Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesiaafifahdhaniyah
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Perlindungan hukum bertujuan untuk mengamankan hak-hak warga negara sesuai dengan ketentuan hukum. Sedangkan penegakan hukum diperlukan agar hukum dapat berfungsi dengan efektif. Beberapa lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, peradilan, dan advokat berperan penting dalam menjamin terwujudny
Dokumen tersebut membahas tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya. Hak asasi manusia memiliki ciri universal, tidak dapat dicabut, dan tidak dapat dibagi. Hak dan kewajiban asasi manusia saling berkaitan sebab akibat. Nilai dasar Pancas
Rangkuman dokumen RPP PPKn kelas XI tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum dalam 3 kalimat:
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya perlindungan dan penegakan hukum untuk menegakkan supremasi hukum, keadilan, dan perdamaian serta faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti hukum, penegak hukum, masyarakat, dan sarana pendukungnya.
Sistem hukum dan peradilan nasional membahas pentingnya kesadaran hukum dan sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Dokumen ini menjelaskan pengertian sistem hukum dan peradilan, cara menciptakan budaya sadar hukum, serta contoh sikap dan perilaku yang sesuai dengan hukum.
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesiaafifahdhaniyah
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Perlindungan hukum bertujuan untuk mengamankan hak-hak warga negara sesuai dengan ketentuan hukum. Sedangkan penegakan hukum diperlukan agar hukum dapat berfungsi dengan efektif. Beberapa lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, peradilan, dan advokat berperan penting dalam menjamin terwujudny
Dokumen tersebut membahas tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya. Hak asasi manusia memiliki ciri universal, tidak dapat dicabut, dan tidak dapat dibagi. Hak dan kewajiban asasi manusia saling berkaitan sebab akibat. Nilai dasar Pancas
Rangkuman dokumen RPP PPKn kelas XI tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum dalam 3 kalimat:
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya perlindungan dan penegakan hukum untuk menegakkan supremasi hukum, keadilan, dan perdamaian serta faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti hukum, penegak hukum, masyarakat, dan sarana pendukungnya.
Sistem hukum dan peradilan nasional membahas pentingnya kesadaran hukum dan sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Dokumen ini menjelaskan pengertian sistem hukum dan peradilan, cara menciptakan budaya sadar hukum, serta contoh sikap dan perilaku yang sesuai dengan hukum.
Dokumen ini membahas harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya. Hak dan kewajiban saling berkaitan sebab pemenuhan kewajiban akan menjamin terlaksananya hak. Nilai-nilai Pancasila seperti Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Peran hukum dalam penegakkan hak asasi manusia di indonesiaLisa SYP
Makalah ini membahas tentang peran hukum dalam penegakan HAM di Indonesia. Terdapat pengertian HAM, dasar hukum HAM dalam perundang-undangan Indonesia seperti UUD 1945 dan UU No. 39/1999, serta contoh kasus pelanggaran HAM seperti Tanjung Priok, Marsinah, Udin, Aceh, Ambon, dan Poso yang menunjukkan pentingnya peranan hukum dalam memberantas pelanggaran HAM.
Makalah ini membahas tentang hak asasi manusia (HAM), termasuk pengertian HAM, penjelasan HAM pada tingkat global, permasalahan dan penegakan HAM di Indonesia, serta contoh pelanggaran HAM. Secara garis besar, HAM didefinisikan sebagai hak-hak dasar yang melekat pada manusia tanpa memandang latar belakang, dan perlu dihormati serta dilindungi oleh negara dan individu.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya sosiologi hukum dalam pengambilan keputusan para penegak hukum di Indonesia agar tercipta keadilan bagi masyarakat.
2) Dokumen tersebut juga membahas tentang tiga jenis hukum menurut Nonet dan Selznick yaitu hukum represif, hukum otonom, dan hukum responsif dalam konteks penegakan hukum di
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan perkembangan pemikiran Hak Asasi Manusia (HAM), serta hubungannya dengan agama Islam dan lingkungan hidup. Secara garis besar, HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada manusia, dan perkembangannya dimulai dari Magna Charta hingga Deklarasi Universal HAM PBB 1948 beserta generasi-generasinya. Islam juga menjunjung tinggi HAM seperti kebebasan beragama dan
Dokumen tersebut membahas tentang Hak Asasi Manusia dari perspektif Pancasila yang mencakup pengertian HAM, perkembangan pemikiran dan pengaturan HAM di Indonesia, jenis-jenis pelanggaran HAM, dan hubungan antara Pancasila dan HAM di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang hak asasi manusia (HAM), mulai dari pengertian HAM, ruang lingkup HAM, pengakuan HAM secara internasional dan nasional, penjabaran HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945, permasalahan dan penegakan HAM di Indonesia, serta contoh kasus pelanggaran HAM.
Bab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasilaWATI SRIWAHYUNINGSIH
Bab 1 membahas substansi hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Pancasila menjamin HAM melalui nilai-nilai ideal, instrumental, dan praktis yang terkandung dalam sila-silanya. Di Indonesia, pelanggaran HAM berupa kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, serta berbagai insiden yang mengakibatkan korban jiwa. Kasus pelanggaran HAM internasional umumnya dise
Norma sosial dan hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk sosial dan memastikan terciptanya ketertiban serta rasa aman dalam masyarakat. Berbagai jenis norma seperti agama, kesusilaan, dan hukum positif memberikan sanksi bagi pelanggaran untuk mempromosikan kesadaran dan kepatuhan hukum di kalangan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan seperti keluarga, sekolah, dan
Dokumen tersebut membahas tentang norma dan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan tentang definisi norma, jenis-jenis norma yang berlaku dalam masyarakat, latar belakang proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan makna serta arti penting proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia.
