Hak asasi manusia "kebebasan beragama di indonesia"Mariska1115500049
Dokumen tersebut membahas tentang kebebasan beragama di Indonesia. Terdapat jaminan konstitusi tentang kebebasan beragama sesuai Undang-Undang Dasar 1945 seperti Pasal 28E ayat 1 dan 2, Pasal 28I ayat 1, Pasal 29 ayat 2, serta Pasal 28J ayat 1 dan 2. Dokumen juga menjelaskan bentuk-bentuk pelanggaran kebebasan beragama di antaranya pengabaian penyelesaian pembangunan sarana ibadah dan pengaba
Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan di Indonesiaafifahdhaniyah
Materi mata pelajaran PPKN kelas X dengan judul "Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan di Indonesia". Membahas mengenai kebebasan memeluk agama, hak jaminan melaksanakan ibadah, dan kewajiban bertoleransi beragama menurut UUD45 dan Pancasila
Makalah PPKN tentang KEMERDEKAAN BERAGAMA DAN BERKEPERCAYAAN SERTA SISTEM PER...rizkiwirsa
Makalah ini membahas tentang kemerdekaan beragama dan sistem pertahanan negara di Indonesia. Kemerdekaan beragama dijamin oleh konstitusi dan menjamin setiap orang bebas menganut agama apapun. Sistem pertahanan negara Indonesia bersifat semesta di mana seluruh rakyat berperan serta dalam upaya pertahanan melalui Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian."
Hak asasi manusia "kebebasan beragama di indonesia"Mariska1115500049
Dokumen tersebut membahas tentang kebebasan beragama di Indonesia. Terdapat jaminan konstitusi tentang kebebasan beragama sesuai Undang-Undang Dasar 1945 seperti Pasal 28E ayat 1 dan 2, Pasal 28I ayat 1, Pasal 29 ayat 2, serta Pasal 28J ayat 1 dan 2. Dokumen juga menjelaskan bentuk-bentuk pelanggaran kebebasan beragama di antaranya pengabaian penyelesaian pembangunan sarana ibadah dan pengaba
Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan di Indonesiaafifahdhaniyah
Materi mata pelajaran PPKN kelas X dengan judul "Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan di Indonesia". Membahas mengenai kebebasan memeluk agama, hak jaminan melaksanakan ibadah, dan kewajiban bertoleransi beragama menurut UUD45 dan Pancasila
Makalah PPKN tentang KEMERDEKAAN BERAGAMA DAN BERKEPERCAYAAN SERTA SISTEM PER...rizkiwirsa
Makalah ini membahas tentang kemerdekaan beragama dan sistem pertahanan negara di Indonesia. Kemerdekaan beragama dijamin oleh konstitusi dan menjamin setiap orang bebas menganut agama apapun. Sistem pertahanan negara Indonesia bersifat semesta di mana seluruh rakyat berperan serta dalam upaya pertahanan melalui Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian."
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang dan rumusan masalah mengenai hak kebebasan beragama di Indonesia.
2. Terdapat berbagai pendapat mengenai pengertian HAM serta kebebasan beragama menurut berbagai sumber.
3. Dibahas pula konsep kebebasan beragama menurut UUD 1945 dan Deklarasi Kairo yang berlandaskan hukum Islam.
Rpp ppkn sma xi bab 1 sd 9 daripertemuan awal sd akhir diberikan gratis untuk siapa saja untuk bahan pertimbangan jika ada kesalahan mohon kirim email ke dasepggl@gmail.com ataus sms ke 0856 5990 0626
Menelaah ketentuan konstitusional kehidupan berbangsa dan bernegaraghinahuwaidah
pendidikan kewarganegaraan sma
kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia, pengertian, jenis-jenis, manfaat, kendala,cara menjaga kerukunan antar umat beragama, sistem pertahanan dan keamanan
Dokumen tersebut membahas tentang regulasi kerukunan umat beragama di Indonesia. Indonesia memiliki keragaman suku, bahasa, dan agama yang perlu diatur untuk menjamin kerukunan. Beberapa masalah yang muncul antara lain pendirian rumah ibadah dan penyiaran agama. Diperlukan regulasi yang kuat untuk menjamin hak beragama dan kerukunan. Namun, ada pandangan yang menolak RUU KUB karena dianggap membatasi kebebasan beragama.
