Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Kelompok 2Kelompok 2
 Hary Tama Simanjuntak
 Rina Silalahi
 Lasriana Simangunsong
 Margareth L.Gaol
 Letizia Sigaling...
KOMPETENSI DASARKOMPETENSI DASAR
Standar
Kompetensi :
 Menampilkan
sikap
keterbukaan
dan keadilan
dalam
kehidupan
berbang...
Standar kompeteniStandar kompeteni
Menampilkan sikap keterbukaan danMenampilkan sikap keterbukaan dan
keadilan dalam kehid...
PengertianPengertian
Jaminan keadilan dalam kehidupanJaminan keadilan dalam kehidupan
berbangsa dan bernegaraberbangsa dan...
1.1. Pentingnya Keterbukaan dan KeadilanPentingnya Keterbukaan dan Keadilan
a.a. Pengertian KeterbukaanPengertian Keterbuk...
Dalam Ensiklopedi Indonesia, kata “adil”Dalam Ensiklopedi Indonesia, kata “adil”
(bahasa Arab ; ‘(bahasa Arab ; ‘ adladl) ...
Lanjutan ………….
Aristoteles, keadilan adalah kelayakan dalam tindakanAristoteles, keadilan adalah kelayakan dalam tindakan
...
Lanjutan ………….
3. Keadilan
Kodrat
Alam
Yaitu, memberi sesuatu sesuai
dengan yang diberi-kan oleh
orang lain kepada kita.
S...
Plato, orang yang dikatakan adil adalah orang
yang
mengendalikan diri & perasaannya dikendalikan
oleh
akal. Keadilan dapat...
Sikap keterbukaan sangat diperlukan dalam upayaSikap keterbukaan sangat diperlukan dalam upaya
pelaksanaan pembangunan nas...
Sikap yang dibutuhkan
dalam harmonisasi
kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.
a.a. Ciri-ciriCiri-ciri
Keterbuk...
Ciri-ciri keterbukaan :Ciri-ciri keterbukaan :
• Transparan dlm proses maupun pelaksanaan kebijakan publik.
• Menjadi dasa...
b.b. SikapSikap
TerbukaTerbuka
Dalam kehidupan berbangsa, diperlukan
untuk menjaga keutuhan bangsa,
mempererat hubungan to...
c.c. Jaminan Keadilan Dalam KehidupanJaminan Keadilan Dalam Kehidupan
Berbangsa dan BernegaraBerbangsa dan Bernegara
Tuntu...
1. Asas Kepastian hukum (principle of legal security =
Rechts zekerheid beginsed).
2. Asas Keseimbangan.
3. Asas Kesamaan....
Jaminan keadilan bagi warga negara, dapat ditemukanJaminan keadilan bagi warga negara, dapat ditemukan
dalamdalam Undang-U...
Lanjutan ………….
Undang-Undang, antara lain :Undang-Undang, antara lain :
• Undang-Undang No. 8/1981 TentangUndang-Undang No...
Lanjutan ………….
TuntutanTuntutan
MasyarakatMasyarakat
Aparat
Penegak
Hukum
Transparan, AkuntabelTransparan, Akuntabel
dan P...
Standar Kompetensi :Standar Kompetensi :
Menampilkan sikap keterbukaan dan keadilanMenampilkan sikap keterbukaan dan keadi...
(Indikator)
Hasil Yang Diharapkan :
 Menguraikan pengertian pemerintah, pemerintahan
dan kepemerintahan.
 Mendeskripsika...
PengertianPengertian
Perilaku positif dan partisipasi dalam upayaPerilaku positif dan partisipasi dalam upaya
peningkatan ...
1. Dampak Penyelenggaraan Pemerintahan
Yang Tidak Transparan
a.a. Pengertian Pemerintah dan PemerintahanPengertian Pemerin...
Lanjutan ………….
Dalam arti organ, pemerintah dapat dibedakanDalam arti organ, pemerintah dapat dibedakan
baik dalam arti lu...
Hubungan Pemerintahan, swasta dan masyarakat yang
secara bersama-sama mewujudkan tujuan nasional secara
kolaboratif
Lanjut...
b. Karakteristik
Pemerintahan
KeanekaragamanKeanekaragaman
Karakteristik
Pemerintahan
Masyarakat
Modern
KompleksitasKomple...
c. Konsepsi Kepemerintahan (Governance)
Kepemerintahan atau governance, merupakan tindakan, fakta,
pola dari kegiatan atau...
d. Aktor Dalam Kepemerintahan
Merupakan komponen besar dalam maju
mundurnya pengelolaan negara
3 (tiga)3 (tiga)
AktorAktor...
Wujud Kepemerintahan
yang baik, adalah :
 Penyelenggaraan
pemerintahan negara
yang solid, bertang-
gungjawab, serta
efisi...
Lanjutan ………….
Beberapa pandangan tentang wujudBeberapa pandangan tentang wujud
kepemerintahankepemerintahan
yang baik :ya...
 Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000, yaitu ke-
pemerintahan yang mengembangkan dan mene-
rapkan prinsip-prinsip prof...
Lanjutan ………….
Dari sisi pemerintah (government), good governance
dapat dilihat melalui aspek-aspek :
• Hukum/Kebijakan, m...
Lanjutan ………….
1. Partisipasi (Participation),
2. Aturan Hukum (Rule of Law),
3. Transparan (Transparency),
4. Daya Tangga...
Lanjutan ………….
Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahanPrinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan
yang baik sesuai U...
Pemerintah
diselenggarakan
dalam rangka
pencapaian
kesejahteraan
bersama bagi
warga
masyarakat.
Faktor Penyebab Terjadinya...
Lanjutan ………….
Faktor lain penyebab terjadinya pemerintahan yang
tidak transparan
No Faktor-Faktor Uraian / Keterangan
1. ...
Lanjutan ………….
3.3. Sosial-
Ekonomi
 Sering terjadinya konflik sosial sebagai
konsekuensi keberagaman suku, agama, ras da...
Lanjutan ………….
Akibat dari Penyelenggaraan PemerintahanAkibat dari Penyelenggaraan Pemerintahan
Yang Tidak TransparanYang ...
