Dokumen tersebut membahas rencana penerapan mekanisme penyelenggaraan nilai ekonomi karbon pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Indonesia, termasuk penetapan batas atas emisi gas rumah kaca, mekanisme perdagangan karbon, dan skema pelaporan emisi.

1. gatrik.esdm.go.id
@infogatrik
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
Rancangan Batas Atas Emisi GRK dan Mekanisme
Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon pada PLTU
Ir. Wanhar
Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
Jakarta, 19 Januari 2021

2. DASAR HUKUM KEGIATAN
2
Undang Undang Nomor 16 Tahun 2016
Pengesahan Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change
(Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan
Iklim)
Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021
Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara
Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional
01
04
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
Harmonisasi Peraturan Perpajakan
02
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017
Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
03
Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 Tahun 2019
Pedoman Penyelenggaraan Inventarisasi dan Mitigasi GRK Bidang Energi
05

3. 3
Penetapan batas atas emisi GRK (cap)
ditetapkan melalui persetujuan teknis oleh
menteri terkait, dalam hal terkait dengan
subsektor ketenagalistrikan (pembangkit listrik)
maka ditetapkan oleh Menteri ESDM atas
usulan Ditjen Ketenagalistrikan.
Mekanisme perdagangan karbon akan diatur
oleh Peraturan Menteri LHK, yang dalam
prosesnya akan berkoordinasi dengan sektor
dalamhal ini termasukMenteri ESDM
Perdagangan Karbon dapat dilakukan di dalam
negeri dan luar negeri melalui mekanisme
perdaganganemisi dan offset emisi GRK
Mekanisme offset emisi GRK diterapkan dalam
hal suatu usaha dan/atau kegiatan yang tidak
memiliki batas atas emisi GRK memberikan
pernyataan pengurangan emisi dengan
menggunakan hasil aksi mitigasi dari usaha
dan/ataukegiatanlain.
Perdagangan
Karbon
Mekanisme Pelaksanaan PenyelenggaraanNilaiEkonomi Karbon (NEK)
a. PerdaganganEmisi
3. Pungutan atas Karbon
2. PembayaranBerbasis Kinerja
4. Mekanisme lainnya sesuai
perkembangan ilmu
pengetahuan, teknologi yang
ditetapkanolehMenteri
1. PerdaganganKarbon
b. Offset Emisi
Cap and Trade
Cap and Tax
Bursa Karbon
Perdagangan
Langsung
Lingkup : Internasional,Nasional,Provinsi
Note:
Terdapat potensi insentif yang diterima unit pembangkit yang di bawah cap dari perdagangan
emisi dan pembangkit EBT yang dilakukan offset.
PENGATURAN PERDAGANGAN KARBON DI PERPRES NOMOR 98 TAHUN 2021

4. RENCANA PENYELENGGARAAN NILAI EKONOMI KARBON PADA PLTU
4
Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Pembangkitan Tenaga Listrik
a. Penetapan batas atas emisi GRK (BAE) ditetapkan melalui Persetujuan Teknis (PT-BAE) oleh menteri terkait, dalam hal terkait dengan
subsektor ketenagalistrikan (pembangkit listrik) maka ditetapkan oleh Menteri ESDM atas usulan Ditjen Ketenagalistrikan. Saat ini
sedang disusun Rancangan Peraturan Menteri ESDM tentang Penyelenggaran NEK pada PLTU
b. Usulan mekanisme:
1) Surat Persetujuan Teknis Emisi (PTE) pada PLTU batubara diterbitkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan. Surat PTE diberikan kepada unit instalasi PLTU Batubara dalam satuan tonCO2e dan
berdasarkan dari nilai batas atas emisi (tonCO2e/MWh) yang dikalikan produksi bruto (MWh) yang direncanakan pada awal tahun.
2) Trading dilakukan antar peserta uji coba dengan penerapan maksimum trading dari unit pembangkit surplus dibatasi sebesar 70%
dan Offset ditetapkan dari aksi mitigasi pembangkit EBT sebesar 30%
c. Nilai BAE dibagi menjadi PLTU Non MT > 400 MW, 100 ≤ PLTU Non-MT (MW) ≤ 400, dan PLTU MT ≥ 100 MW
d. PLTU batubara dengan kapasitas 25 ≤ MW <100 rencananya akan diterapkan cap and trade and tax pada tahun 2023
e. Rencana kedepan akan dilakukan pengetatan Nilai Batas Atas Emisi dan Allowance sampai tahun 2060
Pelaporan Emisi GRK:
a. Mewajibkan pelaporan emisi GRK bagi pelaku usaha pemegang izin wilus sebagai persiapan pelaksanaan cap and trade and tax
b. Berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengenai status pelaporan pembangkit listrik untuk kepentingan
sendiri dan juga sebagai persiapan pengenaan cap and trade and tax sesuai dengan roadmap penerapan pajak karbon Kementerian
Keuangan
Akan dilakukan Penguatan Kerangka Transparansi:
a. Integrasi APPLE-Gatrik dengan SRN PPI KLHK
b. Integrasi APPLE-Gatrik dengan SIINAS Kemenperin (jika pembangkit listrik untuk kepentingan sendiri telah melaporkan ke SIINAS)
c. Integrasi APPLE-Gatrik dengan SIMPLE dan SISPEK KLHK untuk data emisi CO2 tier 3
1.
2.
3.

