WAKEAKEADarmin's Naqsyiabdy
 
Sk pengelola no. 15 tahun 2021 bumdes
Sk pengelola no.  15  tahun 2021  bumdesSk pengelola no.  15  tahun 2021  bumdes
Sk pengelola no. 15 tahun 2021 bumdesPemdes Seboro Sadang
 
Contoh sk-pokjanal-desa pdf
Contoh sk-pokjanal-desa pdfContoh sk-pokjanal-desa pdf
Contoh sk-pokjanal-desa pdfSuwondo Chan
 
PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018
PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018
PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018Strobillus Found
 
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...NOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 

More Related Content

What's hot

KEPUTUSAN KEPALA DESA TTG. PENUNJUKKAN TIM POKJA PENYUSUN APB DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA TTG. PENUNJUKKAN TIM POKJA PENYUSUN APB DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA TTG. PENUNJUKKAN TIM POKJA PENYUSUN APB DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA TTG. PENUNJUKKAN TIM POKJA PENYUSUN APB DESAudhi purnomo
 
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)Ryadhi EthniCitizen
 
Perdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridabo
Perdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridaboPerdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridabo
Perdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridaboPemdes Seboro Sadang
 
Perkades seboro no. 6 ttg artbumdes
Perkades seboro no. 6  ttg artbumdesPerkades seboro no. 6  ttg artbumdes
Perkades seboro no. 6 ttg artbumdesPemdes Seboro Sadang
 
Monev Dana Desa Aplikasi Pendataan Pendamping Desa
Monev Dana Desa Aplikasi Pendataan Pendamping DesaMonev Dana Desa Aplikasi Pendataan Pendamping Desa
Monev Dana Desa Aplikasi Pendataan Pendamping DesaTV Desa
 
Pointer permendes pdtt 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa t...
Pointer permendes pdtt 7 tahun 2021  tentang prioritas penggunaan dana desa t...Pointer permendes pdtt 7 tahun 2021  tentang prioritas penggunaan dana desa t...
Pointer permendes pdtt 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa t...Dodik Mer
 
5 sk pembantu_pengelola_aset_desa_2016
5 sk pembantu_pengelola_aset_desa_20165 sk pembantu_pengelola_aset_desa_2016
5 sk pembantu_pengelola_aset_desa_2016Ninuk Hp
 
SK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEA
SK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEASK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEA
SK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEADarmin's Naqsyiabdy
 
Surat rekom pemberhentian
Surat rekom pemberhentianSurat rekom pemberhentian
Surat rekom pemberhentianpemdessinga
 
SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015
SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015
SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015Dani Setiawan
 
SK PERANGKAT HASIL SOTK
SK PERANGKAT HASIL SOTKSK PERANGKAT HASIL SOTK
SK PERANGKAT HASIL SOTKJirman Huri
 
Sk pokjanal posyandu
Sk pokjanal posyanduSk pokjanal posyandu
Sk pokjanal posyanduAbdul Kohar
 
BERITA ACARA MUSDESSUS
BERITA ACARA MUSDESSUSBERITA ACARA MUSDESSUS
BERITA ACARA MUSDESSUSudhi purnomo
 
Contoh surat-keputusan-kepala-desa-tentang-pembentukan-panitia-bpd-
Contoh surat-keputusan-kepala-desa-tentang-pembentukan-panitia-bpd-Contoh surat-keputusan-kepala-desa-tentang-pembentukan-panitia-bpd-
Contoh surat-keputusan-kepala-desa-tentang-pembentukan-panitia-bpd-Suwondo Chan
 

What's hot (20)

KEPUTUSAN KEPALA DESA TTG. PENUNJUKKAN TIM POKJA PENYUSUN APB DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA TTG. PENUNJUKKAN TIM POKJA PENYUSUN APB DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA TTG. PENUNJUKKAN TIM POKJA PENYUSUN APB DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA TTG. PENUNJUKKAN TIM POKJA PENYUSUN APB DESA
 
