Perhutanan Sosial Poros Baru Ekonomi Desa Hutan
Nara sumber :
1. Leroy Sami Uguy Direktur SDA-TTG, PPMD Kemendesa pdtt
2. Ananda Artono, Kadiv PS Perum Perhutani
3. Sutrisno, P2PS, FKMM
4. Swari Utami Dewi, Pokja Nasional Perhutanan sosial, PSKL KLHK
5. Chairidin A. (Almisbhat/pendamping PS)
TERBAIK!!! WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Aesthetic Pintu Aluminium di Banda Aceh
Perhutanan Sosial Almisbat | Pojok Desa #05
1. Pembangunan Kawasan Pertanian dan Perkebunan
Konservasi Berbasis Agroindustri Untuk Memperkuat
Pembangunan Nasional di Sektor Pangan di Lokasi Areal
Perhutanan Sosial
ALMISBAT
2. Tentang Program Perhutanan Sosial
Pemerintah Indonesia memiliki dua agenda besar yang menjadi sorot utama
terkait pengelolaan hutan, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat
khususnya di sekitar hutan, dan menciptakan model pelestarian hutan yang
efektif.
Melihat tujuan ini, pemerintah hadir melalui Program Perhutanan Sosial
(PS) untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran, ketimpangan
penguasaan lahan dan pengelolaan/pemanfaatan kawasan hutan melalui
pemberian akses legal selama 35 tahun kepada masyarakat setempat melalui
skema pengelolaan Hutan Desa, Izin Usaha Hutan Kemasyarakatan, Hutan
Tanaman Rakyat, Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan
(KULIN KK), Hutan Adat dan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial
(IPHPS) yang dilaksanakan oleh masyarakat selaku pelaku utama untuk
meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika
sosial budaya dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya hutan.
Program PS sendiri bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
melalui pola pemberdayaan masyarakat dengan berpedoman pada aspek
kelestarian. PS membuka kesempatan bagi masyarakat di sekitar hutan
untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah (KLHK).
3. Karena itu untuk mmeperkuat program Perhutanan Sosial, Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan PermenLHK No. 83 Tahun
2016 tentang Perhutanan Sosial dan PermenLHK No. 39 Tahun 2017 tentang
Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani.
Program Perhutanan Sosial merupakan perwujudan dari program prioritas
pemerintah Jokowi-JK Periode Pertama 2014-2019 dan dilanjutkan pada
Periode Kedua Jokowi-Maruf Amin 2019-2024
4. Latar Belakang Perhutanan Sosial
Mengintegrasikan konsep agroindustri berbasis konservasi, dimana program ini
mampu membangun ekonomi pedesaan, dan mencipta desa pertanian
moderen berbasis konservasi.
Proyek agroindustri konservasi diciptakan mampu mendorong tumbuh
kembang usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik, dan
mencipta kegiatan pembangunan disektor pertanian (sektor usaha pertanian
dalam artian luas) diwilayah sekitarnya.
Desa menjadi basis dari program ini bertujuan mengembangkan dan
memperkuat arus pembangunan berbasis desa, dimana desa mendapat porsi
luas dalam pembangunan berkelanjutan. Desa menjadi sentral ekonomi
nasional, dan menjadi tolak ukur representatife pembangunan nasional/
5. Wilayah Program Perhutanan Sosial
Wilayah/areal Pemanfaatan Perhutanan Sosial mencakup Hutan
Produksi dan Hutan Lindung
Wilayah/areal dengan tutupan lahan yang terbuka atau terdapat
tegakkan hutan kurang dari atau sama dengan 10% secara terus
menerus dalam kurun waktu 5 tahun atau lebih
6. Prinsip Perhutanan Sosial
Keadilan
Keberlanjutan
Kepastian hukum
Partisipatif
Kesetaraan
Bertanggungjawab
7. Sasaran Kawasan Agroindustri Perhutanan Sosial
Sasaran pengembangan agroindustri adalah untuk
mengembangkan kawasan pertanian dan perhutanan yang
berpotensi menjadi kawasan agroindustri, melalui:
Pemberdayaan masyarakat pelaku agribisnis
Penguatan kelembagaan petani dan pengembangan kelembagaan system
agribisnis
Pengembangan kelembagaan penyuluhan pembangunan terpadu
Pengembangan iklim yang kondusif bagi usaha dan investasi
8. Kelompok Masyarakat Yang Dapat Mengajukan
Akses Legal Perhutanan Sosial
Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)
Kelompok Tani Hutan (KTH)
Koperasi
Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN)
9. Inti Program Agroindustri Perhutanan Sosial
Indikator keberhasilan program pengembangan kawasan agroindustri,
yang disesuikan dengan kondisi daerah, dapat dilihat dari dampak dan
output yang dihasilkan, antara lain:
A. Dampak:
Pendapatan masyarakat meningkat minimal 5%
Produktivitas meningkat minimal 5%
Investasi masyarakat meningkat minimal 10%
B. Output:
Program jangka panjang 70% dapat dilaksanakan
80% kelembagaan tani mampu menyusun usaha berorientasi pasar dan
lingkungan
Mampu menyusun perencanaan partisifatif dan disetujui bersama
pelaksanaannya
Jaringan bisnis petani terbentuk dan aktif
Tim penyuluh multi disiplin profesional terbentuk dan berjalan
11. Lokasi Kawasan Perhutanan Sosial
Lokasi agroindustri yang dijadikan andalan program ini akan
menyentuh subsektor tanaman pangan, agroforestry, peternakan,
perikanan, perkebunan, tanaman multiguna, jasa
lingkungan/ekowisata, sehingga lokasi dipilih berdasarkan
komoditas unggulan masing-masing wilayah
12. Lokasi Kelompok Tani Penerima SK Perhutanan Sosial
(Dampingan ALMISBAT)
No LMDH/KTH Luas
Lahan
(ha)
Jml
KK
Lokasi MDPL Skema
PS
JAWA BARAT:
1 KTH Wana Baru
Mandiri
100 89 Desa Mekarwaru,
Gantar, Indramayu,
Jawa Barat
200 IPHPS
2 KTH Girihurip 212 217 Desa Padahurip,
Banjarwangi, Garut,
Jawa Barat
1300 IPHPS
3 KTH Motekar 102 123 Desa Sukawargi,
Cisurupan, Garut, Jawa
1300 IPHPS
4 KTH Mutiara Hitam 77,9 179 Desa Wangunjaya,
Banjarwangi, Garut,
Jawa Barat
1500 IPHPS
13. Potensi Komoditas Unggulan
NO POTENSI KETERANGAN
1 Tanaman Kehutanan dan
Konservasi
Sengon, Mahoni, Suren, Kesemek, Eukaliptus
2 Tanaman Multiguna/Tanaman Alpukat, Mangga Irwin, Kesemek, Nangka, Jeruk Lemon California,
California, Apel, Anggur, Jambu Batu Gertas Merah, Produk Olahan
Olahan (keripik buah)
3 Jasa Lingkungan/ekowisata Sumber air, Agrowisata, Camping Ground
4 Sutera Alam Budidaya ulat sutera, Teh Murbei, Selai Murbei
5 Madu Budidaya Lebah Madu
6 Peternakan Budidaya ternak kambing Etawa, Domba dan Sapi, Budidaya Pakan
7 Agroforestry Budidaya Kopi, Cokelat, Kapulaga, Porang, Kayu Putih
8 Perikanan Air Tawar Budidaya Nila, Ikan Emas