SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
MORATORIUM:
SUDAHKAH MELINDUNGI HUTAN DAN GAMBUT
TERSISA DI RIAU “URGENSI PENGUATANNYA”
Dr. HARIS GUNAWAN
PUSAT STUDI BENCANA
UNIV. RIAU
DISKUSI MELANJUTKAN MELINDUNGI HUTAN GAMBUT RIAU , P.BARU 5 MEI 2015
Moratorium : Macan? TAK BUAS, but perlu..
Perusahaan Sawit dapat Keluarkan Banyak Lahan dari
Peta Moratorium (https://awasmifee.potager.org/?p=857&lang=id)
MORATORIUM ..PIL PAHIT….DARURAT GAMBUT DAN HUTAN RIAU
When peatforest becoming low stocking timber, they are
converted into plantations
Miettinen & Liew 2010, Land Degradation
and Development
FAKTA-1-sumatra
Hampir seluruh kawasan ekosistem gambut Riau telah dibagi habis menjadi
ijin konsesi perusahaan besar/kecil dan sisanya subjected to Moratorium
(2011-2013-2015)
Riau Forest Watch (2014)
FAKTA 2- Riau
Moratorium ….pemanfaatan lahan gambut terlanjur dilakukan
Namun banyak keterlanjuran dan ketidak-cermatan dalam
pendefinisian areal lahan gambut yang di-moratorium
Sumber :Peta moratorium
hutan dan lahan gambut
Riau PEAT swamp: in Hidrology Facts
The Important Carbon Stock
in The World
MORATORIUM…PEMBANGUNAN RENDAH EMISI….
Ekosistem gambut di Riau telah mengalami ‘bleeding’ (over-
drainage) sehingga menjadi lebih rentan thd bencana asap
KARHUTLA-BENCANA ASAP
1997…………….BELUM ADA PENYELESAIAN
MENYELURUH……2015???
PENYEBAB TERJADINYA KEBAKARAN
HUTAN DAN LAHAN GAMBUT
MANUSIA (99,9%)
Sengaja
Lalai
2.ALAM (??)
“peat swamp”
Sustainable Options for Addressing Haze Disaster
Urgensi perpanjangan Moratorium
• Aspek implementasi, pengawasan dan pemberian
dan mekanisme sanksinya.
• Penting dimasukkan ukuran capaian keberhasilan,
kendala dan upaya perbaikannya.
• Partisipasi publik perlu diperluas disetiap prosesnya.
Misalnya berapa capaian kawasan hutan yang sudah
ditata batas, bagaimana mekanisme pengelolaan
kawasan hutan open akses, evaluasi konsesi dan
validitas izin, dan pengembangan tata kelola hutan
yang lestari, termasuk didalamnya capaian
pengelolaan gambut yang rendah emisi.
• Peta moratorium dipermanenkan dan diperluas,
jangan tambah menyempit peta moratorium disetiap
revisinya.
TERSALAI DALAM SUNYI
Kalau hujan tak lagi berderai,terasa
sunyi sepi, kini jerebu itu datang
lagi, menembus dihampir setiap
jengkal pelosok negeri, tak
terkecuali telah mengendap keparu
paru kami, CUKUPlah sudah
tersalai belasan tahun ini, tapi tak
kunjung ada solusi, sedih tak
terperih, mendengar jerit tangis tak
terhenti @Rumah Inspirasi, Panam
Februari 15, 2015.
TERIMAKASIH

More Related Content

More from septianm

God meets you where you are
God meets you where you areGod meets you where you are
God meets you where you areseptianm
 
Peluang Perhutanan Sosial dan Hutan Adat dalam Mendukung Moratorium
Peluang Perhutanan Sosial dan Hutan Adat dalam Mendukung Moratorium Peluang Perhutanan Sosial dan Hutan Adat dalam Mendukung Moratorium
Peluang Perhutanan Sosial dan Hutan Adat dalam Mendukung Moratorium septianm
 
Maratorium pansus
Maratorium pansusMaratorium pansus
Maratorium pansusseptianm
 
Presentasi Gita Syahrani, SH, LL.M - PB Roadshow Medan
Presentasi Gita Syahrani, SH, LL.M - PB Roadshow MedanPresentasi Gita Syahrani, SH, LL.M - PB Roadshow Medan
Presentasi Gita Syahrani, SH, LL.M - PB Roadshow Medanseptianm
 
Siaran Pers Perspektif Baru Roadshow Medan
Siaran Pers Perspektif Baru Roadshow MedanSiaran Pers Perspektif Baru Roadshow Medan
Siaran Pers Perspektif Baru Roadshow Medanseptianm
 