1. Departemen Agama dibentuk untuk menjaga kerukunan nasional dan mengurus kepentingan umat Islam.
2. Dokumen ini membahas sejarah upaya peningkatan kerukunan antar umat beragama di Indonesia sejak zaman dahulu hingga era reformasi.
3. Peraturan bersama antara Menag dan Mendagri tentang pedoman tugas kepala daerah dalam memelihara kerukunan agama menjadi acuan utama.
Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia mengakui berbagai agama yang ada di Indonesia. Pancasila dan agama saling mempengaruhi dan menghormati. Sila pertama Pancasila yang menyebutkan Ketuhanan Yang Maha Esa menegaskan pengakuan negara terhadap berbagai kepercayaan. Hubungan negara dan agama di Indonesia didasarkan pada toleransi dan kebebasan beragama sesuai Pancasila.
KRITIK TERHADAP KETUHANAN VERSI PANCASILA isffianisuki
Dokumen tersebut membahas tentang ketuhanan versi Pancasila, konsep negara dan agama, nilai-nilai Pancasila terhadap sila pertama, mewujudkan kehidupan beragama, dan pemahaman terhadap Pancasila. Secara ringkas, dokumen tersebut membahas hubungan antara negara dan agama menurut Pancasila serta cara mewujudkan ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari.
Power Point Pendidikan Pancasila ( Pancasila Vs Agama)an isa
Pancasila dan agama memiliki hubungan yang erat di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi dasar negara mengakui keberadaan berbagai agama dan menempatkannya dalam sila pertama tentang ketuhanan yang maha esa. Perdebatan mengenai hubungan antara Pancasila dan agama terutama Islam telah terjadi sejak pembentukan negara, namun akhirnya disepakati bahwa Pancasila tidak mendukung negara berbasis agama tertentu.
Islam itu adalah agama yang asy-syumul (lengkap). Ajaran Islam meliputi seluruh aspek dan sisi kehidupan manusia. Islam memberikan pengaturan dan tuntunan pada manusia, mulai dari urusan yang paling kecil hingga urusan manusia yang berskala besar.Dan tentu saja telah tercakup di dalamnya aturan dan penghargaan yang tinggi terhadap HAM. Memang tidak dalam suatu dokumen yang terstruktur, tetapi tersebar dalam ayat suci Al-Qur’an dan Sunnah Nabi saw.
Hak Asasi Manusia telah di atur dalam Al-Qur’an dan Hadist dan umat islam harus benar-benar mengetahui hak-hak yang diberikan kepadanya dan menggunakan haknya tersebut sebaik-baiknya selama tidak bertentangan dan melanggar hak orang lain.
Dokumen tersebut membahasakan hak asasi manusia dalam Islam yang meliputi hak hidup, kebebasan, kehormatan, milik, dan hak-hak lain seperti warganegara dan berperang. Islam menjamin pelaksanaan hak-hak tersebut kepada semua manusia tanpa memandang agama atau bangsa.
Kebebasan beragama di malaysia & hubungkait dengan perlembagaan Mel Cassie
assalamua'laikum semua,
sedikit info berkaitan kebebasan agama dan hubungkait dgn perlembagaan. slide sy share ni hanyalah basic info. Banyak lagi yg perlu dikaji berkaitan isu kebebasan agama. Semoga slide ini sedikit sebanyak membantu anda dalam apa jua perkara
~ by melcassie ~
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang dan rumusan masalah mengenai hak kebebasan beragama di Indonesia.
