Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bab 5 pertanian dan ketahanan pangan

5,263 views

Published on

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

Bab 5 pertanian dan ketahanan pangan

  1. 1. [Type text] BAB 5 PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN A. REVOLUSI HIJAU Selama periode orde baru, industri dan pertanian merupakan dua sektor prioritas. Untuk mendukung pembangunan pertanian, pemerintah pada waktu itu melakukan modernisasi atau intensifikasi, dikenal dengan sebutan revolusi hijau, yang di Indonesia diterjemahkan menjadi Bimbingan Massal (Bimas) sebagai strateginya. Motivasi di belakang strategi ini sedarhana: kompleksitas masalah jumlah penduduk, kemiskinanan, dan penyedian pangan adalah tantangan paling besar yang dihadapi Soeharto sejak memulai Pembagunan Lima Tahun (Pelita) I tahun 1969. Waktu itu jumlah penduduk Indonesia sekitar 120 juta jiwa dengan pertumbuhan rata-rata 2,3% per tahun, dan sebagai besar di jawa, yang merupakan pusat produksi beras nasional. Juga pada awal-awal pemerintahan orde baru, produksi pertanian, khususnya beras, sangat rendah. Pada tahun 1968, misalnya; produksi beras nasional rata-rata 1,27 juta ton per hektar (ha) dengan luas tanam sekitar 8,02 juta ha (Pambudy, 2008). Waktu itu ekonomi Indonesia juga belum terdiversifikasi: sumbangan output pertanian terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB) tercatat sebesar 50% dan juga merupakan sektor terbesar dalam pemberian lapangan kerja (sekitar 70% dari jumlah penduduk). Sedangkan sector industri manufaktur masih sangat lemah. Dalam ekspor nonmigras, subangan dari sektor pertanian juga dominan sekitar 50%. Juga dalam pembentukan modal tetap, prtanian paling besar kontribusinya (Pambudy, 2008). Strategi ini, juga intensifikasi pertanian, ditandai dengan pemakaian inputinput yang lebih baik, sering disebut input-input pertanian ‘modern’ (seperti pupuk buatan pabrik atau nonorganik, insektisida, dan bibit-bibit unggul), teknologiteknologi baru (termasuk sistem irigasi teknis), cara pemasaran yang modern, dan proses produksi dengan tingkat mekanisasi yang tinggi. Strategi ini, yang juga bersandar pada penggunaan benih monokultur, dilaksanakan bersama-sama dengan investasi publik yang masif di perdesaan, termasuk pendidikan, pembangunan jalan raya, serta fasilitas-fasilitas listrik dan telekomunikasi. Tujuan utama dari strategi ini ada dua, yakni meningkatkan produktivitas di sektor termasuk untuk mencapai swasembada pangan, khususnya beras, dan meningkatkan pendapatan rill per kapital di sektor itu pada khususnya dan di perdesaan pada umumnya yang selanjutnya bisa mengurangi. Selain kedua tujuan tersebut, modernisasi di pertanian juga bertujuan untuk mendukung pembangunan industri nasional, terutama industri-indusrti yang memakai komoditas-komoditas pertanian sebagai bahan baku utama mereka, misalnya industri makanan dan minuman. 1
  2. 2. [Type text] Untuk melaksanakan pembangunan pertanian, khususnya program revolusi hijau tersebut, pemerintah Soeharto mengeluarkan dana yang jumlahnya tidak kecil, yang sebagaian didukung oleh bantuan atau pinjaman luar negeri. Booth (1998) mencatat bahwa pada akhir dekade 1960-an, sektor tersebut, terutama subsektor beras, mendapat alokasi dana 30% dari pengeluaran pemerintah, termasuk untuk pembangunan irigasi dan prasaranan yang diperlukan untuk meningkatkan produksi. Selain itu, dana 20% dianggarkan untuk membangun jalan sehingga petani memiliki akses ke sarana produksi, terutama pupuk, dan juga akses untuk menjual hasil pertanian mereka. Satu hal yang menarik yang menunjukan keseriusan pemerintah orde baru waktu itu membanguan sektor pertanian, seperti yang diceriterakan oleh Pambudy (2008), adalah keputusan Soeharto membangun pabrik pupuk di dalam negeri, walaupun waktu itu tidak disetujui oleh Bank Dunia, lembaga yang sangat berperan dalam membantu pendanaan revolusi hijau di Indonesian. Keseriusan Soeharto membangun pertanian juga dapat dilihat dari pembanguan jangka panjang (PJP) I (1969-1994) yang menekanakan pada pembangunan sektor itu dengan menjaga harga pangan (lahirnya badan logistik nasional atau Bulog), untuk menjamin ketahanan pangan. Pemerintah waktu itu sangat yakin bahwa ketahanan pangan sebagai prasyarat utama bagi kelangsungan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Pambudy, 2008). Dari sisi input, luasnya lahan pertanian beririgasi teknis dan banyaknya pemakaian input-input modern sering digunakan sebagai indikator- indikator untuk mengukur intensitas dari modernisasi atau pelaksanaan revolusi hijau di sektor pertanian. Harapan umum adalah bahwa dari sisi input, strategi pengembangan pertanian ini akan menghasilkan ekspansi lahan beririgasi teknis dan peningkatan penggunaan input-input modern. Data historis dari Bahan Pusat Statistik (BPS) mengenai penggunaan lahan pertanian dan pemakaian pupuk dan input-input lainnya di Indonesia pada umumnya tidak akurat. Data dari dekade 70-an dan lebih awal tidak bisa sepenuhnya dibandingakan dengan data paling akhir. Akan tetapi, ini bukan hanya masalah Indonesia. Juga di banyak bagian dari Asia dan Afrika, stratistik-stratistik pertanian nasional terus-menerus di revisi dan diperbaiki, yang menciptakan masalah komparabilitas . Oleh karena itu, banyak studi sebelumnya juga memakai data dari Organisasi Pertanian Dunia (FAO). Namun, data FAO juga bermasalah sejak data tersebut didapat, sebagian, merupakan estimasi-estimasi sendiri. Database dari FAO mengenai penggunaan lahan pertanian di Indonesia sangat berbeda dengan estimasi BPS. Estimasi BPS menunjukkan bahwa lahan pertanian meningkat dari 17 juta hektar (ha) sebelum revolusi hijau dilaksanakan ke lebih dari 37 juta ha di dekade 90-an. Data FAO, sebaliknya, menunjukkan bahwa luas lahan yang digunakan untuk pertanian naik dari 38,4 juta ha dalam dekade 70-an ke 44,88 juta ha tahun 2002, atau lahan siap/sudah ditanami bertambah dari sekitar 18 juta ha pada era 70-an ke 20,5 juta ha tahun 2002. Bagian dari lahan pertanian yang teririgasi selama periode 60-an hingga 70-an rata-rata per tahun 10% dan pernah mencapai 11% pada dekade 80-an. 2
