EKPD NTT 2009

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2009.

KATA PENGANTAR

EKPD 2009 di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dilaksanakan bekerja sama dengan
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk menilai kinerja pembangunan di
daerah dalam rentang waktu 2004-2008. Evaluasi ini juga dilakukan untuk melihat
apakah pembangunan daerah telah mencapai tujuan yang diharapkan dan apakah
masyarakat mendapatkan manfaat dari pembangunan daerah tersebut.

Evaluasi dilakukan dengan pendekatan relevansi dan efektivitas pencapaiannya dan
diseragamkan untuk semua provinsi, sehingga hasil evaluasi diharapkan dapat
diperbandingkan antar provinsi dan dapat diperoleh agregasinya secara nasional.
Dalam konteks inilah, hasil evaluasi di provinsi NTT kiranya dapat menjadi masukan
sangat berharga bagi pemerintah pusat dan semua stakeholder pembangunan dalam
memetakan ketidakmerataan kemajuan pembangunan antar daerah untuk dicarikan
solusi tepat, karena berpotensi mengganggu kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia.

Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dan
memberikan masukan sampai tersusunnya laporan ini. Secara khusus kami
mengucapkan terima kasih kepada BAPPENAS yang telah mempelopori tradisi evaluasi
pembangunan dengan melibatkan universitas termasuk Universitas Nusa Cendana
sebagai lembaga independen.

Kupang, Desember 2009.

Rektor Universitas Nusa Cendana Kupang,

Prof. Ir. Frans Umbu Datta. M.App.Sc.,Ph.D.

Laporan Akhir ii


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................... ii

DAFTAR ISI ............................................................................................................. iii

DAFTAR GAMBAR ................................................................................................. iv

DAFTAR LAMPIRAN .............................................................................................. v

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang dan Tujuan ................................................................. I-1
1.2 Keluaran…………………………………………………………………….. I-2
1.3 Metodologi ........................................................................................... I-2
1.4 Sistematika Penulisan Laporan ........................................................... I-8

BAB II HASIL EVALUASI

2.1 TINGKAT PELAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASI ………………… II-1
2.1.1. Capaian Indikator .......................................................................... II-3
2.1.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol ........................ II-5
2.1.3. Rekomendasi Kebijakan ............................................................... II-5

2.2. TINGKAT KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA ………………… II-6
2.2.1. Capaian Indikator .......................................................................... II-6
2.2.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol ........................ II-9
2.2.3. Rekomendasi Kebijakan ............................................................... II-
10
2.3. TINGKAT PEMBANGUNAN EKONOMI ……………………………..
2.3.1. Capaian Indikator .......................................................................... II-
2.3.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol ........................ 11
2.3.3. Rekomendasi Kebijakan ............................................................... II-
12
2.4 KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM ........................ II-
2.4.1 Capaian Indikator ......................................................................... 12
2.4.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol ....................... II-
2.4.3. Rekomendasi Kebijakan .............................................................. 12
2.5 TINGKAT KESEJAHTERAAN RAKYAT .............................................
2.5.1 Capaian Indikator .......................................................................... II-
2.5.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol ........................ 13
2.5.3. Rekomendasi Kebijakan .............................................................

BAB III KESIMPULAN ...........................................................................................
II-
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................... 14
II-
14
II-
14
II-
15

III-1
Laporan Akhir iii


DP-
1

Laporan Akhir iv


DAFTAR GAMBAR
No. Tabel Hal.
I-1 Kerangka Kerja EKPD 2009 I-3

I-2 Hubungan antara Indikator dan Pendekatan Dalam Melakukan Evaluasi I-5

II-1 Tingkat Pelayanan Publik II-3

II-2 Tingkat Demokrasi_1 (Rata-rata GDI dan GEM) II-4

II-3 Tingkat Demokrasi_2 (Partisipasi Politik) II-5

II-4 GDI NTT mengejar Ketertinggalan dari GDI Nasional II-5

II-5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) II-7

II-6 Pendidikan_1 (tanpa Rerata Nilai Akhir) II-8

II-7 Pendidikan _2 (Rata-rata Nilai Akhir II-8

II-8 Kesehatan_1 (tanpa AKB, AKI dan UHH) II-9

II-9 Kesehatan_2 Usia Harapan Hidup (UHH) II-9

II-10 Kesehatan_3 Angka Kematian Bayi II-9

II-11 Kesehatan_4 Angka Kematian Ibu II-9

II-12 Angka Partisipasi Murni SD/MI di Nusa Tenggara Timur II-10

II-13 Prevelensi Gizi Buruk (%) di Nusa Tenggara Timur II-10

II-14 Indikator Pertumbuhan Ekonomi II-12

II-15 Persentase Pertumbuhan Investasi II-13

II-16 Pendapatan per Kapita II-13

II-17 Persentase Area Rehabilitasi di dalam Kawasan Hutan (Ha) II-15

II-18 Rehabilitasi Lahan di Luar Kawasan Hutan (Ha) II-15

II-19 Luas Kawasan Konservasi (Ha) II-15

II-20 Jumlah Tindak Pidana Perikanan (kasus) II-16

II-21 Persentase Luas Terumbu Karang dalam Kondisi Baik II-16

II-22 Luas Kawasan Konservasi Laut II-16

II-23 Tingkat Kesejahteraan Sosial II-17

II-24 Tingkat Pengangguran Terbuka di NTT II-18

Laporan Akhir v


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran halaman
Lamp 1 MATRIKS DATA TINGKAT PELAYANAN PUBLIK DAN
DEMOKRASI …………………………………………………………….. L-1

Lamp 2 MATRIKS DATA TINGKAT KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA.. L-2

Lamp 3 MATRIKS DATA TINGKAT PEMBANGUNAN EKONOMI.………….. II-4

Lamp 4 MATRIKS DATA KUALITAS PENGELOLAAN SDA DAN LH ……... II-5

Lamp 5 MATRIKS DATA TINGKAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ………….. II-6

Laporan Akhir vi


I
1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Tujuan

Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan
nasional, pada hakekatnya pembangunan daerah adalah upaya terencana untuk
meningkatkan kapasitas daerah dalam mewujudkan masa depan daerah yang lebih
baik dan kesejahteraan bagi semua masyarakat.

Hal ini sejalan dengan amanat UU No. 32 tahun 2004 yang menegaskan bahwa
Pemerintah Daerah diberikan kewenangan secara luas untuk menentukan kebijakan
dan program pembangunan di daerah masing-masing.

Evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD) 2009 dilaksanakan untuk menilai
relevansi dan efektivitas kinerja pembangunan daerah dalam rentang waktu 2004-
2008. Evaluasi ini juga dilakukan untuk melihat apakah pembangunan daerah telah
mencapai tujuan/sasaran yang diharapkan dan apakah masyarakat mendapatkan
manfaat dari pembangunan daerah tersebut.