2. Terdapat berbagai pendapat mengenai pengertian HAM serta kebebasan beragama menurut berbagai sumber.
3. Dibahas pula konsep kebebasan beragama menurut UUD 1945 dan Deklarasi Kairo yang berlandaskan hukum Islam.
Rpp ppkn sma xi bab 1 sd 9 daripertemuan awal sd akhir diberikan gratis untuk siapa saja untuk bahan pertimbangan jika ada kesalahan mohon kirim email ke dasepggl@gmail.com ataus sms ke 0856 5990 0626
Menelaah ketentuan konstitusional kehidupan berbangsa dan bernegaraghinahuwaidah
pendidikan kewarganegaraan sma
kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia, pengertian, jenis-jenis, manfaat, kendala,cara menjaga kerukunan antar umat beragama, sistem pertahanan dan keamanan
Dokumen tersebut membahas tentang regulasi kerukunan umat beragama di Indonesia. Indonesia memiliki keragaman suku, bahasa, dan agama yang perlu diatur untuk menjamin kerukunan. Beberapa masalah yang muncul antara lain pendirian rumah ibadah dan penyiaran agama. Diperlukan regulasi yang kuat untuk menjamin hak beragama dan kerukunan. Namun, ada pandangan yang menolak RUU KUB karena dianggap membatasi kebebasan beragama.
1. Departemen Agama dibentuk untuk menjaga kerukunan nasional dan mengurus kepentingan umat Islam.
2. Dokumen ini membahas sejarah upaya peningkatan kerukunan antar umat beragama di Indonesia sejak zaman dahulu hingga era reformasi.
3. Peraturan bersama antara Menag dan Mendagri tentang pedoman tugas kepala daerah dalam memelihara kerukunan agama menjadi acuan utama.
Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia mengakui berbagai agama yang ada di Indonesia. Pancasila dan agama saling mempengaruhi dan menghormati. Sila pertama Pancasila yang menyebutkan Ketuhanan Yang Maha Esa menegaskan pengakuan negara terhadap berbagai kepercayaan. Hubungan negara dan agama di Indonesia didasarkan pada toleransi dan kebebasan beragama sesuai Pancasila.
KRITIK TERHADAP KETUHANAN VERSI PANCASILA isffianisuki
Dokumen tersebut membahas tentang ketuhanan versi Pancasila, konsep negara dan agama, nilai-nilai Pancasila terhadap sila pertama, mewujudkan kehidupan beragama, dan pemahaman terhadap Pancasila. Secara ringkas, dokumen tersebut membahas hubungan antara negara dan agama menurut Pancasila serta cara mewujudkan ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari.
Power Point Pendidikan Pancasila ( Pancasila Vs Agama)an isa
Pancasila dan agama memiliki hubungan yang erat di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi dasar negara mengakui keberadaan berbagai agama dan menempatkannya dalam sila pertama tentang ketuhanan yang maha esa. Perdebatan mengenai hubungan antara Pancasila dan agama terutama Islam telah terjadi sejak pembentukan negara, namun akhirnya disepakati bahwa Pancasila tidak mendukung negara berbasis agama tertentu.
Islam itu adalah agama yang asy-syumul (lengkap). Ajaran Islam meliputi seluruh aspek dan sisi kehidupan manusia. Islam memberikan pengaturan dan tuntunan pada manusia, mulai dari urusan yang paling kecil hingga urusan manusia yang berskala besar.Dan tentu saja telah tercakup di dalamnya aturan dan penghargaan yang tinggi terhadap HAM. Memang tidak dalam suatu dokumen yang terstruktur, tetapi tersebar dalam ayat suci Al-Qur’an dan Sunnah Nabi saw.
Hak Asasi Manusia telah di atur dalam Al-Qur’an dan Hadist dan umat islam harus benar-benar mengetahui hak-hak yang diberikan kepadanya dan menggunakan haknya tersebut sebaik-baiknya selama tidak bertentangan dan melanggar hak orang lain.
Dokumen tersebut membahasakan hak asasi manusia dalam Islam yang meliputi hak hidup, kebebasan, kehormatan, milik, dan hak-hak lain seperti warganegara dan berperang. Islam menjamin pelaksanaan hak-hak tersebut kepada semua manusia tanpa memandang agama atau bangsa.
