Dokumen ini berisi rekomendasi dari Publish What You Pay Indonesia dan perwakilan masyarakat sipil di Tim Pelaksana EITI Indonesia kepada EITI Indonesia untuk memilih Opsi Nomor 1 dalam perbaikan Standar EITI terkait transparansi kontrak. Opsi 1 mensyaratkan keterbukaan semua kontrak industri ekstraktif di situs pemerintah termasuk persyaratan kontrak. Rekomendasi ini didasarkan pada UU Keterbukaan Informasi Publik, kepentingan publik dalam kont

1. Civil
Society
Coalition
for
Transparency
and
Accountability
of
Extractive
Resources
Governance
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No: 031-Exj-EITI-Koord-I-13
Lamp: Policy Paper
Kepada Yth :
1. Bpk. Ir. Hatta Radjasa (Ketua Tim Pengarah EITI Indonesia)
2. Bpk. Wympi S Tjejep (Ketua Tim Pelaksana EITI Indonesia)
3. Ibu. Emmy Perdanahari (Kepala Sekretariat EITI Indonesia)
4. Bpk. Erry Riyana Hardjapamekas (Anggota Board EITI Internasional)
Perihal: Rekomendasi Opsi bagi Perbaikan Standar EITI Global terkait Transparansi Kontrak
Dengan Hormat,
Terkait dengan proses konsultasi yang dilaksanakan oleh Sekretariat EITI Internasional, yang
diteruskan oleh proses konsultasi melalui Sekretariat EITI Indonesia, mengenai perbaikan
Standar EITI terkait dengan Keterbukaan Kontrak antara Pemerintah dengan Perusahaan
dalam Industri Ekstraktif Migas dan Pertambangan. Dimana Standar EITI Global tersebut akan
ditetapkan dalam rapat Board EITI Internasional di bulan Mei 2013.
Merujuk pada surat yang dikirimkan oleh Sekretariat EITI International, dimana terdapat 4
opsi usulan yang pada intinya berisi: (1) mensyaratkan keterbukaan kontrak; (2) mensyaratkan
keterbukaan kontrak, dengan beberapa pengecualian; (3) mendorong (tetapi tidak
mensyaratkan) adanya keterbukaan kontrak; dan (4) berkeinginan untuk adanya keterbukaan
kontrak 1.
Maka dengan ini Publish What You Pay Indonesia bersama Perwakilan Masyarakat Sipil dalam
Tim Pelaksana EITI Indonesia memberikan rekomendasi kepada EITI Indonesia agar memilih
Opsi Nomor 1 yang berbunyi : Bahwa Standar EITI di masa depan seharusnya mensyaratkan
bahwa semua negara pelaksana EITI untuk membuka kepada publik kontrak-kontrak industri
ekstraktif di satu website pemerintah secara terpusat yang juga mencantumkan persyaratan
dalam kontrak sesuai dengan ijin dan operasi eksplorasi dan eksploitasi. [That the EITI Standard
in the future should require all EITI implementing countries to publicly disclosure on a single
government website any contracts that establish the term attached to the grant and operation of an
exploration and exploitation license].
Rekomendasi Opsi Nomor. 1 tersebut dilandasi oleh beberapa argumen, diantaranya:
1
Merujuk
pada
opsi
yang
dicantumkan
dalam
surat
yang
dikirimkan
oleh
Sekretariat
EITI
Interna;onal,
tanggal
18
Desember
2012.

