Pemerintah Daerah memainkan peran strategis dalam perbaikan tata kelola batubara di daerah dengan: 1. Melaksanakan peraturan perundang-undangan dan menyusun Perda terkait pengelolaan pertambangan batubara 2. Mengelola seluruh aspek pertambangan batubara mulai dari perizinan, penambangan, pengolahan, pengangkutan, PNBP hingga pasca tambang 3. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap I

1. PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
PERBAIKAN TATA KELOLA BATUBARA
DI SUMATERA SELATAN
Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta 8 Juni 2017
OLEH: H. ROBERT HERI
KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROV. SUMSEL

2. Hasil Penataan Korsup KPK Tahun 2014
dan Permen ESDM

3. FOKUS KORSUP KPK 2014
Penataan IUP
Pelaksanaan
Kewajiban
Keuangan
Pengawasan
Produksi
Pelaksanaan
Pengolahan/Pemu
rnian
Pengawasan
Penjualan/Pengap
alan

4. UPAYA YANG TELAH DILAKSANAKAN
Menerbitkan Instruksi
Gubernur No 01
memerintahkan
Bupati/Walikota untuk:
•Mengeluarkan hutan
konservasi dan hutan
lindung yg masuk wilayah
IUP
•Menertibkan IUP dan
memberikan sanksi
•Membuat NPWP pemilik
IUP di lokasi IUP
•Mewajibkan pemegang IUP
memiliki sertifikat CnC
•Menyelesaikan kewajiban
keuangan
•Melaporkan
pelaksanaannya ke KPK,
Minerba dan Gubernur
Mengeluarkan IUP yang
masuk wilayah hutan
konservasi dan hutan
lindung
Memproses IUP
yang belum CnC
menjadi CnC
Mengalihkan
domisili NPWP IUP
Menyelesaikan
permasalahan
tumpang tindih
IUP
Mendorong
penyelesaian izin
pinjam pakai kawasan
hutan sebelum IUP
beroperasi
Penagihan
Tunggakan PNBP
Merekonsiliasi
jumlah IUP se-
Sumsel

5. KEUANGAN
(Landrent & Royalti)
TEKNIS DAN LINGKUNGAN
(Lap. Eksplorasi, FS, RR, RPT, AMDAL)
KEWILAYAHAN
(Tumpang Tindih IUP)
ADMINISTRASI
(Penerbitan Izin)
Kriteria Verifikasi Sesuai Permen 43 Tahun
2015

6. IUP YANG DICABUT/DIAKHIRI TINDAK LANJUT
KORSUP KPK & EVALUASI PERMEN 43/2015
NO
PUSAT/PROVINSI
/ KABUPATEN/
KOTA
PKP2B KK
SEBELUM
KORSUP
KPK
SETELAH
KORSUP
KPK
SETELAH
VERIFIKASI
PERMEN 43
IUP
DICABUT/DIAKHI
RI
1 Pusat 9 1 - - - -
2 Provinsi 6 19 19 -
3 Muara Enim 72 19 15 4
4
Ogan Komering
Ulu
20 9 9 -
5 Lahat 51 31 27 4
6
Ogan Komering
Ilir
36 9 4 5
7 OKU Timur 10 3 3 -
8 Musi Banyuasin 70 35 32 3
9 Ogan Ilir 7 2 1 1
10 Empat Lawang 19 1 1 -
11 OKU Selatan 8 7 3 4
12 Prabumulih 5 4 4 -
13 Musi Rawas 35 8 4 4
14 Muratara 0 13 8 5
15 Banyuasin 20 10 8 2
16 Pali 0 5 3 2
JUMLAH 9 1 359 175 141 34

7. STATUS CnC IUP SUMSEL
141 IUP CnC
dari 141 IUP
atau 100%

8. Tindak lanjut hasil verifikasi IUP :
1. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor
723/KPTS/DISPERTAMBEN/2016 tentang Pengakhiran Izin
Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi Mineral
dan Batubara di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor
724/KPTS/DISPERTAMBEN/2016 tentang Pencabutan Izin
Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi Mineral
dan Batubara di Provinsi Sumatera Selatan.
3. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor
725/KPTS/DISPERTAMBEN/2016 tentang Pencabutan Izin
Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi Mineral
dan Batubara di Provinsi Sumatera Selatan.