Kebebasan beragama di malaysia & hubungkait dengan perlembagaan Mel Cassie
assalamua'laikum semua,
sedikit info berkaitan kebebasan agama dan hubungkait dgn perlembagaan. slide sy share ni hanyalah basic info. Banyak lagi yg perlu dikaji berkaitan isu kebebasan agama. Semoga slide ini sedikit sebanyak membantu anda dalam apa jua perkara
~ by melcassie ~
1. Dokumen tersebut membahas tentang makna berpikir kritis dan bersikap demokratis menurut agama Islam. Ayat-ayat Alquran yang dibahas mendorong umat Islam untuk berpikir kritis terhadap realitas sosial namun tetap berlandaskan kebenaran agama, serta melakukan musyawarah secara damai dalam menyelesaikan masalah.
Kuliah ini membahaskan tentang kepelbagaian agama di Malaysia dengan menjelaskan definisi agama, penggolongan agama, agama-agama utama di Malaysia, dan cara mengatasi konflik agama melalui dialog antara agama dan mencari titik pertemuan. Kuliah ini bertujuan membentuk pemahaman tentang kepelbagaian agama dan mengamalkan nilai toleransi di Malaysia.
Konstitusi bertujuan melindungi HAM. Sebelum merdeka, Indonesia banyak mengalami pelanggaran HAM di bawah penjajahan Belanda. Setelah merdeka, pemerintah Indonesia yakin bahwa HAM harus ditegakkan dan melindungi rakyat dari penindasan, sehingga membentuk undang-undang yang mengatur HAM.
Dokumen tersebut membahas instrumen-instrumen hak asasi manusia di Indonesia meliputi perubahan UUD 1945, Tap MPR tentang rencana aksi HAM, UU HAM 1999, UU Pengadilan HAM 2000, dan ratifikasi hukum HAM internasional seperti CEDAW, Konvensi Hak Anak, dan Konvensi Menentang Penyiksaan. Dokumen juga menjelaskan peraturan perundang-undangan terkait seperti Keppres Komnas HAM, Komisi Anti Kekerasan Pere
Dokumen tersebut membahas tentang kesadaran hukum, hak asasi manusia, dan kewajiban pelajar. Secara singkat, dokumen menjelaskan bahwa kesadaran hukum adalah pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan, keluarga sadar hukum bertujuan meningkatkan pemahaman hukum, dan pelajar memiliki hak asasi namun juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak orang lain.
Dokumen tersebut membahas tentang persamaan kedudukan warga negara Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan seperti hak asasi, kebebasan beragama, berpendapat, berserikat, dan memperoleh pendidikan yang dijamin oleh konstitusi. Dokumen ini juga menjelaskan tugas negara untuk melindungi hak-hak warga negara tersebut.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas hubungan antara prinsip indivisibility dengan kebebasan beragama
2. Prinsip indivisibility menyatakan bahwa hak-hak individu tidak dapat dipisahkan
3. Dokumen tersebut menggunakan contoh kasus penganiayaan terhadap pengikut Ahmadiyah di Indonesia sebagai bukti kurangnya penerapan prinsip indivisibility dalam kebebasan beragama.
Dokumen ini membahas ideologi liberalisme, sosialisme, dan pancasila. Ideologi liberalisme menekankan kebebasan individu dan hak asasi manusia, sedangkan sosialisme lebih mengutamakan kepentingan negara. Ideologi pancasila mencari keseimbangan antara individu dan negara dengan menghargai kebebasan beragama.
Dokumen ini membahas relasi antara negara dan agama dalam konstitusi Indonesia. Ia menjelaskan bahwa UUD 1945 menjamin kebebasan beragama dan melarang diskriminasi berdasarkan agama, sejalan dengan nilai-nilai toleransi agama dalam Pancasila. Dokumen ini juga membahas tantangan seperti batasan kebebasan beragama dan pengaruh politik terhadap interpretasi konstitusi.
