Kebijakan penganggaran pemerintah daerah terhadap pengelolaan hutan dan lahan
1. KEBIJAKAN PENGANGGARAN
PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
PENGELOLAAN HUTAN DAN LAHAN
Seminar Kampus: Suara Anda Menentukan Kelestarian Hutan Indonesia
Nunik Handayani – Koord. FITRA Sumsel
Palembang, 22 April 2014
2. • Pemerintah Indonesia pada konferensi G20 di
Pitsburgh, Amerika Serikat, di tahun 2009, telah
menyatakan komitmen untuk menurunkan emisi
sebesar 26 persen dengan pendanaan dalam
negeri dan menjadi 41 persen dengan pendanaan
Internasional pada 2020 perlu diapreasiasi.
Komitmen ini menjadi dasar bagi pemerintah dan
stakeholder untuk terlibat dalam mendorong
pencapaian komitmen tersebut. Tanpa kecuali
pemerintah daerah pun juga harus mendukung
atas kebijakan yang telah diambil oleh
pemerintah Indonesia.
3. Arah Kebijakan Daerah berpotensi menjadi ‘driving
forces’ terhadap eksploitasi sumberdaya alam
Arah Kebijakan Sumatera Selatan
Visi
Sumatera Selatan Sejahtera Dan Terdepan Bersama Masyarakat
Cerdas Yang Berbudaya
Misi terkait pemanfaatan sumber daya
alam
Mendayagunakan sumber daya pertambangan dan energi (fosil
dan terbarukan) dengan cerdas, arif, dan bijaksana demi
kepentingan masyarakat luas
Tujuan
Daerah pemasok sumber daya energi secara berkelanjutan,
melalui pemanfaatan batubara, minyak bumi, gas alam, energi
panas bumi, gas metan dan energi terbarukan.
Daerah yang bijak dalam mengelola dan memanfaatkan sumber
daya alam energi, air, hutan dan lain-lain bagi kesejahteraan
masyarakat.
Program
Program Lumbung Pangan
Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian
Program Lumbung Energi
Program Promosi Investasi Sektor Pertambangan;
4. TREN BELANJA DINAS PROP SUMSEL
1.15%
0.83%
0.79%
0.63% 0.66%
0.52%
0.44% 0.43%
0.41% 0.43%
0.00%
0.20%
0.40%
0.60%
0.80%
1.00%
1.20%
1.40%
2009 R 2010 R 2011 R 2012 R 2013 P
PERKEBUNAN KEHUTANAN
5. TREN PENDAPATAN DAERAH
4% 4% 5% 6% 3% 3% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 7% 6% 7% 7%
91% 90% 83% 86% 93% 91% 91% 92% 91% 92%
73%
82%
82% 86%
79%
84%
5%
6%
12% 8% 4% 5% 6% 4% 5% 4% 23% 13% 10% 8% 14% 9%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
2009 R 2010 R 2011 R 2012 P 2009 R 2010 R 2011 R 2012 P 2009 R 2010 R 2011 R 2012 R 2009 R 2010 R 2011 R 2012 R
KAB MURA KAB MUBA KAB OKI MUARA ENIM
PAD PERIMBANGAN LLPD
6. TREN PROSENTASE BELANJA DINAS
KEHUTANAN
0.00%
0.10%
0.20%
0.30%
0.40%
0.50%
0.60%
0.70%
0.80%
2009 R 2010 R 2011 R 2012 M 2009 R 2010 R 2011 R 2012 M 2010 R 2011 R 2012 R 2013 M 2010 R 2011 R 2012 R
KAB MUSI RAWAS KAB. MUBA KAB OKI Kab Muara Enim
0.71%
0.68%
0.69%
0.52%
0.53%
0.70%
0.70%
0.45%
0.54%
0.47%
0.39%
0.38%
0.34%
0.36%
0.29%
7. REALISASI BELANJA DINAS
KEHUTANAN
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2009 R 2010 R 2011 R 2009 R 2010 R 2011 R 2012 P 2010 R 2011 R 2012 R 2013
M
2010 R 2011 R 2012 R
Kab Mura KAB MUBA KAB OKI KAB. ME
31% 29% 31% 27% 28% 29% 31%
39%
47%
30%
46%
13%
19% 20%
16% 18% 15%
12%
22% 16%
23% 9%
5%
16%
9%
18%
22% 17%
53% 53% 54%
61%
50%
55%
47%
53% 48%
54%
45%
69%
59% 63%
Perbaikan & Perlindungan hutan Belanja & Penunjang Aparatur GAJI PNS
8. Penetapan biaya pembangunan kehutanan tidak
didasarkan pada perhitungan yang rasional
Daerah
Belanja Urusan Kehutanan (Juta
Rupiah)
Luas Kawasan
Hutan (Ha)
Belanja Urusan Kehutanan per
Hektar
2009 2010 2011 2009 2010 2011
Prov. Sumatera Selatan 9.010 13.698 16.322 3.760.662 5.055 3.642 4.340
Prov. Kalimantan Barat 6.795 21.240 20.394 9.178.760 740 2.314 2.221
Prov. Kalimantan Timur 9.543 84.113 78.880 14.651.553 4.746 5.740 5.383
Unit cost belanja urusan kehutanan sekitar Rp5 ribu per hektar per
tahun; sama dengan rata-rata biaya konsumsi rokok orang per hari di
indonesia
9. Dampak Infestasi
• Produksi Batubara Sumatera Selatan meningkat sebesar 85
persen (2009: 10,8 Jt Ton | 2012: 20 Jt Ton)
• Kawasan hutan yang dipinjam pakai untuk tambang sampai
2012 seluas 20 juta hektar
• Pulau Sumatera adalah pengguna 62,5 persen lahan kelapa
sawit nasional; berkontribusi terhadap 73,6 persen
produksi nasional
• Hingga tahun 2011 terjadi sekitar 30 konflik lahan di
Provinsi Sumatera Selatan, dan meningkat menjadi 43
konflik pada tahun 2013
• 30 persen luas wilayah Sumsel adalah lahan kritis (3,9 juta
hektar). Tidak ada informasi target akselerasi rehabilitasi
dalam program daerah
10. LUAS KAWASAN HUTAN DI SUMSEL
Luas Kawasan
Hutan Konversi
16%
Luas Kawasan
Hutan Lindung
17%
Luas Kawasan
Hutan Produksi
5%
Luas Kawasan
Hutan Produksi
Tetap
52%
Luas Kawasan
Hutan Prod yg dpt
dikonversi
10%
11. Aksesibilitas masyarakat dalam pemanfaatan
sumberdaya hutan masih rendah
Luas Kawasan Hutan Produksi yang sudah dimanfaatkan (telah terbit SK)
Jenis Pemanfaatan Sumatera Selatan
IUPHHK-HA 56.000 ha
IUPHHK-HTI 1.396.312 ha
IUPHHK-RE 52.170 ha
Pencadangan/Penetapan areal HTR 42.605 ha
Pencadangan/Penetapan HKM -
Pencadangan/Penetapan areal kerja HD 7.250 ha
LUAS KAWASAN HUTAN DLM PROSES PERMOHONAN/IJIN
Proses permohonan IUPHHK-HTI 68.227 ha
Proses Permohonan IUPHHK-HA -
Proses permohonan IUPHHK-RE 44.280 ha
Proses permohonan pencadangan areal HTR 5.435 ha
