Enak ooooo

1. Sistem Hukum dan Peradilan Nasional
Advanced Learning Civic Education I for Grade X
Sikap Positif terhadap

2. STANDAR KOMPETENSI 2:
Sikap Positif terhadap Sistem Hukum dan Peradilan
Nasional
KOMPETENSI DASAR 1:
Mendekripsikan pengertian sistem hukum dan peradilan
nasional
INDIKATOR:
 Mendeskripsikan pengertian hukum
 Menentukan macam-macam penggolongan hukum
 Mendeskripsikan pengertian dan dasar hukum lembaga
peradilan nasional

3. Tata hukum nasional adalah peraturan hukum
yang berlaku bagi segenap bangsa
dan seluruh masyarakat Indonesia.
Tata hukum nasional di antaranya meliputi
sistem hukum dan sistem peradilan nasional.

4. Hukum adalah peraturan yang secara resmi dianggap mengikat,
yang dibuat atau ditetapkan oleh penguasa, pemerintah, atau otoritas.
meliputi
Hukum
Sistem
Hukum
Penggolongan
Hukum

5. Isi Bentuk Tempat Waktu
Cara
mempertahan
kan
Sumber
berdasarkan
Hukum
Penggolongan Hukum di
Indonesia
Sifat

6. Penggolongan Hukum Berdasarkan Isinya
Hukum
Hukum Publik Hukum Privat
1. Hukum Perdata
2. Hukum Dagang
3. Hukum Adat
4. Hukum Acara Perdata
1. Hukum Tata Negara
2. Hukum Administrasi
Negara
3. Hukum Pidana
4. Hukum Acara Pidana

7. Penggolongan Hukum Berdasarkan Bentuknya
Hukum
Hukum Tertulis Hukum Tidak Tertulis
1. Hukum Adat
2. Hukum yang bersifat
kebiasaan
1. Hukum yang terkodifikasi
2. Hukum yang tidak ter
kodifikasi

8. Penggolongan Hukum Berdasarkan Sumbernya
Hukum
Hukum
Undang-Undang
Hukum
Kebiasaan (Adat)
Hukum
Traktat
Hukum
Yurisprudensi
Hukum
Doktrin

9. Penggolongan Hukum Berdasarkan Sifatnya
Hukum
Hukum
yang memaksa
Hukum
yang mengatur

10. Penggolongan Hukum Berdasarkan Tempat Berlakunya
Hukum
Hukum Nasional Hukum Internasional Hukum Asing
Hukum Lokal

11. Penggolongan Hukum Berdasarkan Waktu Berlakunya
Hukum
Hukum
Ius Constitutum
Hukum
Ius Constituendum
Hukum
Asasi

12. Penggolongan Hukum Berdasarkan Cara Mempertahankannya
Hukum
Hukum Formal
(acara)
Hukum Material

13. Peradilan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara
peradilan, yang meliputi lembaga-lembaga peradilan dan
proses-peoses peradilan.
Tugas pokok lembaga peradilan adalah menerima, memeriksa,
mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diadukan
atau diajukan.

14. Landasan Hukum Peradilan Nasional:
Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman
Penjelasan
 Pasal 3
Selain peradilan negara, tidak dibolehkan ada peradilan yang bukan
dilakukan oleh badan peradilan negara.
 Pasal 4 ayat 1
Setiap putusan pengadilan menghasilkan putusan akhir yang adil
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
 Pasal 4 ayat 2
Sederhana: peraturannya, mudah dipahami dan tidak terbelit-belit.
Cepat: tidak berlarut-larut proses penyelesaiannya.
Biaya ringan: tidak membebankan kepada pihak yang bersengketa.
 Pasal 5 ayat 1
Di depan hukum, semua orang adalah sama.

15.  Pasal 6
Apabila tidak ada perkara yang diajukan kepada hakim, hakim
bersikap menunggu diajukannya perkara.
 Pasal 16
Pengadilan wajib menemukan hukum dengan jalan memahahami nilai
hukum yang ada di masyarakat.
 Pasal 17 ayat 1
Satu hakim ketua dan dua hakim anggota
 Pasal 19
Sidang terbuka untuk umum (social control)

16.  Pasal 29 ayat 1 dan 2
Hak ingkar: hak seseorang yang diadili untuk mengajukan
keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang
hakim yang akan atau sedang mengadili perkaranya.
 Pasal 29 ayat 3 dan 4
Semenda: hubungan keluarga akibat perkawinan.

17. KOMPETENSI DASAR 2
Menganalisis Peranan Lembaga-Lembaga Peradilan
Indikator:
Menguraikan perangkat lembaga peradilan
Menganalisis macam-macam lembaga peradilan
Menganalisis peranan lembaga peradilan.

18. Mahkamah Agung
Pengadilan
Tinggi
Pengadilan
Tinggi
Agama
Pengadilan
Tinggi
Militer
Pengadilan
Tinggi
Tata Usaha Negara
Pengadilan
Negeri
Pengadilan
Agama
Pengadilan
Militer
Pengadilan
Tata Usaha Negara
Umum Agama Militer Administrasi
bersifat bersifat bersifat bersifat
Bagan Sistem Peradilan di Indonesia

19. Pembinaan peradilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.
Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan dan kewenangan
dalam pembinaan, organisasi, administrasi dan keuangan
pengadilan.
Mahkamah Agung bekedudukan di ibu kota negara (tingkat
kasasi)
Pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi (tingkat
banding)
Pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten atau
kota (tingkat pertama)

20. Beberapa pengadilan tinggi yang ada di Indonesia.

21. Lingkungan Peradilan Umum
 Susunan pengadilan negeri terdiri atas
pimpinan (ketua dan wakil ketua), hakim
anggota, panitera, sekretaris dan juru sita.
 Pengadilan umum bertugas dan berwenang
memeriksa, memutus dan memyelesaikan
perkara pidana dan perdata

22. Lingkungan Peradilan Militer
 Susunan sidang peradilan militer terdiri atas tiga orang
hakim, seorang oditur (penuntut umum), jaksa tentara
dan seorang panitera.
 Peradilan militer mempunyai wewenang memeriksa dan
memutus perkara pidana terhadap kejahatan dan
pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer.

23. Lingkungan Peradilan Agama
 Tugas dan wewenang pengadilan agama adalah
memeriksa dan memutus sengketa antara orang-
orang yang beragama Islam mengenai bidang hukum
perdata tertentu yang harus diputus berdasarkan
syariat Islam.
 Contoh:
Perkawinan
Warisan
Wasiat
Hibah
Waqaf
Shodaqoh

24. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara
Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang
tata usaha negara antara orang atau badan hukum
perdata dengan badan atau pejabat tata usaha
negara.

25. Badan
Peradilan Nasional
Pembagian
Hukum
Norma
Sistem Hukum
dan Peradilan Nasional
KESIMPULAN
mengatur tentang
1. Peradilan Umum
2. Peradilan Agama
3. Peradilan Militer
4. Peradilan Tata
Usaha Negara
1. Norma Agama
2. Norma Kesusilaan
3. Norma Kesopanan
4. Norma Hukum
terdiri atas
1. Menurut Isi
2. Menurut Bentuk
3. Menurut Sumber
4. Menurut Sifat
5. Menurut Tempat
6. Menurut Waktu
7. Menurut cara memperta
hankannya
terdiri atas
terdiri atas

26. SIKAP YANG SESUAI DENGAN
KETENTUAN HUKUM
HUKUM
KELUARGA
BERBAGAI
TATA TERTIB
DI SEKOLAH
HUKUM
ADAT
PER-UU-AN
NASIONAL
Sikap-perilaku yang merupakan pencerminan/
perwujudan dari ketaatan/kepatuhan terhadap
semua peraturan dan undang-undang di atas
KEHIDUPAN
KELUARGA
KEHIDUPAN
DI SEKOLAH
KEHIDUPAN
MASYARAKAT
KEHIDUPAN
BERBANGSA
DAN
BERNEGARA

27. IMPLEMENTASI
PEMBANGUNAN DAN PENEGAKAN HUKUM
Penegakan
Hukum
Model
Pembangunan
Hukum
Implementasi
Model
Pembangunan
Hukum
Materi
Hukum
Hukum
Pidana
Hukum
Perdata
Hukum
TUN
Implementasi
Penegakan
Hukum
Lembaga
Peradilan
di luar
Lembaga
Peradilan
Pembangunan
Hukum

28. JAYALAH
INDONESIAKU

29. EVALUASI KD 3.5
1. Tata hukum nasional adalah ...
2. Perjanjian pra nikah merupakan contoh
pelaksanaan hukum ...
3. Penggolongan hukum berdasarkan
bentuknya yaitu ... Dan ...
4. Salah satu jenis hukum berdasarkan
sumbernya adalah Yurisprudensi, yaitu ...
5. Contoh hukum Traktat adalah ...
6. Hukum berdasarkan sifatnya adalah ... Dan ...

30. LANJUTAN EVALUASI
7. Legalitas pemakaian ganja di Kota Amsterdam
merupakan bentuk hukum ...
8. Ius Constituendum adalah ...
9. Peradilan adalah ...
10. Menerima, memeriksa, mengadili, dan
menyelesaikan perkara-perkara yang diadukan atau
diajukan merupakan tugas pokok dari ...
11. Landasan hukum peradilan nasional adalah ...
12. Pengadilan tinggi berkedudukan ...
13. Susunan sidang peradilan militer terdiri atas ...

31. LANJUTAN EVALUASI
14. Lingkungan peradilan tata usaha negara mengurusi ...
15. Lengkapi bagan di bawah ini !
Mahkamah Agung
.....
Pengadilan
Tinggi
Agama
.... .....
Bagan Sistem Peradilan di Indonesia