1. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat
Semester 07
Kegiatan Belajar II
Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan
Jakarta 2013
Prodi Keperawatan
2. Sebesar 70% pembiayaan kesehatan bersumber dari masyarakat
Pengalaman di beberapa pelaksanaan pemeliharaan kesehatan dengan cara “3 in 1”
Transisi demografis, sosial ekonomi budaya, epidemiologis
Pendorong lahirnya
Penelitian Bank Dunia dan DepKes (1982, 1987, 1995) menunjukkan
bahwa secara nasional, sebagai berikut:
JPKM
4. Cara penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan yang paripurna
berdasarkan azaz UBK (Upaya Bersama Kekeluargaan), yang
berkesinambungan dan dengan mutu yg terjamin serta pembiayaan
yang dilaksanakan secara pra-upaya (psl 1 no. 15 UU no. 23/1992).
Pengertian JPKM
5. Pemerintahmengembangkan, membina, dan mendorong
JPKM sebagai cara yang dijadikan landasan setiap penyelenggaraan
pemeliharaan kesehatan, yang pembiayaannya dilaksanakan secara
pra-upaya, berazaskan UBK (psl 66 ayat 1 UU no.23/1992).
6. Pemerintah mengembangkan, membina, dan mendorong
JPKM sebagai cara yang dijadikan landasan setiap penyelenggaraan
pemeliharaan kesehatan, yang pembiayaannya dilaksanakan secara
pra-upaya, berazaskan UBK (psl 66 ayat 1 UU no.23/1992).
7. Jaminan:
a). Terselenggaranya pemeliharaan kesehatan paripurna dan berkesinambungan
b). Terjaganya mutu pemeliharaan kesehatan sesuai dengan standar yang disepakati
c). Efisien & kelancaran memperoleh pelayanan kesehatan bagi pesertanya
d). Efektifitas dari upaya pelayanan kesehatan bagi peningkatan derajat kesmas
pesertanya.
Kata kunci JPKM
Cara:
Dilaksanakan secara utuh melalui terpeliharanya pemerataan, terjaganya
mutu serta terkendalinya pembiayaan kesehatan
8. Pembiayaan secara Pra-upaya :
pembayaran dimuka, baik pembayaran iuran dari peserta ke Badan Penyelenggara
(BAPEL) secara teratur, dari Badan Penyelenggara ke Pemberi Pelayanan Kesehatan
(PPK
Pemeliharaan Kesehatan:
Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif
Azaz UBK :
Peserta-Bapel-PPK bersama-sama dan kekeluargaan mengendalikan mutu dan
biaya pemeliharaan kesehatan, bersama-sama menanggung untung-rugi.
9. gkatan derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui
liharaan kesehatan paripurna yg bermutu dan merata dengan
endalian biaya yang berasal dari pesertanya
juan JPKM
11. 1. GBHN 1993
2. UU 23/1992 ps 1,5,8,10,65,66,80,81
3. Permenkes 571/1993 (penyelenggaraan)
4. Permenkes 527/1993 (paket harkes)
5. SK Menkes 330/1993 (izin oprs)
6. SK Menkes 595/1993 (stndr yanmed)
7. SK Menkes 379/1995 (penanggung jawab JPKM)
Landasan hukum JPKM
12. 1. Paket Dasar
Wajib bagi semua
Rawat jalan: imunisasi, PKM, pengobatan, KB-KIA, pemulihan
Rawat inap: persalinan, dan bedah
Laboratorium, radio Diagnostik, USG
Gawat darurat
2. Paket Tambahan
Tidak wajib
Paket pelengkap (suplemen I-II dst) sampai paket dasarnya dipenuhi
Bervariasi sesuai dengan kesepakatan
Pengembangan pemeliharaan kesehatan
13. Dampak JPKM terhadap
pembangunan kesehatan
- Peningkatan perlindungan kesehatan paripurna (paket pemeliharaan kesehatan dasar sesuai
dengankebutuhan peserta)
- Peningkatan efisiensi produksi - konsumsi - sumberdaya kesehatan
- Peningkatan biaya pemeliharaan kesehatan - peningkatan jangkauan pelayanan kesehatan
- Meningkatnya pemeliharaan kesehatan – meningkat juga jumlah penduduk yang sehat
- Meningkatnya peran masyarakat/swasta dalam upaya kesehatan
- Peningkatan subsidi silang - jangkauan penduduk miskin
- Meningkatnya realokasi sumberdaya untuk bidang yang perlu
JPKM terhadap Pembangunan
Kesehatan yaitu pada
peningkatan derajat kesehatan
masyarakat, akibatnya
14. Pemeliharaan kesehatan PNS dan seterusnya (PT ASKES)....15 juta jiwa peserta (80% penduduk) terdiri
dari peserta wajib pegawai negri pensiunan termasuk pensiunan ABRI dan Veteran, dan peserta sukarela.
Pemeliharaan kesehatan Naker (JPK PT Jamsostek). . 550.000 tenaga kerja di sektor formal atau 1,5 juta
peserta termasuk keluarganya (0,75% penduduk) menuju 30-70 juta peserta
JPKM Swasta di perkotaan mencakup kurang lebih 150.000 penduduk (0,075% penduduk) menengah atas
Dana Sehat yang berkembang di 27 propinsi, 290 Dati II dan sekitar 15.000 desa mencakup sekitar 14
juta jiwa (7,3% penduduk).
Bentuk-bentuk
JPKM
15. Peran jajaran kesehatan
dalam JPKM
Fungsi pemerintah:
pendorong pengembangan JPKM
Badan Pembina JPKM:
sebagai SATMINKALnya
Pengawas/pengarah teknis JPKM.
Pembina teknis PPK.
Penanggung jawab
pemeliharaan kesehatan (harkes)