Dokumen ini membahas harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya. Hak dan kewajiban saling berkaitan sebab pemenuhan kewajiban akan menjamin terlaksananya hak. Nilai-nilai Pancasila seperti Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Peran hukum dalam penegakkan hak asasi manusia di indonesiaLisa SYP
Makalah ini membahas tentang peran hukum dalam penegakan HAM di Indonesia. Terdapat pengertian HAM, dasar hukum HAM dalam perundang-undangan Indonesia seperti UUD 1945 dan UU No. 39/1999, serta contoh kasus pelanggaran HAM seperti Tanjung Priok, Marsinah, Udin, Aceh, Ambon, dan Poso yang menunjukkan pentingnya peranan hukum dalam memberantas pelanggaran HAM.
Makalah ini membahas tentang hak asasi manusia (HAM), termasuk pengertian HAM, penjelasan HAM pada tingkat global, permasalahan dan penegakan HAM di Indonesia, serta contoh pelanggaran HAM. Secara garis besar, HAM didefinisikan sebagai hak-hak dasar yang melekat pada manusia tanpa memandang latar belakang, dan perlu dihormati serta dilindungi oleh negara dan individu.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya sosiologi hukum dalam pengambilan keputusan para penegak hukum di Indonesia agar tercipta keadilan bagi masyarakat.
2) Dokumen tersebut juga membahas tentang tiga jenis hukum menurut Nonet dan Selznick yaitu hukum represif, hukum otonom, dan hukum responsif dalam konteks penegakan hukum di
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan perkembangan pemikiran Hak Asasi Manusia (HAM), serta hubungannya dengan agama Islam dan lingkungan hidup. Secara garis besar, HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada manusia, dan perkembangannya dimulai dari Magna Charta hingga Deklarasi Universal HAM PBB 1948 beserta generasi-generasinya. Islam juga menjunjung tinggi HAM seperti kebebasan beragama dan
Dokumen tersebut membahas tentang Hak Asasi Manusia dari perspektif Pancasila yang mencakup pengertian HAM, perkembangan pemikiran dan pengaturan HAM di Indonesia, jenis-jenis pelanggaran HAM, dan hubungan antara Pancasila dan HAM di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang hak asasi manusia (HAM), mulai dari pengertian HAM, ruang lingkup HAM, pengakuan HAM secara internasional dan nasional, penjabaran HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945, permasalahan dan penegakan HAM di Indonesia, serta contoh kasus pelanggaran HAM.
Bab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasilaWATI SRIWAHYUNINGSIH
Bab 1 membahas substansi hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Pancasila menjamin HAM melalui nilai-nilai ideal, instrumental, dan praktis yang terkandung dalam sila-silanya. Di Indonesia, pelanggaran HAM berupa kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, serta berbagai insiden yang mengakibatkan korban jiwa. Kasus pelanggaran HAM internasional umumnya dise
Norma sosial dan hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk sosial dan memastikan terciptanya ketertiban serta rasa aman dalam masyarakat. Berbagai jenis norma seperti agama, kesusilaan, dan hukum positif memberikan sanksi bagi pelanggaran untuk mempromosikan kesadaran dan kepatuhan hukum di kalangan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan seperti keluarga, sekolah, dan
Dokumen tersebut membahas tentang norma dan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan tentang definisi norma, jenis-jenis norma yang berlaku dalam masyarakat, latar belakang proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan makna serta arti penting proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia.
Bab 2 membahas tentang norma dan keadilan dalam masyarakat. Dibahas mengenai jenis-jenis norma yang berlaku dalam masyarakat seperti norma kesusilaan, kesopanan, agama, dan hukum. Norma-norma tersebut berperan penting dalam mewujudkan keadilan dan menjaga kerukunan dalam masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem hukum, sumber hukum, jenis badan peradilan, norma dan perilaku taat hukum, korupsi kolusi dan nepotisme (KKN), teori terjadinya negara, serta bentuk-bentuk kenegaraan. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan konsep dasar hukum dan unsur-unsurnya, serta berbagai aspek terkait penegakan hukum dan penyelenggaraan negara.
Sistem hukum dan peradilan nasional Indonesia terdiri dari berbagai lembaga peradilan seperti pengadilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. Dokumen ini juga membahas sumber hukum, sanksi norma, dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia yang dilakukan lembaga seperti KPK dan kepolisian.
Everyone can knows, what a citizen and government in Indonesia. thanks for your coming in my powerpoint and hope ur enjoy this slide by slide. xoxo ^_^
Dokumen tersebut membahas upaya pemerintah provinsi Jawa Barat dalam mempersiapkan pelajar yang sadar hukum dan HAM melalui beberapa kegiatan seperti pembentukan tim pembinaan kesadaran hukum dan HAM serta forum pelajar sadar hukum dan HAM. Kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelajar terhadap hukum dan HAM.
Dokumen tersebut membahas tentang kesadaran hukum, hak asasi manusia, dan kewajiban pelajar. Secara singkat, dokumen menjelaskan bahwa kesadaran hukum adalah pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan, keluarga sadar hukum bertujuan meningkatkan pemahaman hukum, dan pelajar memiliki hak asasi namun juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak orang lain.