  3. 3. [Type text] Dengan memakain data BPS dan FAO, hasil penelitian dari Fuglie (2004) memberikan suatu gambaran mengenai pemakaian lahan dan input-input modern di sktor pertanian di Indonesian yang dibagi dalam tiga periode: sebelum revolusi hijau de dekade 60-an, selama revolusi hijau dari dekade 70-an hingga 90-an (saat revolusi hijau dapat dikatakan mati suri). Seperti dapat dilihat di table 5.1, di dekade 60-an lahan pertanian meningkat setiap tahun, dan selama periode revolusi hijau laju peningkatannya bertambah 2,3% per tahun, dan setelah itu selama periode 1992-2000 sekitar 2,1% per tahun. Sebelum revolusi hijau dimulai, lahan irigasi (teknis dan nonteknis) meningkat dengan rata-rata 1,4% setiap tahunnya dan selama revolusi hijau meningkat dengan lebih dari setengah ke 2,3 % per tahun, tetapi setelah itu merosot secara signifikan ke 0,3% per tahun. Tabel 5.1 Kuantitas dan Laju Pertumbuhan rata-rata per tahun dari pemakaina lahan Dan input-input modern di pertanian Kuantitas Lahan (juta ha) Lahan irigasi (juta ha) Pupuk pabrik (juta ton) Mesin (juta tenaga kuda) Pupuk lahan (kg/ha) 196165 17,6 2,4 0,1 0,1 6,9 197175 18,9 2,7 0,4 0,2 22,7 198185 26,0 3,3 1,7 0,2 64,0 199195 32,2 4,6 2,5 0,6 76,3 Laju Pertumbuhan (% per tahun) 19611961- 1968- 19932000 67 92 2000 2,0 0,3 2,3 2,1 1,8 1,4 2,3 0,3 10,6 1,7 16,0 0,1 11,5 7,5 14,3 5,9 8,5 1,3 13,6 -2,0 Namun demikian, dilihat dari perspektif komparatif, luas lahan irigasi teknis sebagai suatu persentase dari luas lahan pertanian di Indonesian relatif kecil dibandingkan dengan di negara-negara Asia lainnya tersebut, terkecuali dengan China yang kurang lebih sama sekitar 10% per tahun (Gambar 5.1). Yang paling menonjol adalah Vietnam, yang memang sehabis perang tahun 1975 negara tersebut membangun sektor pertanianya dengan sangat serius. Pada dekade 60-an, rasionya tercatat antara 15% hingga 17% dan mengalami suatu peningkatan yang semapat mencapai lebih dari 40% pada pertengahan pertama dekade 90-an dan setelah itu trennya cenderung menurun. Ekspansi lahan irigasi teknis di India dan Thailand juga menjukkan pertumbuhan yang konsisten selama periode yang sama, yang membuat perbedaannya dengan Indonesia cenderung membesar terus. Gambar 5.1 ( gak bisa di kerjain) Sedangkan data dari Departemen Pekerjaan Umum (PU) menunjukkan bahwa selama periode 1999-2005, peningkatan lahan sawah beririgasi di Indonesia dengan jumlah penduduk 220 juta jiwa hanya 0,47 juta ha dari 6,23 juta ha jadi 6,7 juta ha. Ini jauh lebih rendah dibandingkan India dengan 1,1 miliar orang dimana luas lahan irigasinya tumbuh 16 juta ha, dari 59 juta ha ke 75 juta ha, dan lebih kecil lagi jika melihat China dengan 1,3 miliar orang yang penambahannya mencapai 40 juta ha dari 54 juta ha menjadi 94 juta ha. Perbedaan ini memberikan suatu kesan bahwa jumlah penduduk yang besar tidak harus menjadi penghalang bagi pertumbuhan lahan pertanian, melainkan tergantung pada pola distribusi dari jumlah populasi antarwilayah dan perencanaan yang baik dalam mengalokasikan 3
  4. 4. [Type text] lahan yang ada menurut kegiatan ekonomi dan nonekonomi sehingga tidak merugikan kegiatan pertanian. Selanjutnya, di table 5.2 dapat dilihat bahwa luas lahan irigasi teknis di Indonesia tidak merata. Paling luas terdapat di Pulau Jawa yang menurut data 2004 mencapai sekitar 1,5 juta ha atau lebih dari setengah dari luas lahan irigasi teknis di seluruh Indonesia pada tahun yang sama, dan paling kecil terdapat di Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Nusa Tenggara Barat (NTB) yang hanya 84 ribu ha lebih. Dilihat dari lahan dengan irigasi semi teknis, Pulau Jawa juga berada pada posisi teratas. Tidak meratanya distribusi dari proses modernisasi pertanian tersebut erat kaitnnya dengan posisi dari Pulau Jawa yang memang sejak era kolonialisasi hingga sekarang sebagai pusat produksi padi di Indonesian, sedangkan pulaupulau lainnya, secara sengaja atau tidak (proses alami), sebagai pusat-pusat perkebunan, seperti kelapa sawit, karet dan kopi dan produksi nonpaid, seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Karena lahan irigasi terpusatkan di Jawa, maka dengan sendirinya Jawa memiliki paling banyak jumlah sentra produksi padi/beras (Tabel 5.3). Kabupaten Indramayu di Jawa Barat merupakan sentra terbesar, menggeser posisi Kabupaten Karawang yang sempat sebagai pusat produksi padi/beras di Indonesia samasa penjajahan Belanda hingga era orde baru. Data 2004 menunjukkan bahwa sentra Indramayu menghasilkan satu juta ton lebih disusul kemundian oleh Karawang dengan sekitar 960 ribu ton. Tabel 5.2 Komposisi lahan pertanian basah di Indonesia menurut wilayah 2004 TIPE LAHAN Sumatera Irigasi teknis Irigasi semi teknis Irigasi perdesaan Sawah tanah hujan Rawa lebak Pasang surut Jumlah 321.234 257.771 455.235 550.440 288.661 230.621 2.103.962 Luas Lahan (ha) Bali,NT Kalimantan T,NTB 84.632 24.938 173.364 33.297 92.070 189.326 68.380 339.705 29 323.556 72 97.603 418.547 1.008.425 Jawa 1.516.252 402.987 615.389 777.029 776 4.144 2.316.577 4 Sulawesi Total 262.144 121.402 234.933 279.295 2.179 884 900.837 2.209.200 988.821 1.586.953 2.015.349 615.201 333.324 7.748.848