Siaran Pers TELAPAK : Cara Perhutani Menyembunyikan Kinerjanya Yang Buruk
Siaran Pers TELAPAK : Cara Perhutani Menyembunyikan Kinerjanya Yang BurukSiaran Pers TELAPAK : Cara Perhutani Menyembunyikan Kinerjanya Yang Buruk
Siaran Pers TELAPAK : Cara Perhutani Menyembunyikan Kinerjanya Yang Burukseptianm
 
Telapak siaran pers
Telapak    siaran pers Telapak    siaran pers
Telapak siaran pers septianm
 
MEMASUKI MUSIM SEMI PENGELOLAAN HUTAN DAN LAHAN GAMBUT INDONESIA: KESEMPATAN...
MEMASUKI MUSIM SEMI PENGELOLAAN HUTAN DAN LAHAN GAMBUT INDONESIA:  KESEMPATAN...MEMASUKI MUSIM SEMI PENGELOLAAN HUTAN DAN LAHAN GAMBUT INDONESIA:  KESEMPATAN...
MEMASUKI MUSIM SEMI PENGELOLAAN HUTAN DAN LAHAN GAMBUT INDONESIA: KESEMPATAN...septianm
 
PERAN HUTAN INDONESIA DALAM UPAYA MITIGASI PERUBAHAN IKLIM NASIONAL DAN GLOBAL
PERAN HUTAN INDONESIA DALAM UPAYA MITIGASI PERUBAHAN IKLIM NASIONAL DAN GLOBALPERAN HUTAN INDONESIA DALAM UPAYA MITIGASI PERUBAHAN IKLIM NASIONAL DAN GLOBAL
PERAN HUTAN INDONESIA DALAM UPAYA MITIGASI PERUBAHAN IKLIM NASIONAL DAN GLOBALseptianm
 
Mengenal Pilihan hukum daerah untuk pengakuan Masyarakat Adat
Mengenal Pilihan hukum daerah untuk pengakuan Masyarakat AdatMengenal Pilihan hukum daerah untuk pengakuan Masyarakat Adat
Mengenal Pilihan hukum daerah untuk pengakuan Masyarakat Adatseptianm
 
Permitting Crime :How palm oil expansion drives illegal logging in Indonesia
Permitting Crime :How palm oil expansion drives illegal logging in IndonesiaPermitting Crime :How palm oil expansion drives illegal logging in Indonesia
Permitting Crime :How palm oil expansion drives illegal logging in Indonesiaseptianm
 
SOP PENYELENGGARAAN PEMETAAN PARTISIPATIF DAN PENGENDALIAN KUALITAS PETA PART...
SOP PENYELENGGARAAN PEMETAAN PARTISIPATIF DAN PENGENDALIAN KUALITAS PETA PART...SOP PENYELENGGARAAN PEMETAAN PARTISIPATIF DAN PENGENDALIAN KUALITAS PETA PART...
SOP PENYELENGGARAAN PEMETAAN PARTISIPATIF DAN PENGENDALIAN KUALITAS PETA PART...septianm
 
Siaran pers prakarsa nasional ppmha melalui redd+ - final
Siaran pers   prakarsa nasional ppmha melalui redd+ - finalSiaran pers   prakarsa nasional ppmha melalui redd+ - final
Siaran pers prakarsa nasional ppmha melalui redd+ - finalseptianm
 
Sambutan kuntoro mangkusubroto (ukp4) program nasional ppmha
Sambutan kuntoro mangkusubroto (ukp4)   program nasional ppmhaSambutan kuntoro mangkusubroto (ukp4)   program nasional ppmha
Sambutan kuntoro mangkusubroto (ukp4) program nasional ppmhaseptianm
 
Konsep deklarasi 1 september 2014
Konsep deklarasi 1 september 2014Konsep deklarasi 1 september 2014
Konsep deklarasi 1 september 2014septianm
 
Faq bp redd+
Faq bp redd+Faq bp redd+
Faq bp redd+septianm
 
Deklarasi 1 september 2014
Deklarasi 1 september 2014Deklarasi 1 september 2014
Deklarasi 1 september 2014septianm
 
Declaration text english
Declaration text englishDeclaration text english
Declaration text englishseptianm
 
Siaran Pers KOMNAS HAM - Inkuiri Nasional, 19 agustus 2014
Siaran Pers KOMNAS HAM - Inkuiri Nasional, 19 agustus 2014Siaran Pers KOMNAS HAM - Inkuiri Nasional, 19 agustus 2014
Siaran Pers KOMNAS HAM - Inkuiri Nasional, 19 agustus 2014septianm
 
Konstitusionalitas dan urgensitas penetapan kriteria dan indikator dalam peng...
Konstitusionalitas dan urgensitas penetapan kriteria dan indikator dalam peng...Konstitusionalitas dan urgensitas penetapan kriteria dan indikator dalam peng...
Konstitusionalitas dan urgensitas penetapan kriteria dan indikator dalam peng...septianm
 

More from septianm (20)