No Karakterist
ik
Indikator Penyelenggaraan Keterangan /
Akibat
1. Partisipasi o Warga masyarakat dibatasi/ tidak
memiliki...
3.3. Transparan  Informasi yang diperoleh satu arah,
yaitu hanya dari pemerintah.
 Masyarakat sangat dibatasi dalam
memp...
6. Berkeadilan  Adanya diskriminasi gender,
 Menutup peluang bagi dibentuknya LSM
 Banyak peraturan yang masih berpihak...
9. Bervisi
Strategis
 Pemerintah lebih puas dengan
kemapanan yang telah dicapai.
 Sulit menerima perubahan mslh
politik,...
Menurut MTI (Masyarakat Transparansi Internasional), bhw
“korupsi merupakan perilaku pejabat, baik politisi maupun
pegawai...
Lanjutan ………….
Pendapat ahli berkaitan dengan faktor-faktorPendapat ahli berkaitan dengan faktor-faktor
penyebab terjadiny...
1.1. Melibatkan lebih dari satu orangMelibatkan lebih dari satu orang
2.2. Pelaku tidak terbatas pada oknum pegawai pemeri...
Lanjutan ………….
Akibat Tindak KorupsiAkibat Tindak Korupsi
SiapapunSiapapun
pelakunya, bahwapelakunya, bahwa
sekecil apapun...
Akibat Tindak KorupsiAkibat Tindak Korupsi
Lanjutan ………….
3. Meniadakan sistem promosi (reward and punishman), karena lebi...
Lanjutan ………….
Upaya Pencegahan Terhadap Penyelenggaraan
Pemerintah Yang Tidak Transparan
1. Pemerintah dan pejabat publik...
Organisasi Non Pemerintah dan Media Massa
Lanjutan ………….
 Keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat dalamKeterlibatan Lemba...
1. Memperkenalkan sejak dini melalui pembelajaran di sekolah tentang
pentingnya pemerintah yang transparan.
2. Menjadikan ...
2.2. Sikap Keterbukaan dan Keadilan dalamSikap Keterbukaan dan Keadilan dalam
Kehidupan Berbangsa dan BernegaraKehidupan B...
Disamping perilaku tersebut diatas, dalam rangkaDisamping perilaku tersebut diatas, dalam rangka
jaminan keadilan perlu di...
b.b. Partisipasi danPartisipasi dan
UpayaUpaya
Lanjutan ………….
Bentuk partisipasi warga negara tersebut antara lainBentuk p...
Lanjutan ……………….Lanjutan ……………….
Peran Masyarakat Dalam Upaya Memberantas KorupsiPeran Masyarakat Dalam Upaya Memberantas ...
STUDI WACANASTUDI WACANA
KORUPSI ADALAH AKSI TERORISMEKORUPSI ADALAH AKSI TERORISME
Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan...
Bab iii-keterbukaan-keadilan-100602081056-phpapp02
Bab iii-keterbukaan-keadilan-100602081056-phpapp02
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bab iii-keterbukaan-keadilan-100602081056-phpapp02

726 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Bab iii-keterbukaan-keadilan-100602081056-phpapp02

  1. 1. Kelompok 2Kelompok 2  Hary Tama Simanjuntak  Rina Silalahi  Lasriana Simangunsong  Margareth L.Gaol  Letizia Sigalingging  Zainal Napitupulu  Lita Sibarani  Adriana Hasibuan  Henni Tampubolon  Anna Manalu
  2. 2. KOMPETENSI DASARKOMPETENSI DASAR Standar Kompetensi :  Menampilkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Kompetensi Dasar :Kompetensi Dasar : 1.1.1.1. MendeskripsikanMendeskripsikan pengertian danpengertian dan pentingnya keterbukaan dan keadilanpentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dandalam kehidupan berbangsa dan bernegara.bernegara. 1.2.1.2. Menganalisis dampak penyelenggaraanMenganalisis dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparanpemerintahan yang tidak transparan.. 1.3. Menunjukkan sikap keterbukaan dan1.3. Menunjukkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsakeadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.dan bernegara.
  3. 3. Standar kompeteniStandar kompeteni Menampilkan sikap keterbukaan danMenampilkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupankeadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegaraberbangsa dan bernegara Kompetensi Dasar :Kompetensi Dasar : 2.1.2.1. MendeskripsikanMendeskripsikan pengertian danpengertian dan pentingnya keterbukaan danpentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupankeadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.berbangsa dan bernegara.
  4. 4. PengertianPengertian Jaminan keadilan dalam kehidupanJaminan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegaraberbangsa dan bernegara KETERBUKAANKETERBUKAAN DANDAN KEADILANKEADILAN KeterbukaanKeterbukaan KeadilanKeadilan KeterbukaanKeterbukaan dalam kehidupandalam kehidupan berbangsa danberbangsa dan bernegarabernegara Ciri-ciriCiri-ciri keterbukaanketerbukaan SikapSikap terbukaterbuka
  5. 5. 1.1. Pentingnya Keterbukaan dan KeadilanPentingnya Keterbukaan dan Keadilan a.a. Pengertian KeterbukaanPengertian Keterbukaan Keterbukaan merupakanKeterbukaan merupakan perwujudan dari sikapperwujudan dari sikap jujur, rendah hati, adil,jujur, rendah hati, adil, mau menerimamau menerima pendapat, dan kritik daripendapat, dan kritik dari orang lain.orang lain. DalamDalam Kamus BesarKamus Besar Bahasa IndonesiaBahasa Indonesia,, keterbukaan adalahketerbukaan adalah hal terbuka, perasaanhal terbuka, perasaan toleransi dan hati-hatitoleransi dan hati-hati serta merupakanserta merupakan landasan untuklandasan untuk berkomunikasi.berkomunikasi.