2. 1. Bahwa Indonesia telah memiliki Undang-Undang mengenai Keterbukaan Informasi Publik
(Nomor. 14 Tahun 2008) yang menjamin hak informasi setiap warga negara dan memberikan
kewajiban pada Badan Publik untuk membuka dan memberikan akses informasi kepada
masyarakat secara luas. Dalam hal ini, Pemerintah maupun BUMN merupakan Badan Publik
yang menyelenggarakan fungsi negara dan memiliki kewajiban sebagai Badan Publik
sebagaimana diatur dalam UU KIP 2 . Dimana di dalam UU KIP tersebut dinyatakan bahwa
Perjanjian dengan Pihak Ketiga merupakan jenis informasi publik yang wajid tersedia setiap
saat 3.
2. Bahwa di dalam Kontrak-Kontrak Pertambangan di Indonesia, baik jenis Kontrak Kerja
Sama Migas (PSC), Kontrak Karya (KK), maupun Perjanjian Karya Pengusahaan
Pertambangan Batubara (PKP2B) ataupun Ijin Usaha Pertambangan (IUP), secara umum
terdapat klausul-klausul yang menyangkut kepentingan publik dan kepentingan masyarakat
yang bertempat tinggal di sekitar area tambang. Diantaranya mengenai klausul penyetoran
pajak dan penerimaan negara lainnya; skema kegiatan operasi yang wajar, efektif dan efisien;
standar kesehatan, keselamatan dan perlindungan lingkungan; serta hal-hal lain yang
berdampak secara sosial dan ekonomi bagi masyarakat seperti program pengembangan
masyarakat, muatan lokal dan ketenagakerjaan; maupun terkait persoalan keamanan dan
ham asasi manusia.
3. Bahwa meskipun Kontrak antara Pemerintah dengan Perusahaan yang bergerak di bidang
pertambangan merupakan kontrak yang bersifat perdata, namun karena menyangkut
pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara dan didelegasikan kepada
Pemerintah pengelolaannya untuk kepentingan publik, maka kontrak perdata tersebut
sejatinya terikat pada kepentingan publik. Sehingga kontrak tersebut merupakan Kontrak
Perdata yang bersifat publik dan tunduk pada hukum dan peraturan publik 4.
4. Bahwa, meski di dalam berbagai jenis-jenis kontrak Pertambangan di Indonesia (PSC, KK,
PKP2B, IUP) dapat dimungkinkan adanya pengecualian untuk dibuka, karena adanya
kekhawatiran mengganggu iklim persaingan usaha yang sehat serta kekhawatiran terjadinya
konsekuensi dan kerugian/kerusakan yang ditimbulkannya jika dibuka (consequence and
harm); maka pengecualian tersebut seharusnya “hanya” pada klausul pengecualian/
pernyataan rahasia yang disepakati oleh kedua belah pihak (Pemerintah-Perusahaan) dan
dinyatakan dalam kontrak 5 . Terkait hal tersebut Badan Publik dan Perusahaan
dimungkinkan untuk melakukan consecuence and harm test sebagai bagian dari prosedur dan
standar pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik 6.
5. Bahwa, Keterbukaan Kontrak dalam industri ekstraktif migas dan pertambangan merupakan
sebuah norma global yang telah banyak dipraktekkan oleh negara-negara penghasil minyak
dan pertambangan, termasuk oleh perusahaan multinasional di beberapa negara guna
mendukung praktek pertambangan yang baik, transparan dan akuntabel untuk
pembangunan berkelanjutan 7.
2
2
Pasal
1
angka3;
Pasal
7;
UU
No.14/2008
Tentang
Keterbukaan
Informasi
Publik
3
Ibid,
Pasal
11
huruf
e
4
Lihat
lampiran
Policy
Brief
mengenai
Keterbukaan
Kontrak
Migas
dan
Pertambangan
dalam
EITI
5
Ibid
6 Pasal
2,
UU
KIP
No.14/2008
tentang
Keterbukaan
Informasi
Publik
7 Lihat
pada
lampiran
Policy
Brief
mengenai
Keterbukaan
Kontrak
Migas
dan
Pertambangan
dalam
EITI

3. 6. Bahwa Keterbukaan Kontrak industri ekstraktif akan membangun kepercayaan antara
Pemerintah, Perusahaan dan Masyarakat dalam pengelolaan sektor sumber daya alam, yang
dapat meminimalisir konflik dan meningkatkan standar transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan industri ekstraktif. Keterbukaan kontrak akan mendorong partisipasi
masyarakat dan pemerintah dalam memonitoring kegiatan pertambangan agar sesuai
dengan kaidah praktek pertambangan yang baik, melindungi lingkungan dan transparan
dalam membayar penerimaan negara. Keterbukaan Kontrak dapat memperkuat kepercayaan
publik akan keabsahan dalam menjalankan kegiatan pertambangan (license to operate),
memahamkan publik akan operasi pertambangan dan tantangannya, menurunkan resiko
terjadinya pungutan liar atau korupsi serta dapat menumbuhkan kepercayaan investor dan
publik terhadap kegiatan operasi pertambangan yang fair, transparan dan akuntabel.
7. Bahwa wakil-wakil Perusahaan yang duduk dalam Board EITI Internasional tidak keberatan
jika Pemerintah dimana perusahaan ekstraktif beroperasi mewajibkan adanya keterbukaan
kontrak. Hal tersebut mengindikasikan bahwa keterbukaan kontrak tidak secara siginifikan
mengancam kepentingan bisnis perusahaan-perusahaan ekstraktif 8.
Bersama dengan surat ini kami sertakan Policy Brief yang dibuat oleh Tim Penyusun dari
masyarakat sipil sebagai bahan pertimbangan dalam kajian dan pemilihan opsi bagi Usulan
perbaikan standar EITI yang akan diputuskan dalam Rapat Board EITI Internasional pada
bulan Mei 2013 mendatang.
Demikian surat rekomendasi ini kami sampaikan, untuk menjadi perhatian kita bersama.
Terima Kasih.
Jakarta, 15 Januari 2013
Publish What You Pay Indonesia
Hormat Kami,
Perwakilan Masyarakat Sipil dalam Tim Pelaksana EITI Indonesia
Faisal Basri
Ekonom Universitas Indonesia
Maryati Abdullah
Koordinator Nasional PWYP Indonesia
Wasingatu Zakiah
Direktur Eksekutif IDEA
3
8
Lihat
pada
surat
yang
disampaikan
oleh
wakil
CSO
dalam
Board
EITI
Interna;onal,
tanggal
7
Desember
2012