Subbab Pkn tentang kemerdekaan memeluk agama

2. Menelaah Ketentuan
Konstitusional Kehidupan
Berbangsa dan Bernegara
Indonesia
Kemerdekaan Beragama dan
Berkepercayaan
di Indonesia & Sistem Pertahanan
dan Keamanan Negara RI
Oleh :
SILVANA

3. Tujuan :
• Memahami makna kemerdekaan beragama dan
kepercayaan
• Menjelaskan komponen-komponen kemerdekaan
beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME
sesuia dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang
Hak asasi manusia dan UU No. 12 tahun 2005
tentang pengesahan Konvenan internasional
tentang hak sipil dan politik.
• Menjelaskan perilaku di lingkungan sekitar yang
mencerminkan perwujudan membangun
kerukunan umat beragama.

4. • Menjelaskan isi yang terkandung dalam pasal 30
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
• Menjelaskan makna sistem pertahanan
keamanan rakyat semesta (Sishankamrata)
• Memahami substansi pertahanan dan keamanan
negara.
• Memaknai kesadaran bela negara dalam konteks
sistem pertahanan keamanan negara.
• Menyaji hasil terkait identifikasi tugas dan fungsi
TNI dan POLRI dalam sistem pertahanan
keamanan negara RI.

6. • Is-me-kur
• Kat-ger-al
• Kris-ger-al
• Hindu-pur-we
• Budha-wi-tri
• Kong-klen-wu

7. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan
mengandung makna bahwa manusia bebas
memilih, melaksanakan ajaran agama menurut
keyakinan dan kepercayaannya, dan dalam hal
ini tidak boleh dipaksa oleh siapapun.
Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan
muncul dikarenakan secara prinsip tidak ada
tuntunan dalam agama apa pun yang
mengandung paksaan atau menyuruh
penganutnya untuk memaksakan agamanya
kepada orang lain, terutama terhadap orang
yang telah menganut salah satu agama.

8. Jaminan Kemerdekaan Beragama di
Indonesia :
1. UUD NRI Tahun 1945
- Pasal 28 E ayat (1) dan (2)
(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat
menurut agamanya, memilih pendidikan dan
pengajaran, memilih pekerjaan, memilih
kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah
negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini
kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai
dengan hati nuraninya

9. - Pasal 28 I ayat (1)
hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak
kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak
beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak
untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum,
dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum
yang berlaku surut adalah hak asasi manusia
yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa
pun.
- Pasal 29 ayat (2)
Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap
penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing
dan untuk beribadat menurut
agamanya dan kepercayaannya itu

10. 2. UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
Pasal 22 : Setiap orang bebas memeluk agamanya
masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya
dan kepercayaannnya itu.
3. UU RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan
Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan
Politik, Pasal 18.
(1) Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan
dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk
menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya
sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun
bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat
umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan
kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan,
pengamalan, dan pengajaran.

11. (2) Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu
kebebasannya untuk menganut atau menetapkan
agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.
(3) Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau
kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh
ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan
untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan,
atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan
mendasar orang lain.
(4) Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk
menghormati kebebasan orang tua dan apabila diakui,
wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa
pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka
sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

12. Kerukunan umat beragama merupakan sikap
mental umat beragama dalam
rangka mewujudkan kehidupan yang serasi
Tri Kerukunan Umat Beragama :
1. Kerukunan internal umat seagama,
2. Kerukunan antar umat berbeda agama,
3. Kerukunan antar umat beragama dengan
pemerintah

13. Kerukunan antar umat seagama berarti
adanya kesepahaman dan kesatuan untuk
melakukan amalan dan ajaran agama yang
dipeluk dengan menghormati adanya
perbedaan. Dengan kata lain dengan sesama
umat seagama tidak diperkenankan untuk
saling bermusuhan, saling menghina, saling
menjatuhkan, tetapi harus dikembangkan
sikap saliang menghargai, menghomati dan
toleransi apabila terdapat perbedaan.

14. Kerukunan antar umat berbeda agama
cara atau sarana untuk dan mempererat
hubungan antara orang-orang yang tidak
seagama dalam proses pergaulan di masyarakat,
tetapi bukan ditujukan untuk mencampuradukan
ajaran agama.

15. Kerukunan antar umat beragama
dengan pemerintah
Maksudnya adalah dalam hidup beragama,
masyarakat tidak lepas dari adanya aturan
pemerintah setempat yang mengatur tentang
kehidupan bermasyarakat. Masyarakat harus
mentaati hukum yang berlaku di negara
Indonesia.

16. Substansi Pertahanan & Keamanan
Negara RI
Kemerdekaan yang diproklamirkanoleh Bangsa
Indonesia tidak diraih dengan mudah.
Pengorbanan nyawa, harta, tenaga, dan
sebagainya mewarnai setiap perjuangan merebut
kemerdekaan. Mengingat begitu besarnya
pengorbanan yang telah diberikan oleh para
pahlawan bangsa, sudah menjadi kewajiban kita
yang hidup pada masa sekarang untuk
mempertahankan kemerdekaan dengan berbagai
macam cara

17. Pasal 30 ayat (1) sampai (5) UUD Negara
RI Tahun 1945
1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha
pertahanan dan keamanan negara.
2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem
pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Kepolisian
Negara Indonesia Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan
rakyat, sebagai kekuatan pendukung.
3) TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara
sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan
memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang
menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi,
mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
5) Susunan dan kedudukan TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia,
hubungan kewenangan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga
negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan UU..

18. Undang-Undang RI Nomor 34 tahun 2004
tentang Tentara Nasional
Indonesia dan Undang-Undang RI Nomor 2
Tahun 2002 tentang Kepolisian
Republik Indonesia
Pasal 27 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 menyatakan
bahwa “setiap warga negara berhak dan wajib
ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.

19. Sistem pertahanan dan keamanan negara yang
bersifat semesta bercirikan :
1. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan
kemanan negara diabdikan oleh, dan, untuk
kepentingan seluruh rakyat.
2. Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya
nasional didayagunakan bagi upaya
pertahanan
3. Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan
dilaksanakan secara menyebar di seluruh
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
sesuai dengan kondisi geografi sebagai negara
kepulauan.

20. Kesadaran bela negara banyak sekali cara untuk
mewujudkannya :
• perang atau angkat senjata,
• mengamankan lingkungan sekitar,
• membantu korban bencana,
• menjaga kebersihan, mencegah
• bahaya narkoba,
• mencegah perkelahian antar perorangan / kelompok,
• meningkatkan hasil pertanian,
• cinta produksi dalam negeri,
• melestarikan budaya Indonesia
• tampil sebagai anak bangsa yang berprestasi
• belajar dengan tekun dan mengikuti
• kegiatan ekstra kurikuler