Secara kuantitatif, evaluasi ini akan memberikan informasi penting yang berguna
sebagai alat untuk membantu pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan
pembangunan dalam memahami, mengelola dan memperbaiki apa yang telah
dilakukan sebelumnya.

Hasil evaluasi digunakan sebagai rekomendasi yang spesifik sesuai kondisi lokal
guna mempertajam perencanaan dan penganggaran pembangunan pusat dan
daerah periode berikutnya, termasuk untuk penentuan alokasi Dana Alokasi Khusus
(DAK) dan Dana Dekonsentrasi (DEKON).

Laporan Akhir I–1


1.2. Keluaran
1. Terhimpunnya data dan informasi evaluasi kinerja pembangunan di Provinsi
Nusa Tenggara Timur (NTT)
2. Tersusunnya hasil analisa evaluasi kinerja pembangunan di Provinsi Nusa
Tenggara Timur (NTT) sesuai sistematika buku panduan

1.3. Metodologi Evaluasi

Kerangka kerja EKPD 2009 meliputi beberapa tahapan kegiatan utama yaitu: (1)
Penentuan indikator hasil (outcomes) yang memiliki pengaruh besar terhadap
pencapaian tujuan pembangunan daerah; (2) Pemilihan pendekatan dalam melakukan
evaluasi; dan (3) Pelaksanaan evaluasi serta penyusunan rekomendasi kebijakan,
sebagaimana terlihat pada Gambar 1. Ketiga tahapan tersebut diuraikan sebagai
berikut:

1.3.1 Kerangka Kerja EKPD 2009

(1) Penentuan Indikator Hasil (outcomes)
Indikator kinerja dari tujuan/sasaran pembangunan daerah merupakan indikator
dampak (impacts) yang didukung melalui pencapaian 5 kategori indikator hasil
(outcomes) terpilih. Pengelompokan indikator hasil serta pemilihan indikator
pendukungnya, dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:

• Specific, atau indikator dapat diidentifikasi dengan jelas;

• Relevant: mencerminkan keterkaitan secara langsung dan logis antara target
output dalam rangka mencapai target outcome yang ditetapkan; serta antara
target outcomes dalam rangka mencapai target impact yang ditetapkan;

• Measurable : jelas dan dapat diukur dengan skala penilaian tertentu yang
disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas dan biaya;

• Reliable: indikator yang digunakan akurat dan dapat mengikuti perubahan
tingkatan kinerja;

• Verifiable: memungkinkan proses validasi dalam sistem yang digunakan untuk
menghasilkan indikator;

• Cost-effective: kegunaan indikator sebanding dengan biaya pengumpulan
data.

Laporan Akhir I–2


Pengelompokan 5 kategori indikator hasil (outcomes) yang mencerminkan
tujuan/sasaran pembangunan daerah meliputi:

A. Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi.
B. Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia.
C. Tingkat Pembangunan Ekonomi.
D. Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam.
E. Tingkat Kesejahteraan sosial

Gambar I-1. Kerangka Kerja EKPD 2009

Laporan Akhir I–3


(2) Pemilihan Pendekatan Dalam Melakukan Evaluasi

Hubungan antar tingkat indikator dengan pendekatan pengukuran kinerja dapat
dilihat dalam Gambar I-2 yaitu:

• Relevansi untuk menilai sejauh mana pembangunan yang dijalankan relevan
terhadap sasaran atau kebutuhan daerah dalam menjawab permasalahannya.
• Efektivitas, untuk melihat apakah pembangunan yang dilakukan berkontribusi
terhadap pencapaian baik tujuan spesifik maupun umum pembangunan
daerah.
• Efisiensi, untuk mengetahui bagaimana masukan (inputs) dirubah menjadi
keluaran (outputs).
• Efektivitas Biaya, untuk menggambarkan hubungan antara input dengan
outcomes pembangunan.
• Kualitas, yaitu pengukuran derajat kesesuaian antara hasil-hasil
pembangunan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
• Waktu, yaitu ketepatan waktu/periode pencapaian kinerja yang ditetapkan.
• Produktivitas, untuk melihat nilai tambah dari setiap tahapan proses
pembangunan dibandingkan dengan sumber daya yang digunakan.

Mengingat keterbatasan waktu dan sumber daya dalam pelaksanaan EKPD 2009,
maka pendekatan dalam melakukan evaluasi hanya meliputi relevansi dan
efektivitas pencapaian.

Laporan Akhir I–4


Gambar I-2 . Hubungan antara Indikator dan Pendekatan Dalam Melakukan Evaluasi

Laporan Akhir I–5


(3) Pelaksanaan evaluasi serta penyusunan rekomendasi kebijakan
Tahapan evaluasi dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan dan tantangan
utama pembangunan daerah serta mengidentifikasi tujuan pembangunan daerah.

Tahap kedua adalah melengkapi dan mengoreksi Tabel Capaian yang dilanjutkan
dengan tahap ketiga yaitu melakukan penilaian berkaitan dengan relevansi dan
efektivitas pencapaian.

Tahap keempat adalah melakukan identifikasi berbagai alasan atau isu yang
menyebabkan capaian pembangunan daerah (tidak) relevan dan (tidak) efektif.
Tim Evaluasi Provinsi menjelaskan “How and Why” berkaitan dengan capaian
pembangunan daerah.

Tahap kelima adalah menyusun rekomendasi untuk mempertajam perencanaan
dan penganggaran pembangunan periode berikutnya.

Tahap keenam, Bappenas melakukan perbandingan kinerja terkait hasil evaluasi
di atas berupa review dan pemetaan berdasarkan capaian tertinggi sampai
terendah.

1.3.2 Metodologi

Metode yang digunakan untuk menentukan capaian 5 kelompok indikator hasil
adalah sebagai berikut:

(1) Indikator hasil (outcomes) disusun dari beberapa indikator pendukung terpilih
yang memberikan kontribusi besar untuk pencapaian indikator hasil
(outcomes).
(2) Pencapaian indikator hasil (outcomes) dihitung dari nilai rata-rata indikator
pendukung dengan nilai satuan yang digunakan adalah persentase.
(3) Indikator pendukung yang satuannya bukan berupa persentase maka tidak
dimasukkan dalam rata-rata, melainkan ditampilkan tersendiri.
(4) Apabila indikator hasil (outcomes) dalam satuan persentase memiliki makna
negatif, maka sebelum dirata-ratakan nilainya harus diubah atau

Laporan Akhir I–6


dikonversikan terlebih dahulu menjadi (100%) – (persentase pendukung
indikator negatif).
(5) Pencapaian indikator hasil adalah jumlah nilai dari penyusun indikator hasil
dibagi jumlah dari penyusun indikator hasil (indicator pendukungnya). Contoh
untuk indikator Tingkat Kesejahteraan Sosial disusun oleh:
• persentase penduduk miskin
• tingkat pengangguran terbuka
• persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak
• presentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia
• presentase pelayanan dan rehabilitasi sosial

Semua penyusun komponen indikator hasil ini bermakna negatif (Lihat No.4).

