Materi Pengukuhan serta Pembekalan Agen Sosialisasi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2018 (PILGUB JABAR 2018)
Rabu 7 Februari 2018
di Ballroom Trans Luxury Hotel
Bimtek Teknik Penyusunan RENSTRA dan RENJA, Pedoman Penyusunan LAKIP serta Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan PP No. 13 Tahun 2019
Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19 | Malmi...TV Desa
Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19
Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa untuk Mendorong Terwujudnya Desa Maju, Mandiri, dan Berdaya | MalMing Kemendagri #24
Bersama : Rina Syarini, ST, MA - Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan
Materi Pengukuhan serta Pembekalan Agen Sosialisasi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2018 (PILGUB JABAR 2018)
Rabu 7 Februari 2018
di Ballroom Trans Luxury Hotel
Bimtek Teknik Penyusunan RENSTRA dan RENJA, Pedoman Penyusunan LAKIP serta Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan PP No. 13 Tahun 2019
Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19 | Malmi...TV Desa
Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19
Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa untuk Mendorong Terwujudnya Desa Maju, Mandiri, dan Berdaya | MalMing Kemendagri #24
Bersama : Rina Syarini, ST, MA - Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
1. INTEGRASI PROGRAM INOVASI DESA –
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
ZULFATA, SP, MP
Sekretaris Bappeda Kabupaten
Simeulue
Disampaikan pada Rakor Tim Inovasi Kabupaten Program Inovasi Desa
Sinabang, 26 – 27 September 2018
2. 2
UU 6 2014
Pelimpahan
kewenangan
(Hak Asal-
Usul, Lokal
Skala Desa)
Kapasitas aparat
Pemerintah Desa
dan masyarakat
Kualitas tata
kelola Desa
Sistem
pendukung
(regulasi dan
kebijakan
Pemerintah)
Pengembangan
ekonomi lokal dan
kewirausahaan
(BUMDes, Prudes,
Prukades)
Peningkatan
kualitas sumber
daya manusia
(SDM)
Pemenuhan dan
peningkatan
infrastruktur
perdesaan
Kualitas
perencanaan,
pelaksanaan,
pengendalian dan
pemanfaatan
kegiatan
pembangunan
Desa kurang
optimal dan
kurang
memberikan
dampak terhadap
peningkatan
kesejahteraan
masyarakat Desa
Substansi Program Inovasi Desa
Rancang Bangun PID
1. Inovasi/kebaruan dalam praktik pembangunan
2. Duk teknis penyedia jasa layanan teknis profesional
4. PENYELARASAN RANC
AKHIR RKPDESA
PENETAPAN
APB DESA
QANUN
RKP DESA
BURSA
INOVASI
DESA
Penyusunan Ranc
RKP Desa
MUSDES I
PPD
JANUARI
PEBRUARI
MARET
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOPEMBER
DESEMBER
Pembahasan
RAPB DESA
MJSRENBANG
DESA/KELURAHAN
5. Musdes
Penyusunan PPD
Pembentukan Tim
Penyusun RKP
Desa
Pencermatan Pagu
Indikatif Desa dan
Penyelarasan
Program/Kegiatan
masuk ke Desa
Pencermatan ulang
dokumen RPJM
Desa
BURSA INOVASI
DESA
Penyusunan
rancangan RKP
Desa
Penyusunan RKP
Desa melalui
Musrenbang Desa
Penyelarasan
Ranc Akhir RKP
Desa
Penetapan Qanun
Desa Tentang RKP
Desa
Pembentukan Tim
(7-11 Org) SK
KADES
1. Pembina :Kepala
desa
2. Ketua : Sekdes
3. Sekr : Ketua
LPM
4. Anggota :
1) Perangkat
Desa
2) LPM
3) KPMD
4) Unsur
Masyarakat
melibatkan
perempuan
Juni
Keluaran :
Pedoman
Rancangan RKP
Desa dan Daftar
Usulan RKP Desa
Masukan :
1. Pagu Indikatif
(SE Bupati
tentang Pagu
Indikatif Desa)
2. Renc Program
Kegiatan
Pemerintah
Atasan
3. Pokir Anggota
DPRK
Keluaran :
Format pagu
indikatif Desa
Waktu Juli
Masukan :
skala prioritas
usulan rencana
kegiatan
pembangunan
Desa RPJM
Desa
Rancangan RKP Desa :
1.Evaluasi RKP Desa
2.Prioritas program,
kegiatan, dan anggaran
Desa
3.Rencana program,
kegiatan, dan anggaran
Desa
4.Pelaksana kegiatan
Desa
Keluaran :
1.Format RKP Desa
Lampiran Rencana
Kegiatan dan Rencana
Anggaran Biaya
2.Rancangan Daftar
Usulan RKP Desa (BA)
Peserta Musrenbang :
1.Pemerintah Desa,
2.BPD,
3.Unsur masyarakat
Masukan :
Rancangan RKP Desa
Keluaran :
Hasil kesepakatan
Musrenbang BA
Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa
1.Kades menyampaikan daftar usulan RKP Desa kepada Bupati melalui Camat
paling lambat 31 Desember;
2.Daftar usulan RKP Desa menjadi materi pembahasan di dalam Musrenbang
di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
3.Bupati menginformasikan kepada pemerintah Desa tentang hasil
pembahasan daftar usulan RKP Desa paling lambat bulan Juli TA berikutnya
September
Juli
Agustus