Dokumen tersebut membahas tentang peluang perhutanan sosial dan hutan adat dalam mendukung moratorium kehutanan di Indonesia. Secara ringkas, dokumen menjelaskan definisi moratorium, poin penting dalam Inpres No. 10 Tahun 2011, catatan penting selama moratorium berjalan, dan catatan penting untuk perpanjangan moratorium agar dapat mengurangi deforestasi dan konflik sosial.

1. Peluang Perhutanan Sosial dan Hutan Adat dalam Mendukung
Moratorium
Disampaikan dalam Diskusi Terbatas
“Melanjutkan Moratorium untuk
Melindungi Hutan Indonesia”
Hotel Aryaduta, Pekanbaru | Selasa, 5 Mei 2015
JIKALAHARI 2015

2. APA ITU MORATORIUM (DEFINISI)
• Moratorium = penundaan (dari bahasa latin, morari yang berarti
penundaan) adalah otorisasi legal untuk menunda kewajiban
tertentu selama batas waktu yang ditentukan
• Undang-undang moratorium umumnya ditetapkan pada saat
terjadinya tekanan berat secara politik atau komersial, misalnya,
pada saat Perang Jerman-Perancis, pemerintah Perancis
mengundangkan undang-undang moratorium
• Moratorium adalah keputusan berdaulat dari sebuah
pemerintahan untuk menunda “ sesuatu” (misal pembayaran
utang, jika pembayaran tersebut dapat mengakibatkan
kerusakan yang tidak dapat diperbaiki terhadap kesejahteraan
rakyatnya)….. Demikian pula terhadap pengelolaan
sumberdayanya….

3. Point Penting dalam Inpres 10 Tahun 2011
PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi,
dan kewenangan masing-masing untuk mendukung penundaan pemberian izin
baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi,
hutan lindung, hutan produksi (hutan produksi terbatas, hutan produksi
biasa/tetap, hutan produksi yang dapat dikonversi) dan area penggunaan lain
sebagaimana tercantum dalam Peta Indikatif Penundaan Izin Baru yang
menjadi Lampiran Instruksi Presiden.
KEDUA: Penundaan pemberian izin baru sebagaimana dimaksud dalam Diktum
PERTAMA berlaku bagi penggunaan kawasan hutan alam primer dan lahan
gambut, dengan pengecualian diberikan kepada:
A.Permohonan yang telah mendapat persetujuan prinsip dari Menteri
Kehutanan;
B.Pelaksanaan pembangunan nasional yang bersifat vital, yaitu: geothermal ,
minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, lahan untuk padi dan tebu;
C.Perpanjangan izin pemanfaatan hutan dan/atau penggunaan kawasan hutan
yang telah ada sepanjang izin di bidang usahanya masih berlaku; dan
D.Restorasi ekosistem.

4. RENCANA PENGHANCURAN HUTAN RIAU AKAN TERUS BERLANJUT SEPERTI BIASANYA

5. RENCANA PENGHANCURAN HUTAN RIAU AKAN TERUS BERLANJUT SEPERTI BIASANYA
• SK.6315/Menhut-II/2012 Luas Moratorium Riau : 2.384.999.42 Ha
• Efektifitas moratorium pada Areal Hutan Alam hanya 42,5 Ribu
hectare, karena 837 Ribu hectare merupakan Kawasan HL & KSPA
dan 1,5 Juta hectare areal Gambut yang masuk dalam PIPIB
Lahan Gambut ternyata sudah dilindungi berdasarkan Undang-
Undang.
• Hutan alam Riau tersisa yang tidak masuk dalam moratorium
hutan dan lahan gambut 972 Ribu ha
• 195 Ribu hektare kawasan HTI yang terlibat Kasus Korupsi
Kehutanan tidak masuk dalam moratorium. Bahkan 20 Ribu Ha
lahan yang tidak terdaftar dalam data kehutanan tidak masuk
dalam PIPIB (revisi 3)

6. Pengelolaan Hutan oleh masyarakat Riau
Hutan Adat Rumbio, Hutan Buluh Cina, Hutan danau naga sakti dan Hutan desa
Segamai - serapung,
Photo: gurindam12.com
Photo: gurindam12.com

7. Hutan Danau Naga Sakti

8. KANAL BLOKING HD Segamai & Serapung
Photo: Mitra Insani

9. Pengukuran Gambut dan Reboisasi HD Segamai & Serapung

10. Dari 1,25 Juta ha yang dicadangkan
hanya 0,99 % (12.000 ha) dicadangkan
khusus untuk rakyat
Dari 12.000 yang dicadangkan untuk rakyat,
70% luasan kawasan telah dirampok untuk
kepentingan pencitraan industri kertas,
melalui korporasi konservasi
Sumber : Jikalahari diolah dari data kemenhut

11. CONTOH KASUS SEMENANJUNG KAMPAR

12. Pernberian Hak Pengelolaan Hutan Desa
(HPHD) Segamai dan Serapung
PP 15/2010 ttg Penyelenggaraan Penataan
Ruang, Pasal 24 huruf (4) Apabila rencana
umum tata ruang tidak dapat ditetapkan
hingga berakhirnya batas waktu penyusunan
dan penetapan sebagairnana dimaksud pada
ayat (3), Pemerintah dan pernerintah daerah
tidak menerbitkan dan/atau memperbaharui
izin pernanfaatan ruang di wilayahnya .

14. Catatan Penting selama Inpres No.10 Tahun 2011 Berjalan
• Selama bebrapa kali perbaikan PIPIB hanya memberikan kesempatan
kepada investor untuk memutihkan kesalahan yg sudah dilakukan
• Tidak ada penghentian/jeda penebangan hutan bagi yang sudah dapat
izin konsesi (RKT/IPK)
• Tidak ada tindakan tegas atas pelanggara yang dilakukan oleh
perusahaan yang sudah menanaman membuka perkebunan atau
tambang di areal hutan dan gambut
• Pemberian izin perkebunan sawit tetap Berlangsung
• Tidak ada perlindungan jelas untuk hak kelola hutan-tanah masyarakat
dalam praktek Inpres No.10 Tahun 2011
• Pengawasan yang dilakukan oleh beberapa kementrian yang terkait
belum memberikan partisipasi publik yang optimal

15. Catatan penting untuk menjadi bagian dalam perpanjangan
moratorium:
1. Melakukan audit terhadap izin pemanfaatan hutan dan atau penggunaan
kawasan hutan;
2. Menghentikan pemberian perpajangan izin atas pemanfaatan hutan
dan/atau penggunaan kawasan hutan;
3. Restorasi ekosistem tanpa menghilangkan hak kelola dan akses masyarakat
yang tinggal didalam atau sekitar kawasan hutan.
4. Keterbukaan informasi dan data setiap sektor terkait tentang pengunaan
dan status lahan.
5. Perlu penjelasan detail tentang hal-hal yang dikecualikan.
Perpanjangan Moratorium diharapkan dapat untuk:
1.Menhambat Deforestasi;
2.Mencegah Kejahatan Sistematis di Sektor Kehutanan;
3.Menselaraskan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
4.Mengurangi Potensi Konflik Sosial antara Perusahaan dan Masyarakat lokal
dan masyarakat adat;