5. RENCANA PENGATURAN PADA RPERMEN ESDM TENTANG PENYELENGGARAN NEK PADA PLTU
5
 Mekanisme Pelaporan Emisi GRK Pembangkitan Tenaga Listrik
 Nilai Batas Atas Emisi GRK pada PLTU Batubara
 Mekanisme Penerbitan Persetujuan Teknis Emisi (PTE) pada Pembangkit
Listrik
 Mekanisme Pelelangan Persetujuan Teknis Emisi (PTE) pada Pembangkit
Listrik
Subtansi Pengaturan pada Peraturan Menteri, sebagai berikut

6. RENCANA PENGATURAN PADA RPERMEN ESDM TENTANG PENYELENGGARAN NEK PADA PLTU
Skema Pelaporan Emisi GRK pembangkitan Tenaga Listrik
 Pelaporan penghitungan dan/atau pengukuran emisi GRK oleh induk perusahaan pembangkitan ke DJK KESDM dilakukan secara online melalui web
yang disusun oleh DJK KESDM.
 Induk perusahaan pembangkitan akan mendapatkan nomor identitas registrasi (ID).
 Data penghitungan dan/atau pengukuran emisi GRK masing-masing unit pembangkitan listrik akan divalidasi oleh induk perusahaan dengan
melakukan penjaminan mutu (QA) dan penjaminan kualitas (QC) pembangkitan sebelum dikirimkan ke DJK KESDM.
 DJK KESDM menerima laporan emisi GRK dari induk perusahaan, dan melakukan QA terhadap laporan emisi GRK yang disampaikan oleh unit induk
perusahaan pembangkit listrik.
 Ditjen Ketenagalistrikan melaporkan tingkat emisi GRK sub bidang ketenagalistrikan kepada Sekretariat Jenderal KESDM, kemudian Sekretariat
Jenderal KESDM akan melaporkan emisi GRK bidang energi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Dittekling Ditjen
Gatrik KESDM
Tingkat Nasional
Unit Pembangkit 2
PLN Sektor
IP
PJB
IPP
PPU
Unit Pembangkit b
Unit Pembangkit i
Unit Pembangkit e
Unit Pembangkit m
Unit Pembangkit 1
Unit Pembangkit a
Ditekling
Dirjen Gatrik
KESDM
Pusdatin
KESDM
Dit IGRK &
MPV KLHK
Tingkat fasilitas Tingkat Perusahaan Tingkat Sektoral
Setjen KESDM Menteri LHK
Menteri ESDM
Kementerian ESDM
* Termasuk mengatur mekanisme
monitoring dan penyampaian data
monitoring di awal periode

