PPKn Kelas XI Bab 3

1. SISTEM HUKUM
DAN PERADILAN NASIONAL

3. Pengertian hukum menurut beberapa
ahli adalah:
• Hukum adalah peraturan tentang
perbuatan moral yang menjamin
keadilan (Hugo de Groot)
• Hukum adalah rangkaian peraturan
yang mengikat baik rakyat maupun
penguasa (Aristoteles)
• Hukum adalah kumpulan peraturan –
peraturan yang terdiri dari norma –
norma dan sanksi - sanksi
Jadi, hukum merupakan
peraturan atau adat yang secara
resmi dianggapmengikat dan
dilakukan oleh penguasa atau
pemerintah;undang-undang,
peraturan dan sebagainya untuk
mengatur pergaulan hidup
masyarakat;keputusan
(pertimbangan) yang ditetapkan
oleh hakim (dalam pengadilan)
H U K U M

4. Ciri-Ciri dan Unsur Hukum
Ciri-Ciri Hukum Unsur Hukum
 Adanya perintah /
larangan
 Perintah /
larangan itu
bersifat memaksa
/ mengikat semua
orang
 Perturan mengenai tingkah laku
manusia dalam pergaulan
masyarakat
 Peraturan itu dibentuk oleh
badan-badan resmi yang
berwajib / berwenang
 Peraturan itu bersifat memaksa
 Sanksi terhadap pelanggaran
peraturan tersebut adalah tegas
dan nyata

6. Hukum
sumbernya
Undang-
undang
kebiasaan
Yurisprudensi
trraktat
doktrin
Bentuknya
Tertulis
Tidak
tertulis
Tempat
Berlakunya
Nasional
internasional
Asing
Gereja
sifat
Memaksa
pelengkap
Masa
Berlakunya
Positif
Akan Datang
Universal
Cara mempertahankan
Material
Formal
isinya
publik
privat

7. Macam sumber hukum
Sumber hukum material
adalah keyakinan dan perasaan
hukum individu dan pendapat
umum yang menuntukkan isi
atau materi hukum
Sumber hukum material antara
lain:
1. Nilai agama dan
kesusilaan
2. Kehendak Tuhan
3. Akal budi
4. Jiwa bangsa
Sumber hukum formal adalah
perwujudan isi atau materi
hukum material yang
menentukkan berlakunya
hukum itu sendiri
Jenis sumber hukum formal
adalah:
1. Undang-undang
2. Kebiasaan
3. Yurisprudensi
4. Traktat
5. Doktrin

8. Di Indonesia berlaku tata hukum sebagai berikut:
1. Hukum tata negara adalah ketentuan yang mengatur tentang
organisasi untuk mencapai tujuannya dalam kemasyarakatan
2. Hukum administrasi negara adalah ketentuan yang mengatur
tentang pengelolaan administrasi pemerintahan
3. Hukum perdata adalah ketentuan yang mengatur dan
membatasi tingkah laku manusia dalam memenuhi
kebutuhannya
4. Hukum pidana adalah ketentuan yang mengatur dan
membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan
pelanggaran kepentingan umum
5. Hukum formal adalah peraturan hukum yang mengatur tentang
cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan
hukum material
TATA HUKUM INDONESIA

10. Peradilan Umum (UU No. 2 Tahun
1986)
Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun
1989)
Peradilan Militer (UU No. 5 Tahun
1950)
Peradilan Tata Usaha Negara (UU No.
5 Tahun 1986)

11. PERADILAN UMUM
Peradilan umum adalah badan peradilan yang
mengadili rakyat indonesia pada umumnya atau
rakyat sipil.
Lingkungan peradilan umum meliputi :
Pengadilan negeri : Yaitu pengadilan kita
sehari-hari yang memeriksa dan memutuskan
suatu perkara
Pengadilan Tinggi : Pengadilan banding, yaitu
pengadilan yang memeriksa kembali perkara
yang telah diputuskan oleh pengadilan negeri.
Tempat pengadilan tinggi di Ibukota provinsi

12. PERADILAN AGAMA
Peradilan agama adalah peradilan agama
islam. Tugas dan wewenangnya adalah
memeriksa dan memutus sengketa antara
orang-orang yang beragama islam mengenai
bidang hukum perdata tertentu yang
diputus berdasar syariat islam.

13. Peradilan militer adalah peradilan yang mengadili
anggota-anggota atau TNI yang meliputi angkatan
darat, angkatan laut dan angkatan udara.
Peradilan tinggi militer ketentuannya sbb:
a. peradilan tingkat pertama yang mengadili
kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh
TNI yang berpangkat Mayor ke atas.
b. Peradilan untuk memeriksa dan memutus pada
tingkat banding perkara pidana yang telah diputus
oleh peradilan militer dalam daerah hukumannya
yang dimintakan banding.

14. Peradilan tata usaha negara adalah badan peradilan yang mengadili
perkara-perkara yang berhubungan dengan administrasi
pemerintahan.
Masalah-masalah yang menjadi jangkauan PTUN :
 Bidang sosial, yaitu gugatan atau permohonan terhadap
keputusan administrasi tentang penolakan permohonan surat izin
 Bidang ekonomi, yaitu gugatan atau permohonan yang berkaitan
dengan perpajakan, merk, agraria, dsb.
 Bidang Function Publique, yaitu gugatan atau permohonan yang
berhubungan dengan status atu kedudukan seseorang. Contoh
bidang kepegawaian, pemecatan (PHK) dll.
 Bidang Hak Asasi Manusia, yaitu gugatan atua permohonan yang
berkaitan dengan pencabutan hak milik seseorang serta
penangkapan dan penahanan yang tidak sesuai dengan prosedur
hukum
PERADILAN TATA USAHA NEGARA