God meets you where you are
God meets you where you areGod meets you where you are
God meets you where you are
 
Peluang Perhutanan Sosial dan Hutan Adat dalam Mendukung Moratorium
Peluang Perhutanan Sosial dan Hutan Adat dalam Mendukung Moratorium Peluang Perhutanan Sosial dan Hutan Adat dalam Mendukung Moratorium
Peluang Perhutanan Sosial dan Hutan Adat dalam Mendukung Moratorium
 
Maratorium pansus
Maratorium pansusMaratorium pansus
Maratorium pansus
 
Presentasi Gita Syahrani, SH, LL.M - PB Roadshow Medan
Presentasi Gita Syahrani, SH, LL.M - PB Roadshow MedanPresentasi Gita Syahrani, SH, LL.M - PB Roadshow Medan
Presentasi Gita Syahrani, SH, LL.M - PB Roadshow Medan
 
Siaran Pers Perspektif Baru Roadshow Medan
Siaran Pers Perspektif Baru Roadshow MedanSiaran Pers Perspektif Baru Roadshow Medan
Siaran Pers Perspektif Baru Roadshow Medan
 
Siaran Pers TELAPAK : Cara Perhutani Menyembunyikan Kinerjanya Yang Buruk
Siaran Pers TELAPAK : Cara Perhutani Menyembunyikan Kinerjanya Yang BurukSiaran Pers TELAPAK : Cara Perhutani Menyembunyikan Kinerjanya Yang Buruk
Siaran Pers TELAPAK : Cara Perhutani Menyembunyikan Kinerjanya Yang Buruk
 
Telapak siaran pers
Telapak    siaran pers Telapak    siaran pers
Telapak siaran pers
 
MEMASUKI MUSIM SEMI PENGELOLAAN HUTAN DAN LAHAN GAMBUT INDONESIA: KESEMPATAN...
MEMASUKI MUSIM SEMI PENGELOLAAN HUTAN DAN LAHAN GAMBUT INDONESIA:  KESEMPATAN...MEMASUKI MUSIM SEMI PENGELOLAAN HUTAN DAN LAHAN GAMBUT INDONESIA:  KESEMPATAN...
MEMASUKI MUSIM SEMI PENGELOLAAN HUTAN DAN LAHAN GAMBUT INDONESIA: KESEMPATAN...
 
PERAN HUTAN INDONESIA DALAM UPAYA MITIGASI PERUBAHAN IKLIM NASIONAL DAN GLOBAL
PERAN HUTAN INDONESIA DALAM UPAYA MITIGASI PERUBAHAN IKLIM NASIONAL DAN GLOBALPERAN HUTAN INDONESIA DALAM UPAYA MITIGASI PERUBAHAN IKLIM NASIONAL DAN GLOBAL
PERAN HUTAN INDONESIA DALAM UPAYA MITIGASI PERUBAHAN IKLIM NASIONAL DAN GLOBAL
 
Mengenal Pilihan hukum daerah untuk pengakuan Masyarakat Adat
Mengenal Pilihan hukum daerah untuk pengakuan Masyarakat AdatMengenal Pilihan hukum daerah untuk pengakuan Masyarakat Adat
Mengenal Pilihan hukum daerah untuk pengakuan Masyarakat Adat
 
Permitting Crime :How palm oil expansion drives illegal logging in Indonesia
Permitting Crime :How palm oil expansion drives illegal logging in IndonesiaPermitting Crime :How palm oil expansion drives illegal logging in Indonesia
Permitting Crime :How palm oil expansion drives illegal logging in Indonesia
 
SOP PENYELENGGARAAN PEMETAAN PARTISIPATIF DAN PENGENDALIAN KUALITAS PETA PART...
SOP PENYELENGGARAAN PEMETAAN PARTISIPATIF DAN PENGENDALIAN KUALITAS PETA PART...SOP PENYELENGGARAAN PEMETAAN PARTISIPATIF DAN PENGENDALIAN KUALITAS PETA PART...
SOP PENYELENGGARAAN PEMETAAN PARTISIPATIF DAN PENGENDALIAN KUALITAS PETA PART...
 