  5. 5. [Type text] Tabel 5.3 Sentra-Sentra Padi di Jawa 2004 Kabupaten Indramayu Karawang Subang Jember Banyuwangi Lamongan Cilacap Bojonegoro Pandeglang Grobongan Demak Sleman Produksi (ton) 1.080.306 962.424 891.572 692.933 679.079 663.587 628.001 602.926 570.464 552.034 512.839 253.873 Luas lahan (ha) 196.514 178.614 171.541 135.373 108.980 120.268 121.870 106.623 116.521 95.875 92.148 44.749 Pemaikaian input-input modern di pertanian Indonesia juga sangat intensif selama periode revolusi hijau, yang pertumbuhanannya rata-rata lebih dari 10% per tahun antara 1961 dan 2002. Lebih spesifik, laju pertumbuhan dalam pemakian traktor untuk semua ukuran, baik yang dua maupun empat ban (diukur dalam tenaga kuda yang resedia), mengalami suatu peningkatan dari sekitar 7,5% per tahun sebelum era revolusi hijau ke sekitar 14,3% per tahun selama pelaksanaan strategi tersebut. Namun demikian, pemakaian input ini per hekternya di Indonesia tetap kecil dibandingkan di Negara-negara Asia lainnya tersebut; terkecuali China yang kurang lebih sama seperti Indonesia (Gambar 5.2). Hal ini bisa memberi kesan bahwa tingkat mekanisasi dari pertanian Indonesia masih relative rendah, walaupun pemerintah telah berupaya meningkatkannya selama revolusi hijau. Pemakaian traktor yang tumbuh sangat pesat adalah Vietnam yang laju pertumbuhannya mengalami suatu akselerasi tinggi menjelang pertengahan dekade 90an. Pemerintah sangat manyadari bahwa salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan produktivitas pertanian adalah lewat meningkatkan mekanisasi dalam proses produksi dan salah satunya dengan menggantikan tenaga binatang dengan traktor. Di sektor pertanian di India dan Thailand, traktorisasi juga sangat konsisten dengan perluasan lahan irigasi teknis. Sedangkan dalam hal pupuk nonorganik, pemakaiannya di pertanian Indonesia sangat tinggi dibandingkan dengan di negara-negara Asia lainnya itu. Dalam 10 hingga 20 tahun, laju pertumbuhannya rata-rata per tahun meningkat dari sekitar 1,7% dalam dekade 60-an ke 16% selama periode 1970-an-1980-an, yang membuat pemakaian pupuk modern ini per hektar juga mengalami suatu peningkatan dari sekitar 13,6% rata-rata per tahun selama periode yang sama (Gambar 5.3) GAMBAR 5.2 (TIDAK BISA DIGAMBAR HAL 143) B. PERKEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN 5
  6. 6. [Type text] 1. Kontribusi PDB Mungkin sudah merupakan suatu evolusi alamiah seiring dengan proses industrialisasi, di mana pangsa output agregat (PDB) dari pertanian relative menurun, sedangkan dari industri manufaktur dan sektor-sektor sekunder lainnya dan sektor tersier meningkat. Perubahan struktur ekonomi seperti ini juga terjadi di Indonesia. Selama periode 1990-an pangsa PDB dari pertanian (termasuk peternakan, kehutanan, dan perikanan) mengalami penurunan (atas harga konstan 1993) dari sekitar 17,9% tahun 1993 menjadi 19,6% tahun 1999, sedangkan pangsa PDB dari industri manufaktur selama kurun waktu yang sama meningkat dari 22,3% menjadi 26,0%. Dari tahun 2000 hingga 2006, pangsa PDB dari pertanian lebih rendah lagi, sekitar 15%, sedangkan dari industri naik ke sekitar 27% hingga 28%. Sedangkan atas harga yang berlaku, pangsa PDB dari pertanian menurun dari 19,4% pada awal dekade90-an menjadi 13,6% pada tahun 2006 dan pada kuartal 1 2007 tercatat sebesar hampir 14% (Tabel 5.4) Penurunan kontribusi output dari pertanian terhadap pembentukan PDB ini bukan berarti bahwa volume produksi di sektor tersebut berkurang (pertumbuhan negatif) selama periode tersebut, tetapi laju pertumbuhan output-nya lebih lembat dibandingkan laju pertumbuhan output di sektor-sektor lain. Di Tabel 5.5 dapat dilihat bahwa selama periode 2001-2004, output pertanian tumbuh sekitar 3% hingga 4%, sedangkan industri antara 3%-6%. Data BPS untuk semester 1, 2005 menunjukkan bahwa selam semester tersebut, output pertanian hanya tumbuh 0,3%, sementara output industri tumbuh 6,8% dari semester yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan untuk triwulan III-2007 dibandingkan triwulan yang sama tahun 2006, pertumbuhan output pertanian tercatat 8,9%. Untuk triwulan-triwulan lainnya selama tahun 2007 (tidak ditunjukkan di table tersebut), yakni: triwulan II-triwulan I, dan triwulan IIItriwulan II, output pertanian tumbuh, masing-masing 6% dan 10,2%; dan untuk triwulan I s/d III-2007 dibandingkan periode yang sama tahun 2006 (juga tidak ditunjukkan di table itu), output peranian tumbuh 4,3%. TABEL 5.4 Distribusi PDB menurut Tiga Sektor Besar, 1968-2007(%) Sektor Pertanian Industri Jasa-jasa 1968 51,0 8,5 36,3 1988 24,1 18,5 45,2 1990 19,4 39,1 41,5 1995 17,1 41,8 41,1 2000 15,6 45,9 38,5 2002 15,5 44,5 40,1 2003 15,2 43,7 41,1 2004 14,3 44,6 41,0 2005 13,1 46,8 40,2 2006 13,6 47,0 40,1 2007 13,9 27,6 49,4 Keterangan: 1) atas harga yang berlaku; 2) termasuk perikanan, perkebunan, kehutanan, dan Peternakan; 3) lainnya terdiri atas sektor listrik, gas dan air 6
  7. 7. [Type text] minum, konstruksi, Perdagangan, pengangkutan dan komunikasi, bank dan lembaga keuangan, sewa Rumah, pemerintah, dan jasa-jasa; 4) kuartal I; 5) manufaktur. Tabel 5.5 2004 Periode Semester I 2005 Terhadap Terhad Sem.I ap 2004 Sem.II 2004 0,3 5,1 -0,9 -5,5 2003 Pertanian* Pertambangan & Penggalian Industri manufaktur Listrik,gas & air bersih Bangunan Perdagangan, hotel,& restoran Transportasi & Komunikasi Keuangan , sewa & perusahaan jasa Jasa-jasa lainnya PDB PDB tanpa minyak & gas 2002 Sektor 2001 Pertumbuhan PDB menurut sektor di Indonesia, 2001-2007 (triwulan III) (%) 3,1 0,3 3,2 1,0 4,3 -0,9 4,1 -4,6 3,3 7,9 4,6 4,4 5,3 8,9 5,5 3,9 5,3 5,9 6,7 5,3 6,2 5,9 8,2 5,8 6,8 7,7 7,4 9,7 8,1 8,4 6,6 6,4 11, 6 7,0 12, 7 7,7 3,2 3,8 5,1 3,8 4,4 5,1 3,9 4,9 5,8 4,9 5,1 6,2 Triwulan III-2007 Terhadap Sumber Triw. III Pertumbuhan 2006 (year on year) 8,9 1,8 1,3 0,2 2,7 3,6 0,7 3,0 4,5 11,7 7,5 6,9 1,2 0,1 0,5 1,2 13,5 4,7 12,5 0,8 8,2 4,0 8,0 0,7 4,6 5,9 7,0 2,5 2,4 3,1 5,7 6,5 6,9 0,5 6,5 6,4 Keterangan: *) termasuk perikanan, perkebunan, kehutanan, dan peternakan Walaupun dalam tahun-tahun tertentu laju pertumbuhan output di sektor pertanian bisa sama atau lebih tinggi dari pada di sektor-sektor nonpertanian, tetapi pada umumnya output pertanian tumbuh relatif lebih rendah atau bahkan cenderung menurun dalam periode jangka panjang. Ini bisa karena dua hal. Dari sisi permintaan karena secara rata-rata, elastisitas pendapatan dari permintaan terhadap komoditas pertanian lebih kecil daripada elastisitas pendapatan dari permintaan terhadap produk-produk dari sektor-sektor lain, seperti barangbarang industry. Jadi, dengan peningkatan pendapatan, laju pertumbuhan permintaan terhadap komoditas pertanian relatif lebih kecil dibandingkan permintaan konsumen terhadap barang-barang industri. Dari sisi penawaran (produksi), tingkat produktivitas di pertanian relatif rendah. Memang, salah satu karakteristik dari sektor pertanian di Negara-negara sedang berkembang (NSB), termasuk Indonesia, adalah rendahnya tingkat produktivitas dibandingkan di sektor-sektor lainnya, khususnya industri manufaktur. 7