Teks tersebut membahas perbandingan antara ideologi Liberalisme, Sosialisme, dan Pancasila. Liberalisme menekankan kebebasan individu dan hak-hak warga negara, sedangkan Sosialisme lebih mengedepankan kepentingan negara. Pancasila menghindari ketidakseimbangan antara individu dan negara dengan menghargai keduanya. Teks tersebut juga membandingkan pandangan ketiga ideologi terhadap agama dan pendidikan.
Jenis Bentuk HAM Menurut Berbagai Sumber (sesuai UUD) Hak dan Kewajiban Warga...zxmuadz
Jenis Bentuk HAM Menurut Berbagai Sumber (sesuai UUD)
Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia yang Terdapat dalam Pembukaan UUD 1995 Setelah Diamademen
Perbedaan Ideologi Pancasila, Liberalisme, Komunisme, dan KapitalismeRajabul Gufron
Ideologi Pancasila, liberalisme, sosialisme, dan komunisme memiliki perbedaan dalam pendekatan terhadap hubungan antara individu, masyarakat, dan negara. Pancasila menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan negara, sedangkan liberalisme memberi prioritas kepada individu, sosialisme kepada negara, dan komunisme menghapus kelas sosial.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep negara, unsur-unsur negara, rakyat, penduduk, warga negara, asas kewarganegaraan, hak dan kewajiban warga negara berdasarkan UUD 1945, serta peraturan perundang-undangan terkait kewarganegaraan di Indonesia.
Kelompok 5 membahas tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Rule of Law. Dokumen ini menjelaskan pengertian HAM dan sejarah perkembangannya di Indonesia, fungsi dan tujuan Komnas HAM, serta pengertian dan prinsip-prinsip Rule of Law.
Similar to Kebebasan beragama dan kepercayaan (20)
Materi ini sangat penting sebagai kita pendidik di smk untuk apa untuk memberikan motifasi kepada kita sebagai pendidik di smk bahwa tujuan akhir kita tidak hanya transfer ilmu saja melainkan juga mengantar peserta didik menuju du di
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka
2. DEFINISI
Kebebasan beragama adalah prinsip yang mendukung kebebasan individu
atau masyarakat, untuk menerapkan agama atau kepercayaandalam ruang
pribadi atau umum. Kebebasan beragama termasuk kebebasan untuk
mengubah agama dan tidak menurut setiap agama. Dalam negara yang
mengamalkan kebebasan beragama, agama-agama lain bebas dilakukan dan
ia tidak menghukum atau menindas pengikut kepercayaan lain yang lain dari
agama resmi. Pasal 18 dalam Kovenan Internasional PBB tentang Hak-Hak
Sipil dan Politik menyatakan kebijakan yang menafikan kebebasan seseorang
untuk mengamalkan agamanya adalah satu kezaliman spiritual. Kebebasan
beragama merupakan satu konsep hukum yang terkait, tetapi tidak serupa
dengan, toleransi agama, pemisahan antara agama dan negara, atau negara
3. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1948
menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan agama
(Pasal 18). Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik
mengakui hak kebebasan beragama dan berkeyakinan
(Pasal 18). Definisi hak kebebasan beragama secara formal
terdapat dalam DUHAM, tepatnya dalam Pasal 18 yang
berbunyi:
“Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, keinsafan
batin dan agama, dalam hak ini termasuk kebebasan
berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk
menyatakan agama atau kepercayaannya dengan cara
mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan
menepatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan
orang lain, dan baik di tempat umum maupun yang
tersendiri.”
Pasal tersebut menjelaskan mengenai hak kebebasan
beragama yang terdiri dari hak untuk beragama, hak untuk
berganti agama, hak untuk mengamalkan agama dengan
cara mengajarkannya, melakukannya baik secara sendiri
ataupun kelompok dan di tempat umum atau tempat
pribadi.
4. Jaminan Konstitusi Tentang Kebebasan Beragama dan
Berkeyakinan.