Sehingga:
Indikator kesejahteraan sosial = {(100% - persentase penduduk miskin) + (100%
- tingkat pengangguran terbuka) + (100% - persentase pelayanan kesejahteraan
sosial bagi anak) + (100%- persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut
usia) + (100% - persentase pelayanan dan rehabilitasi sosial}/5

Daftar indikator keluaran (outputs) yang menjadi komponen pendukung untuk
masing-masing kategori indikator hasil (outcomes) dapat dilihat pada Lampiran 1.

Untuk menilai kinerja pembangunan daerah, pendekatan yang digunakan adalah
Relevansi dan Efektivitas.

Relevansi digunakan untuk menganalisa sejauh mana tujuan/sasaran
pembangunan yang direncanakan mampu menjawab permasalahan
utama/tantangan. Dalam hal ini, relevansi pembangunan daerah dilihat apakah tren
capaian pembangunan daerah sejalan atau lebih baik dari capaian pembangunan
nasional.

Sedangkan efektivitas digunakan untuk mengukur dan melihat kesesuaian antara
hasil dan dampak pembangunan terhadap tujuan yang diharapkan. Efektivitas
pembangunan dapat dilihat dari sejauh mana capaian pembangunan daerah
membaik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Akhir I–7


Dalam mengumpulkan data dan informasi, teknik yang digunakan dapat melalui:

Pengamatan langsung
Pengamatan langsung kepada masyarakat sebagai subjek dan objek
pembangunan di daerah, diantaranya dalam bidang sosial, ekonomi,
pemerintahan, politik, lingkungan hidup dan permasalahan lainnya yang terjadi di
wilayah provinsi terkait.

Pengumpulan Data Primer

Data diperoleh melalui FGD dengan pemangku kepentingan pembangunan
daerah. Tim Evaluasi Provinsi menjadi fasilitator rapat/diskusi dalam menggali
masukan dan tanggapan peserta diskusi.

Pengumpulan Data Sekunder
Data dan informasi yang telah tersedia pada instansi pemerintah seperti BPS
daerah, Bappeda dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

1.3. Sistematika Penulisan Laporan

BAB I PENDAHULUAN

1.2 Latar Belakang dan Tujuan (mengikuti latar belakang EKPD 2009
pada panduan)
1.3 Keluaran
1.4 Metodologi
1.5 Sistematika Penulisan Laporan

BAB II HASIL EVALUASI

2.1. Tingkat Pelayanan Publik Dan Demokrasi
2.2. Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia
2.3. Tingkat Pembangunan Ekonomi
2.4. Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam

BAB III KESIMPULAN

Laporan Akhir I–8


II
1 HASIL EVALUASI

Pembangunan nasional di Nusa Tenggara Timur seyogianya dilakukan dalam
kerangka isu-isu strategis daerah. Isu-isu strategis dimaksud dapat dideskripsikan
sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia, ditunjukan antara lain oleh:
Indeks Pembangunan Manusia NTT Relatif Masih Rendah (Tahun 2008; IPM NTT
64,8 < IPM Nasional 70,59)

2. Masih tingginya angka kemiskinan dan adanya potensi rawan pangan:

• tingginya angka kemiskinan: persentase penduduk miskin di Nusa Tenggara
Timur pada tahun 2007-2008 27,51% > nasional yang hanya 15.42%
• adanya potensi rawan pangan: potensi ini perlu diantisipasi karena: 1) produksi
dan produktivitas pertanian masih tergolong rendah 2) belum optimalnya
pengusahaan lahan kering untuk produksi pertanian 3) rendahnya kapasitas
SDM pertanian termasuk perikanan, dan 4) diduga terjadi tingginya tingkat
pengangguran tertutup di sektor pertanian.

3. Kesenjangan sosial: isue kesenjangan sosial di NTT diduga dipengaruhi oleh
beberapa faktor antara lain

• permasalahan baik yang bersifat ekonomi
• maupun non-ekonomi, seperti kemiskinan, pengangguran dan juga rendahnya
aksesibilitas masyarakat terhadap berbagai peluang sosial ekonomi;
• rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, dan
• tidak meratanya kemajuan pembangunan antar bagian wilayah di NTT.
4. Disparitas pembangunan
• Disparitas pembangunan antar wilayah: Beberapa wilayah masih tertinggal
dalam aspek pembangunan terutama di wilayah, diantaranya adalah wilayah-
wilayah perbatasan, pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terluar.

Laporan Akhir II – 1


• Disparitas pembangunan sektor: Sebagaian besar penduduk (Susenas 2006,
76,57%) hidup di sektor pertanian tetapi alokasi dana pembangunan di sektor ini
tidak proporsional.
5. Masih rendahnya penegakkan hukum dan kualitas pelayanan publik: isue ini adalah
isue nasional tetapi sangat relevan dengan NTT karena sebagai kabupaten baru,
berhadapan dengan:
• Jumlah dan Kualitas aparatur masih sangat kurang Sarana dan prasarana
aparatur juga masih terbatas
• Tuntutan akan penegakan hukum dan kualitas pelayanan publik oleh masyarakat
pasti meningkat melebihi peningkatan kapasitas aparatur dan sarana-prasarana
penunjangnya.