7. SKEMA PENGUKURAN, PELAPORAN DAN VERIFIKASI (MRV) SUB SEKTOR PEMBANGKIT LISTRIK
1. Pada Perpres Nomor 98 Tahun 2021, disebutkan bahwa bagi
usaha dan/atau kegiatan yang melaksanakan NEK terkait dengan
Perdagangan Karbon dan Pembayaran Berbasis Kinerja, wajib
menyertakan hasil validasi dan verifikasi yang dilakukan oleh
validator dan verifikator independent.
2. Penunjukan verifikator independen termasuk verifikator KESDM
(diusulkan Balai Besar Pengujian KETBKE dan Ditjen
Ketenagalistrikan).
Keterangan:
− DA: Data Aktivitas, FE: Faktor Emisi, QC: Quality Control, QA: Quality Assurance
− Induk Perusahaan, contoh: Unit Induk Wilayah (UIW) PLN (Persero)
− DJK melakukan QA sebagai bagian proses verifikasi dan validasi data yang dilaporkan
Pelaporan Emisi GRK di Pembangkit
Listrik telah dilaksanakan secara
online melalui APPLE-Gatrik

8. RENCANA PENGATURAN PADA RPERMEN ESDM TENTANG PENYELENGGARAN NEK PADA PLTU
2. Nilai Batas Emisi GRK pada PLTU Batubara
Nilai batas atas emisi GRK PLTU batubara berdasarkan:
a) Baseline Emisi GRK sub sektor pembangkit listrik;
b) target NDC pada sub sektor pembangkit listrik;
c) hasil inventarisasi Emisi GRK; dan/atau
d) waktu pencapaian target.
3. Mekanisme Penerbitan Persetujuan Teknis Emisi (PTE) pada Pembangkit Listrik
Persetujuan Teknis Emisi (Allowance):
Persetujuan Teknis Emisi (allowance) yang diberikan kepada
unit instalasi PLTU Batubara dalam satuan tonCO2e dan
berdasarkan dari nilai batas emisi PLTU batubara pada
masing-masing phase (tonCO2e/MWh) yang dikalikan
produksi bruto (MWh) yang direncanakan pada awal tahun
masing-masing phase tersebut (merit order).;
Persetujuan
Teknis Emisi
(tonCO2e)
=
Nilai Batas Atas
(tonCO2e/MWh)
x
Produksi Bruto
Phase yang
direncanakan
(MWh)
Kementerian ESDM akan merencanakan
pengetatan Nilai Batas Atas Emisi (Cap) dari
tahun 2022 sampai 2060

9.  Pelelangan Persetujuan Teknis Emisi (allowance) pada masing-masing unit PLTU batubara dilakukan oleh Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Ketenagalistrikan di bawah koordinasi badan otorisasi
nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.
 Pelelangan Persetujuan Teknis Emisi (allowance) pada masing-masing unit PLTU batubara setiap 3 (tiga) bulan
sekali untuk mendapatkan harga karbon yang sesuai.
RENCANA PENGATURAN PADA RPERMEN ESDM TENTANG PENYELENGGARAN NEK PADA PLTU
4. Mekanisme Pelelangan Persetujuan Teknis Emisi (allowance) pada PLTU batubara

10. 10
ROADMAP IMPLEMENTASI CARBON TAX (CAP AND TAX )
•Terbitnya Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan, dimana pada pasal
13 mengatur tentang pajak karbon
•Disahkannya Peraturan Presiden
tentang Nilai Ekonomi Karbon..
•Pengembangan mekanisme teknis
Pajak Karbon dan Bursa Karbon.
•Pilotting perdagangan karbon di sektor
pembangkit oleh Kementerian ESDM
dengan harga rata-rata IDR 30/kg CO2e.
2021
•Penetapan cap u/ sektor pembangkit
listrikbatubara oleh Kementerian ESDM
•Penetapan PMK tata laksana pajak
karbon (cap & tax) untuk sektor
pembangkit listrik
•Penerapan pajak karbon (cap & tax)
secara terbatas pada PL
TU Batubara
dengan tarif IDR 30/kg CO𝟐𝟐e
•Cap (batas atas emisi) yang digunakan
adalah batas atas yang berlaku pada
pilotting perdagangan karbon
pembangkit listrik.
2022
•Implementasi perdagangan karbon
secara penuh melaluibursa karbon
•Perluasansektor pemajakanpajak karbon
denganpentahapansesuai dengan
kesiapansektor
•Penetapan PMK tata laksanapajakkarbon
(cap&tax) untuksektor lainnya
2025