Power point bpd
Power point  bpdPower point  bpd
Power point bpd
 
Sk pokmas
Sk pokmasSk pokmas
Sk pokmas
 
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
 
Perdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridabo
Perdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridaboPerdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridabo
Perdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridabo
 
Perkades seboro no. 6 ttg artbumdes
Perkades seboro no. 6  ttg artbumdesPerkades seboro no. 6  ttg artbumdes
Perkades seboro no. 6 ttg artbumdes
 
Monev Dana Desa Aplikasi Pendataan Pendamping Desa
Monev Dana Desa Aplikasi Pendataan Pendamping DesaMonev Dana Desa Aplikasi Pendataan Pendamping Desa
Monev Dana Desa Aplikasi Pendataan Pendamping Desa
 
Pointer permendes pdtt 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa t...
Pointer permendes pdtt 7 tahun 2021  tentang prioritas penggunaan dana desa t...Pointer permendes pdtt 7 tahun 2021  tentang prioritas penggunaan dana desa t...
Pointer permendes pdtt 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa t...
 
5 sk pembantu_pengelola_aset_desa_2016
5 sk pembantu_pengelola_aset_desa_20165 sk pembantu_pengelola_aset_desa_2016
5 sk pembantu_pengelola_aset_desa_2016
 
Perdes sotk jadi
Perdes sotk jadiPerdes sotk jadi
Perdes sotk jadi
 
Contoh sk perangkat desa
Contoh sk perangkat desaContoh sk perangkat desa
Contoh sk perangkat desa
 
SK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEA
SK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEASK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEA
SK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEA
 
Surat rekom pemberhentian
Surat rekom pemberhentianSurat rekom pemberhentian
Surat rekom pemberhentian
 
SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015
SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015
SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015
 
Contoh persetujuan camat
Contoh persetujuan camatContoh persetujuan camat
Contoh persetujuan camat
 
SK PERANGKAT HASIL SOTK
SK PERANGKAT HASIL SOTKSK PERANGKAT HASIL SOTK
SK PERANGKAT HASIL SOTK
 
Sk.TPK dan Panwas
Sk.TPK dan PanwasSk.TPK dan Panwas
Sk.TPK dan Panwas
 
Sk pokjanal posyandu
Sk pokjanal posyanduSk pokjanal posyandu
Sk pokjanal posyandu
 
BERITA ACARA MUSDESSUS
BERITA ACARA MUSDESSUSBERITA ACARA MUSDESSUS
BERITA ACARA MUSDESSUS
 
Contoh surat-keputusan-kepala-desa-tentang-pembentukan-panitia-bpd-
Contoh surat-keputusan-kepala-desa-tentang-pembentukan-panitia-bpd-Contoh surat-keputusan-kepala-desa-tentang-pembentukan-panitia-bpd-
Contoh surat-keputusan-kepala-desa-tentang-pembentukan-panitia-bpd-
 

Similar to KEPUTUSAN KEPALA DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAudhi purnomo
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAudhi purnomo
 
Perdes apb desa 2017
Perdes apb desa 2017Perdes apb desa 2017
Perdes apb desa 2017udhi purnomo
 
Perdes No. 4 tahun 2018 apbdes TA 2019
Perdes No. 4 tahun  2018 apbdes  TA 2019 Perdes No. 4 tahun  2018 apbdes  TA 2019
Perdes No. 4 tahun 2018 apbdes TA 2019 Pemdes Seboro Sadang
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOYOSO TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOYOSO TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA WONOYOSO TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOYOSO TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DESAPemdes Wonoyoso
 
Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018
Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018
Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018Pemdes Seboro Sadang
 
Perdes No. 6 Tahun 2021
Perdes No. 6 Tahun 2021Perdes No. 6 Tahun 2021
Perdes No. 6 Tahun 2021NoerCholies1
 
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA TA. 2015
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA TA. 2015LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA TA. 2015
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA TA. 2015udhi purnomo
 
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018Teguh Supriyadi
 
Sk no 17 tahun 2018 pengelola aset dan barang desa
Sk no 17 tahun 2018 pengelola aset dan barang desaSk no 17 tahun 2018 pengelola aset dan barang desa
Sk no 17 tahun 2018 pengelola aset dan barang desaPemdes Seboro Sadang
 