Perwujudan Masyarakat Bermoral dan Taat Hukum
Makalah ini membahas tentang pentingnya masyarakat bermoral dan taat hukum serta problematika nilai, moral, dan hukum. Ciri masyarakat bermoral adalah melakukan tindakan sesuai nilai dan budaya masyarakat serta aturan yang berlaku. Sedangkan taat hukum diperlukan untuk terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Di sisi lain, masih ter
Dokumen tersebut membahas sistem hukum di Indonesia, termasuk pengertian hukum menurut para ahli, ciri-ciri hukum, tujuan hukum, dan berbagai jenis hukum seperti berdasarkan isinya (hukum publik dan privat), sumbernya (undang-undang, kebiasaan, yurisprudensi, traktat), tempat berlakunya (nasional, asing, internasional), bentuknya (tertulis dan tidak tertulis), waktu berlak
Dokumen tersebut membahas tentang hukum, negara, pemerintah, dan warga negara. Hukum didefinisikan sebagai peraturan yang mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban. Negara adalah organisasi tertinggi yang mengatur kepentingan masyarakat luas. Pemerintah adalah organisasi yang membuat dan menerapkan hukum. Warga negara adalah orang yang menetap di wilayah suatu negara dan memiliki hak dan kew
Dokumen tersebut membahas tentang hukum, negara, pemerintah, dan warga negara. Hukum didefinisikan sebagai peraturan yang mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban. Negara adalah organisasi tertinggi yang mengatur kepentingan masyarakat luas. Pemerintah adalah organisasi yang membuat dan menerapkan hukum. Warga negara adalah orang yang menetap di wilayah suatu negara dan memiliki hak dan kew
Dokumen tersebut membahas berbagai konsep yang berkaitan dengan negara dan otonomi daerah, termasuk pengertian negara, unsur-unsur pembentukan negara, teori terbentuknya negara, fungsi dan tujuan negara, serta prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UUD 1945.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian negara, unsur-unsur negara, teori terbentuknya negara, perbedaan penduduk dan warga negara, pengakuan de facto, sifat-sifat negara, tujuan negara menurut beberapa ahli, fungsi negara, dasar hukum bela negara, pengertian upaya bela negara, tugas TNI dan POLRI, ancaman terhadap negara, sikap siswa dalam upaya bela negara.
Dokumen tersebut membahas berbagai konsep yang berkaitan dengan negara dan pertahanan negara, meliputi pengertian negara, unsur-unsur pembentukan negara, teori terbentuknya negara, fungsi-fungsi negara, ancaman terhadap negara, serta upaya bela negara.
Dokumen tersebut membahas berbagai konsep yang berkaitan dengan negara dan pertahanan negara, termasuk pengertian negara, unsur-unsur pembentukan negara, teori terbentuknya negara, fungsi dan tujuan negara, ancaman terhadap negara, serta peran berbagai lembaga dalam upaya pertahanan negara.
Dokumen tersebut membahas berbagai konsep yang berkaitan dengan negara dan pertahanan negara, mulai dari pengertian negara, unsur-unsur pembentukan negara, fungsi-fungsi negara, ancaman terhadap negara, serta upaya bela negara.
KISI-KISI ULANGAN SEMESTER GANJIL TAHUN AJARAN 2013/2014 mencakup 50 soal pilihan ganda tentang pembelaan negara, otonomi daerah, dan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik untuk siswa kelas IX SMP. Materi yang diujikan meliputi pengertian negara, upaya pembelaan negara, otonomi daerah, dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik. Ulang
KISI-KISI ULANGAN SEMESTER GANJIL TAHUN AJARAN 2013/2014 mencakup 50 soal pilihan ganda yang mencakup materi tentang pembelaan negara, otonomi daerah, dan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik. Materi tersebut meliputi pengertian, bentuk, dan contoh penerapan dari ketiga aspek tersebut.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Konstitusi adalah hukum dasar suatu negara yang mengatur ketatanegaraan dan menjamin hak-hak warga negara.
2. Konstitusi berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan negara.
3. Isi konstitusi secara umum mencakup organisasi negara, prosedur perubahan konstitusi, dan larangan untuk mengubah beberapa bagian tertentu.
Konstitusi adalah aturan dasar tertinggi yang mengatur ketatanegaraan suatu negara. Konstitusi mengatur pembagian kekuasaan, hak-hak warga negara, dan organisasi pemerintahan. Fungsi konstitusi adalah sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan negara. Isi konstitusi paling kurang memuat tentang hak asasi, sistem pemerintahan, dan pembagian kekuasaan. Konstitusi dapat berupa yang fleksibel maupun yang rigid ter
Dokumen ini membahas tentang konstitusi Indonesia dan konsep konstitusi secara umum. Konstitusi pertama Indonesia adalah UUD 1945 yang telah mengalami beberapa perubahan sejalan dengan perkembangan zaman. Konstitusi didefinisikan sebagai hukum dasar suatu negara yang mengatur pemerintahan dan hubungan antara pemerintah dan rakyat. Ia memuat ketentuan tentang organisasi negara, hak asasi manusia, dan prosedur perubahan konstitusi. Konstitusi memil
Konstitusi yang pertama kali digunakan di indonesia adalah uud 1945Suwondo Snegad
Dokumen ini membahas tentang pengertian, fungsi, isi, dan sifat konstitusi. Konstitusi didefinisikan sebagai undang-undang dasar yang mengatur pemerintahan suatu negara. Fungsinya sebagai pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Isinya meliputi organisasi negara, prosedur perubahan konstitusi, dan hak-hak warga negara. Sifatnya dapat berupa tertulis atau tidak tertulis, fleksibel atau kaku,
Konstitusi adalah undang-undang dasar suatu negara yang mengatur ketatanegaraan dan hak-hak warganegara. Ia berisi pembagian kekuasaan negara, jaminan hak asasi, dan cara mengubah konstitusi. Fungsinya sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan. Konstitusi bisa berupa tertulis maupun tidak tertulis, dan dapat fleksibel atau kaku tergantung cara perubahannya.
Konstitusi adalah undang-undang dasar suatu negara yang mengatur ketentuan-ketentuan pokok tentang berdirinya, berlangsungnya, dan perlindungan negara tersebut. Konstitusi mengatur pembagian kekuasaan, hak-hak warga negara, dan hubungan antara pemerintah dan yang diperintah. Dokumen ini juga menetapkan fungsi pentingnya dalam membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang serta menjamin hak asasi man
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdffadlurrahman260903
Ppt landasan pendidikan tentang pendidikan seumur hidup.
Prodi pendidikan agama Islam
Fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan
Universitas Islam negeri syekh Ali Hasan Ahmad addary Padangsidimpuan
Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup adalah sebuah system konsepkonsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajarmengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Pendidikan sepanjang
hayat memandang jauh ke depan, berusaha untuk menghasilkan manusia dan masyarakat yang
baru, merupakan suatu proyek masyarakat yang sangat besar. Pendidikan sepanjang hayat
merupakan asas pendidikan yang cocok bagi orang-orang yang hidup dalam dunia
transformasi dan informasi, yaitu masyarakat modern. Manusia harus lebih bisa menyesuaikan
dirinya secara terus menerus dengan situasi yang baru.