9. Dampak Evaluasi Permen 43 Tahun 2015
Pengajuan gugatan ke PTUN oleh pemegang IUP:
IUP Yang Digugat Objek Gugatan Progres
Sidang
1. PT. Brayan Bintang Tiga
Energi
2. PT. Brayan Bintang Tiga
Energi
3. PT. Sriwijaya Bintang Tiga
Energi
Gubernur
Sumsel
Pencabutan IUP
PMA oleh
Gubernur
Pembuktin/
Kesimpulan
1. PT. Batubara Lahat
2. PT. Andalas Bara Sejahtera
Gubernur
Sumsel
Pencabutan IUP
Pengakhiran IUP
Kalah
Pembuktian/
Kesimpulan
1. PT. Bintan Mineral
Resources
2. PT. Buana Minera Harvest
3. PT. Mitra Bisnis Harvest
Kepala dinas
ESDM
SK Negatif
Fiktif/Sikap diam
atas kronologis
perizinan
Menang
1. PT. Duta Energi
Mineratama
2. PT. Trans Power Indonesia
Gubernur dan
Kepala Dinas
ESDM
Pencabutan IUP Pengajuan
tuntutan

10. Peran Pemprov Sumsel Dalam
Perbaikan Tata Kelola Batubara
di Sumsel

11.  Pertanyaan:
Apa peran strategis Pemerintah Daerah Dalam
perbaikan tata kelola batubara di daerah?
 Jawaban:
1. Melaksanakan peraturan perundang-undangan
2. Menyusun & melaksanakan Perda
3. Mengelola pertambangan batubara hulu-hilir
(Perizinan, Penambangan, Pengolahan/
Pemurnian, Pengangkutan/Penjualan, PNBP, CSR,
Reklamasi/Pasca Tambang)
4. Melaksanakan Pembinaan & Pengawasan IUP

12.  Pertanyaan:
Apa yg telah dan akan dilakukan Pemprov. Sumsel dalam
upaya penataan pengusahaan pengusahaan batubara di
daerah? Sejauh mana perkembangan saat ini?
 Jawaban:
1. Selesai penataan administrasi dengan mengevaluasi IUP
berdasarkan Korsup KPK & Permen 43/2015, hasilnya:
a. Pengakhiran IUP (Dari 359 jadi 141 IUP)
b. 100% IUP CnC
c. Semua IUP diluar wilayah Hutan Konservasi &
Lindung
d. dll.

13. 2. Saat ini, melanjutkan penataan teknis melalui:
a. Peningkatan pembinaan dan pengawasan
teknis, K3 danLingkungan pertambangan
b. Mengevaluasi seluruh rencana dan jaminan
reklamasi dan pasca tambang
c. Perbaikan tata niaga (pengangkutan dan
penjualan batubara)
d. Dll.

14.  Pertanyaan:
Hambatan yg dihadapi dalam melaksanakan penataan
pengusahaan batubara saat ini?
 Jawaban:
1. Belum direvisinya UU Minerba
2.Upaya pengurangan kewenangan daerah melalui
pengalihan kewenanganan IUP PMA dan BUMN
3. Belum ada kejelasan Status Inspektur Tambang
4.Keterbatasan Anggaran Daerah dalam Binwas
5. dll

15. Penutup

16. Terbitnya UU No. 23 Thn
2014 Tentang Pemda
membawa implikasi besar
terhadap tanggung jawab
pengelolaan Minerba oleh
Gubernur
Korsup KPK 2014
dan Permen 43
Tahun 2015 menjadi
dasar Gubernur
dalam melaksanakan
penataan dan
evaluasi administrasi
terhadap penerbitan
IUP oleh
Bupati/Walikota
Start Tahun
2017
pengelolaan
IUP Minerba di
Sumsel secara
lebih baik,
melalui
penataan
teknis, K3 dan
lingkungan