6. Konservasi dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup

• Pengelolaan lahan pertanian dan peternakan yang tidak memperhatikan asas-
asas konservasi dan pelestarian sumberdaya lahan
• Illegal loging
• Eksploitasi sumberdaya pertambangan yang tidak berwawasan lingkungan
• Bencana alam, terutama banjir dan angin kencang
• Ancaman kepunahan plasma nutfah lokal

7. Masih rendahnya kapasitas fiskal daerah : Isue ini adalah isue yang terjadi di NTT
baik dipemerintah provinsi maupun semua kabupaten/kota (lihat penelitian
ANTARA, 2008): dimana;

• Kontribusi PAD terhadap APBD masih sangat rendah
• sumber utama pembentukan PAD berasal dari pajak daerah yang bersifat masih
sangat terbatas
• Retribusi daerah yang mencerminkan kemampuan pemerintah memberi
layanan yang berguna bagi peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, memiliki
peranan yang relatif kecil

8. Masih rendahnya daya dukung infrastruktur wilayah
• Sebagai propinsi kepulauan, NTT masih sangat berat dalam menghadapi
persoalan kurangnya infrastruktur wilayah di segala bidang.
• Jalan sebagai sarana untuk aksesibilitas penduduk dan wilayah terhadap sarana
sosial, ekonomi dan politik menghadapi persoalan tingginya persentase panjang
jalan yang tergolong rusak dan rusak berat (> 50%),



• Sulit dan mahalnya transportasi antar pulau, terutama ke pulau-pulau kecil
dan/atau pelau-pulau terluar.
• Sarana pendidikan khususnya pendidikan menengah dan sarana kesehatan
masih belum menyebar secara merata,
• sumber daya listrik belum menjangkau sebagian besar wilayah dan penduduk,
• akses penduduk terhadap air bersih masih sangat rendah

2.1 TINGKAT PELAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASI

2.1.1. Capaian Indikator
Gambar 2.1. menggambarkan trend tingkat pelayanan publik rata-rata dari 3
(tiga) indikator, yaitu:
1. persentase jumlah kasus korupsi tertangani,
2. persentase jumlah aparat berijasah minimal S1, dan
3. persentase jumlah kabupaten dengan pelayanan satu atap.

Tingkat pelayanan publik di NTT mempunyai trend meningkat dan sejalan
(relevan) dengan trend nasional. Dari ketiga indikator agregasi tersebut, trend
tingkat pelayanan publik di NTT lebih dominan dicirikan oleh peningkatan dari
indikator persentase jumlah kasus korupsi tertangani (khusunya di Tahun 2007
dan 2008) dan peningkatan persentase jumlah aparat berijasah S1. Sedangkan
indikator persentase kabupaten dengan pelayanan satu atap cenderung kurang
mewarnai trend.

Gbr.2-1. Tingkat Pelayanan Publik

90.00
80.00
70.00
60.00
50.00 Nasional
pe rse n
40.00 Provinsi
30.00
20.00
10.00
0.00
2004 2005 2006 2007 2008

Sumber: dioalah dari; a) NTT dalam Angka untuk beberapa tahun yang sesuai (BPS
Propinsi NTT); b) Websites Kapan Lagi.com; c) Info Korupsi.com.



Masih rendahnya komitmen pemerintah daerah otonom tingkat kabupaten di
NTT dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan birokrasi secara nyata, yang
antara lain ditunjukkan oleh belum banyaknya kabupaten yang menerapkan
sistem pelayanan satu atap, sangat banyak ditentukan oleh mental feodalisme
birokrasi yang melanggar asas “birokrasi adalah pelayan masyarakat”. Birokrasi
di NTT juga sangat kental dipengaruhi dan/atau terlibat oleh dan dalam
kekuatan-kekuatan politik golongan dan kekusaan sehingga sangat dekat
dengan KKN (Kolusi, korupsi dan Nepotisme). Hal ini sejalan dengan penamatan
Diruktir Yayasan Piar NTT yang dikutip Info Korupsi.com (Januari, 2009), bahwa
korupsi terbanyak di NTT terjadi di sektor pemerintahan.

Sementara itu, tingkat demokrasi digambarkan oleh dua gambar, yaitu Gambar
2-2 dan Gambar 2-3.
Gambar 2-2. menggambarkan agregasi dari GDI dan GEM, dimana tingkat
demokrasi ditinjau dari aspek gender di NTT berkembang secara efektif dan
relevan dengan trend nasional. Hal ini terutama disebabkan karena tingginya
peran stakeholder (seperti LSM)

Gbr.2-2. Tingkat Demokrasi_1 (Rata-rata GDI dan GEM)

64.00
63.00
62.00
61.00
60.00
Nasional
Index 59.00
58.00 Provinsi
57.00
56.00
55.00
54.00
2004 2005 2006 2007 2008

Propinsi NTT); b) Websites Propivinsi NTT.

Selanjutnya, tingkat demokrasi ditinjau dari indikator partisipasi politik
masyarakat dan pemilihan umum, baik itu pemilihan presiden, kepala daerah
serta legislatif untuk pusat maupun daerah digambarkan dalam Gambar 2-3.
Ternyata bahwa partispasi masyarakat dalam berbagai even pemilu di NTT
masih tinggi dengan trend yang bersifat konstan, sehingga lebih bagus dari trend
nasional. Dengan kata lain dalam aspek ini, progres pembangunan demokrasi di
NTT dinilai relevan dan efektif dengan tujuan pembangunan nasional.



Gbr. 2-3. Demokrasi_2 (Partisipasi Politik)

90.00
80.00
70.00
60.00
50.00 Nasional
persen
40.00 Provinsi
30.00
20.00
10.00
-
2004 2005 2006 2007 2008 2009

Propinsi NTT); b) Websites Propivinsi NTT

2.1.2. Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol
Indikator yang dapat dinilai spesifik dan menonjol dalam kelompok indikator
“tingkat pelayanan publik dan demokrasi” adalah Gender Development Index
(GDI) yang digambarkan oleh Gambar 2-4. Indikator ini dinilai spesifik dan
menonjol karena efektivitasnya, dimana posisi GDI NTT yang sangat rendah di
tahun 2004 dengan gap yang lebar dengan capaian nasional, pada tahun 2008
telah berhasil memperkecil gap dimaksud, walaupun masih dalam posisi lebih
rendah dari prestasi nasional.
Keberhasilan ini, tidak terlepas dari tingginya peran stakeholders, khususnya
lembaga-lembaga sosial keagamaan dan LSM yang banyak bergerak dalam
penuntasan isu gender, dengan memberi perhatian pada perbaikan kondisi sosial
ekonomi dan politik dari perempuan.

Gambar 2-4. GDI NTT Mengejar Ketertinggalan dari GDI
Nasional

66.00
64.00
62.00
60.00 Nasional
Indeks
58.00 Provinsi
56.00
54.00
52.00
2004 2005 2006 2007 2008

Propinsi NTT); b) Websites Propivinsi NTT



2.1.3. Rekomendasi Kebijakan
Keberhasilan pembangunan dalam hal tingkat pelayanan publik dan demokrasi
di NTT dideterminasi oleh masih rendahnya komitmen pelayanan satu atap dan
oleh penegakkan hukum khususnya pemberantasan korupsi (walaupun secara
kasus ada kemajuan penindakannya, tetapi secara kualitas, korupsi di NTT
sebenarnya meningkat).