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
Paper ini bertujuan untuk menganalisis pencemaran udara akibat pabrik aspal. Analisis ini akan fokus pada emisi udara yang dihasilkan oleh pabrik aspal, dampak kesehatan dan lingkungan dari emisi tersebut, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran udara
2. ◈ NORMA-NORMA SOSIAL
Norma sosial adalah ketentuan yang
berisi perintah dan larangan yang
ditetapkan berdasarkan kesepakatan
bersama.
Norma sangat tiperlukan masyarakat
untuk menciptakan kehidupan
masyarakat yang tertib.
Norma yang mengatur masyarakat
umumnya ada yang bersifat
formal(resmi) dan nonformal(tidak
resmi)
3. Norma dalam kamus besar Bahasa
Indonesia berarti Ketentuan yang mengikat
warga kelompok dalam masyarakat, dipakai
sebagai panduan, tatanan, dan pengendali
tingkah laku yang sesuai dan diterima.
Secara singkat NORMA adalah kaidah atau
pedoman dalam dalam mewujudkan suatu
nilai.
Kaidah atau aturan itu bisa berwujud
perintah dan larangan.
4. Norma yang bersifat formal(resmi)
dapat berupa aturan tertulis yang
berasal dari lembaga atau institusi
resmi. Contoh SK, Perda, PP, UU dsb.
Norma yang bersifat Nonformal
merupakan aturan yang tidak tertulis
yang diakui keberadaannya oleh
masyarakat.
Contoh. Anak harus menghormati
orang tua.
6. 1. Cara (usage)
Adalah jenis perbuatan yang bersifat perorangan.
Daya ikatnya lemah. Penyimpangan terhadap
cara hukumnya tidak benar, tetapi hanya berupa
celaan.
Contoh: cara berpakaian, cara berdandan, cara
makan, cara menelpon, dsb.
Sanksi berupa celaan.
2. Kebiasaan (folkways)
Adalah perbuatan yang dilakukan berulang-
ulangdengan pola yang sama dan tetap karena
dianggap baik. Dibanding cara daya ikat
kebiasaan lebih kuat. Contoh:mengetuk pintu
saat bertamu, memberi dgn tangan kanan.
Sanksi yang diberikan ringan berupa sindiran
atau ejekan.
7. 3.Tata Kelakuan(mores)
Adalah perilaku yang ditetapkan oleh masyarakat
sebagai perilaku yang baik dan diterima sebagai
norma pengatur dan pengawas anggota-
anggotanya.sanksi tergolong berat.
Contoh: seorang pembantu rumah tangga
bertingka kurang pantas terhadap
majikannya.sanksi bisa dipecat oleh majikannya
4. Adat Istiadat (costum)
Adalah pola prilaku yang diakui sebagai hal yang
baik dan dijadikan hukum tidak tertulis dengan
sanksi yang berat.
8. ◈ MACAM-MACAM NORMA DAN SANKSI
a.Norma Agama
b.Norma Kesusilaan
c.Norma Kesopanan
d.Norma Hukum
9. Norma agama adalah petunjuk yang berasal dari
Tuhan yang disampaikan melalui
utusan-Nya (Rasul/Nabi) yang
berisi perintah dan larangan atau
anjuran.
Contoh Norma agama
1. Beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan
2. Beramal saleh dan berbuat kebajikan
3. Mencegah, melarang dan tidak melakukan
perbuatan maksiat, keji dan mungkar.
Pelanggaran norma agama mendapat sanksi
secara tidak langsung artinya nanti diterima
sanksinya diakhirat berupa siksaan dineraka.
10. Norma Kesusilaan adalah aturan yang bersumber
dari hati nurani manusia tentang
baik buruknya suatu perbuatan.
Contoh Norma Kesusilaan
1. Berlaku jujur
2. Bertindak adil
3. Menghargai orang lain
Sanksi yang melanggar norma kesusilaan
tidak tegas karena hanya diri sendiri yang
merasakannya, yakni merasa bersalah, menyesal,
malu dsb
11. Norma Kesopanan adalah peraturan hidup yang
timbul dari hasil pergaulan
sekelompok manusia di dalam
masyarakat.
Contoh Norma Kesopanan
1. Menghormati orang yang lebih tua
2. Menerima sesuatu selalu menggunakan tangan
kanan
3. Tidak berkata kotor, kasar dan sombong
4. Tidak meludah disembarang tempat
Sanksi yang melanggar norma kesusilaan
tidak tegas tetapi dapat diberikan oleh masyarakat
berupa cemoohan, celaan, hinaan dan dikucilkan
dan diasingkan dari pergaulan
12. Norma Hukum adalah pedoman hidup yang
dibuat oleh lembaga negara atau
lembaga politik suatumasyarakat/
bangsa. Norma hukum berfungsi
menertibkan dan menstabilkan
kehidupan sosial
Contoh Norma hukum
1. Harus tertib
2. Harus sesuai prosedur
3. Dilarang mencuri,merampok, membunuh dll
Sanksi yang melanggar norma hukum tegas,
nyata, mengikat, dan bersifat memaksa. Bagi yang
melanggar akan ditindak oleh aparat penegak
hukum dan di proses melalui persidangan.
13. Hakekat Norma Yang
Berlaku Dalam Masyarakat
Pada hakekatnya setiap norma yang berlaku dalam
masyarakat bertujuan menjaga sikap, perbuatan,
dan tutur kata manusia agar lebih tertib dan
teratur. Untuk itu setiap norma memiliki sanksi
tertentu.
Contoh Mencuri berarti mengambil barang milik
orang lain untuk dijadikan sebagi milik. Orang
yang mencuri telah melanggar norma agama,
kesusilaan, kesopanan dan hukum.
◈ Sanksi norma agama bagi si pencuri adalah
siksaan di api neraka di akhirat kelak.