  6. 6. Dalam Ensiklopedi Indonesia, kata “adil”Dalam Ensiklopedi Indonesia, kata “adil” (bahasa Arab ; ‘(bahasa Arab ; ‘ adladl) mengandung pengertian :) mengandung pengertian :  Tidak berat sebelah atau tidak memihak.Tidak berat sebelah atau tidak memihak.  Memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuaiMemberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan hak yang harus diperolehnya.dengan hak yang harus diperolehnya.  Mengetahui hak dan kewajiban, mengerti manaMengetahui hak dan kewajiban, mengerti mana yang benar dan mana yang salah, bertindak jujuryang benar dan mana yang salah, bertindak jujur dan tepat menurut peraturan atau syarat dandan tepat menurut peraturan atau syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Tidak sewenang-rukun yang telah ditetapkan. Tidak sewenang- wenang dan maksiat atau berbuat dosa.wenang dan maksiat atau berbuat dosa.  Orang yang berbuat adil, kebalikan dariOrang yang berbuat adil, kebalikan dari fasiqfasiq (orang yang tidak mengerjakan perintah).(orang yang tidak mengerjakan perintah). b.b. PengertianPengertian KeadilanKeadilan
  7. 7. Lanjutan …………. Aristoteles, keadilan adalah kelayakan dalam tindakanAristoteles, keadilan adalah kelayakan dalam tindakan menusia. Terdapat 5 (lima) jenis keadilan :menusia. Terdapat 5 (lima) jenis keadilan : No Keadilan Uraian / Keterangan Contoh 1. Keadilan Komutatif Yaitu, perlakuan terha- dap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikannya. Seseorang yang telah melaku- kan kesalahan/ pelanggaran tanpa memandang kedudu- kannya, dia tetap dihukum sesuai dengan kesalahan/ pelanggaran yang dibuatnya. 2. Keadilan Ditributif Yaitu, perlakuan terha- dap seseorang sesuai dengan jasa –jasa yang telah diberikan-nya. Beberapa orang pegawai sua- tu perusahaan memperoleh gaji yang berbeda, berdasar- kan masa kerja, golongan, kepangkatan, jenjang pendidikan, atau tingkat kesulitan pekerjaannya.
  8. 8. Lanjutan …………. 3. Keadilan Kodrat Alam Yaitu, memberi sesuatu sesuai dengan yang diberi-kan oleh orang lain kepada kita. Seseorang yang menjawab salam yang diucapkan orang lain dikatakan adil karena telah menerima salam dari orang tersebut. 4. Keadilan Konvensi- onal. Yaitu, jika seorang warga negara telah menaati pera- turan perundang-undangan yang telah dikeluarkan. Penggunaan sabuk pengaman bagi pengendara mobil dan helm untuk pengendara motor. 5. Keadilan Perbaikan Yaitu, jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercermar. Tindakan klarifikasi terhadap kesalahan yang telah dilakukan seseorang.
  9. 9. Plato, orang yang dikatakan adil adalah orang yang mengendalikan diri & perasaannya dikendalikan oleh akal. Keadilan dapat dibedakan : • Keadilan moral • Keadilan prosedural Lanjutan …………. Thomas HobbesThomas Hobbes,, keadilan adalah suatu perbuatan yangkeadilan adalah suatu perbuatan yang didasarkan pada perjanjian yg telah disepakati.didasarkan pada perjanjian yg telah disepakati. NotonagoroNotonagoro, keadilan hukum “, keadilan hukum “legalitaslegalitas” adalah suatu” adalah suatu keadaan yang didasarkan pada ketentuan hukum yangkeadaan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.berlaku. Panitia Ad-hoc MPRS 1966Panitia Ad-hoc MPRS 1966, Keadilan dibagi menjadi, Keadilan dibagi menjadi 2 (dua) bagian ; a) Keadilan idividual, dan b)2 (dua) bagian ; a) Keadilan idividual, dan b) Keadilan sosialKeadilan sosial
  10. 10. Sikap keterbukaan sangat diperlukan dalam upayaSikap keterbukaan sangat diperlukan dalam upaya pelaksanaan pembangunan nasional untuk mening-pelaksanaan pembangunan nasional untuk mening- katkan kesejahteraan rakyat banyak dan bukankatkan kesejahteraan rakyat banyak dan bukan kesejahteraan sekelompok orang.kesejahteraan sekelompok orang. 2.2. Keterbukaan Dalam Kehidupan BerbangsaKeterbukaan Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegaradan Bernegara PembangunaPembanguna n Nasionaln Nasional BerkeadilanBerkeadilan SosialSosial AsasAsas AdilAdil dandan MerataMerata Asas keseimbangan,Asas keseimbangan, Keserasian, danKeserasian, dan Keselarasan dalamKeselarasan dalam peri kehidupanperi kehidupan
  11. 11. Sikap yang dibutuhkan dalam harmonisasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. a.a. Ciri-ciriCiri-ciri KeterbukaanKeterbukaan SikapSikap KeterbukaanKeterbukaan Sebagai prasyarat dalamSebagai prasyarat dalam menciptakan pemerintahanmenciptakan pemerintahan yang bersih & transparan.yang bersih & transparan. Sangat Diperlukan
  12. 12. Ciri-ciri keterbukaan :Ciri-ciri keterbukaan : • Transparan dlm proses maupun pelaksanaan kebijakan publik. • Menjadi dasar/pedoman dalam dialog maupun berkomunikasi. • Berterus terang dan tidak menutup-nutupi kesalahan dirinya maupun yang dilakukan orang lain. • Tidak merahasiakan sesuatu yang berdampak pada kecurigaan orang lain. • Bersikap hati-hati dan selektif (check and recheck) dalam menerima dan mengolah informasi dari manapun sumbernya. • Toleransi dan tenggang rasa terhadap orang lain. • Mau mengakui kelemahan atau kekurangan dirinya. • Menyadari tentang keberagaman dlm berbagai bidang kehidupan • Mau bekerja sama dan menghargai orang lain. • Mau dan mampu menyesuaikan dengan berbagai perubahan. Lanjutan ………….
