Penjelasan Hukum Materi 7

1. Penjelasan Hukum
KELAS VII
SMP NEGERI 265 JAKARTA

2. Hukum adalah kumpulan peraturan yang diterapkan dalam
kehidupan bermasyarakat dan bersifat memaksa orang
agar menaati tata tertib dalam masyarakat, serta
memberikan sanksi yang tegas (hukuman) terhadap siapa
saja yang melanggarnya

3. • Pengertian hukum adalah Seperangkat ketentuan-
ketentuan yang mengatur dalam masyarakat.
• Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini sesuai
dengan UUD 1945 pasal 1 ayat 3
• Negara hukum adalah suatu negara yang dalam
penyelenggaraannya berdasarkan Hukum

4. Hukum di Indonesia
• Tujuan diberlakukannya hukum yaitu
menciptakan ketertiban dan dipenuhinya
hak dan kewajiban
• Menegakkan hukum merupakan tugas dari
seluruh warga negara

5. 2. Ciri-Ciri Sistem Hukum Indonesia
Ciri SHI
Perintah dan Larangan
Sanksi
Dipatuhi
Contoh : UU Lalu Lintas

6. Penggolongan hukum ada 5 yaitu sifatnya,
isi atau materinya, bentuknya, waktu dan
tempat berlakunya
1. Hukum berdasarkan Sifatnya
a. Hukum Memaksa
b. Hukum Mengatur
3. Klasifikasi / Penggolongan Hukum

7. 2. Hukum berdasarkan Isi atau Materi
a. Hukum Publik (Hukum Negara)
b. Hukum Privat (Hukum Sipil)

8. c. Hukum berdasarkan Bentuknya
1) Hukum tertulis peraturan tertulis dan berwujud
dalam lembaran-lembaran. Contoh: UUD 1945,
undang-undang, dan PP
2) Hukum tidak tertulis peraturan yang tidak tertulis
secara resmi, tetapi tetap dipatuhi oleh
masyarakat. Contoh: adat istiadat dan kebiasaan

9. d. Hukum berdasarkan Waktu Berlakunya
1) Hukum Positif : hukum yang berlaku sekarang.
2) Hukum yang berlaku pada masa datang, yaitu
hukum yang berlaku pada masa datang.
3) Hukum Antar Waktu : hukum mengenai hubungan
antarperistiwa hukum yang berlaku saat sekarang dan
hukum yang berlaku pada masa lalu.

10. e. Hukum berdasarkan Wilayah Berlakunya
1) Hukum lokal, yaitu hukum yang hanya berlaku pada
daerah/masyarakat tertentu. Contoh: peraturan daerah. (Perda, Kep
Gub, Kep Bupati/ Walikota, Instruksi Gub, Bupati/Walikota
2) Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku bagi seluruh wilayah
negara. Contoh: UUD 1945.
3) Hukum internasional, yaitu hukum yang memuat aturan-aturan dalam
hubungan antarbangsa. Contoh: Statuta Roma.

11. A. Hukum berdasarkan Sumber Hukum
a. UU
b. Kebiasaan
c. Traktat
d. Pendapat Ahli Hukum /Doktrin
e. Yurisprudensi

12. B. Kebiasaan
Kebiasan adalah perbuatan yang dilakukan secara
berulang-ulang dalam masyarakat.

13. C. Traktat
Traktat adalah perjanjian antar negara.
Traktat dalam pembuatannya ada dua prosedur :
1. Pembentukan melalui tiga tahap yaitu
perundingan, penandatangan dan ratifikasi
Perjanjian yang dianggap penting. Perjanjian
dengan negara lain .
2. Perundingan dan Penandatangan
Dilakukan untuk perjanjian-perjanjian yang
kurang penting.

14. D. Pendapat Ahli Hukum /Doktrin
1. Pengertian Doktrin
Berasal dari bahasa latin : doctrina atau doctrine
artinya ajaran hukum (rechtsleer)
Zaman Romawi : Corpus iuris civil .
Zaman Pertengahan pendapat ahli Hukum
menjadi sumber hukum bahwa orang tidak boleh
menyimpang dari pendapat ahli

15. E. Yurisprudensi
Yurisprudensi adalah putusan pengadilan tertinggi.
Di Inggris Yurisprudensi dikenal dengan istilah Judge-made
law. (Common Law)
Dalam proses peradilan Amerika dan Inggris Yurisprudensi
dapat digunakan hakim dalam memutus perkara.
Di Indonesia hakim juga bisa menggunakan Yurisprudensi
dalam memutus perkara.

16. Dalam UU No.12 Tahun 2011 Pasal 7 ayat 1
disebutkan Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-
undangan terdiri atas:
a. UUD NRI 1945;
b. Ketetapan MPR;
c. UU/PERPPU;
d. PP;
e. Perpres;
f. Perda Provinsi; dan
g. Perda Kabupaten/Kota.
Tata Urutan Perundang-Undangan

17. 1. Penyelenggaraan Peradilan
Dalam proses peradilan hakim berhak memeriksa,
mengadili dan memutus perkara
Penyelenggara peradilan :
1. Peradilan Umum -> Pengadilan Negeri
2. Peradilan Agama -> Pengadilan Agama
3. Peradilan Militer -> Pengadilan Militer
4. Peradilan Tata Usaha Negara -> Pengadilan Tata
Usaha Negara