14. ◈ Sanksi norma kesusilaan bagi sipencuri
adalah perasaan diri yang kurang nyaman
karena merasa bersalah, menyesal, malu
dsb.
◈ Sanksi norma Kesopanan bagi pencuri
adalah berupa kebencian, cemoohan,
celaan dan hinaan dari warga masyarakat
kepada dirinya.
◈ Sanksi norma Hukum bagi si pencuri
adalah bahwa ia diperoses secara hukum
dan dijatuhi hukuman sesuai dengan
aturan yang berlaku
15. Bagi warga negara, hukum pada prinsipnya
adalah peraturan tingkah laku yang
menjamin rasa keadilan dan keamanan
dalam pergaulan hidup bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.
Oleh karena itu, hakekat hukum bagi warga
negara adalah peraturan-peraturan yang
mencakup:
1. Mengatur tingkah laku manusia dalam
pergaulan.
2. Diadakan oleh badan yang berwenang
16. 3. Bersifat memaksa
4. Memuat sanksi yang tegas bagi yang
melanggarnya.
Hubungan masyarakat dengan hukum
sesuai ungkapan Marcus Tullius (106-45
SM) dengan teori:”Ubi socistes Ibi Ius”
artinya: dimana ada masyarakat disitu
ada hukum.
Hukum memberikan manusia hak sekaligus
membebankan berbagai hak:
a. Hak asasi manusia
b. Hak kebendaan
c. perseorangan
17. ◈ Arti Pentingnya Hukum bagi Warga
Negara
Ada 3 prinsip hukum yang harus
dipegang oleh setiap warga negara,
yaitu:
a. Supremasi Hukum Artinya hukum
menjadi kaidah tertinggi yang
mengatur segenap kehidupan
bersama.
b. Kedudukan yang sama di depan
hukum
c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh
UU
18. Dilihat dari jenis ragamnya hukum
digolongkan menjadi:1. menurut cara
mempertahankannya 2. menurut isinya.
1. Menurut cara mempertahankannya
a. Hukum Material ialah hukum yang
mengatur kepentingan dan hubungan
yang berwujud perintah dan larangan.
Contoh. Hukum pidana, hukum
perdata dan hukum dagang.
b. Hukum Formal ialah hukum yang
memuat cara melaksanakan dan
mempertahankan hukum Material.
contoh Hukum acara pidana dan
hukum acara perdata.
19. 2. Menurut Isinya
Dibagi menjadi hukum publik dan hukum
privat.
Hukum publik ( hukum negara) ialah
hukum yang mengatur hubungan antara
negara dan alat perlengkapan negara, atau
hubungan antara negara dengan warga
negara. Contoh:
a. Hukum pidana yaitu mengatur apa yang
dilarang dan memberikan hukuman bagi
yang melanggarnya.
b. Hukum tatanegara yaitu hukum yang
mengatur bentuk dan susunan
pemerintahan suatu negara serta
hubungan antar lembaga negara.
20. c.Hukum administrasi negara yaitu
hukum yang mengatur cara
menjalankan tugas (hak dan
kewajiban)dari pejabat negara
(alat perlengkapan negara).
d.Hukum Internasional yaitu hukum
yang mengatur hubungan
antarnegara dalam hubungan
internasional.
21. Hukum Privat ( hukum Sipil)
ialah hukum yang mengatur
hubungan antara orang yang
satu dan orang yang lain.
Contoh:
a.Hukum Perorangan
b. Hukum Keluarga
c. Hukum Harta Kekayaan
d. Hukum Waris
e. Hukum Dagang
22. Secara singkat arti penting hukum bagi
masyarakat, yaitu:
1. Memberikan kepastian hukum bagi
warga negara
2. Melindungi dan mengayomi hak-hak
warga negara
3. Memberikan rasa keadilan bagi warga
negara
4. Menciptakan ketertiban dan
ketenteraman
23. Hukum adalah aturan yang
dibuat oleh badan-badan resmi
(pemerintah), bersifat
memaksa, dan menentukan
tingkah laku manusia dalam
lingkungan masyarakat, disertai
sanksi atau ancaman hukuman
tertentu bagi yang
melanggarnya
Dari pengertian diatas, Ada 3 unsur hukum
1. Berisi peraturan yang membatasi tingaku laku
manusia
2. Bersifat memaksa
3. Ada sanksi atau ancaman hukum tertentu bagi
yang melanggarnya
25. Dalam kamus besar bahasa Indonesia
PROKLAMASI artinyapemberitahuan resmi
kepada seluruh rakyat; MERDEKA artinya
bebas (dari perhambaan, penjajahan)
Jadi PROKLAMASI KEMERDEKAAN
diartikan sebagai sebuah pemberitahuan
resmi kepada seluruh rakyat yang
menjelaskan bahwa bangsa dan negara
dalam keadaan bebas dan tidak terjajah
lagi, tidak terikat, dan tidak tergantung
kepada orang atau pihak tertentu.
26. Pada tgl 6 dan 9 Agustus 1945 Amerika
Serikat menjatuhkan bom atom di kota
Hirosima dan Nagasaki. Pada saat
bersamaan tepat tgl 8 Agustus 1945 Uni
Sopiet menyatakan perang terhadap
Jepang.
Atas tekanan yang hebat ini tgl 14
Agustus 1945 Jepang secara resme
menyerah tanpa syarat kepada sekutu.
Atas inisiatif bangsa indonesia sendiri tgl
17 Agustus 1945 dikumandangkanlah
proklamasi kemerdekaan yang menjadi
sumbertertib hukum pertama bagi
berdorinya NKRI.
27. Peristiwa sekitar Proklamasi
Tanggal 29 mei 1945 oleh Moh Yamin .
Menyampaikan Konsep Pancasila dalam sidang
BPUPKI.
1. Perikebangsaan;
2. Perikemanusiaan;
3. Peri Ketuhanan;
4. Peri Kerakyatan;
5. Kesejakteraan rakyat.
28. Rumusan Pancasila disampaikan oleh Soekarno
dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945.