Dasar hukum yang menjamin kebebasan beragama di Indonesia ada pada konstitusi
kita, yaitu Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (“UUD 1945”):
“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih
pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih
tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”
Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas
kebebasan meyakini kepercayaan. Selain itu dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 juga
diakui bahwa hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia. Selanjutnya Pasal 29
ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap
penduduknya untuk memeluk agama.
Akan tetapi, hak asasi tersebut bukannya tanpa pembatasan. Dalam Pasal 28J ayat
(1) UUD 1945 diatur bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang
lain. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 selanjutnya mengatur bahwa pelaksanaan hak
tersebut wajib tunduk pada pembatasan-pembatasan dalam undang-undang. Jadi, hak
asasi manusia tersebut dalam pelaksanaannya tetap patuh pada pembatasan-
pembatasan yang diatur dalam undang-undang.
5. UUD yang mengatur /menegaskan kebebasan beragama.
a) Pasal 28 E
1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya...
2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap,
sesuai dengan hati nuraninya.
b) Pasal 28 I
1. Hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
2. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan
berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
c) Pasal 29
1. Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa.
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing
dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
Undang-Undang No 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia
d) Pasal 22
1. Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut
agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk
beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
Negara harus menjamin:
a. Bahwa hak ini dilaksanakan tanpa diskriminasi apa pun, dan
b. Hak yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak ini.
6. Norma-Norma Kebebasan Beragama
Ada delapan norma yang
•Pertama, Internal freedom (Kebebasan internal). Berdasarkan pada norma ini,
setiap orang dipandang memiliki kebebasan berfikir, berkesadaran dan beragama.
Norma ini juga mengakui kebebasan setiap individu untuk memiliki, mengadopsi,
mempertahankan atau mengubah agama dan kepercayaannya.
•Kedua, External freedom (Kebebasan eksternal). Norma ini mengakui kebebasan
mewujudkan kebebasan atau keyakinan dalam berbagai bentuk manifestasi seperti
kebebasan dalam mengajaran, praktik, peribadatan dan ketaatan. Manifestasi
kebebasan beragama dan berkepercayaan dapat dilaksanakan baik diwilayah
pribadi dan publik. Kebebasan juga bisa dilakukan secara individual dan bersama-
sama orang lain.
•Ketiga, Noncoercion (Tanpa paksaan). Norma ini menekankan adanya
kemerdekaan individu dari segala bentuk paksaan dalam mengadopsi suatu
agama atau berkepercayaan. Dengan kata lain, setiap individu memiliki kebebasan
memiliki suatu agama atau kepercayaan tanpa perlu dipaksa oleh siapa pun.
•Keempat, Nondiscrimination (Tanpa diskriminasi) berdasarkan norma ini, negara
berkewajiban menghargai dan memastikan bahwa seluruh individu di wilayah
kekuasaan dan yurisdiksinya memperoleh jaminan kebebasan beragama atau
berkepercayaan tanpa membedakan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama
atau kepercayaan, pandangan politik dan pandangan lainya, asal-usul bangsa,
kekayaan dan status kelahiran.
7. •Kelima, Rights of parent and guardian (Hak orang tua dan wali). Menurut
norma ini, negara berkewajiban menghargai kebebasan orang tua dan para
wali yang absah secara hukum untuk memastikan pendidikan agama dan moral
bagi anak-anak mereka sesuai dengan kepercayaan mereka sendiri. Negara
juga harus memberikan perlindungan atas hak-hak setiap anak untuk bebas
beragama atau berkepercayaaan sesuai dengan kemampuan mereka sendiri.
•Keenam, Corporate freedom and legal status (Kebebasan berkumpul dan
memperoleh status hukum). Aspek penting kebebasan beragama atau
berkepercayaan terutama dalam kehidupan kontemporer adalah adanya hak
bagi komunitas keagamaan untuk mengorganisasikan diri atau membentuk
asosiasi.