Siaran pers prakarsa nasional ppmha melalui redd+ - final
Siaran pers   prakarsa nasional ppmha melalui redd+ - finalSiaran pers   prakarsa nasional ppmha melalui redd+ - final
Siaran pers prakarsa nasional ppmha melalui redd+ - final
 
Sambutan kuntoro mangkusubroto (ukp4) program nasional ppmha
Sambutan kuntoro mangkusubroto (ukp4)   program nasional ppmhaSambutan kuntoro mangkusubroto (ukp4)   program nasional ppmha
Sambutan kuntoro mangkusubroto (ukp4) program nasional ppmha
 
Konsep deklarasi 1 september 2014
Konsep deklarasi 1 september 2014Konsep deklarasi 1 september 2014
Konsep deklarasi 1 september 2014
 
Faq bp redd+
Faq bp redd+Faq bp redd+
Faq bp redd+
 
Deklarasi 1 september 2014
Deklarasi 1 september 2014Deklarasi 1 september 2014
Deklarasi 1 september 2014
 
Declaration text english
Declaration text englishDeclaration text english
Declaration text english
 
Siaran Pers KOMNAS HAM - Inkuiri Nasional, 19 agustus 2014
Siaran Pers KOMNAS HAM - Inkuiri Nasional, 19 agustus 2014Siaran Pers KOMNAS HAM - Inkuiri Nasional, 19 agustus 2014
Siaran Pers KOMNAS HAM - Inkuiri Nasional, 19 agustus 2014
 
Konstitusionalitas dan urgensitas penetapan kriteria dan indikator dalam peng...
Konstitusionalitas dan urgensitas penetapan kriteria dan indikator dalam peng...Konstitusionalitas dan urgensitas penetapan kriteria dan indikator dalam peng...
Konstitusionalitas dan urgensitas penetapan kriteria dan indikator dalam peng...
 

Recently uploaded

Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxBudyHermawan3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxssuser8905b3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (14)

Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 

MORATORIUM: SUDAHKAH MELINDUNGI HUTAN DAN GAMBUT TERSISA DI RIAU “URGENSI PENGUATANNYA”

  • 1. MORATORIUM: SUDAHKAH MELINDUNGI HUTAN DAN GAMBUT TERSISA DI RIAU “URGENSI PENGUATANNYA” Dr. HARIS GUNAWAN PUSAT STUDI BENCANA UNIV. RIAU DISKUSI MELANJUTKAN MELINDUNGI HUTAN GAMBUT RIAU , P.BARU 5 MEI 2015
  • 2. Moratorium : Macan? TAK BUAS, but perlu.. Perusahaan Sawit dapat Keluarkan Banyak Lahan dari Peta Moratorium (https://awasmifee.potager.org/?p=857&lang=id) MORATORIUM ..PIL PAHIT….DARURAT GAMBUT DAN HUTAN RIAU
  • 3. When peatforest becoming low stocking timber, they are converted into plantations Miettinen & Liew 2010, Land Degradation and Development FAKTA-1-sumatra
  • 4. Hampir seluruh kawasan ekosistem gambut Riau telah dibagi habis menjadi ijin konsesi perusahaan besar/kecil dan sisanya subjected to Moratorium (2011-2013-2015) Riau Forest Watch (2014) FAKTA 2- Riau
  • 5. Moratorium ….pemanfaatan lahan gambut terlanjur dilakukan Namun banyak keterlanjuran dan ketidak-cermatan dalam pendefinisian areal lahan gambut yang di-moratorium Sumber :Peta moratorium hutan dan lahan gambut
  • 6.
  • 7. Riau PEAT swamp: in Hidrology Facts
  • 8. The Important Carbon Stock in The World MORATORIUM…PEMBANGUNAN RENDAH EMISI….
  • 9. Ekosistem gambut di Riau telah mengalami ‘bleeding’ (over- drainage) sehingga menjadi lebih rentan thd bencana asap
  • 10. KARHUTLA-BENCANA ASAP 1997…………….BELUM ADA PENYELESAIAN MENYELURUH……2015???
  • 11. PENYEBAB TERJADINYA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN GAMBUT MANUSIA (99,9%) Sengaja Lalai 2.ALAM (??)
  • 12. “peat swamp” Sustainable Options for Addressing Haze Disaster
  • 13. Urgensi perpanjangan Moratorium • Aspek implementasi, pengawasan dan pemberian dan mekanisme sanksinya. • Penting dimasukkan ukuran capaian keberhasilan, kendala dan upaya perbaikannya. • Partisipasi publik perlu diperluas disetiap prosesnya. Misalnya berapa capaian kawasan hutan yang sudah ditata batas, bagaimana mekanisme pengelolaan kawasan hutan open akses, evaluasi konsesi dan validitas izin, dan pengembangan tata kelola hutan yang lestari, termasuk didalamnya capaian pengelolaan gambut yang rendah emisi. • Peta moratorium dipermanenkan dan diperluas, jangan tambah menyempit peta moratorium disetiap revisinya.
  • 14. TERSALAI DALAM SUNYI Kalau hujan tak lagi berderai,terasa sunyi sepi, kini jerebu itu datang lagi, menembus dihampir setiap jengkal pelosok negeri, tak terkecuali telah mengendap keparu paru kami, CUKUPlah sudah tersalai belasan tahun ini, tapi tak kunjung ada solusi, sedih tak terperih, mendengar jerit tangis tak terhenti @Rumah Inspirasi, Panam Februari 15, 2015. TERIMAKASIH