Rendahnya kinerja pelayanan birokrasi di NTT yang sangat kental dipengaruhi
dan/atau terlibat oleh dan dalam kekuatan-kekuatan politik golongan dan
kekusaan sehingga sangat dekat dengan KKN (Kolusi, korupsi dan Nepotisme),
memerlukan reformasi mendasar. Peran pemerintah pusat dalam hal ini,
termasuk dalam reformasi perundangan tentang birokrasi akan lebih efektif
dibanding jika ditangani oleh pemerintah daerah. Hal ini karena pemerintah
daerah sebagai unsur politik di NTT justru memegang peran penting dalam
penciptaan kondisi yang ada, dan semakin kuat dengan adanya otonomi daerah.

Tentang kondisi penanganan hukum kasus-kasus korupsi, tidak terlepas dari
kondisi yang sama di tingkat pusat, seperti persoalan mafia perkara yang
melibatkan oknum maupun institusi penegak hukum di Indonesia. Sementara itu,
kewenangan bidang hukum di indonesia bukan kewenangan daerah otonom,
sehingga peran institusi daerah otonom dalam penegakkan hukum relatif sangat
lemah.

Oleh karenanya, peran pemerintah pusatlah yang paling relevan dalam reformasi
birokrasi, penegakkan hukum, khususnya pemberantasan korupsi. Kebijakan
yang perlu mendapat prioritas adalah:

1. Reformasi birokrasi secara radikal
2. Reformasi politik untuk meminimalkan bahkan menghapus keterlibatan
birokrasi dalam sistim politik golongan dan kekuasaan
3. Pemberantasan mafia perkara dan mafia peradilan
4. Reformasi institusi penegak hukum
5. Reformasi perundangan



6. Peningkatan transparansi penegakkan hukum, serta partisipasi masyarakat
dalam kontrol peneggakkan hukum.

2.2. TINGKAT KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Indikator-indikator dalam kelompok “Tingkat Kualitas SDM” seperti halnya pada
kelompok indikator “Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi”, tidak dapat di-
agregasi semuanya menjadi satu agregasi. Hal ini karena berbeda dalam ukuran;
seperti indeks, persentase, dan usia serta nilai ujian akhir yang bersifat absolut. Oleh
karenanya, dalam pembahasan selanjutnya, beberapa indikator dapat diagregasi
menjadi satu, dan lainnya ada yang dibahas tersendiri.

A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM):

Trend IPM NTT relevan dengan trend nasional, tetapi kurang efektif, karena
masih terpaut jauh dari IPM Nasional (Gambar 2-5). Hal ini terutama
sehubungan dengan masih rendahnya kualitas kesehatan masyarakat, dan
masih tingginya tingkat kemiskinan (keduanya merupakan sebagian indiktor
pembentuk IPM).

Gbr. 2-5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

72.00
70.00
68.00
66.00
indeks Nasional
64.00
Provinsi
62.00
60.00
58.00
56.00
2004 2005 2006 2007 2008

Propinsi NTT); b) Website Diknas.com; c) Website Departemen Kesehatan RI.



B. Indikator-indikator Pendidikan

Capaian indikator-indikator pendidikan dibahas dalam dua gambar trend,
yaitu Gambar 2-6 dan Gambar 2-7. Gambar 2-6; menggambarkan capaian
indikator pendidikan sebagai agregasi dari indikator-indikator berikut:

1. Angka Partisipasi Murni SD/MI
2. Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA
3. Angka melek aksara 15 tahun ke atas, serta
4. Persentase jumlah guru yang layak mengajar.

Sedangkan pada Gambar 2-7, hanya menggambarkan agregasi dari indikator
“rata-rata nilai akhir” SMP/MTs dan SMA/SMK/MA.

Gambar 2-6 dan 2-7; memperlihatkan bahwa: pembangunan kualitas SDM
NTT dari aspek pendidikan meningkat dari tahun 2004 ke tahun 2008, dan
dinilai efektif dan relevan dengan pencapaian dan trend tingkat Nasional. Hal
ini terutama karena: program wajib belajar 9 tahun, bantuan dana BOS,
pendidikan serta program PLS di NTT adalah prioritas utama pembangunan
daerah.

Gbr. 2-6. Pendidikan_1 (tanpa indikator Rerata Gbr. 2-7. Pendidikan_2: Rata-rata Nilai Akhir
Nilai akhir)

7.0
100.00 6.0
90.00
80.00 5.0
70.00
60.00 4.0 Nasional
persen 50.00 Nasional
3.0 Provinsi
40.00 Provinsi
30.00 2.0
20.00
10.00 1.0
-
2004 2005 2006 2007 2008 0.0
2004 2005 2006 2007 2008

Propinsi NTT);dan b) Website Diknas.com.

C. Indikator-indikator Kesehatan

Capaian indikator-indikator kesehatan dibahas dalam empat gambar trend,
yaitu Gambar 2-8 (agregasi lima idikator) dan Gambar 2-9 sampai dengan
Gambar 2-11 masing-masing menggambarkan indikator tunggal.


Gambar 2-8; menggambarkan capaian indikator kesehatan sebagai agregasi
dari indikator-indikator berikut:

1. Prevelensi gizi buruk
2. prevelensi gizi kurang
3. Persentase tenaga kesehatan per penduduk
4. Persentase penduduk ber KB, serta
5. Laju pertumbuhan penduduk

Secara umum, trend kualitas SDM dari aspek kesehatan di NTT relevan
dengan trend nasional, tetapi kurang efektif karena hampir semua indikator
kesehatan di NTT masih jauh dari prestasi nasional, seperti UHH, angka gizi
buruk dan sedang, serta AKB dan AKI

Hal ini disebabkan karena: akses masyarakat terhadap pelayanan
kesehatan bermutu masih sangat rendah, terutama di wilayah perdesaan,
perbatasan, dan pulau-pulau kecil/terluar.

Gbr. 2-8. Kesehatan_1 (tanpa: AKB, AKI, dan Gbr. 2-9. Kesehatan_2: Usia Harapan Hidup
UHH) (UHH)

25.00 72.00
20.00 70.00
68.00
15.00
Kesehatan Nasional Nasional
66.00
10.00 Kesehatan Provinsi Provinsi
64.00
5.00 62.00
- 60.00
2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008

Gbr. 2-10. Kesehatan_3: Angka Kematian Bayi Gbr. 2-11. Kesehatan_4: Angka Kematian Ibu
(AKB) (AKI)

70.00 350
60.00 300
50.00 250
40.00 Nasional 200 Nasional
30.00 Provinsi 150 Provinsi
20.00 100
10.00 50
- -
2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008

Propinsi NTT) dan b) Website Departemen Kesehatan RI




Ada dua indikator spesifik dan menonjol dari kelompok indikator “Tingkat
Kualitas SDM” yg diangkat untuk NTT, satu indikator bersifat positif dan satu
lainnya bersifat negatif, yaitu:
1. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI yang meningkat tajam (positif), dan
2. Prevelensi Gizi kurang meningkat tajam (negatif)