  8. 8. [Type text] Di dalam kelompok ASEAN, walaupun Indonesia merupakan Negara anggota terbesar dalam jumlah penduduk (berarti luas pasar domestik) dan luas lahan pertanian, dalam kenyataannya Indonesia bukan Negara terbesar dalam hal sumbangan sektor pertanian terhadap pembentukan PDB. Tabel 5.6 menunjukkan bahwa selama dekade 90-an, Indonesia lebih kecil dibandingkan Kamboja, Laos PDR, Myanmar, Vietnam, dan Filipina. Di dekade 2000-an juga demikian, peran sektor pertanian dalam pembentukan PDB di Indonesia bukan yang terbesar. Fakta ini menguatkan dugaan rendahnya tingkat produktivitas (atau laju pertumbuhan selama periode yang diteliti) di sektor pertanian di Indonesia dibandingkan di sejumlah Negara di table tersebut. Tabel 5.6 Peran Pertanian di dalam Ekonomi menurut Negara ASEAN, 1993, 2003, 2006 (% dari PDB) Brunei Darusasalam Kamboja Indonesia Laos PDR Malaysia Myanmar Filipina Singapura Thailand Vietnam 1993 14,6 47,3 17,9 57,5 40,4 58,8 (1991) 21,6 25,2 8,7 29,9 Pertanian 2003 2,2 37,2 15,9 48,6 9,5 57,2 (2001) 14,4 0,1 9,8 21,8 2006 0,9 30,1 12,9 44,8 8,7 48,4 14,2 0,1 10,7 20,4 Industri 1993 2003 39,9 41,3 8,6 19,3 22,3 24,7 13,1 19,2 25,9 31,2 7,0 7,8 (1991) (1991) 23,7 22,9 25,2 26,1 29,6 35,2 15,2 20,8 2006 12,3 19,6 28,0 20,7 29,8 11,6 22,9 27,7 35,1 21,3 Keterangan: 1) termasuk pertambangan dan penggalian; 2) termasuk sektosektor lain di luar pertambangan & penggalian, industry, perdagangan dan lainlain, keuangan dan lain-lain, dan jasa-jasa lainnya; 3) termasuk sektor-sektor lain di luar industri, perdagangan dan lain-lain, keuangan dan lain-lain, Pertambangan & penggalian;4) termasuk sektor-sektor lain di luar industri, keuangan da Lain-lain, Perdagangan dan lain-lain, transportasi & komunikasi; 5) termasuk pertambangan & penggalian; 6) hanya manufaktur. 2. Pertumbuhan ouput dan Produktivitas Dari sisi output, kebijakan revolusi hijau menekankan pada pertumbuhan output atau maksimalisasi produktivitas dari factor-faktor produksi utama, yakni tenaga kerja, lahan, dan modal. Untuk mencapai tujuan ini, maka di Indonesia pada era tersebut diperkenalkan pola-pola penanaman yang padat karya, tetapi produktif 8
  9. 9. [Type text] dengan menggunakan teknologi-teknologi yang menghasilkan panen tinggi., terutama di wilayah-wilayah di mana lahan merupakan sumber yang terbatas relatif terhadap tenaga kerja, seperti di Pulau Jawa. Jadi, tidak ada trade-off antara pencapaian pertumbuhan output dan penciptaan kesempatan kerja di pertanian. Dalam kata lain, di sektor pertanian pertumbuhan output terjadi bersamaan dengan peningkatan kesempatan kerja. Sangat jelas pada waktu itu teknologi-teknologi yang digunakan atau pola-pola penanaman yang diterapkan di pertanian mempunyai suatu andil yang sangat besar dalam mengurangi kemiskinaan di perdesaan (atau Indonesia pada umumnya). Di wilayah-wilayah dimana lahan sangat berlimpah relatif dibandingkan tenaga kerja, seperti di banyak provinsi di Indonesia bagain timur, dengan bantuan dari teknologiteknologi dan metode-metode produksi dan manajemen baru, perkebunanperkebunan telah menghasilkan pendapatan-pendapatan yang lebih baik daripada wilayah-wilayah yang surplus tenaga kerja (khususnya Jawa dan Sumatera) untuk buruh tani dan pemilik-pemilik kecil. Juga, selam periode tersebut, beragam jenis padi diperkenalkan dan para petani member respons cukup besar terhadap aplikasi pupuk pabrik yang sangat luas, sistem-sistem irigasi yang baik, dan manjemen ekonomi agro yang lebih hati-hati. Sebagai suatu hasil dari pertumbuhan output/produktivitas yang tinggi di pertanian, perbedaan dalam produktivitas antara perdesaan yang didominasi oleh kegiatan pertanian dan perkotaan dengan industri manufaktur, keuangan, konstruksi, transportasi dan jasa sebagai sektorsektor utama tidak mebesar terlalu cepat bagi migrasi tenaga kerja untuk menahan upah tetap berkait dengan produktivitas (Timmer, 2004). Produksi pertanian di Indonesia mulai meningkat sejak akhir 1990-an. Atau awal dekade 70-an dan terus berlangsung hingga pertengahan periode 1990-an. Terutama antara 1980-an hingga tahun 1995 merupakan periode yang sangat bagus bagi pertanian Indonesia, dengan tingkat pertumbuhan output-nya rata-rata antara 4,6% hingga 5,2%. Gambar 5.4 menujukkan perkembangan jangka panjang dari indeks produksi di sektor pertanian (termasuk padi/beras) di sejumlah Negara Asia, termasuk Indonesia. Dapat dilihat bahwa pada tahun 1997 hingga 2000 produksi pertanian Indonesia melemah, yang sebagian disebabkan oleh krisis ekonomi 1997/98. Namun, antara tahun 2000 dan 2001 produksi pertanian di dalam negeri mulai bangkit kembali. Gambar 5.4 (tidak bisa digambar hal 148) Khusus di subsektor padi/beras, bahkan sebelum revolusi hijau dimulai, produksi sudah mulai meningkat, yakni dari 10,4 juta ton tahun 1967 menjadi 13,72 juta ton tahun 1971. Persedian beras per kapita pada periode yang sama 9