  13. 13. b.b. SikapSikap TerbukaTerbuka Dalam kehidupan berbangsa, diperlukan untuk menjaga keutuhan bangsa, mempererat hubungan toleransi serta menghindari konflik. Dalam kehidupan bernegara, bagi pemerintah atau pejabat publik diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan rakyat agar mau berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Pejabat publik harus mampu mewujudkan “Clean Government” atau pemerintah yang bersih. Sikap Terbuka Suatu sikap berupa kesediaan seseorang untuk mau menerima terhadap hal-hal yang berbeda dengan kondisi dirinya
  14. 14. c.c. Jaminan Keadilan Dalam KehidupanJaminan Keadilan Dalam Kehidupan Berbangsa dan BernegaraBerbangsa dan Bernegara TuntutanTuntutan KeadilanKeadilan Dalam Arti FormalDalam Arti Formal Dalam ArtiDalam Arti MaterialMaterial Bahwa keadilan menuntut agar hukum berlaku, secara umum. Semua orang dalam situasi yang sama diperlakukan secara sama. Oleh karena itu dihadapan hukum kedudukan orang adalah sama. Inilah yang disebut dengan “kesamaan kedudukan”. Bahwa hukum harus adil. Adil di sini adalah adil yang dianggap oleh masyarakat. Jadi bukan sekedar secara formal saja seperti apa yang tertulis itu adil. Itulah sebabnya perlu adanya penyesuaian antara keputusan sidang dan penilaian masyarakat, walaupun sidang peradilan itu telah selesai. Dalam hukum, tuntutan keadilan memiliki dua arti :Dalam hukum, tuntutan keadilan memiliki dua arti :
  15. 15. 1. Asas Kepastian hukum (principle of legal security = Rechts zekerheid beginsed). 2. Asas Keseimbangan. 3. Asas Kesamaan. 4. Asas Larangan Kesewenang-wenangan. 5. Asas larangan Penyalahgunaan wewenang (detoumement de pouvoir). 6. Asas Bertindak Cermat. 7. Asas Perlakukan yang Jujur. 8. Asas meniadakan Akibat Suatu keputusan yang Batal. 9. Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum. Lanjutan …………. Asas UmumAsas Umum Penyeleng-Penyeleng- garaangaraan Pemerinta-Pemerinta- han Negarahan Negara
  16. 16. Jaminan keadilan bagi warga negara, dapat ditemukanJaminan keadilan bagi warga negara, dapat ditemukan dalamdalam Undang-Undang Dasar 1945 :Undang-Undang Dasar 1945 : 1.1. Bidang Hukum dan Pemerintahan (Pasal 27);Bidang Hukum dan Pemerintahan (Pasal 27); 2.2. Bidang Politik (Pasal 28);Bidang Politik (Pasal 28); 3.3. Bidang Hak Asasi Manusia (Pasal 28A – 28J);Bidang Hak Asasi Manusia (Pasal 28A – 28J); 4.4. Bidang Keagamaan (Pasal 29);Bidang Keagamaan (Pasal 29); 5.5. Bidang Pertahanan Negara (Pasal 30);Bidang Pertahanan Negara (Pasal 30); 6.6. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Pasal 31 & 32);Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Pasal 31 & 32); 7.7. Bidang Kesejahteraan Sosial (Pasal 33 dan 34).Bidang Kesejahteraan Sosial (Pasal 33 dan 34). Lanjutan ………….
  17. 17. Lanjutan …………. Undang-Undang, antara lain :Undang-Undang, antara lain : • Undang-Undang No. 8/1981 TentangUndang-Undang No. 8/1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara PidanaKitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).(KUHAP). • Undang-Undang No. 14/1985 TentangUndang-Undang No. 14/1985 Tentang Mahkamah AgungMahkamah Agung.. • Undang-Undang No. 5/1998 TentangUndang-Undang No. 5/1998 Tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan PerlakuanKonvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi , atau Merendahkan Martabatatau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi , atau Merendahkan Martabat Manusia.Manusia. • Undang-Undang No. 9/1998 TentangUndang-Undang No. 9/1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat DiKemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka UmumMuka Umum.. • Undang-Undang No. 35/1999 TentangUndang-Undang No. 35/1999 Tentang Kekuasaan KehakimanKekuasaan Kehakiman.. • Undang-Undang No. 39/1999 TentangUndang-Undang No. 39/1999 Tentang Hak-hak Asasi ManusiaHak-hak Asasi Manusia.. • Undang-Undang No. 26/2000 TentangUndang-Undang No. 26/2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi ManusiaPengadilan Hak Asasi Manusia.. • Undang-Undang No. 31/2002 TentangUndang-Undang No. 31/2002 Tentang Partai PolitikPartai Politik..
  18. 18. Lanjutan …………. TuntutanTuntutan MasyarakatMasyarakat Aparat Penegak Hukum Transparan, AkuntabelTransparan, Akuntabel dan Profesionaldan Profesional Taat Asas dan TaatTaat Asas dan Taat AturanAturan Baik dan TerbukaBaik dan Terbuka TidakTidak DikehdakiDikehdaki Dapat berakibat Mobokrasi/Dapat berakibat Mobokrasi/ OkhlokrasiOkhlokrasi YangYang DikehendakiDikehendaki Korupsi, Kolusi &Korupsi, Kolusi & NepotismeNepotisme Tuntutan Masyarakat Kepada Aparat Penegak HukumTuntutan Masyarakat Kepada Aparat Penegak Hukum
  19. 19. Standar Kompetensi :Standar Kompetensi : Menampilkan sikap keterbukaan dan keadilanMenampilkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegaradalam kehidupan berbangsa dan bernegara Kompetensi Dasar : 3.2.3.2. Menganalisis dampak penyelengga-Menganalisis dampak penyelengga- raan pemerintahan yang tidakraan pemerintahan yang tidak transparan.transparan. 3.3. Menunjukkan sikap keterbukaan dan3.3. Menunjukkan sikap keterbukaan dan keadilan dlm kehidupan berbangsakeadilan dlm kehidupan berbangsa dan bernegara.dan bernegara.
  20. 20. (Indikator) Hasil Yang Diharapkan :  Menguraikan pengertian pemerintah, pemerintahan dan kepemerintahan.  Mendeskripsikan karakteristik, aktor dan kepemerintahan yang baik.  Menganalisis dampak pemerintahan yang tidak transparan.  Menampilkan sikap perilaku positif dan partisipasi dalam upaya peningkatan sikap keterbukaan & jaminan keadilan.