APM SD/MI meningkat tajam di NTT (Gambar 2-12), terutama karena:
• semakin membaiknya akses tehadap sarana-prasarana SD/MI
• program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun
• program dana BOS
• peran serta stakeholders

Gambar 2-12. Angka Partisipasi Murni SD/MI di Gambar 2-13. Prevelensi Gizi Kurang (%)
Nusa Tenggara Timur di Nusa Tenggara Timur

100.00 40.00

30.00

persen 50.00 persen 20.00

10.00

- -
2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008

Series1 69.14 72.26 76.24 79.78 90.80 Series1 10.74 27.00 26.50 30.70 30.70

Sumber: dioalah dari; a) NTT dalam Angka
Sumber: dioalah dari; Website
untuk beberapa tahun yang sesuai
Diknas.com; c) Website
(BPS Propinsi NTT); b) Website
Departemen Kesehatan RI
Diknas.com

Sementara itu, prevelensi anak Gizi Kurang di NTT meningkat tajam,
walaupun disertai sedikit penurunan prevelensi Gizi Buruk. Hal ini antara
lain disebabkan oleh:
• rendahnya produksi pertanian subsisten
• kondisi ekonomi keluarga
• pola konsumsi dan perilaku hidup sehat




Kebijakan di Bidang Pendidikan
1. Peningkatan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan yang bermutu
dan terjangkau dengan memperhatikan penduduk miskin dan wilayah yang
tertinggal.
2. Penuntasan program wajib belajar pendidikan 12 tahun sebagai kelanjutan
wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun secara bermutu dan merata.
3. Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan dan pelatihan yang mampu
merespon globalisasi dan kebutuhan pembangunan daerah dan nasional
dalam rangka meningkatkan daya saing SDM.
4. Peningkatan kualitas dan profesionalisme pendidik dan tenaga
kependidikan lainnya.
5. Penyediaan sarana pendidikan yang bermutu, adil dan merata.
6. Pengembangan minat dan kegemaran membaca.
7. Pengembangan sistem informasi pendidikan daerah kabupaten Sumba
Tengah untuk menunjang perencanaan, pelaksanaan, kontrol dan evaluasi
pembangunan SDM di Bidang Pendidikan.

Kebijakan di Bidang Kesehatan:

1. Peningkatan peran serta swasta dan masyarakat dalam pembangunan
kesehatan, khususnya dalam pengembangan pelayanan medik; dan
peningkatan penyediaan, distribusi, dan pemanfaatan obat yang bermutu,
efektif, dan aman bagi penduduk, dengan harga yang terjangkau.
2. Perbaikan perilaku sehat masyarakat.
3. Peningkatan kualitas gizi penduduk, terutama bayi, balita, ibu hamil, dan
perempuan dewasa, yang didukung oleh produksi dan distribusi pangan
yang mencukupi dengan harga yang terjangkau;
4. Pengembangan tenaga kesehatan yang menunjang peningkatan jumlah,
mutu, dan penyebaran yang merata, sesuai dengan kebutuhan dan
pelayanan kesehatan.
5. Peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatan dasar yang lebih
bermutu



2.3. TINGKAT PEMBANGUNAN EKONOMI

Pengukuran trend pembangunan ekonomi di Nusa Tenggara Timur berdasarkan
pada beberapa indikator yakni: laju pertumbuhan ekonomi, persentase ekspor
terhadap PDRB, persentase output manufaktur terhadap PDRB, persentase
output UMKM terhadap PDRB, pendapatan per kapita (dalam juta rupiah), laju
inflasi, invetasi PMA dan PMDN dan infrastruktur (panjang jalan nasional dan
jalan propinsi)

Hasil analisis menunjukkan bahwa secara umum, trend pembangunan ekonomi
di NTT relatif relevan dengan trend pembangunan nasional tetapi tidak efektif
karena hampir semua indikator pembangunan ekonomi seperti laju pertumbuhan
ekonomi, persentase eksport output manufaktur dan output UMKM terhadap
PDRB, persentase pendapatan per kapita, persentase pertumbuhan realisasi
PMA dan PMDN masih sangat jauh dari prestasi nasional.

Gambar 2-14. Indikator Pembangunan Ekonomi

45

40

35

30

25 Nasional
20 Propinsi

15

10

5

0
2004 2005 2006 2007 2008

Sumber: dioalah dari; NTT dalam Angka untuk beberapa tahun yang sesuai (BPS
Propinsi NTT).
Indikator-indikator yang mendukung relevannya trend pembangunan di Nusa
Tenggara Timur dengan trend pembangunan nasional adalah: laju pertumbuhan
ekonomi, laju inflasi, dan laju pertumbuhan investasi.


Ada dua indikator spesifik dan menonjol dari kelompok indikator “Tingkat
Pembangunan Ekonomi” yang diangkat untuk NTT, yaitu “persentase
pertumbuhan investasi” (Gambar 2-15) dan “pendapatan per kapita” (Gambar 2-



16). Spesifik dan menonjol dari kedua indikator tersebut, bukan dalam
pengertian positif, tetapi karena begitu jauhnya dari prestasi nasional.

Kondisi ini sekaligus memperlihatkan betapa tidak meratanya kemajuan ekonomi
antar daerah di Indonesia. Isu ketidak merataan pembangunan khususnya
antara Indonesia Bagian Barat (IBB) dengan Indonesia Bagian Timur (IBT)
termasuk didalamnya NTT adalah kenyataan yang menyakitkan. Program
percepatan pembangunan di IBT nampaknya tidak proporsional dengan
ketertinggalan yang sangat jauh dari IBT.

Gambar 2-15. Gambar 2-16.
Pendapatan Perkapita (Juta Rupiah)
Persentase Pertumbuhan Investasi

25.00
100.00
20.00
50.00 15.00
Nasional Nasional
persen
Provinsi 10.00 Provinsi
0.00
5.00
-50.00
0.00
2004 2005 2006 2007 2008
2004 2005 2006 2007 2008

Sumber: dioalah dari; a) NTT dalam Angka untuk beberapa tahun yang sesuai (BPS Propinsi
NTT).

Ketertinggalam pembangunan ekonomi di IBT umumnya dan khususnya NTT
memerlukan perhatian secara proporsional dari pemerintah pusat. Alokasi
anggaran bagi percepatan pembangunan ekonomi IBT seharusnya merupakan
derivasi dari lebarnya gap ketertinggalan. Semakin besar gap ketertinggalan
daerah seharusnya mendapat alokasi yang semakin besar. Diperlukan usaha
luar biasa dalam pendekatan percepatan pembangunan ekonomi IBT.

Prioritas utama adalah: percepatan pembangunan infrastruktur dasar ekonomi,
dengan prioritas pada jalan dan jembatan, pelabuhan laut/ferry, pelabuhan
udara, tenaga litrik, dan sarana irigasi dan telekomunikasi.

Prioritas kedua adalah: pembangunan bidang pertanian, dengan pendekatan
agroekosistem, permintaan pasar dan utilisasi tenaga kerja pengangguran



tersembunyi di sektor pertanian. Hal ini karena sangat bervariasinya kondis iklim
dan sumberdaya lahan antar pulau di NTT.

Prioritas ketiga, adalah pembangunan pusat-pusat pertumbuhan baru termasuk
pengembangan yang sudah ada secara optimal seperti KAPET Mbay di Pulau
Flores, dan Kawasan Industri Bolok di Kupang.

2.4. KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM (SDA)

Kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup terdiri dari dua sub
kelompok indikator, yaitu kehutanan dan kelautan. Sub kelompok indikator
kehutanan terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu:

1) persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis,
2) rehabilitasi lahan luar hutan, dan
3) luas kawasan konservasi hutan.
Sementara itu, Sub kelompok indikator kelautan terdiri dari 3 (tiga) indikator
yaitu:
1) jumlah tindak pidana perikanan,
2) persentase terumbu karang dalam keadaan baik. dan
3) luas kawasan konservasi laut.

Kehutanan:

Data indikator-indikator kehutanan di NTT dalam evaluasi ini digolongkan sangat
minim seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 2-17 sampai dengan 2-19.
Kesulitan data ini kiranya dapat menggambarkan juga tentang rendahnya
perhatian pemerintah daerah di NTT akan pengelolaan sumberdaya alam. Ketiga
gambar dimaksud dalam konteks metodologi EKPD Tahun 2009, menyimpulkan
bahwa kualitas pengelolaan SDA di bidang kehutanan di NTT tidak relevan
sekaligus tidak efektif dengan progres nasional.



Gambar 2-17. Gambar 2-18. Gambar 2-19.
Persentase Area Rehabilitasi Dalam Kawasan Hutan Rehabilitasi Lahan di Luar Kawasan Hutan (Ha) Luas Kaw asan Konservasi (Ha)

100 400,000
25,000,000
350,000
80 300,000 20,000,000

250,000 15,000,000
60 Nasional Nasional
Nasional 200,000
10,000,000 Propvinsi
40 Propvinsi 150,000 Propvinsi
100,000 5,000,000
20
50,000 0
0 0 20042005200620072008
2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008

Sumber: Laporan Tahunan BPDAS NTT untuk Tahun-tahun yang sesuai.

Beberapa faktor penyebab yang saling kait-mengait adalah:

1) Pengelolaan lahan pertanian dan peternakan yang tidak memperhatikan
asas-asas konservasi dan pelestarian sumberdaya lahan
2) Illegal loging
3) Eksploitasi sumberdaya pertambangan yang tidak berwawasan lingkungan
4) Bencana alam, terutama banjir
5) Sistem kepemilikan lahan yang didominasi sistem ulayat
6) Konflik kepentingan sektoral
7) Kinerja birokrasi

Kelautan:

Seperti halnya data SDA kehutanan, data mengenai inidikator kelautan juga
sangat minim di NTT. Gambar 2-21 sampai denmgan 2-22, menggambarkan
kelangkaan data dimaksud. Namum demikian pada level kondisi data yang ada,
diperkirakan bahwa tingkat kualitas pengelolaan SDA kelautan di NTT belum
relevan dengan trend nasional sekaligus belum efektif dengan progres tingkat
nasional.



Gamb ar 2 - 2 0 . Gambar 2 - 2 2 .
Gamb ar 2 - 2 1.
Jumlah T ind ak Pid ana Perikanan ( kasus) Luas Kawasan Konservasi Laut
Persent ase Luas t erumb u karang D alam Kead aan
B aik

200 14.00
180
35.00
12.00
160
30.00
140 10.00
25.00
120
8.00
100 Nasional 20.00 Nasional
Propvinsi Nasional 6.00 Propvinsi
80 Propvinsi
15.00
60 4.00
10.00
40
2.00
20 5.00

0 0.00 0.00
2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008

Sumber: RPJMD Provinsi NTT,;Laporan EKPD Provinsi NTT, 2008, dan Renstra DKP Provinsi
NTT, 2009.

Jumlah tindak pidana perikanan pada tahun 2008 tercatat sebanyak 4 kasus.
Pada tahun-tahun sebelum tidak tersedia data (DKP, Propinsi Nusa Tenggara
Timur, 2009). Data menyangkut persentase terumbu dalam keadaan baik untuk
perairan laut Propinsi NTT untuk tahun 2008 18,04% (Renstra DKP Propinsi
NTT, 2009). Untuk luasan kawasan konservasi laut daerah pada tahun 2008
seluas 0,5 juta Ha yang meliputi sebagian besar darah kawasan konservasi laut
daerah (KKLD) pulau Pantar, kabu;aten Alor dan bebarapa KKLD yang tesebar
di beberapa kabupaten yakni, Kabupaten Kupang, Manggarai Barat, Kabupaten
Sikka dan Kabupaten Sumba Barat. Hal yang menggembirakan menyangkut
konervasi perairan adalah dengan ditetapkannya kawasan konservasi laut
nasional Laut Sawu seluas 3,5 juta Ha pada tahun 2009.


Sesuai dengan pamaparan tentang capaian indikator, maka untuk kelompok
indikator Kualitas Pengelolaan SDA di NTT tidak ada capaian indikator yang
terkategorikan menonjol secara positif. Artinya hampir semua indikator dalam
kelompok ini menonjol secara negatif. Dengan demikian, persoalan kualitas
pengelolaan SDA di Nusa Tenggara Timur tergolong dalam kategori emergensi.

Dengan kondisi pencapaian pembangunan kualitas SDA di NTT yang demikian,
maka beberapa kebijakan penting direkomendasikan sebagai berikut:



1) Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam, pesisir dan laut
dengan memperhatikan prinsip pembangunan yang berkelanjutan.
2) Pengendalian terhadap pencemaran lingkungan dan degradasi sumberdaya
alam
3) Meningkatkan upaya penghijauan dan rehabilitasi lahan kritis serta
konservasi kawasan pesisir pantai.
4) Meningkatnya pengawasan terhadap pemanfaatan SDA serta meningkatkan
upaya-upaya rehabilitasi perbaikan daerah/kawasan dan sumberdaya alam
yang telah mengalami pengrusakan.