  10. 10. [Type text] juga meningkat, dari 91 kilogram (kg) menjadi 110 kg per capital. Ini tentu sebuah pencapaian yang fantastis di masa itu (Prabowo 2008a). Sanda (2008) mencatat bahwa pada saat Indonesia akhirnya mencapai swasembada beras pada tahun 1984, produksi padi di dalam negeri mencapai 33.889.962 ton. Jumlah produksi padi sebanyak ini bisa dicapai karena laju pertumbuhan meningkat dari 4,43% per tahun pada periode 1975-1979 menjadi 6,54% per tahun pada periode 1980-1984. Dalam periode 1985-1990, pertumbuhan produksi beras masih sekitar 3,49% per tahun, tetapi setelah itu menurun menjadi 2,15% per tahun selama periode 1990-1996 dibandingkan laju permintaan di dalam negeri sekitar 23%. Akibatnya, pada tahun 1995 Indonesia terpaksa impor beras lagi dengan volume 3 juta ton. Hingga tahun 2007, laju pertumbuhan produksi beras nasional tidak banyak bergeser dari angka ini, sementara permintaan di dalam negeri terus meningkat pertumbuhan penduduk dan pendapatan per capital. Yang lebih menarik untuk dilihat dalam mengevaluasi hasil dari revolusi hijau dari perspektif output adalah tingkat produktivitas, per pekerja atau per hektar lahan panen. Dasar pemikirannya adalah bahwa walaupun pertumbuhan output sacara total tinggi, tetapi jika produktivitasnya rendah menandakan bahwa penerapan teknologi dan pola produksi modern tidak terlalu bermanfaat. Karena untuk mendapatkan-output lebih banyak juga bisa hanya dengan menambah input, misalnya meningkatkan jumlah pekerja/petani atau/dan menambah luas lahan, tanpa harus menjalankan revolusi hijau. Data BPS untuk periode 1968-1996 (Gambar 5.5) dan periode 1997-2006 (Tabel 5.7) menunjukkan bahwa jumlah output dalam ton per hektar lahan panen rata-rata per tahun meningkat dari antara 3 hingga 4.3 menjadi antara 4,2 hingga 4,5. Ini menunjukkan bahwa produktivitas mningkat, tetapi dengan laju yang relatif lambat. Gambar 5.5 (tidak bisa digambar hal 149) Table 5.7 Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi/Beras selama Pasca-Orde Baru Tahun 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Luas panen (ribu ha) 11.141 11.716 11.963 11.793 11.499 11.521 11.488 11.970/11.923 11.839 11.780/11.855 Produktivitas (ton/ha) 4,4 4,2 4,3 4,4 4,4 4,5 4,5 (45,38) 4,5 (45,36) 4,47 (45,74) 46,18) Produksi gabah (ribu ton) 49.377 49.237 50.866 51.899 50.460 51.490 52.138 54.341/54.089 54.151 54.402/54.664 10 Produksi beras (ribu ton) 32.095 32.004 33.063 33.734 32.799 33.468 33.890 35.322 35.198 35.361 Pertumbuhan produksi beras rata-tara/tahun %) -3.4 -0,3 3,3 2,0 -2,8 2,0 3,3 5,5 -0,35 0,46
  11. 11. [Type text] 2007 2008 Jan Feb Maret April 11.426 (46,50) 53.133 461 1.234 2.289 1.716 .. .. .. 47ku/ha .. .. .. .. 34.537 .. .. .. .. .. -23 .. .. .. .. .. Keterangan: 1= factor konversi 0,65 dari gabah menjadi beras; 2= dikutip dari Prabowo (2007b); 6= dalam kurung adalah kw/ha; 7= angka hingga Oktober; 8= angka ramalan III BPS (per Oktober 2004); 10= perkiraan luas panen berdasarkan luas tanam sementara bulan Oktober- Desember 2007; 11= perkiraan luas tanah Jan-April 2008 dal luas panen April 2008, dengan konversi gabah ke beras 63,2%. C. KETAHANAN PANGAN 1. Pentingnya Ketahanan Pangan Keberhasilan pembanguan di sektor pertanian di suatu Negara harus tercerminkan oleh kemampuan Negara tersebut dalam swasembada pangan atau paling tidak ketahanan pangan. Di Indonesia, ketahanan pangan merupakan salah satu topic yang sangat penting, bukan saja dilihat dari nilai-nilai ekonomi dan social, tetapi masalah ini mengandung konsekuensi politik yang sangat besar. Dapat dibayangkan apa yang akan terjadi terhadap kelangsungan suatu kabinet pemerintahan atau stabilitas politik di dalam negeri apabila Indonesia terancam kekurangan pangan atau kelaparan. Bahkan di banyak Negara, ketahanan pangan sering digunakan sebagai alat politik bagi seorang (calon) presiden untuk mendapatkan dukungan dari rakyatnya. Ketahanan pangan bertambah penting lagi terutama karena saat ini Indonesia merupakan salah satu anggota dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Artinya, di suatu pihak, pemerintah harus memperhatikan kelangsungan produksi pangan di dalam negeri demi menjamin ketahanan pangan, tetapi, di pihak lain, Indonesia tidak bisa menghambat impor pangan dari luar. Dalam kata lain, apabila Indonesia tidak siap, keanggotaan Indonesia di dalam WTO bisa membuat Indonesia menjadi sangat tergantung pada impor pangan, dan ini dapat mengancam ketahanan pangan di dalam negeri. 2. Konsep Ketahanan pangan Konsep ketahanan pangan yang dianut Indonesia dapat dilihat dari IndangUndang (UU) No.7 Tahun 1996 tentang pangan, Pasal 1 Ayat 17 yang menyebutkan bahwa “Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan rumah tangga (RT) yang tercermin dari tersediannya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau”. 11
  12. 12. [Type text] UU ini sejalan dengan definisi ketahanan pangan menurut Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 1992, yakni akses setiap RT atau individu untuk dapat memperoleh pangan pada setiap waktu untuk keperlaun hidup yang sehat. Sementara pada World Food Summit tahun 1996, ketahanan pangan disebut sebagai akses setiap RT atau individu untuk memperoleh pangan pada setiap waktu untuk keperluan hidup yang sehat dengan persyaratan penerimaan pangan sesuai dengan nilai atau budaya setempat (Pambudy, 2002a) . Konsep ketahanan pangan nasional yang tercantum pada UU No.17 tersebut memberi penekanan pada akses setiap RT terhadap pangan yang cukup, bermutu, dan harganya terjangkau, meskipun kata-kata berarti menjamin setiap individu di dalam RT mendapat akses yang sama terhadap pangan karena di dalam RT ada relasi kuasa (Pambudy, 2002a). Implikasi kebijakan dari konsep ini adalah bahwa pemerintah, di suatu pihak, berkewajiban menjamin kecukupan pangan dalam arti jumlah dengan mutu yang baik serta stabilitas harga, dan, di pihak lain, peningkatan pendapatan masyarakat, khususnya dari golongan berpendapatan rendah. Pada tahun 2005, melalui UU No.11/2005, pemerintah meratifikasi Konvenan Internasional Hak Ekonomi Sosial Budaya (Kovenan Ekosob). Konvenan ini antara lain berisi tentang tanggung jawab Negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas pangan bagi rakyatnya. Dengan kata lain, masalah pangan merupakan hak asasi manusia yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab Negara. Konsekuensi dari ratifikasi itu, menurut Irham (2008), adalah pemerintah harus mengubah semua undang-undang yang tidak selaras dengan ketentuan Konvenan Ekosob tersebut, termasuk soal pangan, yakni UU No.7/1996 tersebut. Irham menjelaskan paling tidak ada 4 alasan mengapa UU tersebut harus diubah: (1) perlindungan hak rakyat atas pangan oleh Negara merupakan kewajiban hakiki; (2) UU dapat menjadi jaminan atas pemenuhan tanggung jawab pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat melalui pemenuhan pangan yang berkesinambungan; (3) krisis pangan yang melanda dunia (sejak 2007) merupakan pelajaran berharga tentang pentingnya suatu bangsa memiliki kedaulatan atas pangan untuk menjamin kecukupan pangan bagi warga negaranya; dan (4) pembangunan ekonomi bisa berkelanjutan jika pemenuhan hak dasr rakyat atas pangan terpenuhi. Irham (2008) berpendapat bahwa selain UU No. 7/1996 tidak sesuai dengan Konvenan Ekosob, juga belum menyentuh keempat aspek tersebut. Misalnya, UU No. 7/1996 “menghilangkan” kewajiban dan tanggung jawab Negara dalam pemenuhan hak atas pangan, yakni dengan memberikan sebagian 12