11. 11e
a. Emitter yang menghasilkan emisi di
atas cap, diharuskan membeli dari
emitter yang menghasilkan emisi di
bawah cap dan juga melakukan
Offset.
b. Sedangkan emitter yang menghasilkan
emisi diatas cap, namun tidak bisa
membeli dan melakukan offset dari
seluruh kelebihan emisi, maka emisi
yang tersisa akan dikenakan pajak.
SKEMA IMPLEMENTASI PAJAK KARBON (CAP AND TAX) DALAM PERDAGANGAN KARBON (CAP AND
TRADE)

12. RENCANA SIKLUS CAP AND TRADE AND TAX DI PEMBANGKIT LISTRIK
12
Pelaku usaha mulai menyerahkan rencana
monitoring kepada Ditjen Ketenagalistrikan.
Data yang disampaikan berupa data rencana
produksi listrik bruto pada tahun X.
 Pelaku usaha mulai melaksanakan
trading dan offset
 Pelaku usaha melakukan monitoring
selama satu periode dan melaporkan
hasil monitoring kepada Ditjen
Ketenagalistrikan sampai akhir periode
Awal Periode Perdagangan
DJK KESDM/verifikator independen melakukan
verifikasi terhadap laporan pelaku usaha
Verifikasi Laporan
DJK KESDM menerbitkan Persetujuan Teknis
Emisi (PTE - allowance) yang dialokasikan
secara gratis dan dapat diperdagangkan
mulai dari hari pertama dalam satu periode
Merupakan batas akhir
pelaksanaaan trading dan offset
Akhir Periode Perdagangan
Apr Jan - Maret
Mar Des
Jan-Feb
Penyerahan Rencana Monitoring
Penerbitan PTE
 Pelaku usaha menyerahkan hasil
verifikasi PTE dan SPE
 Apabila PTE + SPE yang diserahkan
kurang dari emisi terverifikasi, maka
pelaku usaha harus membayar pajak
karbon sebesar kekurangan PTE+ SPE
dikali tarif pajak karbon
 Penyerahan PTE + SPE Tahun X dan/atau
pembayaran pajak sudah harus
diselesaikan pada akhir April, bersamaan
dengan pelaporan pajak badan
Penyerahan PTE dan SPE
Apr

13. CONTOH RENCANA PENERAPAN SIKLUS CAP AND TRADE AND TAX
13
Pelaksanaan Cap and Trade and Tax
1. Januari – Februari 2022
Unit 1 PLTU A menyampaikan data rencana produksi bruto di tahun 2022 kepada Ditjen Ketenagalistrikan
2. Maret 2022
Ditjen Ketenagalistrikan menerbitkan PTE (dalam satuan tonCO2e) untuk unit 1 PLTU A berdasarkan data:
allowance x BAE x rencana prod listrik gross yang akan dihasilkan
3. April –Desember 2022
 Unit 1 PLTU A melakukan trading dan/atau offset sampai dengan akhir periode (Desember)
 Pelaku usaha menyerahkan hasil pelaksanaan trading dan/atau offset
4. Januari – Maret 2023
DJK KESDM/verifikator independen melakukan verifikasi terhadap laporan pelaku usaha
5. April 2023
 Pelaku usaha menyerahkan hasil verifikasi PTE dan Sertifikat Penurunan Emisi (SPE) kepada Ditjen
Ketenagalistrikan
 Apabila PTE + SPE yang diserahkan kurang dari emisi terverifikasi, maka pelaku usaha harus membayar pajak
karbon sebesar kekurangan PTE + SPE dikali tarif pajak karbon
 Penyerahan PTE+SPE Tahun 2022 dan/atau pembayaran pajak sudah harus diselesaikan pada akhir April,
bersamaan dengan pelaporan pajak

14. Jl. H.R. Rasuna Said Blok X2 Kav.07-08 Kuningan, Jakarta Selatan, DKI
Jakarta. 12950
Terima kasih
www.gatrik.esdm.go.id
Direktorat Jenderal
Ketenagalistrikan
@infogatrik
@infogatrik
Info gatrik
Ikuti kami di akun media sosial: