Dokumen tersebut membahas tentang pengarusutamaan perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) sebagai masukan dalam penyusunan dokumen KLHS-RPJMD dan RPJMD OKI 2014-2019. Dibahas pula kondisi dan masalah lingkungan di OKI terkait sumber daya lahan, hutan, air dan udara serta rekomendasi kebijakan untuk pengelolaan sumber daya al

1. Menggagas Pengarusutamaan
Perlindungan Lingkungan dan
Pengelolaan Sumberdaya Alam
Berkelanjutan di Kabupaten
Ogan Komering Ilir (OKI)
Sebagai masukan dan rekomendasi dalam
Penyusunan KLHS-RPJMD dan RPJMD
Kabupaten OKI Tahun 2014 - 2019
Oleh:
Wahana Bumi Hijau
dan
Masyarakat Sipil Sumatera Selatan
Kayuagung, 2014
Policy paper

2. KLHS-RPJMD DAN RPJMD KABUPATEN OKI Policy paper
W a h a n a B u m i H i j a u 1
Menggagas Pengarusutamaan
Perlindungan Lingkungan dan Pengelolaan
Sumberdaya Alam Berkelanjutan di
Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)
Oleh:
Wahana Bumi Hijau
dan
Masyarakat Sipil Sumatera Selatan
I. Pendahuluan
Konsekuensi dari diselenggarakannya Pemilihan dan
Pelantikan Kepala Daerah maka pemerintah daerah diamanatkan
untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten. Sesuai dengan Undang-Undang
nomor 24 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN) maka penyusunan RPJMD didampingi dengan
dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS) dan Kajian
Akademis (KA).
RPJMD ini merupakan dokumen perencanaan untuk periode
5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan
Program Kepala Daerah terpilih dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah (PERDA). Dengan demikian sejalan dengan telah
dilakukannya Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering
Ilir (OKI) dan dilantiknya Bupati OKI terpilih Ogan Komering Ilir

3. KLHS-RPJMD DAN RPJMD KABUPATEN OKI Policy paper
W a h a n a B u m i H i j a u 2
tahun 2014-2019 maka Pemerintah Kabupaten OKI diwajibkan
untuk menyusun KLHS-RPJMD dan RPJMD Kabupaten OKI untuk
periode tahun 2014-2019.
Mendasarkan pada amanat Undang Undang nomor 25
tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
maka proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Daerah menggunakan 5 (lima) pendekatan yaitu
(1) politik; (2) teknokratik; (3) partisipatif; (4) atas-bawah (top-
down), dan (5) bawah-atas (bottom-up). Dalam pendekatan
partisipatif maka proses penyusunan dokumen perencanaan ini
wajib melibatkan masyarakat (stakeholders) dalam pengambilan
keputusan dalam setiap tingkatannya. Melalui pendekatan bottom-
up maka aspirasi dan kebutuhan masyarakat di tingkat terbawah
perlu diakomodir secara berkeadilan dan bertahap sesuai dengan
kemampuan yang ada.
Untuk mempercepat pembangunan diperlukan strategi
perencanaan yang sinergis dengan kemampuan dan potensi
daerah. Arah dan pembangunan yang bertumpu pada visi misi
yang dihasilkan dapat berjalan dengan baik apabila mendapat
dukungan yang kuat dari banyak pihak. Oleh karena itu, proses
penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten OKI perlu mendapatkan masukan
dari parapihak. Dalam konteks inilah naskah kebijakan (policy

4. KLHS-RPJMD DAN RPJMD KABUPATEN OKI Policy paper
W a h a n a B u m i H i j a u 3
paper) dari masyarakat sipil yang ada di Sumatera Selatan perlu
disusun.
Selain itu policy paper disusun untuk mengawal serta
mendukung implementasi kebijakan yang berkaitan dengan aspek
lingkungan hidup yang terdapat di dalam KLHS-RPJMD dan
RPJMD Kabupaten OKI, maka dilakukanlah penyusunan naskah
kebijakan (policy paper). Policy paper ini ditujukan juga untuk
menyediakan data, informasi, dan hasil analisa terkait kondisi
perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumberdaya alam
berkelanjutan yang digunakan Pemerintah Kabupaten OKI dalam
penyusunan dokumen KLHS-RPJMD dan RPJMD Kabupaten Ogan
Komering Ilir (OKI) tahun 2014-2019.
Dengan dimasukkannya pertimbangan aspek perlindungan
lingkungan dan pengelolaan SDA yang berkelanjutan yang
menjadi dasar penyusunan policy paper maka diharapkan
dokumen KLHS-RPJMD dan RPJMD Kabupaten OKI tahun 2014
– 2019 menjadi lebih baik terutama dari sisi tata kelola
sumberdaya alamnya.

5. KLHS-RPJMD DAN RPJMD KABUPATEN OKI Policy paper
W a h a n a B u m i H i j a u 4
II. KONDISI DAN MASALAH LINGKUNGAN
KABUPATEN OKI
Secara umum, permasalahan utama lingkungan alam di OKI
terutama meliputi 4 hal yaitu masalah pengelolaan sumberdaya
lahan dan sumberdaya hutan, sumberdaya air, dan udara. Secara
detil, permasalahan lingkungan alam di Kabupaten OKI dijelaskan
dibawah ini.
A. Sumberdaya Lahan
Bertambahnya jumlah penduduk disertai dengan
meningkatnya pembangunan menyebabkan terjadinya pergeseran
pola penggunaan lahan. Pola penggunaan lahan yang tidak sesuai
dengan kemampuan lahan sehingga menimbulkan menimbulkan
berbagai masalah seperti lahan kritis, dan degradasi lahan.
Degradasi lahan terjadi karena penggunaan tanah yang tidak
sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian lahan. Kondisi
sumberdaya lahan ini dapat dilihat dari data berikut.
Jumlah penduduk di Kabupaten OKI terus meningkat. Pada
tahun 2000 jumlah penduduk baru mencapai 636 ribu orang.
Sedangkan pada tahun 2012 sudah mencapai 753 ribu orang.
Kenaikan setiap tahunnya sekitar 9,7% selama periode 2000-2012
(Gambar 1).

6. KLHS-RPJMD DAN RPJMD KABUPATEN OKI Policy paper
W a h a n a B u m i H i j a u 5
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Jumlah penduduk 636,1641,1643,9645,1656,8663,8672,2685,3696,5707,6727,4742,4752,9
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
ribuorang
tahun
Jumlah penduduk
Jumlah penduduk Linear (Jumlah penduduk)
Sumber: BPS OKI (diolah)
Gambar 1. Jumlah penduduk di Kabupaten OKI tahun 2000 -
2012
Pergeseran pola penggunaan lahan dapat dilihat dari data
penutupan / penggunaan lahan di Kabupaten OKI. Selama masa
7 tahun (2006 – 2013) telah terjadi perubahan penutupan /
penggunaan lahan pada semua kelas penutupan lahan (18 kelas)
yang ada di Kabupaten OKI. Pada tahun 2006, penggunaan /
penutupan lahan terbesar berupa semak belukar rawa (40,95%)
namun pada tahun 2013 penutupan lahan terbesar adalah semak
belukar (15,23%). Secara keseluruhan perubahan pola
penggunaan lahan terbesar terjadi pada semak belukar rawa
(25,73%), semak belukar (21,86%), dan hutan tanaman (4,64%)
(Tabel 1 dan Lampiran 1 & 2).

7. KLHS-RPJMD DAN RPJMD KABUPATEN OKI Policy paper
W a h a n a B u m i H i j a u 6
Tabel 1. Pergeseran pola penggunaan lahan di Kabupaten OKI
tahun 2006 -2013
Penutupan / Penggunaan
Lahan
Tahun
Perubahan2006 2013
(ha) (%) (ha) (%) (ha) (%)
1 Hutan Mangrove Primer 11.798 0,69 11.798 0,69 (0,008) (0,000)
2 Hutan Mangrove Sekunder 9.709 0,57 9.671 0,57 (38,436) (0,002)
3 Hutan Rawa Primer 145 0,01 145 0,01 (0,000) (0,000)
4 Hutan Rawa Sekunder 47.155 2,76 45.510 2,67 (1.644,648) (0,096)
5 Hutan Tanaman 18.223 1,07 97.437 5,71 79.214,575 4,642
6 Lahan Terbuka 101.826 5,97 102.205 5,99 378,802 0,022
7 Padang Rumput 92.731 5,43 92.731 5,43 0,010 0,000
8 Perkebunan 120.952 7,09 120.952 7,09 0,000 (0,000)
9 Permukiman 21.009 1,23 21.009 1,23 (0,000) (0,000)
10 Pertanian Lahan Kering 141.129 8,27 141.129 8,27 0,001 (0,000)
11
Pertanian Lahan Kering Campur
Semak 112.030 6,56 112.030 6,56 0,001 (0,000)
12 Rawa 70.013 4,10 58.079 3,40 (11.933,389) (0,699)
13 Sawah 82.835 4,85 82.835 4,85 0,066 0,000
14 Semak Belukar 82.596 4,84 455.548 26,69 372.952,272 21,855
15 Semak Belukar Rawa 698.833 40,95 259.866 15,23 (438.967,615) (25,723)
16 Tambak 52.068 3,05 52.107 3,05 38,444 0,002
17 Transmigrasi 29.779 1,75 29.779 1,75 0,006 0,000
18 Tubuh Air 13.693 0,80 13.693 0,80 0,000 (0,000)
Jumlah 1.706.524 100,00 1.706.524 100,00
Sumber: BPKH Palembang dan hasil analisis citra (diolah)

8. KLHS-RPJMD DAN RPJMD KABUPATEN OKI Policy paper
W a h a n a B u m i H i j a u 7
Berdasarkan data tingkat kekritisan dari Balai Pengelolaan
Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Musi, diketahui ada 7% wilayah di
Kabupaten OKI yang masuk kategori sangat kritis. Adapun untuk
klasifikasi kritis mencapai 15%. Sedangkan klasifikasi agak kritis
sebesar 37%. Berarti ada 59% lahan di Kabupaten OKI yang
memerlukan kegiatan rehabilitasi (Tabel 2 dan Lampiran 3).
Tabel 2. Tingkat kekritisan lahan di Kabupaten OKI
No Tingkat Kekritisan Luas
(ha) (%)
1 Sangat Kritis 92.385 7
2 Kritis 191.987 15
3 Agak Kritis 472.628 37
3 Potensial Kritis 219.551 17
5 Tidak Kritis 286.659 23
Jumlah 1.263.209 100
Sumber: BP DAS Musi dan hasil analisis citra (diolah)
Menurut data penutupan / penggunaan lahan di Kabupaten
OKI maka dapat terlihat adanya degradasi lahan. Selama periode
11 tahun (2000-2011) telah terjadi degradasi lahan seluas 41.288
ha atau rata-rata 3.753 ha/tahun. Degradasi lahan terbesar
terjadi pada penutupan / penggunaan lahan semak belukar rawa
yang menjadi tambak dan tanah terbuka yang mencapai hampir
25 ribu ha atau rata-rata 2.251 ha/tahun. Selain itu terjadi pula
perubahan penutupan / penggunaan lahan dari rawa menjadi
semak belukar dan semak belukar rawa sebesar 15.657 ha atau
rata-rata 1.423 ha/tahun. Pertanian lahan kering campur semak

9. KLHS-RPJMD DAN RPJMD KABUPATEN OKI Policy paper
W a h a n a B u m i H i j a u 8
juga mengalami perubahan penggunaan menjadi semak belukar
seluas 863 ha atau 78 ha/tahun.
Tabel 3. Degradasi lahan di Kabupaten OKI tahun 2000 -2011
Penutupan / penggunaan lahan Tahun 2011
Tahun 2000 Semak Belukar Semak Belukar Rawa Tambak Tanah Terbuka Jumlah
Perkebunan 10,44 10,44
Pertanian Lahan Kering Campur Semak 863,28 863,28
Rawa 10.848,56 4.808,07 15.656,63
Semak Belukar Rawa 9.114,59 15.643,12 24.757,71
Jumlah 11.722,28 4.808,07 9.114,59 15.643,12 41.288,06
Sumber: BPKH Palembang dan hasil analisis citra (diolah)
B. Sumberdaya Hutan
Kualitas dan kuantitas sumberdaya hutan cenderung
menurun karena pembalakan kayu yang berlebihan oleh para
pemegang konsesi/ijin (kebakaran hutan, tumpang tindih
penggunaan lahan hutan dengan kegiatan pembangunan seperti
perkebunan, pertambangan, dan transmigrasi). Hal ini salah
satunya tergambarkan dari deforestasi yang terjadi. Selain itu,
kegiatan rehabilitasi belum memadai dibanding dengan laju
kerusakan yang terjadi. Sehingga reforestasi lebih kecil daripada
deforestasi. Kondisi sumberdaya lahan ini dapat dilihat dari data
berikut.

10. KLHS-RPJMD DAN RPJMD KABUPATEN OKI Policy paper
W a h a n a B u m i H i j a u 9
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Jumlah Hotspot 54 1341 372 2109 178 8236 514 371 2806 102 2427 1814 230
0
2000
4000
6000
8000
10000
titik
tahun
Jumlah Hotspot
Jumlah Hotspot Linear (Jumlah Hotspot)
Kebakaran hutan dan lahan menjadi peristiwa yang rutin
terjadi di Kabupaten OKI. Hal ini dapat dilihat dari data hotspot
yang dapat menjadi salah satu indikasi adanya kebakaran hutan
dan lahan. Pada kurun waktu 2001 – 2013 telah terpantau
sebanyak 20.554 titik hotspot di wilayah Kabupaten OKI. Berarti
rata-rata ada 1.581 titik hotspot setiap tahunnya. Jumlah hotspot
terbanyak terjadi pada tahun 2006 yang mencapai 8.236 titik
hotspot. Berdasakran data ini maka prediksi secara linier
menunjukkan adanya kecenderungan akan terus meningkat pada
tahun-tahun mendatang (Gambar 2 dan Lampiran 4).
Sumber: Dephut/Kemenhut (diolah)
Gambar 2. Jumlah hotspot di Kabupaten OKI tahun 2001 -2013

11. KLHS-RPJMD DAN RPJMD KABUPATEN OKI Policy paper
W a h a n a B u m i H i j a u 10
Kasus tumpang tindih kawasan hutan yang terjadi di
Kabupaten OKI cukup banyak dan cukup luas. Berdasarkan hasil
analisis diketahui ada 14 kasus tumpang tindih didalam kawasan
hutan yang berada pada 5 fungsi hutan (hutan lindung, hutan
produksi, hutan produksi yang dapat dikonversi, hutan produksi
terbatas, dan suaka margasatwa). Total luas kawasan hutan yang
mengalami tumpang tindih adalah 979.118 ha.
Tabel 4. Tumpang tindih pada kawasan hutan di Kabupaten OKI
Tumpang Tindih Kawasan Hutan Fungsi Hutan
No Nama Kawasan
Hutan
Lindung
Hutan
Produksi
Hutan
Produksi
Konversi
Hutan
Produksi
Terbatas
Suaka
Margasat
wa
Jumla
h
1 HL.MESUJI 102.960
102.96
0
2 HP.MESUJI 539.909
539.90
9
3 HP.MESUJI III 74.177 74.177
4 HP.MESUJI IV 17.584 17.584
5 HP.TERUSAN SIALANG 7.980 7.980
6 HP.WAY HITAM MESUJI 12.526 12.526
7 HPK. 2.218 2.218
8 HPK.CENGAL 77.651 77.651
9 HPK.GAJAH MATI 1.243 1.243
10 HPK.MERANTI III 29.834 29.834
11 HPK.SUNGAI CPER 1.030 1.030
12 HPK.TULUNG SELAPAN 87.398 87.398
13
HPT.PEDAMARAN KAYU
AGUNG
10.049 10.049
14 SM.PADANG SUGIHAN 14.558 14.558
Jumlah
102.960 652.177 199.373 10.049 14.558
979.11
8
Sumber: Hasil analisis citra (diolah)

12. KLHS-RPJMD DAN RPJMD KABUPATEN OKI Policy paper
W a h a n a B u m i H i j a u 11
Untuk Hutan Produksi yang dapat diKonversi (HPK),
terdapat 10 perusahaan yang saat ini dalam proses penyelesaian
tumpang tindih. Tumpang tindih yang terjadi mencakup 5 HPK
yaitu HPK Cengal, Gajah Mati, Mesuji, Sungai Ceper, dan Tulung
Selapan.
Tabel 4. Tumpang tindih pada HPK di Kabupaten OKI
Tumpang Tindih HPK Nama Kawasan
No. Nama Perusahaan
HPK
CENGA
L
HPK
GAJAH
MATI
HPK
MESUJI
HPK
S. CEPER
HPK
TULUNG
SELAPAN
Jumlah
1 BUMI SRIWIJAYA SENTOSA 48.181 48.181
2 DINAMIKA GRAHA SARANA 21.683 23.802 45.485
3 LONDON SUMATERA 199 60 259
4 PERSADA SAWIT MAS 3.941 18.778 22.719
5 PRATAMA NUSANTARA SAKTI 29.211 29.211
6 RUSSELINDO PUTERA PRIMA 8 27 35
7 SAWIT MENANG LESTARI 14.637 70 14.706
8 SELATAN JAYA PERMAI 3 50 52
9 SUNGAI MENANG 12.696 12.696
10 TANIA BINATAMA 5.850 5.850
Jumlah 40.471 77 29.211 130 109.306 179.195
Sumber: Hasil analisis citra (diolah)
Hingga saat ini terdapat 12 ijin pemanfaatan dan
penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan di Kabupaten
OKI yang berstatus IPPKH sebanyak 1 perusahaan dan IUP
sebanyak 11 perusahaan. Total pemanfaatan dan penggunaan
kawasan hutan untuk pertambangan ini seluas 284.625 ha yang
terbagi menjadi IPPKH seluas 217 ha dan IUP seluas 284.408 ha
(Tabel 5 dan Lampiran 6).

13. KLHS-RPJMD DAN RPJMD KABUPATEN OKI Policy paper
W a h a n a B u m i H i j a u 12
Tabel 5. Ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan untuk
pertambangan di Kabupaten OKI
No Status Penggunaan Kawasan Hutan Lokasi Luas (ha)
I IPPKH KEC. CENGAL 217
II IUP
KEC. CENGAL 31.218
1 IUP KEC. LEMPUING 21.861
2 IUP KEC. LEMPUING JAYA 45.360
3 IUP KEC. MESUJI 41.069
4 IUP KEC. MESUJI MAKMUR 820
5 IUP KEC. MESUJI RAYA 35.629
6 IUP KEC. PANGKALAN LAMPAM 32
7 IUP KEC. PEDAMARAN 6.729
8 IUP KEC. PEDAMARAN TIMUR 32.408
9 IUP KEC. SUNGAI MENANG 52.546
10 IUP KEC. TANJUNG LUBUK 4.494
11 IUP KEC. TELUK GELAM 12.242
Jumlah 284.625
Sumber: Hasil analisis citra (diolah)
Jumlah kasus pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan
di Kabupaten OKI tercatat sebanyak 17 kasus. Secara
keseluruhan luas kawasan hutan yang dilepas untuk perkebunan
sebanyak 196.284 ha yang berada di 8 kecamatan (Tabel 6 dan
Lampiran 5).

14. KLHS-RPJMD DAN RPJMD KABUPATEN OKI Policy paper
W a h a n a B u m i H i j a u 13
Tabel 6. Pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan di Kabupaten OKI
Pelepasan Kawasan Hutan untuk
Perkebunan
Lokasi (Kecamatan)
No Nama Perusahaan CENGAL
LEMPUING
JAYA
PAMPANGAN
PANGKALAN
LAMPAM
PEDAMARAN
PEDAMARAN
TIMUR
SUNGAI
MENANG
TULUNG
SELAPAN
Jumlah
1 PT. BUMI SRIWIJAYA SENTOSA 1.803 483 20.509 649 16.437 39.882
2 PT. DINAMIKA GRAHA SARANA 23.068 77 16.874 40.019
3 PT. DUTA AGRO SAKTI 3.342 10.403 12.755 26.500
4
PT. LONDON SUMATERA
INDONESI TBK BLK III
8.703 8.703
5
PT. LONDON SUMATERA
INDONESIA TBK BLOK I
872 5 876
6
PT. LONDON SUMATERA
INDONESIA TBK BLOK V
428 428
7
PT. LONDON SUMETRA
INDONESIA TBK BLOK II
460 460
8
PT. LONDON SUMTERA
INDONESIA TBK BLOK IV
1.757 647 2.404
9
PT. PRATAMA NUSANTARA
SAKTI
2.856 27.034 29.890
10
PT. RUSSELINDO PUTRA
PRIMA BLOK I
9.914 9.914
11
PT. RUSSELINDO PUTRA
PRIMA BLOK IIA
430 430
12
PT. RUSSELINDO PUTRA
PRIMA BLOK IIB
534 337 871
13
PT. RUSSELINDO PUTRA
PRIMA BLOK III
2.400 2.400
14 PT. SAWIT MENANG LESTARI 8.278 2.240 10.517
15 PT. SELATAN JAYA PERMAI 73 12.136 12.210
16 PT. TANIA BINA TAMA 368 4.737 5.104
17 PT. TANIA SELATAN 5.677 5.677
Jumlah 61.585 5.677 483 30.989 649 5.608 45.226 46.066 196.284
Sumber: Hasil analisis citra (diolah)

15. KLHS-RPJMD DAN RPJMD KABUPATEN OKI Policy paper
W a h a n a B u m i H i j a u 14
Untuk kasus pelepasan kawasan hutan untuk transmigrasi
di Kabupaten OKI terdata seluas 21.536 ha. Kawasan hutan yang
dilepas untuk transmigrasi ini meliputi 3 kecamatan pada 4 lokasi
(Tabel 7 dan Lampiran 5).
Tabel 7. Pelepasan kawasan hutan untuk transmigrasi di
Kabupaten OKI
Pelepasan Kawasan Hutan untuk Transmigrasi Lokasi (Kecamatan)
No Nama Lokasi MESUJI MESUJI MAKMUR MESUJI RAYA Jumlah
I PEMATANG PANGGANG 3.466 14.061 4.010 21.536
1 XXII/A 10.039 10.039
2 XXII/B 4.021 4.021
3 XXII/D/1,2,3 4.010 4.010
4 XXII/J 3.466 3.466
Jumlah 3.466 14.061 4.010 21.536
Sumber: Hasil analisis citra (diolah)
Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa deforestasi
yang terjadi di Kabupaten OKI selama periode tahun 2000 – 2011
mencapai luas 273.649 ha atau 24.877 ha/tahun. Deforestasi
terbesar terjadi pada hutan rawa sekunder yang berubah menjadi
hutan tanaman, perkebunan, semak belukar, semak belukar rawa,
tambak, dan tanah terbuka dengan luas total 269.348 ha (Tabel
8).

16. KLHS-RPJMD DAN RPJMD KABUPATEN OKI Policy paper
W a h a n a B u m i H i j a u 15
Tabel 8. Deforestasi di Kabupaten OKI tahun 2000 -2011
Penutupan / penggunaan lahan Tahun 2011
No Tahun 2000
Hutan Mangrove
Sekunder
Hutan
Tanaman
Perkebunan
Semak
Belukar
Semak
Belukar Rawa
Tambak
Tanah
Terbuka
Jumlah
1 Hutan Mangrove Primer 0,01 0,01
2 Hutan Mangrove Sekunder 38,44 38,44
3 Hutan Rawa Sekunder 93.120,34 2.583,31 106.566,11 11.933,54 157,36 54.987,19 269.347,85
4 Semak Belukar Rawar 4.263,12 4.263,12
Jumlah 0,01 97.383,46 2.583,31 106.566,11 11.933,54 195,81 54.987,19 273.649,43
Sumber: BPKH Palembang dan hasil analisis citra (diolah)

17. KLHS-RPJMD DAN RPJMD KABUPATEN OKI Policy paper
W a h a n a B u m i H i j a u 16
C. Sumberdaya Air
Secara morfologis, Kabupaten OKI cenderung datar (90%) dan
landai (7%) dan berbukit (3%) (Lampiran 7). Satuan geomorfik
wilayah OKI sebagian besar merupakan rawa yang mencapai 75%
dari luas wilayah Kabupaten OKI. Dengan demikian banyak dijumpai
banyak cekungan air tanah. Cekungan air tanah mencakup 64%
dari luas Kabupaten OKI. Terdata ada 3 cekungan air tanah yang
besar yaitu Cekungan Air Tanah Karang Agung, Lubuk Linggau-
Muara Enim, dan Palembang-Kayuagung (Tabel 9 dan Lampiran 8).
Tabel 9. Cekungan air tanah di Kabupaten OKI
No Cekungan Air Tanah Luas (ha)
1 CAT KARANG AGUNG 876.809
2 CAT LUBUK LINGGAU MUARA ENIM 24.406
3 CAT PALEMBANG KAYU AGUNG 192.657
Jumlah 1.093.871
Sumber: RTRW Kabupaten OKI (diolah)
Salah satu masalah pada sumberdaya air adalah potensi
terjadinya banjir. Berdasarkan data, terdapat 74.387 ha wilayah di
Kabupaten OKI yang masuk dalam kategori kerawanan banjit yang
tinggi. Sedangkan tingkat kerawanan banjir sedang mencakup
luasan 193.474 ha (Tabel 10 dan Lampiran 9).

18. KLHS-RPJMD DAN RPJMD KABUPATEN OKI Policy paper
W a h a n a B u m i H i j a u 17
Tabel 10. Tingkat kerawanan banjir di Kabupaten OKI
No Tingkat kerawanan Luas (ha)
1 Tinggi 74.387
2 Sedang 193.474
3 Rendah 201.920
Jumlah 469.780
Sumber: RTRW Kabupaten OKI (diolah)
D. Udara
Salah satu permasalahan terkait bencana di Kabupaten OKI
adalah angin puting beliung. Setidaknya ada 2 kecamatan yang
rawan angin puting beliung yaitu Kecamatan Jejawi dan Kecamatan
Sirah Pulau Padang. Luas wilayah yang masuk kategori rawan angin
puting beliung ini adalah 35.005 ha (Tabel 11 dan Lampiran 10).
Tabel 11. Wilayah rawan bencana angin puting beliung di Kabupaten
OKI
No Kecamatan Luas (ha)
1 JEJAWI 21.436
2 SIRAH PULAU PADANG 13.568
Jumlah 35.005
Sumber: RTRW Kabupaten OKI (diolah)
Salah satu masalah utama di Kabupaten OKI adalah
pencemaran udara karena kebakaran hutan dan lahan yang

19. KLHS-RPJMD DAN RPJMD KABUPATEN OKI Policy paper
W a h a n a B u m i H i j a u 18
mempengaruhi kualitas udara, cuaca dan iklim. Dampak asap dari
kebakaran hutan dan lahan yang terjadi telah menimbulkan banyak
kerugian secara ekologi, ekonomi, maupun sosial. Wilayah yang
mengalami dampak asap ini tidak hanya mencakup Kabupaten OKI
saja namun sudah meluas hingga wilayah Sumatera Selatan lainnya.
Selain dari data hotspot, potensi pencemaran udara dapat
diperkirakan dari klasifikasi kerawanan kebakaran hutan dan lahan
yang dibuat berdasarkan lebih banyak indikator yang terkait.
Merujuk pada peta kerawanan kebakaran hutan dan lahan maka
terdapat 28% wilayah OKI yang masuk kategori sangat rawan.
Sedangkan wilayah OKI yang diklasifikasikan sebagai rawan
kebakaran hutan dan lahan seluas 38% (Tabel 12 dan Lampiran 11).
Tabel 12. Tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan di
Kabupaten OKI
No Tingkat kerawanan
Luas
(ha) (%)
1 Sangat Rawan 474.974 28
2 Rawan 646.070 38
3 Sedang 250.034 15
4 Rendah 322.301 19
Jumlah 1.693.378 100
Sumber: RTRW Kabupaten OKI (diolah)

20. KLHS-RPJMD DAN RPJMD KABUPATEN OKI Policy paper
W a h a n a B u m i H i j a u 19
III. ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP
DI KABUPATEN OKI
Berdasarkan kondisi dan permasalahan alam yang ada di Kabupaten
OKI isu-isu strategis di bidang lingkungan hidup mencakup:
 Peningkatan jumlah penduduk yang besar
 Pergeseran pola penggunaan lahan
 Lahan kritis yang luas
 Degradasi lahan pertanian yang luas
 Tumpang tindih kawasan hutan yang cukup banyak
 Potensi kebakaran hutan dan lahan yang tinggi
 Deforestasi yang tinggi
 Potensi banjir yang besar
 Potensi angin puting beliung yang cukup besar
 Potensi pencemaran udara karena asap dari kebakaran hutan
dan lahan yang cukup tinggi

21. KLHS-RPJMD DAN RPJMD KABUPATEN OKI Policy paper
W a h a n a B u m i H i j a u 20
IV. REKOMENDASI PENYUSUNAN KLHS- RPJMD
DAN RPJMD KABUPATEN OKI
Merujuk pada isu-isu strategis di bidang lingkungan hidup
yang berjumlah 10 isu maka dalam penyusunan KLHS-RPJMD dan
RPJMD Kabupaten OKI perlu memperhatikan dan
mempertimbangkan adanya persoalan-persoalan lingkungan hidup
tersebut. Dengan demikian direkomendasikan agar dalam
penyusunan visi, misi, stategi, arah kebijakan, kebijakan umum,
tujuan dan sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam 5
tahun mendatang telah mengakomodir upaya penyelesaian dan
antisipasi dampak dari masalah lingkungan hidup di Kabupaten OKI
(Tabel 13).

22. KLHS-RPJMD DAN RPJMD KABUPATEN OKI Policy paper
W a h a n a B u m i H i j a u 21
Tabel 13 Rekomendasi untuk KLHS-RPJMD dan RPJMD Kabupaten
OKI
No
KLHS-RPJMD dan RPJMD
Kabupaten OKI
Rekomendasi
1 Visi
Sebaiknya visi yang digunakan
mencerminkan cita-cita untuk
pencapaian pembangunan yang
berwawasan lingkungan.
2 Misi
Sebaiknya misi yang akan dijalankan
mendukung upaya mencerminkan
upaya pencapaian pembangunan yang
berwawasan lingkungan.
3 Tujuan dan Sasaran
Sebaiknya rumusan tujuan dan
sasaran diarahkan untuk mencapai
kondisi lingkungan hidup yang lebih
baik dan berkelanjutan.
4 Strategi dan Arah Kebijakan
Sebaiknya pemilihan strategi dan arah
kebijakan dilakukan dalam upaya
pencapaian kondisi lingkungan hidup
yang lebih baik dan berkelanjutan.
5
Kebijakan Umum dan
Program Pembangunan
Daerah
Sebaiknya penetapan kebijakan
umum dan pemilihan program
pembangunan Kabupaten OKI
didasarkan pada prinsip
keseimbangan lingkungan hidup
dalam upaya penciptaan lingkungan
hidup yang lebih baik dan
berkelanjutan.

23. KLHS-RPJMD DAN RPJMD KABUPATEN OKI Policy paper
W a h a n a B u m i H i j a u 22
Lampiran 1 Peta Penutupan / Penggunaan Lahan di Kabupaten OKI Tahun 2006

24. KLHS-RPJMD DAN RPJMD KABUPATEN OKI Policy paper
W a h a n a B u m i H i j a u 23
Lampiran 2 Peta Penutupan / Penggunaan Lahan di Kabupaten OKI Tahun 2013

25. KLHS-RPJMD DAN RPJMD KABUPATEN OKI Policy paper
W a h a n a B u m i H i j a u 24
Lampiran 3 Peta Sebaran Lahan Kritis di Kabupaten OKI

26. KLHS-RPJMD DAN RPJMD KABUPATEN OKI Policy paper
W a h a n a B u m i H i j a u 25
Lampiran 4 Peta Sebaran Hotspot di Kabupaten OKI Tahun 2001 – 2013

27. KLHS-RPJMD DAN RPJMD KABUPATEN OKI Policy paper
W a h a n a B u m i H i j a u 26
Lampiran 5 Peta Pelepasan Kawasan Hutan di Kabupaten OKI

28. KLHS-RPJMD DAN RPJMD KABUPATEN OKI Policy paper
W a h a n a B u m i H i j a u 27
Lampiran 6 Peta Sebaran Ijin Pertambangandi Kabupaten OKI

29. KLHS-RPJMD DAN RPJMD KABUPATEN OKI Policy paper
W a h a n a B u m i H i j a u 28
Lampiran7 Peta Morfologi Kabupaten OKI

30. KLHS-RPJMD DAN RPJMD KABUPATEN OKI Policy paper
W a h a n a B u m i H i j a u 29
Lampiran 8 Peta Cekungan Air Tanah di Kabupaten OKI

31. KLHS-RPJMD DAN RPJMD KABUPATEN OKI Policy paper
W a h a n a B u m i H i j a u 30
Lampiran 9 Peta Kerawanan Banjir di Kabupaten OKI

32. KLHS-RPJMD DAN RPJMD KABUPATEN OKI Policy paper
W a h a n a B u m i H i j a u 31
Lampiran 10 Peta Kerawanan Angin Puting Beliung di Kabupaten OKI

33. KLHS-RPJMD DAN RPJMD KABUPATEN OKI Policy paper
W a h a n a B u m i H i j a u 32
Lampiran 11 Peta Kerawanan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten OKI