power point ppkn - give credit please!

1. hvg
jhvgj
next

2. hvg
jhvgj
enter
HUBUNGAN STRUKTURAL
DAN FUNGSIONAL
PEMERINTAHAN PUSAT
DAN DAERAH

3. SUB POKOK BAHASAN
Kedudukan dan
Peran Pemerintah
Daerah
Here you could
describe the topic of the
section
Hubungan Struktural
dan Fungsional
Pemerintah Pusat
dan Daerah
hvhj
Desentralisasi atau
Otonomi Daerah
dalam Konteks
NKRI
njbkbk
Kedudukan dan
Peran Pemerintah
Pusat
Here you could
describe the topic of
the section
01
02
03
04

4. You can enter a subtitle here if
you need it
01.
01
02
03
04
Desentralisasi atau
Otonomi Daerah
dalam Konteks NKRI

5. 01
02
03
04
DESENTRALISASI DALAM KONTEKS NKRI
Istilah desentralisasi berasal dari Bahasa Belanda, yaitu de yang berarti
lepas, dan centerum yang berarti pusat. Desentralisasi adalah Penyerahan
wewenang pemerintahan oleh pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI.Terdapat dua kelompok
besar yang memberikan definisi tentang desentralisasi, yakni kelompok Anglo
Saxon dan Kontinental.
Kelompok Anglo Saxon : desentralisasi sebagai penyerahan wewenang dari
pemerintah pusat, baik dekonsentrasi maupun devolusi.
Kelompok Kontinental :
desentralisasi jabatan/dekonsentrasi merupakan penyerahan kekuasaan dari atas
ke bawah.
desentralisasi ketatanegaraan merupakan pemberian kekuasaan untuk mengatur
daerah dalam suatu lingkungan guna mewujudkan asas demokrasi dalam
pemerintahan negara.

6. WHOA!
Menurut Amran Muslimin, desentralisasi dibedakan atas 3 bagian:
• Desentralisasi politik
• Desentralisasi fungsional
• Desentralisasi kebudayaan
Dilihat dari fungsi pemerintahan, desentralisasi menunjukkan
beberapa hal mengenai satuan-satuan desentralisasi sebagai
berikut:
• lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi
secara cepat.
• dapat melaksanakan tugas lebih efektif dan lebih efisien.
• lebih inovatif.
• mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi, serta
komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif.
01
02
03
04

7. 01
02
03
04
DESENTRALISASI DALAM KONTEKS NKRI
Otonomi Daerah adalah Kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk
membuat aturan guna mengurus daerah otonom itu sendiri.
Adapun tujuan dari otonomi daerah diantaranya adalah;
● Pendidikan politik.
● Menstabilitaskan politik.
● Mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah.
● Membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas
politik di tingkat lokal.
● Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan akan meningkatkan kemampuan pemeritah
daerah dalam memperhatikan masyarakatnya.
● Pemerintah daerah akan lebih banyak mengetahui berbagai masalah yang hadapi
masyarakatnya.

8. BERITA TERKINI
Sebelumnya, Bupati Purwakarta Anne Ratna
Mustika mengikuti Acara Peringatan Hari Otonomi
Daerah XXV Tahun 2021 secara virtual melalui
zoom meeting, bertempat di Aula Janaka, Senin
26 April 2021.
Peringatan Hari Otonomi Daerah XXV Tahun 2021
ini menjadi momentum kepala daerah dalam
mengatasi dampak pandemi Covid-19.Dalam agenda
tersebut, Mendagri menyampaikan Pentingnya
otonomi daerah untuk menciptakan Indonesia
yang lebih maju dan sejahtera.
01
02
03
04