•Ketujuh, Limits of permissible restrictions on external freedom (Pembatasan
yang diperkenankan terhadap kebebasan eksternal). Kebebasan untuk
mewujudkan atau mengekspresikan suatu agama atau kepercayaan dapat
dikenai pembatasan oleh hukum dengan alasan ingin melindungi keselamatan
umum, ketertiban, kesehatan, moral dan hak-hak dasar lainnya.
•Kedelapan, Nonderogability. Negara tidak boleh mengurangi hak kebebasan
beragama atau kepercayaan bahkan dalam situasi darurat sekalipun
8. Bentuk-bentuk Pelanggaran Kebebasan Bergama dan
Berkepercayaan di Indonesia.
Dari sekian banyak kasus pelanggaran HAM tentang kebebasan beragama di Indonesia ternyata
negara dan pemerintah belum benar-benar bisa menegakkan pasal pasal yang ada di dalam UUD
1945. Mulai dari aparat kepolisian yang seharusnya mengayomi masyarakat malah menjadi
pelanggar HAM terbanyak. Negara juga kurang tegas dalam menangani kasus kasus pelanggaran
tesebut maka dari itu bukan semakin berkurang kasus yang terjadi tetapi malah semakin
bertambanhnya kasus pelanggaran HAM tentang kebebasan beragama, bukan hanya tentang
kebebasan beragama tapi masih banyak juga pasal lain yang masih sering dilanggar.
-Dari pantauan Komnas HAM selama satu tahun terakhir, kasus-kasus terkait rumah ibadah
cenderung meningkat. “Pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dalam bentuk penutupan,
perusakan, penyegelan, atau pelarangan rumah ibadah merupakan isu menonjol," kata Komisioner
Komnas HAM Imdadun Rahmat saat konferensi pers di Kantor Komnas HAM
Beberapa kasus pengabaian pemerintah dalam menyelesaikan kasus-kasus lama pelanggaran
kebebasan beragama/berkeyakinan, di antaranya: pengabaian penyelesaian pembangunan Masjid
Nur Musafir di Batuplat, Kupang, Nusa Tenggara Timur, pengabaian penyelesaian pembangunan
gereja HKBP Filadelfia, Bekasi, Jawa Barat, serta pengabaian penyelesaian pemulangan warga
Ahmadiyah Lombok dari tempat pengungsian Mataram, Nusa Tenggara Barat.
9. Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik
Hak beragama adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan
oleh siapapun.
UU No.12/2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan
Politik Mengesahkan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional
tentang Hak-hak Sipil dan Politik) dengan Declaration (Pernyataan) terhadap Pasal 1 (pasal 1, ayat
1).
Hukum Internasional
a). Pasal 18
1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup
kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan,
baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup,
untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan,
dan pengajaran.
2. Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau
menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.
3. Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat
dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan,
ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.
4. Negara Peserta dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan
apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi
anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.
10. Kesimpulan dan Saran
KESIMPULAN
Hubungan antara negara dan agama dalam konteks Pancasila adalah jelas
Pancasila tidak melepaskan agama dalam mengarungi bahtera perjalanan
negara, namun juga tidak menjadikan agama tertentu sebagai landasan
bernegara, artinya tidak islam dan tidak agama selain islam yang dijadikan
landasan bernegara. Kedudukan agama didalam negara indonesia jelas
pancasila mengakui akan adanya agama dan konstitusi indonesia sendiri
mencantumkan pasal tentang agama didalamnya.
SARAN
DPR dan Lembaga pemerintah lainnya, Diharapkan menjadi pengontrol yang
efektif bagi pelaksanaan kebebasan beragama di Indonesia; tetap bersepakat
bahwa negara ini bukanlah negara berdasarkan agama, tapi berdasarkan
Pancasila seperti ditunjukkan sepanjang sejarah parlemen Indonesia terkait isu
kebebeasan beragama.Jika kita sepakat bahwa negara ini berdasarkan
Pancasila, bukan negara agama, maka sepatutnya untuk bersikap netral
terhadap setiap masalah keagamaan dan kepercayaan, khususnya menyangkut
keyakinan, seperti diamanahkan konstitusi.