  13. 13. [Type text] beban kewajiban itu ke masyarakat (Pasal 45). Selain itu, menurutnya, yang dimaksud dengan “pemerintah” dalam UU ini harus lebih ditegaskan lagi, apakah pemerintah pusat atau pemerintah daerah (pemda). Hal ini menjadi sangat penting setelah berlakunya otonomi daerah (otda). Bahkan Irham berpendapat bahwa dalam konteks orda, justru yang memiliki peran sentral dalam pemenuhan ketersediaan pangan seharusnya pemda. 3. Faktor-faktor Utama Penentu Ketahanan Pangan di Indonesia Ada sejumlah factor yang diduga sangat berpengaruh selama ini terhadap kinerja pertanian Indonesia pada umumnya dan ketahanan pangan di dalam negeri ada khusunya. Factor-faktor tersebut adalah ketersediaan dan kualitas lahan, infrastruktur, khusunya irigasi, teknologi dan kualitas petani dan buruh tani, energy, terutama listrik dan bahan bakar minyak, permodalan, dan cuaca. a. Lahan Menurut berita di Kompas, lahan sawah di Indonesia hanya 4,5% dari total luasan daratan. Sekitar 8,5% merupakan tanah perkebunan, 7,8% lahan kering, 13 % dalam bentuk rumah, tegalan, dan ilalang, serta 63% merupakan kawasan hutan. Menurut BPS, pada tahun 2030 kebutuhan beras di Indonesia mencapai 59 juta ton. Karena luas tanah padi tahun 2007 hanya sekitar 11,6, maka untuk mendukung kebutuhan beras tersebut diperlukan tambahan luas tanam baru 11,8 juta ha. Keterbatatasan lahan pertanian, khususnya untuk komoditas-komoditas pangan, memang sudah merupakan salah satu persoalan serius dalam kaitannya dengan ketahanan pangan di Indonesia selama ini. Menurut staf khusus dari Badan Pertahanan Nasional (BPN) Herman Siregar, lahan sawah terancam semakin cepat berkurang, walaupun sebenarnya lahan yang secara potensial dapat digunakan, misalnya, tetapi belum digunakan masih banyak. Alasan, percetakan sawah baru menemui banyak kendala, termasuk biaya yang mahal, sehingga tambahan lahan pertanian setiap tahun tidak signifikan ketimbang luas areal yang terkonversi untuk keperlaun nonpertanian. Ironisnya, laju konversi lahan pertanian tidak bisa dikurangi, bahkan terus meningkat dari tahun ke tahun, sejalan dengan pesatnya urbanisasi (yang didorong oleh peningkatan pendapatan per capital dan imigrasi dari perdesaan ke perkotaan), dan industralisasi. Juga sangat ironis, konvensi lahan sawah ke nonsawah justru banyka terjadi di wilayah-wilayah yang sentra-sentra produksi pangan, seperti di Jawa Barat: Karawang, Subang, Tasikmalaya, Cianjur, Sukabumi, Bandung, Purwakarta,dan Cirebon; di Jawa Tengah: Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendala, Demak, Kudus, Pati, dan Grobongan; di Jawa Timur; Banten; DKI Jakarta; dan Bali. Umumnya lahan sawah yang dikonversi tidak hanya sangat subur, tetapi lokasinya juga strategis, berdekatan dengan jalan raya atau jalan tol. Sebagai contoh kasus, menurut BPN, pada tahun 2004 luas lahan sawah 8,9 juta ha: 7,31 juta ha beririgasi dan 1,45 juta ha nonirigasi. Dari sawah irigasi yang subur, 3,099 juta ha hendak dikonversi oleh pemerintah daerah. Dari jumlah itu, 1,67 juta ha (53,8%) merupakan sawah beririgasi di Jawa dan Bali (Khudori, 2007). Padahal, berdasarkan Keputusan Presiden No. 30 Tahun 1990, lahan pertanaian 13
  14. 14. [Type text] dengan irigasi teknis dilarang diahlikan menjadi lahan nonpertanian (Pribadi dkk, 2007). Menurut perhitungan Kompas 9 April 2007, konversi tersebut bisa membuat 14,26 juta GKG atau 10 juta ton beras berpotensi hilang. Selama ini sekitar 56%-60% produksi padi bertumpu pada sawah-sawah yang subur di Jawa. Konversi lahan sawah sacara besar-besaran ini sebagian telah disetujuai oleh DPRD setempat dalam bentuk peraturan daerah. Hingga saat ini konversi lahan yang direncankanan itu terus dilakukan. Lahan seluas itu yang rata-rata berkualitas baik akan digunakan untuk pembangunan pusat perbelanjaan, pusat perkotaran, industri, infrastruktur jalan, real estat, hingga bisnis lahan kuburan. Selain di Jawa, ahli fungsi lahan sawah juga terjadi di luar Jawa, terutama di Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan, dengan laju yang pesat (Table 5.8). Terutama Sumatera dan Sulawesi memang merupakan dua wilayah yang proses pembangunan atau industrialisasi dan urbanisasi paling pesat di antara wilayahwilayah di luar Jawa, sedangkan di Kalimantan terutama juga karena kebutuhan lahan untuk perkebunan. Di Sumatera Selatan, misalnya, areal sawahnya saat ini tercatat 727.441 ha. Meski ada percetakan sawah baru, luasnya hanya 4%-5% dari luas total per tahun. Hal ini tidak sebanding dengan konversi sawah yang setiap tahunnya mencapai 8% per tahun. Tabel 5.8 Perubahan-perubahan lahan padi di Indonesia, 1999-2002 Wilayah Jawa Luar Jawa (Sumatera) (Bali & NTT) (Kalimantan) (Sulawesi, Maluku & Papua) Indonesia Luas lahan tetap untuk padi, tahun 1999 (juta ha) 3,38 4,73 (2,17) (0,6) (1,07) (0,9) Luas lahan pertanian yang hilang (000 ha) Luas lahan konversi (000 ha) % konversi 167,2 396,0 (235,4) (13,8) (105,0) (35,8) Luas lahan baru untuk pertanian (000 ha) 18,1 121,3 - -149,1 -274,7 - 4,42 5,81 - 8,11 563,2 139,3 -423, 5,23 Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa menurut BPS, pada tahun 2030 kebutuhan beras di Indonesia akan mencapai 59 juta ton. Untuk memenuhi kebutuhan ini atau memperkuat ketahanan pangan di Indonesia, menurut Prabowo (2007a), ada sejumlah scenario, di antaranya adalah bahwa pemerintah harus menggenjot penambahan luas area panen dari yang sekarang sekitar 11,84 juta ha menjadi 22,95 juta ha, atau naik 11,11 juta ha dalam waktu 23 tahun. Hal ini berdasarkan asumsi rata-rata produktivitas padi tetap, yaitu 4,61 ton per ha. Hal ini memang tidak mudah, mengingat bahwa sekarang rasio jumlah penduduk dibandingkan luas lahan sawah sekitar 360 meter persegi per orang dan kecenderungannya terus menurun karena jumlah penduduk terus bertambah. 14