  21. 21. PengertianPengertian Perilaku positif dan partisipasi dalam upayaPerilaku positif dan partisipasi dalam upaya peningkatan sikap keterbukaan dan jaminanpeningkatan sikap keterbukaan dan jaminan keadilankeadilan PENYELENG-PENYELENG- GARAANGARAAN PEMERINTAHANPEMERINTAHAN Pemerintah PemerintahanPemerintahan Kepemerintahan AktorAktor GoodGood GovernanceGovernance KepemerintahanKepemerintahan Dampak Pemerintahan Yang Tidak TransparanDampak Pemerintahan Yang Tidak Transparan
  22. 22. 1. Dampak Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Tidak Transparan a.a. Pengertian Pemerintah dan PemerintahanPengertian Pemerintah dan Pemerintahan Pemerintah berarti lembaga atau orang yang bertugas mengatur dan memajukan negara dengan rakyatnya. Dalam arti organ merupakan alat kelengkapan pemerintahan yang melaksanakan fungsi negara PemerintahanPemerintahan adalahadalah hal cara, hasilhal cara, hasil kerja memerintah, mengatur negarakerja memerintah, mengatur negara dengan rakyatnyadengan rakyatnya..
  23. 23. Lanjutan …………. Dalam arti organ, pemerintah dapat dibedakanDalam arti organ, pemerintah dapat dibedakan baik dalam arti luas maupun dalam arti sempit.baik dalam arti luas maupun dalam arti sempit. Pemerintah Dalam Arti LuasDalam Arti Luas Dalam Arti Sempit Adalah suatu pemerintah yang berdaulatAdalah suatu pemerintah yang berdaulat sebagai gabungan semua badan atausebagai gabungan semua badan atau lembaga kenegaraan yang berkuasa danlembaga kenegaraan yang berkuasa dan memerintah di wilayah suatu negara,memerintah di wilayah suatu negara, meliputi badan eksekutif, legislatif danmeliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif.yudikatif. Adalah suatu pemerintah yang berdaulatAdalah suatu pemerintah yang berdaulat sebagai badan atau lembaga yangsebagai badan atau lembaga yang mempunyai wewenang melaksanakanmempunyai wewenang melaksanakan kebijakan negara (eksekutif) yang terdirikebijakan negara (eksekutif) yang terdiri dari presiden, wakil presiden, dan paradari presiden, wakil presiden, dan para menteri (kabinet).menteri (kabinet).
  24. 24. Hubungan Pemerintahan, swasta dan masyarakat yang secara bersama-sama mewujudkan tujuan nasional secara kolaboratif Lanjutan …………. GovernmentGovernment PemerintahPemerintah SwastaSwasta MasyarakaMasyaraka tt PemerintahPemerintah SwastaSwasta MasyarakatMasyarakat GovernancGovernanc ee
  25. 25. b. Karakteristik Pemerintahan KeanekaragamanKeanekaragaman Karakteristik Pemerintahan Masyarakat Modern KompleksitasKompleksitas Dinamika Penyelenggaraan pemerintahan (governing) dapat dipandang sebagai “intervensi perilaku politik dan sosial yang berorientasi hasil. Diarahkan untuk menciptakan pola interaksi yang stabil atau dapat diprediksikan dalam suatu sistem (sosial-politik), sesuai dengan harapan ataupun tujuan dari para pelaku intervensi tersebut”.
  26. 26. c. Konsepsi Kepemerintahan (Governance) Kepemerintahan atau governance, merupakan tindakan, fakta, pola dari kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Kooiman, kepeme- rintahan lebih merupakan : • Serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang. • Berkaitan dengan kepenti-ngan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan- kepentingan tersebut. Dalam pandangan Pinto, istilah “governance” mengandung arti : • Yaitu praktik penye- lenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam pengelolaan urusan pemerintahan secara umum, dan pembangunan ekonomi khususnya.
  27. 27. d. Aktor Dalam Kepemerintahan Merupakan komponen besar dalam maju mundurnya pengelolaan negara 3 (tiga)3 (tiga) AktorAktor Negara dan Pemerintahan Sektor Swa sta Masyarakat Madani
  28. 28. Wujud Kepemerintahan yang baik, adalah :  Penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid, bertang- gungjawab, serta efisien dan efektif.  Mensinergiskan inte- raksi yang konstruktif diantara domain- domain negara, sektor swasta dan masyara- kat (society). Kepemerintahan yang baik berorientasi pada 2 hal :  Orientasi ideal negara yg diarahkan pd pencapaian tujuan nasional.  Pemerintahan yg berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien melaku- kan upaya pencapaian tujuan nasional. e. Kepemerintahan Yang Baik
  29. 29. Lanjutan …………. Beberapa pandangan tentang wujudBeberapa pandangan tentang wujud kepemerintahankepemerintahan yang baik :yang baik :  World Bank (2000), yaitu suatu penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang solid dan bertang-gungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghidaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas swasta.  UNDP, yaitu suatu hubungan yg sinergis & konstruk-tif di antara negara, sektor swasta &
  30. 30.  Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000, yaitu ke- pemerintahan yang mengembangkan dan mene- rapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.  Modul Sosialisasi AKIP (LAN & BPKP 2000), merupa- kan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public goods and services. Good governance yang efektif, menuntut adanya “alignment” (koordinasi) yang baik dan integritas, profesionalisme serta etos kerja dan moral yang tinggi. Lanjutan ………….
  31. 31. Lanjutan …………. Dari sisi pemerintah (government), good governance dapat dilihat melalui aspek-aspek : • Hukum/Kebijakan, mrp aspek yang ditunjukan pada perlindungan kebebasan. • Adminisrative competense and transparency, yaitu kemampuan membuat perencanaan dan melakukan implementasi. • Desentralisasi, yaitu desentralisasi regional dan dekonstrasi di dalam departemen. • Penciptaan pasar yang kompetitif, yaitu penyempur- naan mekanisme pasar peningkatan peran pengu- saha kecil dan segmen lain dalam sektor swasta.