PERDES No 4 Tahun 2021
PERDES No 4 Tahun 2021 PERDES No 4 Tahun 2021
PERDES No 4 Tahun 2021 NoerCholies1
 
Draft Perdes APBDes Bhuana Jaya
Draft Perdes APBDes Bhuana JayaDraft Perdes APBDes Bhuana Jaya
Draft Perdes APBDes Bhuana JayaSuwondo Chan
 
PERKADES No. 7 Tahun 2021
PERKADES No. 7 Tahun 2021PERKADES No. 7 Tahun 2021
PERKADES No. 7 Tahun 2021NoerCholies1
 
Perdes no. 01 thn 2017 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan angga...
Perdes no. 01 thn 2017 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan angga...Perdes no. 01 thn 2017 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan angga...
Perdes no. 01 thn 2017 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan angga...pemdessalimbatu
 

Similar to KEPUTUSAN KEPALA DESA (20)

KEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA
 
LPPD 2016
LPPD 2016LPPD 2016
LPPD 2016
 
LKPJ 2016
LKPJ 2016LKPJ 2016
LKPJ 2016
 
Lkpj 2016
Lkpj 2016Lkpj 2016
Lkpj 2016
 
APB DESA TA. 2017
APB DESA TA. 2017APB DESA TA. 2017
APB DESA TA. 2017
 
Perdes apb desa
Perdes apb desaPerdes apb desa
Perdes apb desa
 
Perdes apb desa 2017
Perdes apb desa 2017Perdes apb desa 2017
Perdes apb desa 2017
 
Perdes No. 4 tahun 2018 apbdes TA 2019
Perdes No. 4 tahun  2018 apbdes  TA 2019 Perdes No. 4 tahun  2018 apbdes  TA 2019
Perdes No. 4 tahun 2018 apbdes TA 2019
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOYOSO TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOYOSO TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA WONOYOSO TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOYOSO TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DESA
 
Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018
Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018
Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018
 
Perdes No. 6 Tahun 2021
Perdes No. 6 Tahun 2021Perdes No. 6 Tahun 2021
Perdes No. 6 Tahun 2021
 
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA TA. 2015
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA TA. 2015LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA TA. 2015
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA TA. 2015
 
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018
 
Sk no 17 tahun 2018 pengelola aset dan barang desa
Sk no 17 tahun 2018 pengelola aset dan barang desaSk no 17 tahun 2018 pengelola aset dan barang desa
Sk no 17 tahun 2018 pengelola aset dan barang desa
 
PERDES No 4 Tahun 2021
PERDES No 4 Tahun 2021 PERDES No 4 Tahun 2021
PERDES No 4 Tahun 2021
 
Draft Perdes APBDes Bhuana Jaya
Draft Perdes APBDes Bhuana JayaDraft Perdes APBDes Bhuana Jaya
Draft Perdes APBDes Bhuana Jaya
 
PERKADES No. 7 Tahun 2021
PERKADES No. 7 Tahun 2021PERKADES No. 7 Tahun 2021
PERKADES No. 7 Tahun 2021
 
Perdes no. 01 thn 2017 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan angga...
Perdes no. 01 thn 2017 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan angga...Perdes no. 01 thn 2017 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan angga...
Perdes no. 01 thn 2017 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan angga...
 
Sk .PTPKDes
Sk .PTPKDesSk .PTPKDes
Sk .PTPKDes
 

More from udhi purnomo

Laporan Kas bulan februari_2022
Laporan Kas bulan februari_2022Laporan Kas bulan februari_2022
Laporan Kas bulan februari_2022udhi purnomo
 
Lppd akhirtahun2021
Lppd akhirtahun2021Lppd akhirtahun2021
Lppd akhirtahun2021udhi purnomo
 
Perdes pertanggungjawaban apbdesa_2021
Perdes pertanggungjawaban apbdesa_2021Perdes pertanggungjawaban apbdesa_2021
Perdes pertanggungjawaban apbdesa_2021udhi purnomo
 
