Rangkaian rencana revolusi yang diajukan oleh Kelompok 3 ACI membahas penerapan sistem KARNINGRAT untuk meningkatkan disiplin PNS di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bangka. Rencana ini mencakup sosialisasi, penentuan kriteria, dan uji coba penerapan kartu peringatan KARNINGRAT bagi PNS yang terbukti tidak disiplin. Tujuannya adalah meningkatkan kinerja aparatur melalui budaya kerja baru yang lebi
4. Manfaat
Internal:
◦ Meningkatkan kinerja BKPSDMD karena ASN
akan bekerja sesuai komitmen dan budaya
kerja baru
Eksternal
Sebagai daya dorong (trigger) bagi OPD lain
Peningkatan citra BKPSDMD
6. Selayang Pandang Tugas dan Fungsi BKPSDMD
Kab. Bangka
(Peraturan Bupati Bangka Nomor 67 Tahun 2016)
Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah mempunyai tugas membantu
Bupati dalam melaksanakan fungsi
penunjang urusan pemerintahan di
bidang kepegawaian dan
pengembangan sumber daya manusia
daerah yang menjadi kewenangan
Pemerintah Daerah dan pelaksanaan
tugas pembantuan yang
diberikan/didelegasikan kepada
Pemerintah Daerah
Pelaksanaan tugas di bidang
sistem informasi kepegawaian
yang meliputi
1. pengolahan data dan
pengembangan sistem
informasi,
2. pengelolaan arsip
kepegawaian serta
3. pelaksanaan manajemen
kinerja pegawai
Renja
2018
7. Renja BKPSDMD 2018
Pengembangan e-SKP
Percepatan Reformasi Birokrasi:
◦ Penyusunan Standar Kompetensi PNS
◦ Revisi Peraturan Bupati ttg Pemberian TPP (Tunj
Perbaikan Penghasilan)
◦ Revisi Peraturan Bupati ttg Jam Kerja PNS
Pengembangan SIMPEG (Sistem Informasi
Kepegawaian)
9. Semua ASN taat
pindai finger print
saat kedatangan
dan kepulangan
jam kerja
Internal
• tugas di kegiatan
luar kantor
• lalai / lupa
• tidak ada sanksi
Eksternal
• Keadaan cuaca yg
menyebabkan
terlambat
• Listrik padam
• Mesin trouble
ASN banyak yang
belum memindai
fingerprint setiap
hari/jam kerja,
walaupun alat dan
sistem telah tersedia
Baru sebagian
ASN memindai
dengan
fingerprint
10. Tidak ada lagi
temuan terkait
dengan masalah
Absensi dan
fingerprint
Internal
• kurang kuatnya
budaya saling
mengingatkan
Eksternal
• Auditor tidak
mengadakan
konfirmasi
Terdapat temuan
inspektorat terhadap
beberapa ASN yang
dianggap indisipliner
(tidak ada bukti
scanning)
Kredibilitas
institusi
kepegawaian
menurun
11. PerBup tentang
pemberian Tukin/
TPP diterapkan
secara konsisten
Internal
• belum diterapkan
Eksternal
• Belum ada
penerapan
PerBup tentang
pemberian Tukin/ TPP
telah diterbitkan
namun penerapan
sanksi belum
dilakukan
Tidak konsisten
kepada
peraturan yang
ada
12. Alternatif Pemecahan Masalah
1. Penegakan sanksi pemotongan
Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP)
2. Pemberian KARNINGRAT bagi ASN
yang melakukan pelanggaran dalam
jumlah dan kriteria tertentu.
13. Penetapan Solusi Pemecahan
Masalah
Pemberian KARNINGRAT bagi ASN yang
melakukan pelanggaran dalam jumlah
tertentu dan kriteria tertentu sebagai
bentuk Warning.
◦ Kartu warning dimaksud beserta identitas
penerima di umumkan pada papan informasi
yang dapat dilihat oleh seluruh pegawai
maupun tamu
14. What should we do?
Keg Waktu P’Jawab Output Indikator Keterangan
A. TAHAP
PERSIAPAN :
1. Lapor kepada
Pimpinan/Ment
or
2. Menyusun
Ranc SK Agent
of Change
3. Menyiapkan
Materi dan
Perangkat
Sosialisasi
9-10 Februari
2018
Project
Leader
Kepala
Badan
1. Laporan
2. Ranc SK
Agent of
Change
3. Materi
bahan rapat
1. Arahan
Mentor/Disp
osisi
2. Ranc SK
Agent of
Change
3. Ranc Pakta
IntegritasFot
o
4. Materi
5. Notulen
Action Plan Jangka Pendek (1 bulan)
15. What should We do?
Keg Waktu P’Jawab Output iNDIKATOR Ket
B.TAHAP PELAKSANAAN
1. Rapat internal.
2. Penetapan Agent
of Change
3. Pelaksanaan
Sosialisasi face-
to-face maupun
internalisasi via
medsos
4. Mencetak
spanduk/baliho/po
ster
5. Menyusun Kriteria
KARNINGRAT anti
Indisipliner
6. Ujicoba
KARNINGRAT ANTI
INDISIPLINER
11 – 5
Maret
2018
Project
Leader
Kepala
Badan
Seluruh
komponen
BKPSDMD
1. Daftar hadir
2. SK Agent of
Change
3. Kesamaan Persepsi
4. Baliho/spanduk/post
er
5. Kriteria
KARNINGRAT
6. Implementasi
KARNINGRAT
1. Notulen
2. Pengesahan
SK Agent of
Change
3. Posting di
medsos
4. Spanduk/Bal
iho/poster
terpasang
5. Kriteria
Karningrat
6. Foto – foto
kegiatan
Action Plan Jangka Pendek (1 bulan)
16. What should We do?
Keg Waktu P’Jawab Output iNDIKATOR Ket
C.Evaluasi
dan
Pelaporan
1. Monitoring
2. Evaluasi
capaian
3. Penyusunan
laporan hasil
kegiatan
Ujicoba
KARNINGRAT
5-8
Maret
2018
Project
Leader
Agent of
Change
1. Dokumen
laporan
monitoring
dan hasil
evaluasi
Ujicoba
KARNINGRAT
Dokumen/
foto
Jangka Pendek (lanjutan)
17. Manajemen Perubahan
Action Plan Jangka Menengah (3-4 bulan)
No Kegiatan Waktu Output PenanggungJawab Indikator
1. Usulan
revisi
Peratur
an
Bupati
No
7/2014
terkait
pasal2
yang
belum
ada ttg
finger
print
Bulan
ke-2
s.d
ke- 4
Rancangan
Revisi Perbup
No 7 Tahun
2014
tentang
Peraturan
Jam Kerja
PNS di
Lingkungan
Pemkab
Bangka
•Kepala Badan
•Kabid Pembinaan
•Project Leader
Stakeholder:
•Bagian Hukum
•Inspektorat
• Draft Ranc
Raperbup (revisi)
18. Manajemen Perubahan
Action Plan Jangka Menengah (3-4 bulan)
No Kegiatan Waktu Output PenanggungJawab Indikator
2. Usulan
revisi
Peratur
an
Bupati
No
26/201
1
terkait
pasal2
yang
pemberi
an TPP
Juni-
Juli
2018
Rancangan
Revisi Perbup
No 26 Tahun
2011 tentang
Peraturan
Pemberian
Tunj Perbaikan
Pwenghasilan
•Kepala Badan
•Kabid Pembinaan
•Project Leader
Stakeholder:
•Bagian Hukum
•Inspektorat
•BPKAD
•Bag Organisasi
• Draft Ranc
Raperbup
(revisi)
19. Manajemen Perubahan
Action Plan Jangka Panjang (6-1 th)
No Kegiatan Waktu Output PenanggungJawa
b
Indikator
1 Pengem
bangan
e-SKP
yang
terhubu
ng
dengan
finger-
print
Juli 2018 –
Des 2018
Aplikasi e-
SKP
terkoneksi
(linked)
dengan
fingerprint
dan
sehati.bang
ka.go.id
•Kepala Badan
•Project Leader
Stakeholder:
•Bagian Hukum
•Inspektorat
•BPKAD
•Bag
Organisasi
•Diskominfo
• Aplikasi e-SKP
berbasis Web
20. Kesimpulan dan Saran
Pemberian Kartu Warning KARNINGRAT
diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan
ASN, karena adanya sanksi sosial bagi ASN
yang tidak disiplin (indisipliner) sebagai
bentuk shock teraphy
Pembinaan, pemberian motivasi yang terus
menerus melalui keteladanan perilaku dari
para pimpinan sangat dibutuhkan
Penyempurnaan peraturan yang bersifat
operasional di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bangka terkait pembinaan
Aparatur Sipil Negara dilakukan secara
kolaboratif