  32. 32. Lanjutan …………. 1. Partisipasi (Participation), 2. Aturan Hukum (Rule of Law), 3. Transparan (Transparency), 4. Daya Tanggap (Responsiveness), 5. Berorientasi Konsensus (Consensus Orientation), 6. Berkeadilan (Equity), 7. Efektivitas dan Efisiensi (Effectiveness and Efficiency), 8. Akuntabilitas (Accountability), 9. Bervisi Strategis (Strategic Vision), 10.Saling Keterkaitan (Interrelated).). Karakteristik atau prinsip-prinsip dalamKarakteristik atau prinsip-prinsip dalam praktik penyelenggaraan kepemerintahan yangpraktik penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (UNDP) :baik (UNDP) :
  33. 33. Lanjutan …………. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahanPrinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai UU Nomor 28 Tahun 1999.yang baik sesuai UU Nomor 28 Tahun 1999. 1. Asas Kepastian Hukum, 2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, 3. Asas Kepentingan Umum, 4. Asas Proporsionalitas, 5. Asas Profesionalitas, 6. Asas Akuntabillitas.
  34. 34. Pemerintah diselenggarakan dalam rangka pencapaian kesejahteraan bersama bagi warga masyarakat. Faktor Penyebab Terjadinya Penyelenggaraan Pemerintah Yang Tidak Transparan f.f. Dampak Kepemerintahan Yang Tidak TransparanDampak Kepemerintahan Yang Tidak Transparan  Sistem politik yang tertutup,  Sumber daya manusianya bersifat feodal, opportunis “aji mumpung”  Pendekatan “ingin dilayani” sbg aparatur pemerintah.
  35. 35. Lanjutan …………. Faktor lain penyebab terjadinya pemerintahan yang tidak transparan No Faktor-Faktor Uraian / Keterangan 1. Pengaruh Kekuasaan  Ingin mempertahankan kekuasaanya.  Peralihan kekuasaan yang sering menimbulkan konflik,  Mengabaikan proses demokratisasi,  Bersifat sentralistis,  Penyelahgunaan kekuasaan. 2. Moralitas  Terabaikannya nilai-niai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa sebagai sumber etika.  Melakukan perbuatan tercela : berupa ketidakadilan, pelanggaran hukum, dan pelanggaran hak asasi manusia.
  36. 36. Lanjutan …………. 3.3. Sosial- Ekonomi  Sering terjadinya konflik sosial sebagai konsekuensi keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan yang tidak dikelola dengan baik dan adil.  Perilaku ekonomi yang sarat dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta berpihak pada sekelompok pengusaha besar. 4.4. Politik dan Hukum  Sistem politik yang otoriter sehingga para pemimpinya tidak mampu lagi menyerap aspirasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.  Hukum telah menjadi alat kekuasaan sehingga pelaksanaannya banyak bertentangan dengan prinsip keadilan, termasuk masalah hak warga negara dihadapan hukum.
  37. 37. Lanjutan …………. Akibat dari Penyelenggaraan PemerintahanAkibat dari Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Tidak TransparanYang Tidak Transparan 1. Rendahnya atau bahkan tidak adanya kepercayaan warga negara terhadap pemerintah. 2. Rendahnya partisipasi warga negara terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah. 3. Sikap Apatis warga negara dalam mengambil inisiatif dan peran yang berkaitan dengan kebijakan publik. 4. Jika rejim yang berkuasa sangat kuat dan lemahnya fungsi legislatif, maka KKN merajalela dan menjadi budaya yang mendarah daging (nilai dominan). 5. Krisis moral dan akhlak yang berdampak pada ketidakadilan, pelanggaran hukum dan hak asasi manusia.
  38. 38. No Karakterist ik Indikator Penyelenggaraan Keterangan / Akibat 1. Partisipasi o Warga masyarakat dibatasi/ tidak memiliki hak suara. o Informasi sefihak (top down) dan lebih bersifat instruktif. o Lembaga perwakilan tidak bebas berpolitik. o Kebebasan berpendapat dan pers sangat dibatasi. Warga masyarakat dan pers cenderung pasif, tidak ada kritik (unjuk rasa), tidak berdaya dan terkekang dengan berbagai aturan dan doktrin. 2. Aturan Hukum o Hukum lebih berpihak kepada penguasa. o Penegakkan hukum tidak adil. o Hak-hak Asasi Manusia terabaikan. Penguasa menjadi otoriter, posisi tawar masyarakat lemah, masyarakat banyak ketakutan Beberapa indikator tentang penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan beserta akibat-akibatnya. Lanjutan ………….
  39. 39. 3.3. Transparan  Informasi yang diperoleh satu arah, yaitu hanya dari pemerintah.  Masyarakat sangat dibatasi dalam memperoleh informasi.  Sulit bagi masyarakat untuk mengevaluasi pemerintahan. Pemerintah sangat tertutup dan masyarakat tidak banyak tahu apa yang terjadi pada negaranya. 4.4. Daya Tanggap  Proses pelayanan sentralistik.  Banyak pejabat memposisikan diri sebagai penguasa.  Layanan kepada masyarakat diskriminatif dan konvensional Layanan kepada masyarakat sarat dengan korupsi, kolusi dan nepotisme. 5.5. Berorientasi Konsensus  Pemerintah banyak bertindak sebagai alat kekuasaan negara.  Lebih banyak bersifat komando dan instruksi dan segala bentuk prosedur lebih bersifat formalitas.  Tidak ada peluang untuk mengadakan musyawarah. Pemerintah cenderung otoriter karena menu- tup jalan bagi dilaksa- nakannya konsensus dan musyawarah. Lanjutan ………….
  40. 40. 6. Berkeadilan  Adanya diskriminasi gender,  Menutup peluang bagi dibentuknya LSM  Banyak peraturan yang masih berpihak pada gender tertentu. Arogansi kekuasaan sangat dominan dalam menentukan penye- lenggaraan pem. 7. Efektivitas dan Efisiensi  Manajemen penyelenggaraan negara terpusat (top down).  Banyak acara-acara seremonial.  Pemanfaatan SDA dan SDM tidak berdasarkan kebutuhan. Negara cenderung salah urus dalam mengelola SDA dan sumber daya manusianya 8. Akuntabi-litas  Pengambil keputusan didominasi oleh pemerintah.  Swasta dan masyarakat memiliki peran yang sangat kecil.  Pemerintah memonopoli berbagai alat produksi strategis.  Masyarakat dan pers tidak diberi ruang menilai pemerintahan. Dominannya pemerintah dalam semua lini kehidupan. Lanjutan ………….