5 Asas yang disampaikan
soekarno
1. Kebangsaaan Indonesia
2. Internasionalisme dan
Prikemanusiaan
3. Mupakat dan Demokrasi
4. Kesejahteraan Rakyat
5. Ketuahanan Yang Maha Esa
29. Tanggal 22 Juni 1945 sembilan tokoh yang duduk di
panitia sembilan mengadakan pertemuan membahas
pidato usulan mengenai Asas Dasar yang telah
dikemukakan pada sidang BPUPKI.
Anggota Panita sembilan, antara
lain:
1. Ir Soekarno
2. Drs Moh. Hattta
3. Mr. A.A. Maramis
4. Abikesno Tjokrosoejoso
5. Abdoel Kahar Mudzakar
6. Hadji Agoes Salim
7. Mr. Ahmad Siebardjo
8. KH. Wachid Hasim
9. Mr Muhammmad Yamin
30. Setelah proses panjang panitia 9 berhasil
menyusun sebuah piagam yang dukenal
dengan piagam jakarta 9 (jakrta charter)
yang didalamnya terdapat rumusan
Pancasila, yaitu:
1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan
syariat islam bagi pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradap
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah
kebijaksanaan dalam perpusayawaratan
dalam perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
31. Selanjutnya PPKI bersidang tgl 18 Agustus
1945 menjadikan piagam jakarta sebagai
pendahuluan yang kemudian dikenal dengan
pembukaan UUD 1945. Pengesahan
dilakukan setelah mencoret kalimat
kewajiban menjalankan syariat islam bagi
pemelukkan. Sebab dihaps karena adanya
keberatan dari pemeluk agama lain hal ini
dilakukan untuk menjaga kesatuan seluruh
bangsa indonesia yang majemuk terdiri dari
berbgai suku-agama dan adat istiadat yang
berbeda.
32. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus
1945 dan Penetapan Konstitusi
Tgl 18 Agustus 1945 sidang panitia PPKI
menghasilkan keputusan sbb:
1. Memilih Ir Soekarno dan Moh. Hatta
sebagai Presiden dan wakil preside
2. Menetapkan UUD
terdiri dari :
a. Pembukaan
b. Batang Tubuh= 16 Bab 37 Pasal, 4
aturan peralihan dan 2 ayat aturan
tambahan.
3. Untuk sementara presiden dibantu oleh
komite nasional Indonesia pusat (KNIP)
33. Makna Proklamasi Kemerdekaan Bagi
Bangsa Indonesia adalah merdeka di
bidang politik, ekonomi dan kebudayaan.
a. Bidang politik, bangsa indonesia
mempunyai kedaulatan yaitu kedaulatan
rakyat.
b. Bidang ekonomi, bangsa indonesia harus
mandiri atau berdiri sendiri diatas kaki
sendiri (berdikari)
c. Bidang kebudayaan, bangsa ondonesia
mempunyai kebudayaan nasional.
34. Proklamasi kemerdekaan
mengandung makna, al:
a. Puncak perjuangan politik yang
panjang dalam membangun dan
menyatakan bgs dan negara yang
mandiri.
b. Menandai lahirnya NKRI
c. Titik berangkat pelaksanaan
amanat penderitaan rakyat,
sekaligus sejarah pemerintahan
indonesia.
35. Suasana Kebatinan Konstitusi pertama
* Pengertian Konstitusi
- Aristoteles
dalam tulisannya membedakan Politea
(Konstitusi) dengan Nomia (Undang-
Undang).
-Kamus besar bahasa Indonesia
Konstitusi adalah segala ketentuan dan
aturan tentang ketatanegaraan
(UUD),dsb); UUD suatu negara.
36. Konstitusi adalah sejumlah aturan dasar
dan ketentuan hukum yang dibentuk untuk
mengatur fungsi dan struktur lembaga
pemerintahan termasuk dasar hubungan
kerjasama negara dan masyarakat dalam
konteks kehidupan berbangsa dan
bernegara.
L.J. Van Apeldoorn Membedakan UUD
(grondwet) dengan konstutusi (constitutie).
UUD adalah bagian tertulis dari suatu
konstitusi.sedang konstitusi memuat
peraturan tertulis dan tidak tertulis.
37. Herman Heller Konstitusi tidak hanya
semata-mata bersifat yuridis tetapi juga
bersifat sosiologis dan politis.
Sifat dan fungsi Konstitusi Negara.
Sifat pokok konstitusi negara adalah:
- Fleksibel (Luwes) memungkinkan adanya
aperubahan sewaktu-waktu sesuai dengan
perkembangan masyarakat Contoh
Konstitusi inggris, dan Slandia Baru
- Rigid ( Kaku)dimana konstitusi sulit diubah
kapan pun contoh konstitusi Amarika,
Kanada, Jerman dan Indonesia
38. Fungsi Fokok Konstitusi adalah
membatasi kekuasaan pemerintah
sedemikian rupa sehingga penyelenggara
kekuasaan tidak bersifat sewenang-
wenang.Dengan demikian harapan hak-hak
warga negara akan terlindung ini disebut
dengan Konstitusionalisme.
Tujuan Konstitusi
1. Membatasi kekuasaan negara
2. Menjamin HAM
39. Pentingnya Konstitusi dalam suatu negara.
Keberadaan konstitusi dalam kehidupan
ketatanegaraan suatu negara merupakan sutu hal
yang sangat krusial, karena tanpa konstitusi bisa
jadi tidak terbentuk sebuah negara juga konstitusi
menjadi pegangan dalam mengatur bagaimana
kekuasaan negara harus dijalankan.
