Perempuan Berdaya,Berkarya,dan Bersinergi Indonesia Maju

1. Oleh
Ni’mah Azizah, S.Ag,MM
Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga
DP3A Kabupaten Tapin
KEBIJAKAN PENINGKATAN
PRODUKTIVITAS EKONOMI PEREMPUAN

2. KENDALA YANG DIHADAPI OLEH
PEREMPUAN PENGUSAHA MIKRO
1. Aspek pemasaran
2. Permodalan
3. Sumber Daya Manusia
4. Teknologi
5. Rendahnya penguasaan
perempuan terhadap aset
produksi

3. Proporsi tenaga perempuan di
sektor non formal 70 % dari
keseluruhan tenaga kerja
perempuan
Indikasinya :
1. Keterbatasan akses kaum
perempuan untuk masuk
dalam sektor formal
2. Kaum perempuan sendiri
memilih di sektor informal,
diluar pertimbangan ekonomi,
adanya kemudahan,
keleluasaan & fleksibilitas
kerja, tugas domestik sbg
isteri & ibu

4. PROGRAM
PENINGKATAN PRODUKTIVITAS
EKONOMI PEREMPUAN
(PPEP)
Merupakan salah satu prioritas Kementerian PP
& PA dalam rangka meningkatkan kualitas hidup
perempuan
Pertimbangan penetapan prioritas ini berkaitan
dengan kemiskinan yang senantiasa berdampak
pada perempuan dan anak
Aktivitas ekonomi produktif merupakan
pemenuhan hak ekonomi perempuan yang
semakin dirasakan sebagai salah satu kebutuhan
dasar untuk mengantarkan kaum perempuan
pada suatu tatanan perjuangan mewujudkan
keadilan dan kesetaraan gender, khususnya guna
meningkatkan taraf kesejahteraan keluarga

5. Tujuan Umum :
Mewujudkan perempuan
indonesia yg maju mandiri
di bidang ekonomi produktif
untuk mendukung
terciptanya kondisi
kehidupan yang lebih sehat
dan sejahtera baik di
lingkungan keluarga,
masyarakat maupun bangsa

6. Meningkat kan
kapasitas SDM
Perempuan
Membuka &
memperluas
kesempatan
perempuan untuk
mengembangkan
potensi diri
Memperkuat
peran/posisi
dalam
mengakses info,
permodalan dll
TUJUAN
3
KHUSUS

7. Alasan PPEP :
1. Pemenuhan hak ekonomi
perempuan
2. Kontribusi perempuan terhadap
peningkatan pendapatan
keluarga semakin diperlukan
3. Peluang untuk pengembangan
potensi produktivitas ekonomi
perempuan indonesia masih
terbatas
4. Penguatan daya saing
perempuan dalam menghadapi
perkembangan situasi

8. RENCANA STRATEGIS
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak
2016 – 2021

9. 1 Meningkatkan kesetaraan gender
2 Meningkatkan perlindungan perempuan dan
anak dari tindak kekerasan
3 Meningkatkan pemenuhan hak anak
4 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
baik di lingkungan Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan perlindungan Anak
ARAH KEBIJAKAN

10. SASARAN STRATEGIS
• meningkatnya peran perempuan dalam pengembangan
usaha ekonomi produktif
• Meningkatnya Anggaran Responsif Gender
• Meningkatnya penyajian data gender dan anak (data
terpilah) dalam dokumen perencanaan SKPD
• Terwujudnya penanganan berbagai kasus kekerasan
dan traficking terhadap perempuan dan anak
• meningkatnya penguatan dan pengembangan jumlah
lembaga yang melayani perlindungan perempuan dan
anak dari tindak kekerasan
• Terwujudnya pengembangan KLA / Desa Ramah Anak
• Meningkatnya kapasitas forum anak daerah / Desa

11. UPAYA
• Program Terpadu
P2WKSS – Kemendagri &
Kement PP &PA
• UPPKS – BKKBN/BPPKB
• UP2K - TP PKK
• KUBE – Kement Sosial
• UEP
• Desa Mandiri Pangan
• Pembinaan bagi
kelompok wanita tani
• Pemberdayaan Sos Ek
Masy Pesisisr
• PMPN
• KUR
• Binaan dari Perbankan &
BUMN