15. BADAN PERADILAN
NASIONAL
• a.)MAHKAMAH AGUNG
• Mahkamah agung sebagai pengadilan negara tertinggi
berkedudukan di Ibukota negara.
• Tugas MA sebagai berikut:
• Permohonan kasasi
• Peninjauan kembali
• Melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya
peradilan di semua lingkungan peradilan di Indonesia
• Memberikan pertimbangan hukum kepada presiden
dalam permohonan grasi dan rehabilitasi

16. b.)MAHKAMAH KONSTITUSI
Mahkamah konstitusi merupakan salah satu lembaga
negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan.
Kedudukan MK di ibukota negara RI
MK berwenang mengadilai pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk :
1) Menguji UU terhadap UUD NKRI tahun 1945
2) Memutus sengketa kewenangan negara
3) Memutus pembubaran partai politik
4) Memutus perselisihan tentang hasil Pemilu
5) Memutus pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran
oleh presiden atau wapres dan memutus pendapat DPR
bahwa presiden atau wapres tidak lagi memenuhi syarat
sebagai presiden atau wapres

17. c.)KOMISI YUDISIAL
Komisi yudisial merupakan lembaga pelaksanaan kekuasaan kehakiman
yang bersifat mandiri yang mempunyai wewenang mengsulkan
pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjada
dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta prilaku hakim.
Wewenang Komisi Yudisial antara lain sebagai berikut:
 a.Mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR (dalam hal
ini Komisi Yudisial bertugas untuk melakukan
pendaftaran, menyeleksi, menetapkan, dan mengajukan calon hakim
agung ke DPR).
 b.Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga
perilaku hakim di seluruh lingkungan peradilan.
Tugas pengawasan Komisi Yudisial meliputi sebagai berikut:
 a.Menerima laporan masyarakat mengenai perilaku hakim.
 b.Meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan tentang
perilaku hakim.
 c.Memeriksa dugaan pelanggaran perilaku hakim yang diduga
melanggar kode etik perilaku hakim.
 d.Memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang di duga
melanggar kode etik perilaku hakim.
 e.Membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi
untuk disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/ Mahkamah
Konstitusi, yang tindakannya disampaikan kepada presiden dan DPR.

19. Setiap warga negara berkewajiban
menjaga ketentraman masyarakat dan
keamanan negara, memelihara
persatuan dan kesatuan bangsa. Hidup
tertib dan teratur harus dibiasakan dan
dilatih sejak kecil.

20. Ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan
hukum, yaitu sebagai berikut :
Perilaku yang diperbuat :
1. disenangi oleh masyarakat pada umumnya
2. tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan
bagi orang lain
3. tidak menyinggung perasaan orang lain
4. Menciptakan keselarasan
5. Mencerminkan sikap sadar hukum
6. Mencerminkan sikap patuh terhadap hukum

21. Perilaku yang mencerminkan sikap
patuh dalam kehidupan di lingkungan
keluarga, antara lain :
1. Mematuhi perintah orang tua
2. Menghormati orangtua, kakak dan
adik
3. Membantu ibu membersihkan rumah
4. Belajar di waktu yang telah
ditentukan
5. Melaksanakan aturan yang dibuat
dan disepakati keluarga.

22. Perilaku yang mencerminkan sikap patuh di sekolah
antara lain :
1. Membayar SPP tepat pada waktunya
2. Mengikuti pelajaran sesuai jadwal yang berlaku
3. Berseragam sekolah sesuai dengan ketentuan
4. Menghormati kepala sekolah, guru, dan karyawan
lainnya
Perilaku yang mencerminkan sikap patuh di lingkungan
masyarakat, berbangsa dan bernegara antara lain :
1. Mematuhi UU No.14 Tahun 1992 tentang lalu lintas
2. Memiliki KTP
3. Memiliki SIM bagi pengemudi kendaraan bermotor

23. 4. Pejalan kaki wajib berjalan pada
jalan yang telah disediakan
5. Membayar retribusi sampah dan
parkir
6. Membayar Pajak
7. Mematuhi undang-undang hukum
pidana

24. SIKAP YANG BERTENTANGAN
DENGAN HUKUM
Perilaku yang bertentangan dengan
hukum timbul karena kurangnya
kesadaran hukum, ketidakpatuhan
terhadap hukum dapat timbul karena
dua hal :
1. Pelanggaran hukum dianggap biasa
2. Hukum yang berlaku sudah tidak
sesuai dengan kehidupan

25. Berikut ini contoh perilaku yang bertentangan
dengan hukum
a. Lingkungan keluarga
1.mengabaikan perintah orang tua
2.nonton TV sampai larut malam
3.bangun kesiangan
4.tidak mau belajar
5.tidak mau membantu orang tua
6.tidak kau beribadah

26. 
1.nyontek ketika ulangan
2.tidak mengikuti upacara bendera
3.bolos sekolah
4.tidak tertib dikelas
5.berpakaian tidak rapi
6.tidak mengurus rambut (gondrong)
b. Lingkungan sekolah

27. 1. m e n g g a n g u
k e t e r t i b a n
m a s y a r a k a t
2. m e m b u a n g
s a m p a h t i d a k
p a d a t e m p a t n y a
3. b e r j u d i d a n
m a b u k -m a b u k a n

28. d. Lingkungan bangsa dan negara
1. tidak memiliki KTP
2. tidak memilikiu SIM
3.Tidak mematuhi rambu lalulintas
4. terlibat aksi terorisme
5. merusak pasilitas umum dan
negara
6. melakukan trindak pidana