Konstitusi Demokratis
Mengandung prinsip-prinsip, al:
1. Kedaulatan berada ditangan rakyat
2. Mayoritas berkuasa, hak minoritas terjamin
3. Adanya pembatasan,pemisahan atau
pembagian kekuasaan, miliputi legeslatif
(DPR), eksukutif (Pemerintah) dan yudikatif
(Peradilan)
4. Adanya pemilihan umum.
40. Hubungan antara proklamasi
kemerdekaan dan UUD 1945
Proklamasi kemerdekaan sebagai
keputusan politik memiliki arti penting sbb:
1. Proklamasi kemerdekaan adalah puncak
perjuangan polik yang panjang dan
menegaskan bangsa dan negara yang
mandiri;
2. Proklamasi kemerdekaan menandai
lahirnya NKRI
3. Proklamasi merupakan titik berangkat
pelaksanaan amanat penderitaan rakyat,
sekaligus titik awal sejarah
pemerintahan indonesia.
41. Pembukaan UUD 1945 sebagai pernyataan
kemerdekaan secara rinci
1. Alenia I berisi pernyataan kemerdekaan itu
adalh hak segala bangsa dan penjajahan itu
tidak sesuai dengan perikemanusiaaan dan
prikeadilan.
2. Alenia II berisi perjuangan bgs indoneisa telah
sampai pada tingkat yang menentukan.
kemerdekaan bukan tujuan akhir tetapi lebih
dari mewujudkan indonesia yang berdeka,
bersatu, berdaulat adil, dan makmir.
3. Alenia III menyatakan kemerdekaan indonesia
tersebut merupakan Rahmat dari Tuhan YME.
4. Alenia IV Berisi Negara Indonesia dan prinsip-
prinsip dasar untuk mencaai tujuan negara.
42. Pokok pikiran yang terkandung dalam
Pembukaan UUD 1945
1. Pokok pikiran persatuan
2. Pokok pikiran keadilan sosial
3. Pokok pikiran kedaulatan rakyat
4. Pokok pikiran ketuhanan yang maha esa
menurut dasar kemanusiaan yang adil dan
beradab.
Pembukaan UUD 1945 sebagai kaedah
Negara yang fundamental
Dalam pengertian negara hukum, pokok2
kaidah negara fundamental itu memounyai
hakekat dan kedudukan yang tetap, kuat, dan
tidak berubah bagi negara yang dibentu.
43. Bagi bangsa indonesia , Pembukaan UUD
1945merupakan pokok2 kaidah negara
yang fundamental, karena:
1. Dibentuk/ditentukan oleh para pendiri
negara indonesia, yaitu oleh PPKI
2. Memuat pokok pikiran yang merupakan
pernyataan lahir dari penjelmaan
kehendak untuk menentukan dasar2
yang dibentuk.
3. Menetapkan adanya UUD
44. Batang Tubuh UUD 1945
Batang tubuh UUD 1945 terdiri dari 16 Bab 37
pasal, 3 pasal peralihan, dan 2 ayat tambahan.
Dsamping itu UUD 1945 mempunyai sifat yang
fleksibel (luwes) karena memungkinkan adanya
perubahan sewaktu-waktu sesuai perkembangan
masyarakat.
Konstitusi R! Atau UUD 1945 mengatur 3 masalah
pokok yang berisi materi, al:
1. Mengatur sitem pemerintahan negara,
lemabaga negara serata hubungan atarlembaga
negara.
2. Mengatur warga negara termasuk hak dan
kewajibannya,serta hubungan antar warga
negara dengan pemerintah serta antar warga
negara.
3. Mengatur hal-hal lain misalnya masalah
bendera, bangsa, perubahan UUD.
45. Sistem Kenegaraan dalam UUD 1945
Tertuang dalam 7 kunci pokok utama sistem
pemerintahan negara indonesia:
1. Negara indonesia berdasarkan atas hukum
(rechtstaat)tidak berdasarkan kekuasaan
belaka (machstaat)
2. Sistem konstitusional
3. Kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR
4. Prsiden ialah penyelenggara negara tertinggi
dibawah MPR
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada
DPR
6. Menteri negara adalah pembantu presiden
ia tidak bertanggung jawab kepada DPR
7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas
46. Dalam Konstitusi pertama UUD 1945
sebelum di amandemen disebut adanya
lembaga tertinggi dan lembaga tinggi
negara di gambarkan dengan bagan, sbb:
1. Lembaga teringgi negara yaitu MPR
2. Lembaga tinggi negara
a.DPA
b.DPR
c.BPK
d.MA
47. UUD 1945
DPRPresiden dan
Wakil Presiden
DPA
MPR
MAHKAMAH
AGUNG
STRUKTUR KETATANEGARAAN RI BERDASARKAN UUD 1945 SEBELUM
AMANDEMEN
BPK
48. Legeslatif Eksekutif Yudikatif
UUD 1945
MPR
DPR
DPD
Presiden dan
Wakil Presiden
Kekuasaan
Kehakiman
MA MK KY
BPK KPU
STRUKTUR KETATANEGARAAN RI BERDASARKAN UUD 1945 HASIL
AMANDEMEN
49. Hak dan kewajiban Warga Negara
Sistem pemerintahan negara diatur dalam
pasal 1 sampai dengan pasal 25 UUD 1945,
maka hak dan kewajiban warga negara diatur
dalam pasal 26 sampai dengan pasal 34 UUD
1945.
Bila diamati seluruh pasal yang mengatur
warga negara selalu
sejajarkan/menyeimbangkan antara hak dan
kewajiban warga negara.contoh sbb:
1. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan
pemerintahan adalah hak namun ada
kewajiban dari warga negara untuk
menghargai dan menjunjung tinggi hukum dan
pemerintahan.
