Proyek perubahan ini bertujuan untuk memotivasi pegawai negeri sipil di seluruh SKPD Kota Palu untuk menyusun Sasaran Kerja Pegawai tahun 2014 melalui asistensi. Proyek ini akan dilaksanakan dengan membentuk tim asistensi SKP, melakukan sosialisasi, dan memberikan asistensi langsung kepada pegawai negeri sipil. Diharapkan proyek ini dapat menciptakan kesadaran dan tanggung jawab pegaw

1. 1
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Deskripsi Singkat Tugas dan Fungsi Unit Kerja
Bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2008
Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Badan Kepegawaian
Daerah Kota Palu pada Sub Bidang Penghargaan Dan Pembinaan Pegawai.
Tugas dan Fungsi SUB BIDANG PENGHARGAAN DAN PEMBINAAN
PEGAWAI adalah Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data
dan bahan, pelaksanaan penyiapan penghargaan dan pembinaan pegawai,
evaluasi, pemantauan dan penyusunan laporan serta melaksanakan tugas lain
yang diberikan atasan.
Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi SUB BIDANG
PENGHARGAAN DAN PEMBINAAN PEGAWAI, yaitu ;
a. Pelayanan Izin Cerai
b. Pelayanan Izin Cuti Tahunan, Cuti Melahirkan, Cuti Alasan Penting dan
Cuti Sakit.
c. Pemberian Teguran Disiplin PNS
d. Pemberhentian PNS
e. Pelaksanaan Sumpah Jabatan PNS
f. Pemberian Penghargaan PNS
g. Membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas
B. Visi dan Misi
Visi Badan Kepegawaian Daerah Kota Palu adalah ;
“Terwujudnya Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kota Palu Yang Berkualitas
Dan Profesional”.
Misi Badan Kepegawaian Daerah Kota Palu adalah ;
1. Menyelenggarakan pelayanan kepegawaian yang berkualitas dengan
mengedepankan prinsip Good Governance.
2. Mewujudkan pengelolaan administrasi kepegawaian berbasis teknologi
informasi.
3. Mewujudkan pola pembinaan pegawai negeri sipil secara komprehensif.
4. Meningkatkan kompotensi pegawai negeri sipil melalui pendidikan dan
pelatihan.

2. 2
C. Tujuan dan Manfaat Proyek Perubahan
1) Tujuan ; Yang ingin dicapai dalam proyek perubahan ini yaitu setiap
pegawai negeri sipil dapat menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dengan
melalui Asistensi.
2) Manfaat ; Termotiovasi Pegawai Negeri Sipil untuk menyusun Sasaran
Kerja Pegawai (SKP) dengan adanya Asistensi.
D. Ruang Lingkup Proyek Perubahan
Belum terwujudnya PNS menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) di masing-masing
SKPD, yang selama ini telah dilakukan Sosialisasi dan Pemberitahuan
melalui Surat Edaran Walikota Palu, dengan adanya Proyek Perubahan melalui
Asistensi SKP, maka motivasi PNS untuk menyusun SKP bisa terwujud di
tahun 2014.
E. Kriteria Keberhasilan
1. Terbentuknya Tim Asistensi Sasaran Kerja (SKP) di Badan Kepegawaian
Daerah Kota Palu.
2. Tersusunya Sasaran Kerja Pegawai (SKP) oleh PNS dimasing-masing
SKPD.

3. 2 hari Hasil Rapat
Daftar SKPD
Daftar Jumlah Pegawai
yang menyusun SKP
SKP yang telah tersusun
3
BAB II : DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN
a) Nama Proyek Perubahan
Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Melalui Asistensi
b) Deskripsi Proyek Perubahan
Mewujudkan PNS dimasing-masing SKPD untuk menyusun Sasaran Kerja
Pegawai (SKP) Tahun 2014 melalui Asistensi di Badan Kepegawaian Daerah
Kota Palu.
c) Sponsor : Drs. Yusran Aswadji
Project Leader : Dedy Iskandar.S.H
d) Sumber Daya Tim :
- Pejabat eselon III Kepala Bidang Pengembangan Karir BKD Kota Palu yang
mempunyai peran langsung untuk memberi arahan dan masukan dalam
pengerjaan proyek perubahan.
- Bapak Ir. Djoni Kerek, M.Si selaku Coaches yang memberikan arahan,
memonitoring dan mengevaluasi setiap tahapan proyek perubahan.
- Staf Pegawai Negeri Sipil pada Sub Bidang Penghargaan dan Pembinaan
Pegawai pada Bidang Pengembangan Karir BKD Kota Palu yang berperan
serta dalam membantu proses penyelesaian proyek perubahan.
A. Roadmap / Milestone Proyek Perubahan
NO. MILESTONE TAHAPAN
WAKTU OUTPUT
1 2 3
4 5
I PERSIAPAN 1. Konsultasi dan Koordinasi dengan Mentor 1 hari Arahan Mentor
2. Rapat pertemuan dengan mentor dan staf
membahas Kegiatan Asistensi
II TIM ASISTENSI
SKP
1. Membuat undangan pertemuan
pembentukan Tim Asistensi SKP
2 hari Undangan
2. Penerbitan Surat Keputusan Tim Asistensi
SKP
1 hari SK
III PELAKSANAAN 1. Rapat Tim Asistensi SKP 3 hari Hasil Rapat
2. Menyusun Jadwal Tim Asistensi SKP 4 hari Draft Jadwal
3. Membuat Undangan dan Penyampaian
Jadwal Asistensi ke SKPD
4 hari Undangan
4. Pelaksanaan Asistensi SKP 5 hari Pelaksanaan Proyek
IV EVALUASI HASIL 1. Iventarisasi SKPD yang tidak
Tidak hadir Asistensi SKP
2. Mengiventarisasi Jumlah Pegawai
dari setiap SKPD yang telah membuat SKP
V TINDAK LANJUT 1. Adanya hasil SKP yang disampaikan ke
BKD Kota Palu
3 hari
5 hari
5 hari
2. Laporan kepada Sekretaris Daerah Kota 5 hari Laporan Asistensi