  15. 15. [Type text] Masalah lahan pertanian akibat konversi yang tidak bisa dibendung menjadi tambah serius akibat distribusi lahan yang timpang. Ini ditambah lagi dengan pertumbuhan penduduk di perdesaan akan hanya menambah jumalah petani gurem atau petani yang tidak memiliki lahan sendiri atau dengan lahan yang sengat kecil yang tidak mungkin menghasilkan produksi yang optimal, akan semakin terbatas juga akan menaikan harga jual atau sewa lahan, sehingga hanya sedikit petani yang mampu membeli dan menyewahnya, dan akibatnya, kepincanagan dalam distribusi lahan tambah besar. Studi dari McCulloh (2008) yang mengunakan data SUSENAS (2004), lebih dari 75% dari jumlah rumah tangga di Indonesia tidak menguasai lahan sawah. Ketimpangan lebih nyata lagi jika hanya RT petani yang (tidak) menguasai lahan. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2003, di Indonesia ada sekitar 13,7 juta rumah tangga (RT) petani yang masuk kategori petani gurem dengan kepemilikan lahan kurang dari 0,37 ha. Menurut Apriyantono (2008), di pulau Jawa luas kepemilikan hanya 0,3 ha per RT dan di laur Jawa hanya 1 ha. Sedangkan, data Sensus Pertanian menujukkan bahwa sekitar 75% dari jumlah RT petani secara individu menguasai lahan kurang dari 0,5ha, atau secara bersama hanya menguasai 38% dari semua lahan sawah, sementara itu, paling atas 9,3% dari jumlah RT petani (1,2 juta) menguasai secara individu di atas 1 ha, dan bersama mereka menguasai 72% dari semua lahan sawah di Indonesia. Hal ini diperburuk lagi dengan tidak ada usaha-usaha pencegahan dari pemerintah terhadap pembelian lahan milik petani-petani miskin oleh orangorang kaya atau perusahaan-perusahaan besar, yang sering kali dengan paksaan. Petani-petani yang sudah kehilangan tanahnya menjadi buruh-buruh tani bagi pemilik-pemilik baru tersebut (jika lahan tersebut tetap untuk pertanian). b. Infrastruktur Irigasi (termasuk wadukn sebagai sumber air) merupakan bagian terpenting dari infrastruktur pertanian. Ketersedian jaringan irigasi yang baik, dalam pengertian tidak hanya kuantitas tetapi juga kualitas, dapat meningkatkan volume produksi dan kualitas komoditas pertanian, terutama tanaman pangan, secara signifikan. Jaringan irigasi yang baik akan mendorong peningkatan indeks pertanaman (IP) (Damardono dan Prabowo, 2008). Menurut Direktur Jenderal Pengelolahan Lahan dan Air Departemen Pertanian, Hilman Manan (dikutip dari Damardono dan Prabowo, 2008), rata-rata IP lahan sawah di Indonesia hanya 1,57 kali, yang artinya, dalam satu tahun rata-rata lahan pertanian di Indonesia ditanami kurang dari 2 kali musim tanam. Di pulau Jawa, IP rata-rata di atas 2, tetap di luar Pulau Jawa umumnya 1 hingga 1,3 kali. Bagi petani, semakin tinggi IP semakin besar pendapatannya, berarti ia semakin bersemangat meningkatkan produksinya. Dengan memakai data BPS dan FAO, hasil penelitian dari Fuglie (2004) memberikan suatu gambaran mengenai perkembangan irigasi pertanaian di Indonesia selama periode 1961-2000. Sebelum revolusi hijau dimulai pada awal dekade 1970-an, lahan irigasi (teknis dan nonteknis) meningkat dengan rata-rata 1,4% setiap tahunnyadan selama revolusi hijau meningkat dengan lebih dari 15
  16. 16. [Type text] setengah ke 2,3% per tahun, tetapi setelah itu merosot secara signifikasi ke 0,3% per tahun (Tabel 5.9). Tabel 5.9 Luas dan Laju Pertumbuhan Irigasi Pertanian rata-rata per tahun Jumlah -1961-65 -1971-75 -1981-85 -1991-95 Juta ha 2,4 2,7 3,3 4,6 Laju pertumbuhan -1961-00 -1961-67 -1968-92 -1993-00 % per tahun 1,8 1,4 2,3 0,3 Namun demikian, dilihat dari perspektif komparatif, luas lahan irigasi teknis sebagai suatu persentase dari luas lahan pertanian di Indonesia masih relatif kecil dibandingkan dengan di Negara-negara Asia lainnya tersebut, terkecuali dengan China yang kurang lebih sama sekitar 10% per tahunnya. Yang paling menonjol adalah Vietnam, yang memang sehabis perang tahun 1975 negara tersebut membangun sektor pertaniannya dengan sangat serius. Pada dekade 60an, rasionya tercatat antara 15% hingga 17% dan mengalami suatu peningkatan yang sempat mencapai lebih dari 40% pada pertengahan pertama dekade 90-an dan setelah itu trennya cenderung menurun. Ekspansi lahan irigasi teknis di India dan Thailand juga menunjukkan pertumbuhan yang konsisten selama periode tertentu yang membuat perbedaannya dengan Indonesia cenderung membesar terus. c. Teknologi dan Sumber Daya Manusia Teknologi dan sumber daya manusia (SDM), bukan hanya jumlah, tetapi juga kualitas, sangat menentukan keberhasilan Indonesia dalam mencapai ketahanan pangan. Bahkan dapt dipastikan bahwa pemakaian teknologi dan input-input modern tidak akan menghasilkan output yang optimal apabila kualitas petani dalam arti pengetahuan atau wawasanya mengenai teknologi pertanian, pemasaran, standar kualitas, dan lain-lain rendah. Lagipula, teknologi dan SDM adalah dua faktor produksi yang sifatnya komplementer dan ini berlaku di semua sektor, termasuk pertanian. Seperti di banyak Negara berkembang lainnya, di Indonesia kualitas SDM di pertanian sangat rendah jika dibandingkan di sektor-sektor ekonomi lainnya, seperti industry manufaktur, keuangan, dan jasa. Misalnya, menurut Kompas 14 September 2006, sebanyak 60% tenaga kerja di sektor pertanian di Lampung adalah tenaga kerja tidak terdidik. Berdasarkan Sensus pertanian 2003, tabel 5.10 menujukkan bahwa lebih dari 50% dari jumlah petani adalah dari kategori berpendidikan rendah, kebanyakan hanya sekolah dasar (SD). Rendahnya pendidikan formal ini tentu sangat berpengaruh terhadap kemampuan petani Indonesia mengadopsi teknologi-teknologi baru, termasuk menggunakan traktor dan mesin pertanian lainnya secara efisien. Seperti dalam kasus Malaysia yang dibahas sebelumnya di atas, petani-petani tradisional pendidikan rendah akan cepat mengatakan bahwa memakai traktor terlalu sulit dan oleh karena itu 16