9. Kedudukan dan
Peran Pemerintah
Pusat
You can enter a subtitle here if
you need it
02.
01
02
03
04

10. 01
02
03
04
KEDUDUKAN & PERAN PEMERINTAH PUSAT
Pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah, memiliki 3 fungsi, yaitu:
a. Fungsi Layanan (Servicing Function)
b. Fungsi Pengaturan (Regulating Function)
c. Fungsi Pemberdayaan
6 fungsi pengaturan yang dimiliki pemerintah.
● Menyediakan infrastruktur ekonomi
● Menyediakan barang dan jasa kolektif
● Menjembatani konflik dalam masyarakat
● Menjaga kompetisi
● Menjamin akses minimal setiap individu kepada barang dan jasa
● Menjaga stabilitas ekonomi

11. WHOA!
Kewenangan Pemerintah Pusat mencakup kewenangan dalam bidang
politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan,
moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain.
Kewenangan bidang lain yang dimaksud meliputi kebijakan tentang
perencanaan nasional, pembangunan nasional secara makro, dana
perimbangan keuangan, sistem administrasi negara, lembaga
perekonomian negara, dll.
prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dalam pembagian urusan
pemerintahan ini agar tidak terjadi pemerintahan yang buruk
yaitu prinsip akuntabilitas, prinsip efisiensi, prinsip
eksternalitas dan prinsip kepentingan strategis nasional
01
02
03
04

12. You can enter a subtitle here if
you need it
03.
01
02
03
04
Kedudukan dan
Peran Pemerintah
Daerah

13. 01
02
03
04
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah
daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI.
Fungsi pemerintahan daerah menurut UU Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:
● Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan.
● Menjalankan otonomi seluas-luasnya
● Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan memiliki hubungan dengan
pemerintah pusat dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan,
pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.
Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD
Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali
kota).

14. WHOA!
Hubungan keuangan adalah perimbangan keuangan yang memperbanyak pendapatan
asli daerah sehingga daerah mempunyai kemampuan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan.
Berdasarkan Pasal 279 UU No. 23 Tahun 2014, hubungan keuangan dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah
meliputi;
• pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi
daerah.
• pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara pemerintah
pusat dan daerah.
• pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk pemerintahan
daerah tertentu yang ditetapkan dengan undang-undang.
• pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif
(fiskal).
01
02
03
04

15. You can enter a subtitle here if
you need it
04.
01
02
03
04
Hubungan Struktural
dan Fungsional
Pemerintah Pusat
dan Daerah

16. 01
02
03
04
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
Secara struktural, pemerintah pusat merupakan penyeleggara urusan pemerintahan
di tingkat nasional. Sedangkan pemerintah daerah merupakan penyelenggara urusan
pemerintahan di daerah masing-masing bersama DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan.
Hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014.
Menyangkut pembagian tugas dan wewenang yang harus dijalankan oleh pemerintah
pusat dan daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang baik.

17. —SOMEONE
FAMOUS
> Urusan pemerintah yang sepenuhnya tetap menjadi kewenangan
pemerintah pusat, biasanya yang menyangkut terjaminnya
kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan.
Urusan-urusan tersebut mencakup politik luar negeri,
pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, fiskal nasional,
serta agama.
> Urusan pemerintah daerah yang terdiri atas urusan
pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan
urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan
dasar, dan pemerintahan pilihan.
01
02
03
04

18. ANGGOTA KELOMPOK 3 (X MIPA 2)
Neptune is the farthest
planet from the Sun
Earth is the planet
where we all live on
Mercury is the smallest
planet of them all
Despite being red, Mars
is a very cold place
01
02
03
04
ANANDA
CHAIRUNNISA
DIDAR
AMARA
NISRINA
AULIA
RAFEYFA
NIKMAH

19. 01
02
03
04
َ‫ب‬َ‫و‬ ِ‫هللا‬ ُ‫ة‬َ‫م‬ْ‫ح‬َ‫ر‬َ‫و‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ُ‫م‬َ‫ا‬‫ل‬ََّ‫الس‬َ‫و‬
ُ‫ه‬ُ‫ات‬َ‫ك‬َ‫ر‬
Terima Kasih atas
perthatiannya,
jika ada kekurangan
dan kesalahan tolong
dimaafkan