4. 4
B. Inovasi ( Keadaan sekarang dan Keadaan yg diinginkan )
Keadaan Sekarang adalah :
Belum efektifnya PNS menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Tahun 2014
di masing-masing SKPD
Keadaan Yang Diinginkan adalah :
Dengan Proyek Perubahan melalui Asistensi Penyusunan Sasaran Kerja
Pegawai (SKP) diharapkan setiap Pegawai Negeri Sipil di masing-masing
SKPD dapat menyusun SKP di Tahun 2014.
C. Stakeholder Proyek Perubahan ( Intern dan Ekstern )
 Stakeholder Intern adalah Kepala Bidang Pengembangan Karir dan
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Palu.
 Stakeholder Ekstern adalah Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) dan Seluruh Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota
Palu.
D. Strategi Komunikasi
Strategi komunikasi yang dibangun dalam menyusun Sasaran Kerja Pegawai
(SKP) adalah melalui sosialisasi, Surat Edaran Walikota Palu, dan Asistensi
sebagai proyek perubahan kepada setiap Pegawai Negeri Sipil di masing-masing
SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Palu.

5. 5
E. Tata Kelola Proyek Perubahan
 Struktur
 Resiko
Resiko yang mungkin muncul dalam
proses pengerjaan proyek perubahan
antara lain motivasi Pegawai Negeri Sipil
yang menurun untuk menyusun SKP di
Tahun 2014.
Deskripsi
 Sponsor (Kepala Bidang) :
memberikan dukungan,
arahan, bimbingan dan
petunjuk dalam proses
pengerjaan proyek
perubahan.
 Project Leader (Peserta
Diklatpim Tk. IV) :
mengkoordinir dan bekerja
sama dengan tim dalam
proses penyelesaian proyek
perubahan.
 Stakeholder Internal,
Stakeholder Eksternal dan
Tim Teknis : pihak yang
dapat memberikan bantuan
dan evaluasi dalam proyek
perubahan.
 Coach (Fasilitator) :
memberian arahan,
monitoring dan evaluasi
dalam proyek perubahan.

Sponsor
Coach
Project
Leader
Stakeholder
Internal
Stakeholder
Eksternal
Tim Teknis

6. 6
BAB III : PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN
A. Capaian Proyek Perubahan
1. Terbentuknya kesadaran dan rasa tanggung jawab setiap Pegawai Negeri
Sipil untuk menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) di masing-masing
SKPD.
2. Terbentuknya rasa Kewajiban PNS untuk menyusun Sasaran Kerja Pegawai
(SKP)
B. Kendala : Internal dan Eksternal
Internal : 1. Sulitnya merubah pola pikir pegawai yang kurang
disipin menyusun sasaran kerja pegawai (SKP) di
masing-masing SKPD.
2. Tidak adanya keseriusan pimpinan SKPD untuk
melakukan pengawasan kepada PNS untuk menyusun
Sasaran Kerja Pegawai (SKP).
Eksternal : 1. Pimpinan SKPD tidak melakukan pengawasan kepada
pegawai untuk melakukan penyusunan SKP.
2. Tidak tersedianya informasi penyusunan SKP
3. Mengabaikan Surat Edaran tentang penyusunan SKP.
C. Strategi Mengatasi Kendala
- Melakukan Sosialisasi tata cara penyusunan Sasaran Kerja Pegawai
- Melakukan Pemberitahuan melalui surat edaran tentang penyusunan SKP.
- Melakukan pertemuan di tingkat SKPD
- Melakukan Asistensi Penyusunan SKP sebagai Proyek bentuk Proyek
Perubahan

7. 7
BAB IV : PENUTUP
A. Kesimpulan
Dengan melakukan proyek perubahan Asistensi dalam penyusunan sasaran
kerja pegawai (SKP) dapat bermanfaat dalam kebijakan perencanaan kuantitas
dan kualitas sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil, serta kegiatan
perancangan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dalam organisasi (job design).
B. Rekomendasi / Saran
Rekomendasi dan Saran Proyek Perubahan, yaitu ;
1. Rekomendasi proyek perubahan untuk kegiatan asistensi dilakukan setiap
awal januari tahun berjalan agar tersusunya sasaran kerja pegawai (SKP)
oleh setiap pegawai negeri sipil.
2. Saran adalah diwajibkan setiap pegawai yang akan melakukan penyusunan
SKP diwajibkan melakukan asistensi ke BKD sebagai bentuk pengawasan
pegawai negeri sipil dalam penyusunan SKP.