  17. 17. [Type text] mereka akan cenderung tidak mengubah cara kerja mereka dari tradisional ke modern. Tabel 5.10 Persentase dari Petani menurun Tingkat Pendidikan Formal di Indonesia, 2003 Tingkat Pendidikan Tidak ada pendidikan Hanya primer Sekunder Tersier Jawa 34,44 48,07 15,8 1,69 Di luar Jawa 28,83 41,93 27,56 1,68 Indonesia 31,62 44,98 21,71 1,69 Jumlah 100,00 100,00 100,00 Ada sejumlah indikator atau semacam proxy untuk mengukur tingkat penguasaan teknologi oleh petani. Salah satunya adalah pemakaian traktor. Sebenarnya, laju pertumbuhan pemakaian traktor untuk selama ukuran baik yang dua maupun empat ban (diukur dalam tenaga kuda yang tersedia), di Indonesia perna mengalami suatu peningkatan dari sekitar 7,5% per tahun sebelum era revolusi hijau (pra-1970-an) ke sekitar 14,3% per tahun selama pelaksanaan strategi tersebut. Namun demikian, pemakaian input ini per hektarnya di Indonesia tetap kecil dibandingkan di Negara-negara Asia lainnya tersebut; terkecuali China yang kurang lebih sama seperti Indonesia. Hal ini bisa memberi kesan bahwa tingkat mekanisasi dari pertanian Indonesia masih relatif rendah, walaupun pemerintah telah berupaya meningkatkannya selama revolusi hijau. Pemakaian traktor yang tumbuh sangat pesat adalah Vietnam yang laju pertumbuhannya mengalami suatu akselerasi tinggi menjelang pertengahan dekade 90-an. Pemerintah sangat menyadarin bahwa salah satu cara yang efektif untuk meningkatakan produktivitas pertanian adalah lewat peningkatan mekanisasi dalam proses produksi dan salah satunya dengan menggantikan tenaga binatang dengan traktor. Di sektor pertanian di India dan Thailand, traktorisasi juga sangat konsisten dengan perluasan lahan irigasi teknis. Dalam hal teknologi, Indonesia memang masih jauh tertinggal dengan banyak Negara pertanian lainnya, termasuk China, dalam pengembangan teknologi, mulai dari hulu hingga hilir. Terutama dalam teknologi budi daya, praktis mengalami stagnasi yang membuat hamper tidak ada peningkatan produktivitas di sektor pertanian secara signifikan dalam 1 dekade terakhir. Menurut Kompas 25 April 2008, berdasarkan catatan dari Deptan, pada tahun 1996 hasil padi rata-rata 4,45 ton/ha, pada tahun 2005 menjadi 4,54 to/ha atau hanya meningkat 0,25%/tahun, bahkan jauh lebih rendah pada kondisi anomali cuaca. Minimnya teknologi pascapanen juga mepersulit upaya menekan angka kehilangan panen sekitar 20% hingga 30%. d. Energi Energi sangat penting untuk kegiatan pertanian lewat dua jalur, yakni langsung dan tidak langsung. Jalur langsung adalah energi, seperti listrik atau bahan bakar minyak (BBM), yang digunakan oleh petani dalam kegiatan bertaninya, misalnya dalm menggunakan traktor. Menurut Kompas per Mei 2008, Deptan 17
  18. 18. [Type text] memperkirakan kenaikan harga BBM tathun ini mengakibatkan naiknya biaya produksi antara 15% harga 20% dan ini akan mengurangi margin keuntungan petani sebesar kenaikan biaya BBM tersebut. Sedangkan lewat jalur tidak langsung adalah energy yang digunakan oleh pabrik pupuk dan pabrik yang membuat input-input lainnya serta alat-alat transportasi dan komunikasi. Yang sering diberitakan di media massa mengenai pasokan energy yang tidak cukup atau terganggu yang mengakibatkan kerugian bagi petani sejak reformasi adalah, misalnya, gangguan pasokan gas ke pabrik-pabrik pupuk atau harga gas naik yang pada akhirnya membuat harga jual pupuk naik. Selain itu, kenaikan BBM selama sejak dimulainya era reformasi membuat biaya transportasi naik yang tentu sangat memukul petani, yang tercerminkan dalam menurunya nilai tukar petani (NTP). Mungkin di sektir pertanian, yang paling terpukul dengan naiknya harga BBM adalah subsector perikanan, khususnya nelayan kecil dan tradisional dengan kapasitas kapal di bawah 30 ton kotor. Dari 600.000 unit kapal nelayan di seluruh Indonesia, sekitar 60%-nya atau 360.000 unit kapal adalah dari kategori ini. Ironisnya, selama ini sebagai nelayan tidak menikmati subsidi BBM karena minimnya secara penyaluran BBM ke sentra-sentra nelayan. Banyak nelayan di pulau-pulau kecil sangat terpukul dengan mahalnya harga BBM eceran yang naik hingga 300%. Di Sulawesi Utara yang berbatasan dengan Filipina, harga solar mencapai Rp 15.000-Rp 18.000 per liter. Di pulau Enggano, Provinsi Bengkulu, harganya mencapai Rp 12.000-Rp 13.000 per liter. e. Modal Penyebab lainnya yang membuat rapuhnya ketahanan pangan di Indonesia adalah keterbatasan dana. Di antara sektor-sektor ekonomi, pertanian yang selalu paling sedikit mendapat kredit dari perbankan (dan juga dana investasi) di Indonesia. Bahkan kekurangan modal juga menjadi penyebab banyak petani tidak mempunyai mesin giling sendiri. Padahal jika petani punya mesin sendiri, berarti rantai distribusi tambah pendek yang berarti juga kesempatan lebih besar bagi petani untuk mendapatkan lebih banyak penghasilan. Berdasarkan SP 2003, tercatat hanya sekitar 3,06% dari jumlah petani yang perna mendapatkan kredit bank, sedangkan sisanya membiayai kegiatan bertani dengan menggunakan uang sendiri (Gambar 5.6). Pada tingkat makro, lintas sektoral, tabel 5.11 dengan sangat jelas menunjukkan bahwa petani bukan merupakan sektor besar dalam penerimaan kredit dari sumber-sumber formal, khususnya perbankan. Ada dua alasan utama kenapa selama ini perbankan enggan memberikan kredit kepada petani, terutama petani-petani makanan Gambar 5.6 (tidak bisa dikerjain hal 158) 18

×