  41. 41. 9. Bervisi Strategis  Pemerintah lebih puas dengan kemapanan yang telah dicapai.  Sulit menerima perubahan mslh politik, hukum dan ekonomi.  Kurang mau memahami aspek- aspek kultural, historis dan kompleksitas masyarakatnya.  Penyelenggaraan pemerintahan statis dan tidak memiliki jangkauan jangka panjang. Banyaknya penguasa yang pro status quo dan kemapanan sehingga tidak memperdulikan terjadinya perubahan. 10. Saling Keterkait an  Penguasa mengabaikan peran swasta atau masyarakat.  Pemerintah merasa yang paling benar dan paling pintar.  Masukan atau kritik dianggap provokator anti stabilitas.  Swasta dan masyarakat tidak diberi kesempatan bersinergi. Para pejabat peme- rintah sering dianggap lebih tahu dalam segala hal, sehingga masyara- kat tidak tidak punya keinginan untuk bersinergi. Lanjutan ………….
  42. 42. Menurut MTI (Masyarakat Transparansi Internasional), bhw “korupsi merupakan perilaku pejabat, baik politisi maupun pegawai negeri, yg secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yg dekat dengannya dng menyalahguna-kan kekuasaan publik yg dipercayakan kepada mereka.” Lanjutan …………. Di Indonesia, rezim pemerintahan yang dianggap paling korup adalah semasa orde baru berkuasa. Laporan Wold Economic Forum, dalam “The global Competitiveness Report 1999”, kondisi Indonesia termasuk yang terburuk di antara 59 negara yang diteliti. Bahkan pada tahun 2002, menurut laporan lembaga “Political and Risk Consultancy (PERC di Hongkong), negara Indonesia “berhasil mengukir prestasi” sebagai negara yang paling korup di Asia.
  43. 43. Lanjutan …………. Pendapat ahli berkaitan dengan faktor-faktorPendapat ahli berkaitan dengan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak korupspenyebab terjadinya tindak korups i.i. NoNo Nama TokohNama Tokoh Uraian / KeteranganUraian / Keterangan 1.1. Sarlito W. Sarwono  Dorongan dari dalam diri sendiri (seperti keinginan, hasrat, kehendak, dan lain-lain).  Rangsangan dari luar (dorongan teman, ada kesempatan, kurang kontrol dan lain-lain). 2.2. Andi Hamzah  Kurangnya gaji pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin meningkat.  Latar belakang kebudayaan atau kultur yang merupakan sumber/sebab meluasnya korupsi.  Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien, yang memberikan peluang orang untuk korupsi.  Modernisasi pengembangbiakan korupsi.
  44. 44. 1.1. Melibatkan lebih dari satu orangMelibatkan lebih dari satu orang 2.2. Pelaku tidak terbatas pada oknum pegawai pemerintah, tetapiPelaku tidak terbatas pada oknum pegawai pemerintah, tetapi juga di swasta.juga di swasta. 3.3. Sering digunakan bahasa “sumir” untuk menerima uang sogok,Sering digunakan bahasa “sumir” untuk menerima uang sogok, yaitu : uang kopi, uang rokok, uang semir, uang pelancar, salamyaitu : uang kopi, uang rokok, uang semir, uang pelancar, salam tempel, uang pelancar baik dalam bentuk uang tunai, bendatempel, uang pelancar baik dalam bentuk uang tunai, benda tertentu atau wanita.tertentu atau wanita. 4.4. Umumnya bersifat rahasia, kecuali jika sdh membudaya.Umumnya bersifat rahasia, kecuali jika sdh membudaya. 5.5. Melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik yangMelibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik yang selalu tidak berupa uang.selalu tidak berupa uang. 6.6. Mengandung unsur penipuan yang biasanya ada pada badanMengandung unsur penipuan yang biasanya ada pada badan publik atau masyarakat umum.publik atau masyarakat umum. Ciri-ciri KorupsiCiri-ciri Korupsi Lanjutan ………….
  45. 45. Lanjutan …………. Akibat Tindak KorupsiAkibat Tindak Korupsi SiapapunSiapapun pelakunya, bahwapelakunya, bahwa sekecil apapunsekecil apapun perbuatan tindakperbuatan tindak korupsi akankorupsi akan mendatangkanmendatangkan kerugian padakerugian pada pihak lainpihak lain.. 1.1. Mendelegetimasi proses demokrasiMendelegetimasi proses demokrasi dengan mengurangi kepercayaandengan mengurangi kepercayaan publik terhadap proses politik melaluipublik terhadap proses politik melalui politik uang.politik uang. 2.2. Mendistorsi pengambilan keputusanMendistorsi pengambilan keputusan pada kebijakan publik, membuatpada kebijakan publik, membuat tiadanya akuntabilitas publik dantiadanya akuntabilitas publik dan manafikanmanafikan the rule of lawthe rule of law. Hukum dan. Hukum dan birokrasi hanya melayani kekuasaanbirokrasi hanya melayani kekuasaan dan pemilik modal.dan pemilik modal.
  46. 46. Akibat Tindak KorupsiAkibat Tindak Korupsi Lanjutan …………. 3. Meniadakan sistem promosi (reward and punishman), karena lebih dominan hubungan patron-klien dan nepotisme. 4. Proyek-proyek pembangunan dan fasilitas umum bermutu rendah dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga mengganggu pembangunan yang berkelanjutan. 5. Jatuh atau rusaknya tatanan ekonomi karena produk yang dijual tidak kompetitif dan terjadi penumpukan beban utang luar negeri. 6. Semua urusan dapat diatur sehingga tatanan aturan/hukum dapat dibeli dengan sejumlah uang sesuai kesepakatan. 7. Lahirnya kelompok-kelompok pertemanan atau “koncoisme” yang lebih didasarkan kepada kepentingan pragmatisme uang.
