Dokumen tersebut membahas tentang prosedur penetapan status penggunaan barang milik negara (PSP) mulai dari permohonan, pendelegasian kewenangan berdasarkan nilai barang, dan dokumen pendukung permohonan PSP untuk tanah.

1. U
G
E J
F
SEPTEMBER 2019

2. Pengadaan
Penatausahaan
PSP
Pemanfaatan (sewa,
pinjam pakai)
Pemindahtanganan,
Pemusnahan
Penghapusan
Pemeliharaan dan
Pengamanan
Renovasi /
Peningkatan
Pelaporan
Inventarisasi
Pembukuan
Perencanaan
Kebutuhan dan
Penganggaran

3. DASAR HUKUM
P S P
1. PP 27 Tahun 2014 ttg Pengelolaan BMN/D :
- Pengelola Barang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan status penguasaan
dan Penggunaan BMN
- Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab mengajukan permohonan
penetapan status Pengunaan BMN
2. PMK 246 Tahun 2014 yang diubah dengan PMK 87 Tahun 2016 ttg Tata Cara
Pelaksanaan Penggunaan BMN :
Mengatur tatacara dan pembagian kewenangan antara Pengelola Barang dan Pengguna
Barang dalam menetapkan status penggunaan. Pendelegasian wewenang ini ditegaskan
juga dalam PMK 4 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab
Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang.
3. Kepmen PUPR 965 Tahun 2016 ttg Pelimpahan Kewenangan dan Tanggung
Jawab Tertentu dalam Pengelolaan BMN di Kemen PUPR.

4. No Jenis BMN Contoh
Nilai BMN
(nilai perolehan
per unit)
Kewenangan
Nilai Usulan
(nilai perolehan per
usulan)
Surat Permohonan PSP dari
Kasatker ke …
Penelitian Penerbit SK PSP Dasar Hukum
Flowchart
No …
sd Rp. 50 jt/unit
tidak ada batasan nilai
per usulan
Dirjen Bina Marga cq. Setditjen
Bina Marga
Tim Internal Ditjen
Bina Marga
Dirjen Bina Marga
PMK 246, 87 dan
Kepmen 965
di atas Rp 50 jt sd Rp.
100 jt/unit
tidak ada batasan nilai
per usulan
Sekjen Kementerian PUPR cq.
Kepala Biro Pengelolaan BMN
dan Layanan Pengadaan
Tim Internal Sekjen
Kementerian PUPR
Sekjen an. Menteri
PUPR
PMK 246 dan 87 dan
Kepmen 965
sd Rp. 5 M Kepala KPKNL setempat
Ka. KPKNL an. Menteri
Keuangan
PMK 246, 87, 229 dan
Kepmen 965
di atas Rp 5 M sd Rp 25
M
Kepala Kanwil DJKN setempat
Ka. Kanwil DJKN an.
Menteri Keuangan
PMK 246, 87, 229 dan
Kepmen 965
di atas Rp 25 M sd Rp 50
M
Direktur PKNSI
Dir. PKNSI an. Menteri
Keuangan
PMK 246, 87, 229 dan
Kepmen 965
di atas Rp 50 M
Dirjen Bina Marga cq. Setditjen
Bina Marga, Dirjen ke Sekjen,
Sekjen ke Menteri Keuangan
Tim Internal Sekjen
Kementerian PUPR
Menteri Keuangan PMK 246, 87 dan 229
sd Rp. 10 M Kepala KPKNL setempat
Ka. KPKNL an. Menteri
Keuangan
PMK 246, 87, 229 dan
Kepmen 965
di atas Rp 10 M sd Rp 50
M
Kepala Kanwil DJKN setempat
Ka. Kanwil DJKN an.
Menteri Keuangan
PMK 246, 87, 229 dan
Kepmen 965
di atas Rp 50 M sd Rp
100 M
Direktur PKNSI
Dir. PKNSI an. Menteri
Keuangan
PMK 246, 87, 229 dan
Kepmen 965
di atas Rp 100 M
Dirjen Bina Marga cq. Setditjen
Bina Marga, Dirjen ke Sekjen,
Sekjen ke Menteri Keuangan
Tim Internal Sekjen
Kementerian PUPR
Menteri Keuangan PMK 246, 87 dan 229
sd Rp. 10 M Kepala KPKNL setempat
Ka. KPKNL an. Menteri
Keuangan
PMK 246, 87, 229 dan
Kepmen 965
di atas Rp 10 M sd Rp 50
M
Kepala Kanwil DJKN setempat
Ka. Kanwil DJKN an.
Menteri Keuangan
PMK 246, 87, 229 dan
Kepmen 965
di atas Rp 50 M sd Rp
100 M
Direktur PKNSI
Dir. PKNSI an. Menteri
Keuangan
PMK 246, 87, 229 dan
Kepmen 965
di atas Rp 100 M
Dirjen Bina Marga cq. Setditjen
Bina Marga, Dirjen ke Sekjen,
Sekjen ke Menteri Keuangan
Tim Internal Sekjen
Kementerian PUPR
Menteri Keuangan PMK 246, 87 dan 229
4
2
nilai berapapun
Tanah kavling, rumija,
jalan, jembatan,
gedung, rumah
negara
Tanah dan Bangunan
3
Barang Persediaan, KDP, ATR, barang yang
awalnya direncanakan akan dihibahkan,
barang yang berasal dari Dekon TP
direncanakan akan diserahkan
Tidak Perlu di PSP kan
nilai berapapun
Kendaraan, sepeda
motor, mobil, dump
truck
Peralatan dan Mesin
yang Mempunyai
Bukti Kepemilikan
Pengelola
Barang
di atas Rp. 100 jt/unit
Meja, kursi,
komputer, alat berat
(roller, backhoe, cold
milling machine, dll)
Peralatan dan Mesin
yang Tidak Punya
Bukti Kepemilikan
1
SOP PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN (PSP)
Pengguna
Barang

6. Permohonan PSP BMN berupa tanah,
harus melampirkan bukti perolehan
berupa sertipikat. Jika tidak ada
sertipikat, dapat diganti dengan
dokumen sebagai berikut :
PMK 87/2016

7. C T

8. DARI ASPEK KEBUTUHAN BARANG MILIK
NEGARA
C T
M A P

9. Dasar nilai yang digunakan
dalam pelimpahan
kewenangan pengelolaan
BMN adalah nilai perolehan
awal, kecuali untuk kondisi
berikut :
KMK 229 Tahun 2016

10. Isitilah NILAIPEROLEHANAWAL NILAIWAJAR NILAIKAPITALISASI NILAIPEROLEHANAKHIR NILAIBUKU
Uraian NilaisaatBMNdiperolehyang
didasarkanatasDokumen
Perolehan(kuitansi,kontrak,
SPK,BAST,dll)
NilaisaatBMNdiperolehyang
digunakanjikatidakdiketahui
nilaiperolehannya,misalkarena
tidakadadokumenperolehan.
Nilaiwajardidapatdarihasil
penilaianolehDJKN.
Nilaisetelahperolehanawal
yangmemperpanjangmasa
manfaat
NilaiPerolehanAwal/Nilai
Wajar/NilaiHasilPenilaian
Kembaliditambahdengannilai
kapitalisasi,dimananilai
kapitalisasidiperolehsetelah
nilaiperolehanawal/nilai
wajar/nilaihasilpenilaian
kembali
NilaiPerolehanAkhirdikurangi
nilaipenyusutan

11. K
I
B

12. L
K