2.5. TINGKAT KESEJAHTERAAN RAKYAT

Progres tingkat kesejahteraan sosial NTT relevan dengan trend nasional serta
juga efektif dibanding pencapaian di tingkat nasional terutama pada trend 3
tahun terakhir. Kondisi ini terutama karena menurunnya peran Dinas Sosial di
banding peningkatan peran stakeholders, tetapi dengan peningkatan yang tajam
dari jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) di NTT,
khususnya yang berhubungan dengan laju peningkatan kenakalan remaja,tuna
susila, dan korban narkoba.

Gambar 2-23.
Tingkat Kesejahteraan Sosial

100.00

80.00
60.00 Nasional
40.00 Provinsi
20.00

-
2004 2005 2006 2007 2008

Sumber: dioalah dari: NTT dalam Angka untuk beberapa tahun yang sesuai (BPS
Propinsi NTT).


Penurunan tingkat pengangguran terbuka di NTT, lebih disebabkan oleh
meningkatnya kesempatan kerja di sektor imformal, tetapi dengan produktivitas



rendah. Walau demikian, dipihak lain terjadi peningkatan tingkat pengangguran
tertutup di sektor pertanian (perdesaan).

Gambar 2-24.
Tingkat Pengangguran Terbuka di Nusa
Tenggara Timur

6.00 5.46 5.46
5.00
4.00 3.65 3.65
persen 3.00 2.65
2.00
1.00
0.00
2004 2005 2006 2007 2008

Sumber: dioalah dari; NTT dalam Angka untuk beberapa tahun yang sesuai (BPS
Propinsi NTT).

1. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja, khususnya di sektor pertanian
(tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan).
2. Meningkatkan kapasitas infrastruktur dalam mendukung pembangunan
wilayah di segala bidang, termasuk di Bidang Kesejahteraan Rakyat.
3. Mewujudkan peran dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat
secara lebih aktif dalam perlindungan dan kesejahteraan sosial



III
1 KESIMPULAN
1. Tujuan dan sasaran pembangunan di NTT secara umum telah relevan dengan/
terhadap tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

2. Pada tataran efektivitas; outcomes pembangunan daerah di NTT relatif belum
efektif terhadap outcumes pembangunan nasional, terutama karena rendahnya
kapasitas fiskal daerah, mahalnya pembiayaan pembangunan di NTT sebagai
provinsi kepulauan, rendahnya peneggakan hukum, rendahnya kinerja pelayanan
birokrasi.

3. Hampir di segala aspek pembangunan terutama kualitas SDM, kesejahteraan
sosial, kesejahteraan ekonomi, dan kualitas lingkungan hidup, provinsi NTT
tertinggal jauh dari prestasi nasional yang lebih menggambarkan kemajuan di
wilayah Indonesia Bagian Barat umumnya, Pulau Jawa khususnya.

4. Harus ada usaha luar biasa untuk memacu pembangunan di Indonesia Bagian
Timur umumnya dan di NTT khususnya, karena gap pembangunan yang terjadi
sekarang akan melahirkan gap yang semakin besar, dan berpotensi pada
keutuhan bangsa.

5. Kebijakan prioritas untuk NTT adalah:
a) di bidang kualitas pelayanan publik dan demokrasi: reformasi birokrasi,
reformasi politik, reformasi perundangan otonomi daerah, reformasi institusi
penegak hukum, dan pemberantasan mafia hukum.
b) di bidang kualitas Sumber Daya Manusia: Peningkatan akses dan
pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu dan
terjangkau dengan memperhatikan penduduk miskin dan wilayah yang
tertinggal.
c) Di bidang pembangunan ekonomi: percepatan pembangunan infrastruktur
dasar ekonomi, pembangunan bidang pertanian, dengan pendekatan

Laporan Akhir III – 1


agroekosistem, permintaan pasar dan utilisasi tenaga kerja pengangguran
tersembunyi di sektor pertanian, serta pembangunan dan pengembangan
pusat-pusat pertumbuhan baru.
d) Di bidang pengelolaan SDA: Pengendalian terhadap pencemaran lingkungan
dan degradasi sumberdaya alam, peningkatkan upaya penghijauan dan
rehabilitasi lahan kritis serta konservasi kawasan pesisir pantai, dan
peningkatnya pengawasan terhadap pemanfaatan SDA serta meningkatkan
upaya-upaya rehabilitasi perbaikan daerah/kawasan dan sumberdaya alam
yang telah mengalami pengrusakan.
e) Di bidang kesejahteraan: peningkatkan produktivitas tenaga kerja, khususnya
di sektor pertanian, peningkatkan kapasitas infrastruktur sosial dan
mewujudkan peran dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat secara
lebih aktif dalam perlindungan dan kesejahteraan sosial

Laporan Akhir III – 2


1 DAFTAR PUSTAKA

ANTARA, 2008., Analisis Pengeluaran Publik dan Penguatan Kapasitas Provinsi Nusa
Tenggara Timur. Laporan Penelitian. Kupang

ANTARA, 2008., Analisis Pengeluaran Publik dan Penguatan Kapasitas Kabupaten
Sumba Timur. Laporan Penelitian. Kupang

Sumba Barat. Laporan Penelitian. Kupang

ANTARA, 2008., Analisis Pengeluaran Publik dan Penguatan Kapasitas Kabupaten Timor
Tengah Selatan. Kupang

ANTARA, 2008., Analisis Pengeluaran Publik dan Penguatan Kapasitas Kota Kupang.
Laporan Penelitian. Kupang

Flores Timur. Laporan Penelitian. Kupang

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Universitas Nusa Cendana, 2008.,
Laporan Akhir Evaluasi Kenerja Pembangunan Daerah (EKPD) di Provinsi
Nusa Tenggara Timur. Kupang.

Badan Pusat Statistik (BPS) NTT, 2005. Nusa Tenggara Timur Dalam Angka





BPDAS Provinsi NTT, 2009. Renstra BPDAS Provinsi Nusa Tenggara Timur 2009-2013.
Kupang.

Info Korupsi.com, Juli 2007., 108 Kasus Korupsi di NTT Belum Diproses.

Kapan Lagi.com, Januari 2009., 887 Kasus Dugaan Korupsi di NTT Belum Ditindaklanjuti.

Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur, 2008. Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Tumur 2009-2013.
Kupang

Website DIKNAS, 2009. Data Profil Pendidikan Tahun 2005- 2008. Jakarta.

Website Departemen Kesehatan RI. Profil Kesehatan Tahun 2005-2009. Jakarta

Laporan Akhir DP – 1

EKPD NTT 2009

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to EKPD NTT 2009

Similar to EKPD NTT 2009 (20)

More from EKPD

More from EKPD (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

EKPD NTT 2009