Laporan keuangan januari_2022
Laporan keuangan januari_2022Laporan keuangan januari_2022
Laporan keuangan januari_2022udhi purnomo
 
lampiran_Perkades Nomor 1 Tahun 2022
lampiran_Perkades Nomor 1 Tahun 2022lampiran_Perkades Nomor 1 Tahun 2022
lampiran_Perkades Nomor 1 Tahun 2022udhi purnomo
 
Perkades Nomor 1 Tahun 2022
Perkades Nomor 1 Tahun 2022 Perkades Nomor 1 Tahun 2022
Perkades Nomor 1 Tahun 2022 udhi purnomo
 
Pasar kenayan 2019
Pasar kenayan 2019Pasar kenayan 2019
Pasar kenayan 2019udhi purnomo
 
Pertanggungjawaban apb desa_2016
Pertanggungjawaban apb desa_2016Pertanggungjawaban apb desa_2016
Pertanggungjawaban apb desa_2016udhi purnomo
 
Data anggota satlinmas
Data anggota satlinmasData anggota satlinmas
Data anggota satlinmasudhi purnomo
 

More from udhi purnomo (20)

Laporan Kas bulan februari_2022
Laporan Kas bulan februari_2022Laporan Kas bulan februari_2022
Laporan Kas bulan februari_2022
 
Lppd akhirtahun2021
Lppd akhirtahun2021Lppd akhirtahun2021
Lppd akhirtahun2021
 
Lkppd 2021
Lkppd 2021Lkppd 2021
Lkppd 2021
 
Perdes pertanggungjawaban apbdesa_2021
Perdes pertanggungjawaban apbdesa_2021Perdes pertanggungjawaban apbdesa_2021
Perdes pertanggungjawaban apbdesa_2021
 
Laporan keuangan januari_2022
Laporan keuangan januari_2022Laporan keuangan januari_2022
Laporan keuangan januari_2022
 
lampiran_Perkades Nomor 1 Tahun 2022
lampiran_Perkades Nomor 1 Tahun 2022lampiran_Perkades Nomor 1 Tahun 2022
lampiran_Perkades Nomor 1 Tahun 2022
 
Perkades Nomor 1 Tahun 2022
Perkades Nomor 1 Tahun 2022 Perkades Nomor 1 Tahun 2022
Perkades Nomor 1 Tahun 2022
 
IPPD TA.2021
IPPD TA.2021IPPD TA.2021
IPPD TA.2021
 
Perdes rkp 2020
Perdes rkp 2020Perdes rkp 2020
Perdes rkp 2020
 
Blok1
Blok1Blok1
Blok1
 
Dok musdus jtw
Dok musdus jtwDok musdus jtw
Dok musdus jtw
 
Pasar kenayan 2019
Pasar kenayan 2019Pasar kenayan 2019
Pasar kenayan 2019
 
Pasar lama
Pasar lamaPasar lama
Pasar lama
 
Legenda desa
Legenda desaLegenda desa
Legenda desa
 
RPJM Desa
RPJM DesaRPJM Desa
RPJM Desa
 
Profil desa 2015
Profil desa 2015Profil desa 2015
Profil desa 2015
 
Pertanggungjawaban apb desa_2016
Pertanggungjawaban apb desa_2016Pertanggungjawaban apb desa_2016
Pertanggungjawaban apb desa_2016
 
Data anggota satlinmas
Data anggota satlinmasData anggota satlinmas
Data anggota satlinmas
 