50. 2. Kebebasan berkumpul dan berserikat adalah
hak, namun kebebasan berkumpul dan
berserikat itu diatur dengan undang-
undang yang wajib dipatuhi (psl 28)
3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut
serta dalam usaha bela negara.(psl 27
ayat3)
4. Negara menjamin hak setiap warga negara
memeluk agama yang dipilih, namun ada
kewajiban bagi warga negara untuk
beribadat sesuai dengan agama yang
dianutnya dan wajib untuk menghargai
sesama pemeluk agama dan pemeluk
agama lain.(psl 29 ayat 2)
51. Konsep dasar negara dalam
POLEKSOSBUDHANKAM
1. Dalam bidang Politik pasal 1 tentang
bendera dan bahasa mengandung makna
persatuan dan kesatuan
2. Dalam bidang ekonomi psl 23 dan psl 33
membahas masalah keuangan, pajak ,
perekonomian, dan koperasi
3. Dalam bidang sosial budaya pasal 31, 33
membahas masalah pendidikan,
kebudayaan dan keadaan fakir dan miskin
4. Dalam bidang pertahanan keamanan psl 1
aturan peralihan dan pasal 30 ayat 1 dan 2
52. Undang-Undang Dasar/Konstitusi yang
pernah berlaku di negara indonesia
1. UUD 1945 berlaku 18 Agustus 1945
samapai dengan 27 Desember 1949
2. Kanstitusi RIS berlaku 27 Desember
1949 sampai 17 Agustus 1950
3. UUDS mulai berlaku 17 agustus 1950
sampai 5 juli 1959
4. UUD 1945 berlaku sejak dekrit presiden
5 Juli 1959
5. UUD 1945 Hasil amandemen yang
dilakukan oleh MPR masa bakti 1999-
2004
53. Setiap konstitusi yang dibuat dan ditetapkan
didalamnya terkandung nilai-nilai bagi bangsa dan
negara, nilai-nilai tersebut antara lain:
1. Menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan
2. Menghargai kehidupan masyarakat yang demokratis
3. Tegaknya tatanan demokratis
4. Menghargai kehidupan masyarakat yang religius
5. Menghargai harkat dan martabat manusia
6. Negara berdasarkan atas hukum yang menjamin
HAM
7. Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan
8. Kekuasaan yang merdeka
9. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
10. Menghargai kehidupan sosial dan budaya
11. Cinta tanah air, bangsa dan negara (pariotisme dan
nasionalisme)
12. Gotong royong dan kerjasama
13. Menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan teknologi
54. Amandemen UUD 1945 dilakukan oleh MPR
masa bakti 1999-2004. ada berbagai alasan
mengapa dilakukannya amandemen UUD
1945.antara lain:
1. Alasan filosofis karena UUD 1945 disusun
oleh manusia yang sesuai kodratnya tidak
pernah samapai pada tingkat
kesempurnaan. Pekerjaan manusia memiliki
kemungkinan baik kelemahan,keterbatasan
maupun kekurangan.
2. Alasan Historis UUD 1945 dibuat untuk
melengkapi kebutuhan berdirinya negara
indonesia, disamping itu para perumus
mencari-carai pola dan bentuk negara
macam apa yang dibentuk,wajarlah UUD
1945 perlu disempurnakan dan dilengkapi.
55. 2. Alasan Yuridis para penyusun UUD 1945
menujukkan kearifan bahwa apa yang
mereka alami ketika menyusun UUD
1945 akan berbeda dengan apa yang
akan terjadi dimasa mendatang dan
mungkin suatu saat akan mengalami
perubahan. Kemungkinan tentang
adanya pperubahan ini tercantum
dalam pasal 37 UUD 1945
4. Alasan Subtantif UUD 1945 banyak
sekali mengandung kelemahan.
Kelemahan itu antara lain:
56. a. Kekuasaan eksekutif terlalu besar tanpa
diserta prinsip cheks and balance yang
memadai, sehingga UUD 1945 disebut
executive heavy, dan itu
menguntungkan bagi siapa saja yang
menduduki jabatan presiden;
b. Rumusan UUD1945 sebagian besar
bersifat sangat sederhana, umum,
bahkan tidak jelas sehingga banyak
pasal yang menimbulkan multitafsir;
c. UUD 1945 terlalu memberi penekanan
pada semangat penyelenggaraan
negara.
57. Sikap positif terhadap Proklamasi
kemerdekaan
1. Menghargai jasa para pahlawan
2. Membela negara dari berbagai gangguan
dan ancaman dari luar maupun dari
dalam negeri
3. Rela berkorban demi negara dan bangsa
indonesia
4. Menentang upaya dan tindakan yang
mengganggu ketertiban dan keamanan
5. Turut serta atau berpartisifasi dalam
merayakan HUR kemerdekaan RI
6. Bersemangat dan penuh hikmat dalam
upacara pengibaran bendera
58. 7. Turut serta menjaga keindahan dan
kebersihan dimanapun berada
8. Turut serta menjaga nama baik bangsa dan
negara
9. Menghormati hak-hak dan kewajiban
membela negara
10. Bersemangat dan giat belajar mengikuti
pendidikan/pelajaran di sekolah.
11. Sportif, jujur, dan tanggung jawab dalam
menjalankan tugas
12. Mendukung dan menghargai segala daya
upaya untuk tegaknya pemerintahan NKRI
13. Mendukung kegiatan pembangunan
nasional
59. Sikap posif terhadap konstitusi Pertama
1. Mendukung keberadaan bentuk negara
indonesia sebagai negara kesatuan
2. Mendukung keberadaan bentuk negara
indonesia sebagai negara RI
3. Mendukung sitem pemerintahan presidentil
4. Menghargai budaya demokratis dimanapun
berada
5. Mendukung dan menyukseskan
penyelenggaraan pemilu
6. Mengharai proses penggantian
kepemimpinan nasional
7. Menghargai adanya kehidupan masyarakat
religius
60. 8. Menghargai harkat dan martabat manusia
9. Menjunjung tinggi proses peradilan yang bebas
10. Turut serta dalam menjamin keberadaan HAM
11. Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan
12. Mendukung adanya kekuasaan kehakiman yang
bebas
13. Mendukung terselenggaranya keadilan bagi
seluruh rakyat indonesia
14. Menghargai norma2 kehidupan sosial dan budaya
15. Selalu mencintai tanah air, bansa dan negara
Indonesia dimanapun berada
16. Membiasakan diri untuk hidup bergotong royong
dan bekerjasama
17.Bersemangat dalam pendidikan dan
memperdalam ilmu pengetahuan dan teknologi