  47. 47. Lanjutan …………. Upaya Pencegahan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Yang Tidak Transparan 1. Pemerintah dan pejabat publik, dilakukan pengawasan melekat. 2. Mengefektifkan peran dan fungsi aparat penegak hukum, 3. Pembekalan intensif thd aparatur pemerintah/pejabat publik 4. Menegakkan supremasi hukum secara konsisten. 5. Peralihan kekuasaan secara tertib, damai, dan demokratis. 6. Menata kehidupan politik agar distribusi kekuasaan seimbang. 7. Meningkatkan integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan negara. Formal Pemerintah/KekuasaanFormal Pemerintah/Kekuasaan
  48. 48. Organisasi Non Pemerintah dan Media Massa Lanjutan ………….  Keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat dalamKeterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam mengawasi setiap kebijakan publik yg dibuatmengawasi setiap kebijakan publik yg dibuat pemerintah,pemerintah,  Kontrol sosial oleh rakyat melalui berbagai mediaKontrol sosial oleh rakyat melalui berbagai media massa elektronik maupun cetak.massa elektronik maupun cetak. Dr. Leden Marpaung, S.H., menyebutkan tentang upaya pencegahan (prevensi) tindak pidana korupsi, yaitu antara lain mencakup : mental dan budi pekerti, sistem, perilaku masyarakat, perundang-undangan, manajemen, dan kesejahteraan aparat negara/pemerintah.
  49. 49. 1. Memperkenalkan sejak dini melalui pembelajaran di sekolah tentang pentingnya pemerintah yang transparan. 2. Menjadikan Pancasila sebagai dasar negara yang mampu membuka wacana dan dialog interaktif di dalam masyarakat. 3. Meningkatkan kerukunan sosial antara pemeluk agama, suku dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya melalui dialog dan kerja sama dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, toleransi dan saling menghormati. 4. Memberdayakan masyarakat melalui perbaikan sistem politik yang demokratis sehingga dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas, bertanggung jawab, menjadi panutan masyara-kat, dan mampu mempersatukan bangsa dan negara. Pendidikan dan Masyarakat Lanjutan ………….
  50. 50. 2.2. Sikap Keterbukaan dan Keadilan dalamSikap Keterbukaan dan Keadilan dalam Kehidupan Berbangsa dan BernegaraKehidupan Berbangsa dan Bernegara a.a. PerilakuPerilaku PositifPositif 1.1. Perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasanaPerbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan.kekeluargaan dan kegotong royongan. 2.2. Sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antaraSikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain.hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain. 3.3. Sikap suka memberi pertolongan kepada orang yangSikap suka memberi pertolongan kepada orang yang memerlukan.memerlukan. 4.4. Suka bekerja keras.Suka bekerja keras. 5.5. Menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat untukMenghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama.mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama.
  51. 51. Disamping perilaku tersebut diatas, dalam rangkaDisamping perilaku tersebut diatas, dalam rangka jaminan keadilan perlu di timbulkan;jaminan keadilan perlu di timbulkan; a.a. Kesadaran akan adanya hak yang sama bagi setiapKesadaran akan adanya hak yang sama bagi setiap warga negara Indonesia.warga negara Indonesia. b.b. Kesadaran akan adanya kewajiban yang sama bagiKesadaran akan adanya kewajiban yang sama bagi setiap warga negara Indonesia.setiap warga negara Indonesia. c.c. Kesadaran akan hak dan kewajiban untuk menciptakanKesadaran akan hak dan kewajiban untuk menciptakan dan tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran yangdan tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran yang merata.merata. Lanjutan ……………….Lanjutan ……………….
  52. 52. b.b. Partisipasi danPartisipasi dan UpayaUpaya Lanjutan …………. Bentuk partisipasi warga negara tersebut antara lainBentuk partisipasi warga negara tersebut antara lain :: Pengawasan terhadap aparatur negara : 1. Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dilakukan secara tertib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Pelaksanaan pembangunan dilakukan sesuai dengan rencana dan program pemerintah dengan sasaran yang ditetapkan. 3. Hasil-hasil pembangunan dapat menjadi umpan balik berupa pendapat, kesimpulan, dan saran terhadap kebijaksanaan, perencanaan, pembinaan, dan pembangunan. 4. Sejauh mungkin mencegah terjadinya pemborosan, kebocoran, dan penyimpangan dalam penggunaan wewenang, tenaga, uang, dan serta perlengkapan milik negara.
  53. 53. Lanjutan ……………….Lanjutan ………………. Peran Masyarakat Dalam Upaya Memberantas KorupsiPeran Masyarakat Dalam Upaya Memberantas Korupsi 1. Berusaha memahami berbagai aturan yg diterapkan pem. 2. Mengikuti prosedur/mekanisme sesuai aturan yang berlaku. 3. Jika terdapat kejanggalan dalam penerapan aturan, tanyakan dengan baik dan sopan kepada pejabat atau instansi yang berwenang. 4. Bersedia melaporkan atau menginformasikan pelaku korupsi kepada lembaga berwenang (Kejaksaan, Kepolisian & KPK). 5. Mau menjadi bagian anggota masyarakat yang memberi keteladanan. 6. Melakukan kampanye preventif melalui jalur-jalur pendidikan formal maupun non-formal.
  54. 54. STUDI WACANASTUDI WACANA KORUPSI ADALAH AKSI TERORISMEKORUPSI ADALAH AKSI TERORISME Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan korupsi merupakan bentuk tindakan terorisme atau tak lebih dari perbuatan teroris yang menghancurkan peradaban dunia. “Korupsi itu adalah terorisme”, ujar Hidayat dalam deklarasi Aksi Resolusi dan Referandum Perlawanan Rakyat Sulawesi Selatan (Sulsel) terhadap kejahatan yang diselenggarakan di Makassar. Pemerintah, katanya, telah menghukum para koruptor dan menusakambangkan mereka. Meski demikian, pemerinah jangan cepat berbangga diri atau puas terhadap keberhasilan yang telah dilakukannya, sebab para koruptor yang berhasil ditahan tersebut adalah mereka yang tingkat korupsinya baru mencapai miliaran rupiah. “Masih banyak koruptor trilliunan rupiah yang lari ke luar negeri dan ini menjadi masalah dan pekerjaan rumah bagi aparat hukum,” ujar mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera ini. Sumber : Media Indonesia, 9/12/2004.

×