Sk kades kpad
Sk kades kpadSk kades kpad
Sk kades kpad
 
SOSIALISASI
SOSIALISASISOSIALISASI
SOSIALISASI
 

KEPUTUSAN KEPALA DESA

  • 1. KEPALA DESA BALINGASAL KECAMATAN PADURESO KABUPATEN KEBUMEN KEPUTUSAN KEPALA DESA BALINGASAL, NOMOR : 141/22/KEP/2016 TENTANG PENUNJUKAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN BENDAHARA DESA DI DESA BALINGASAL, KECAMATAN PADURESO, KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2017 KEPALA DESA BALINGASAL, Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017, maka perlu menunjuk Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dan Bendahara Desa di Desa Balingasal, Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksana Kegiatan, Bendahara Desa di Desa Balingasal, Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4331);
  • 2. 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  • 3. 12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 13. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 10);
  • 4. 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 12); 23. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang/Jasa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 73 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peratuan Bupati Kebumen Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang/Jasa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 24. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 64); 25. Peraturan Desa Balingasal Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Balingasal Tahun 2014 Nomor 5); 26. Peraturan Desa Balingasal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Desa Balingasal Tahun 2015 Nomor 4); 27. Peraturan Desa Balingasal Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017 (Lembaran Desa Balingasal Tahun 2016 Nomor 5). M E M U T U S K A N : Menetapkan : KESATU : Menunjuk Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, Bendahara Desa dan Pelaksana Kegiatan di Desa Balingasal, Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini. KEDUA : Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas sebagai berikut : a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa; b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan Barang Desa; c. menetapkan Bendahara Desa; d. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa; e. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan Barang Milik Desa: f. mengesahkan RAB; g. melakukan pemeriksaan kas sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dengan dibuatkan berita acara pemeriksaan kas;
  • 5. h. menetapkan PTPKD; i. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa; dan j. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa. KETIGA : Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dan bertindak selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas : a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa; b. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang desa; c. Menyusun Racangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa; d. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa; e. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; f. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa; g. mengkoordinasikan tugas Kepala Seksi dan Bendahara selaku PTPKD; dan h. melaksanakan verifikasi/evaluasi RAB Awal dan RAB kegiatan. KEEMPAT : Kepala Seksi sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dan bertindak sebagai Pelaksana Kegiatan sesuai bidangnya yang mempunyai tugas sebagai berikut : a. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan berupa RAB awal dan RAB; b. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya; c. mengajukan SPP/Panjar; d. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APB Desa; e. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan; f. mengendalikan pelaksanaan kegiatan; g. mengerjakan Buku Kas Pembantu Kegiatan; h. menyerahkan bukti-bukti transaksi kepada Bendahara setelah diverifikasi oleh koordinator PTPKD; dan i. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa. KELIMA : Bendahara Desa mempunyai tugas dan wewenang : a. melaksanakan pemungutan pendapatan desa yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa; b. menerima Pendapatan Desa; c. menyimpan Pendapatan Desa; d. menyetorkan/membayar tagihan/kewajiban desa dengan persetujuan Kepala Desa; e. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa;
  • 6. f. memungut dan menyetorkan Pajak; g. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana; dan h. melakukan penagihan piutang desa. KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Balingasal, Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017. KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ditetapkan di Balingasal pada tanggal 12 Desember 2016 KEPALA DESA BALINGASAL PRIYATINI TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth. : 1. Bupati Kabupaten Kebumen; 2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Kebumen; 3. Kepala Bapermades Kabupaten Kebumen; 4. Camat Padureso; 5. Ketua Badan Permusyarawatan Desa Balingasal; 6. Yang bersangkutan; 7. Pertinggal; ______________________________________________________________________________
  • 7. Lampiran : Keputusan Kepala Desa Balingasal Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen Nomor : 141/22/KEP/2016 Tanggal : 12 Desember 2016 PENUNJUKAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA , BENDAHARA DESA DAN PELAKSANA KEGIATAN DI DESA BALINGASAL, KECAMATAN PADURESO, KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2017 NO N A M A JABATAN DALAM DINAS DI TUNJUK SEBAGAI 1 2 3 4 1. Priyatini Kepala Desa. PKPKD/Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa 2. Udhi Purnomo Pj. Sekretaris Desa PTPKD/Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa 3. Marman Kepala Dusun VI Bendahara Desa 4. Warsino Kaur Keuangan Pelaksana Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 5. Manang Kaur Pembangunan Pelaksana Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan 6. Abdul Azis Kaur Kesra Pelaksana Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat KEPALA DESA BALINGASAL PRIYATINI