Jawaban Surat ke Satgas BLBI

1. OUR REFF : …/JPP/99.07/JP Jakarta, …. September 2021
Kepada Yth. :
SATUAN TUGAS PENANGANAN HAK TAGIH NEGARA
DANA BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA (BLBI)
Gedung Syafrudin Prawiranegara II Lantai 4 Utara
Jl. Lapangan Banteng Timur, No. 2-4
Jakarta, 10710
U.p : Bapak Rionald Silaban
Ketua Satuan Tugas
Hal: Tanggapan dan Konfirmasi atas Panggilan Penagihan SATGAS
Dengan hormat,
Kami yang bertandatangan dibawah ini, Jamaslin James Purba, S.H., M.H. dan Alvian M.
Tambunan, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Law Firm JAMES PURBA &
PARTNERS, beralamat di Wisma Nugra Santana, Lantai 8, Suite 807, Jalan Jend. Sudirman
Kav. 7-8, Jakarta, bertindak untuk dan atas kepentingan hukum dari Suyanto
Gondokusumo (“Klien Kami”) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September
2021
Bahwa sehubungan dengan adanya Pengumuman SATUAN TUGAS PENANGANAN HAK
TAGIH NEGARA DANA BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA (BLBI) yang dimuat
dalam Surat Kabar Kompas, tanggal 19 September 2021, perihal Panggilan Penagihan untuk
menyelesaikan hak tagih Negara dana BLBI setidak-tidaknya sebesar Rp 904,479,755,635.85
(Sembilan ratus empat miliyar empat ratus Sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh lima
ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah delapan puluh lima sen) dalam Rangka PKPS
(Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham) Bank Dharmala. Dengan ini kami menyampaikan
surat tangapan sebagaimana hal diatas dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut:
1. Bahwa sejak tahun 1999 sampai dengan saat ini, Klien kami telah berdomisili di
Singapura, dikarenakan ketidakpastian keamanan dan kondisi sosial ekonomi Indonesia
yang terjadi dalam rentang waktu 1998 sampai dengan tahun 2001;
2. Bahwa saat ini Klien Kami tidak dapat menghadiri Panggilan dari SATGAS BLBI
sebagaimana disebutkan diatas karena sedang dalam kondisi kesehatan yang kurang
prima, yang diakibatkan penyakit Depresi Rekuren (Gangguan Depresi) yang dialami
oleh klien kami sejak tahun 2000;
3. Bahwa sebagaimana dalam surat yang disampaikan oleh Dr Ken Ung Eng Khean,
konsultan Psikiatri Senior pada Klinik Adam Road Medical Centre, yang beralamat di 559

2. Bukit Timah Road, #01-02 Kings Arcade, Singapore 269695, (Terlampir) Klien Kami
belum dapat bepergian atau meninggalkan Singapura dikarenakan penyakit depresi
berat yang dialami sejak Tahun 2000 masih sering kambuh sampai dengan saat ini,
bahkan dalam surat tersebut Dr Ken Ung Eng Khean menyatakan sampai dengan saat
ini Klien kami mengalami perasaan depresi yang semakin buruk, sehingga Klien kami
perlu untuk diobati dan dirawat di Singapura demi perbaikan dan kesembuhan Kondisi
Jiwanya;
4. Sehingga atas dasar tersebut, Klien kami tidak dalam Posisi Mangkir atau menolak
Panggilan dari Tim SATGAS, melainkan karena kondisi kesehatan Klien kami yang
kurang prima untuk melakukan perjalanan meninggalkan Singapura;
5. Terkait Panggilan Penagihan dari Tim SATGAS yang menyatakan Klien kami memiliki
kewajiban untuk mengembalikan dana BLBI setidak-tidaknya sebesar Rp
904,479,755,635.85 (Sembilan ratus empat miliyar empat ratus Sembilan puluh juta
tujuh ratus lima puluh lima ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah delapan puluh lima
sen) dalam Rangka PKPS (Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham) Bank Dharmala,
maka dengan ini kami menyatakan bahwa Klien kami masih membutuhkan waktu untuk
kembali memeriksa segala bukti-bukti dan seluruh dokumen-dokumen yang berkaitan
dengan hal tersebut, dikarenakan Bank Dharmala berdasarkan informasi yang diperoleh
dari Detikcom pada 27 April 2004, Bank Dharmala masuk ke dalam daftar 50 BBO/BBKU
(Bank Beku Operasi/Bank Beku Kegiatan Usaha) yang secara resmi dilikuidasi oleh
Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN);
6. Bahwa terkait dengan permasalahan BLBI maka metode penyelesaia yang sudah
dilaksanakan adalah melalui perjanjian MSAA (Master Settlement and Acquisition
Agreement), yaitu penyelesaian kewajiban melalui penyerahan asset dan tagihan.
Master of Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) dalam rangka penyelesaian
perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dinilai merupakan kebijakan negara
yang dilakukan secara sah, final, dan mengikat.
7. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 1865 KUHPerdata mengatur sebagai berikut :
Pasal 1865 KUHPerdata
Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa
untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib
membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.
Berdasarkan ketentuan tersebut, dengan ini kami meminta agar diberikan dokumen-
dokumen dan bukti-bukti yang menjadi dasar penagihan dana BLBI sebesar Rp
904,479,755,635.85 (Sembilan ratus empat miliyar empat ratus Sembilan puluh juta
tujuh ratus lima puluh lima ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah delapan puluh lima
sen) kepada Klien kami;

3. 7. Bahwa Klien Kami akan tetap kooperatif terhadap hal-hal yang secara nyata dapat
dibuktikan kepada Klien kami, dan dengan surat ini kami juga menyampaikan agar
segala sesuatu yang hendak disampaikan kepada Klien kami mengenai hak tagih Negara
dana BLBI setidak-tidaknya sebesar Rp 904,479,755,635.85 (Sembilan ratus empat
miliyar empat ratus Sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu enam ratus
tiga puluh lima rupiah delapan puluh lima sen) dalam Rangka PKPS (Penyelesaian
Kewajiban Pemegang Saham) Bank Dharmala, dapat di informasikan kepada Kami
selaku Penerima Kuasa Resmi dari Bapak Suyanto Gondokusumo, di alamat
korespondensi sebagai berikut:
Law Firm JAMES PURBA & PARTNERS
Wisma Nugra Santana, lantai 8, suite 807
Jl. Jend. Sudirman Kav. 7-8, Jakarta 10220
Tel: (62-21) 5703844, 5703845 | Fax: (62-21) 5703846
Demikianlah surat Tanggapan dan Konfirmasi ini kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih.
Hormat Kami
JAMES PURBA & PARTNERS
Jamaslin James Purba, S.H., M.H., Alvian M. Tambunan,
S.H.,