Regulasi dan kebijakan pemerintah memainkan peran penting dalam sistem pelayanan kesehatan, farmasi, dan pembiayaan dengan mengatur jaringan penyedia layanan dan masyarakat, pekerjaan kefarmasian, serta mobilisasi dan alokasi dana untuk kebutuhan kesehatan masyarakat. Kepemimpinan transformasional dapat memanfaatkan perubahan sebagai proses untuk mendorong pengikut mencapai tujuan bersama.

1. PRODI PASCA SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT
Universitas Negeri Gorontalo
2022
PERAN PEMERINTAH (REGULASI / K EBIJAKAN)
TERHADAP SISTEM PELAYANAN KESEHATAN,
FARMASI DAN PEMBIAYAAN
OLEH
MILAWATY HIOLA
NIM. 717522015

2. Sebagai negara yang mempunyai jumlah penduduk yang besar, kesehatan
adalah salah satu unsur utama dalam setiap kehidupan seseorang, karena
kesehatan seseorang sangat menunjang aktivitas kesehariannya. Saat ini derajat
kesehatan masyarakat masih rendah khususnya masyarakat miskin, hal ini dapat
dilihat dari masih tingginya angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Salah
satu penyebab hal tersebut karena mahalnya biaya kesehatan sehingga akses ke
pelayanan kesehatan pada umumnya masih rendah (Isriawaty 2015).

3. SISTEM PELAYANAN KESEHATAN
• Sistem kesehatan adalah suatu jaringan penyedia pelayanan
kesehatan (supply side) & orang yang menggunakan pelayanan
tersebut di setiap wilayah (WHO, 1996).
• Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yg diselenggarakan
sendiri atau secara bersama dlm suatu organisasi utk
memelihara, meningkatkan, mencegah & menyembuhkan
penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, kelompok dan
masyarakat (Depkes RI, 2009).
• Sebuah sub sistem pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya
adalah : pelayanan preventif (pencegahan) dan promotif
(peningkatan kesehatan) dengan sasarannya yakni masyarakat.

4. Berbagai upaya dan tindakan pengambilan
keputusan yg meliputi aspek tehnis medis,
pelayanan kesehatan, serta keterlibatan
pelaku/aktor baik pada skala individu maupun
organisasi atau institusi dari pemerintah, swasta,
LSM, dan representasi masyarakat lainnya yg
membawa dampak pada kesehatan. (Walt, 1994)
KEBIJAKAN SISTEM PELAYANAN KESEHATAN

5. Definisi Farmasi
Farmasi adalah ilmu yang mempelajari segala seluk-beluk
mengenai obat. Ilmu farmasi adalah terapan dari (sedikitnya)
tiga bidang ilmu yaitu kedokteran, kimia, dan biologi. Ruang
lingkup ilmu farmasi tak hanya berfokus pada bidang ilmu
eksakta, melainkan juga pada bidang ilmu sosial
seperti Manajemen Farmasi.
FARMASI

6. KEBIJAKAN FARMASI
Sesuai regulasi / kebijakan yang diatur pada Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009
tentang Pekerjaan Kefarmasian, pekerjaan kefarmasian merupakan pembuatan termasuk
pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan
pendistribusi atau penyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter,
pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.
Diatur pula dalam regulasi tersebut bahwa pekerjaan kefarmasian tersebut hanya berhak
dilakukan oleh para tenaga kefarmasian yang terdiri dari:
1. Apoteker (apt)
2. Tenaga teknis kefarmasian, yang terdiri dari:
Sarjana farmasi (S.Farm.)
Ahli madya farmasi (A.Md.Farm.)
Analis farmasi
Tenaga menengah farmasi/asisten apoteker

7. WHO mendefinisikan pembiayaan kesehatan sebagai:
Fungsi sistem kesehatan berkaitan dengan mobilisasi,
akumulasi dan alokasi uang untuk menutupi kebutuhan
kesehatan masyarakat, baik secara individu maupun
kolektif dalam sistem kesehatan”.
PEMBIAYAAN

8. POOLING
PURCHASING,
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN

10. PERAN PEMERINTAH (REGULASI / KEBIJAKAN) TERHADAP SISTEM PELAYANAN KESEHATAN,
FARMASI DAN PEMBIAYAAN
Ir. H Joko Widodo

11. Kepemimpinan Transformasional
memiliki beberapa kekuatan. Salah satunya adalah dalam mengatasi
perubahan. Perubahan memang tidak dapat dihindari dalam dinamika
suatu negara. Apabila terdapat suatu inisiatif yang memaksa perubahan
untuk dilakukan, pemimpin dapat menjadikan perubahan tersebut
menjadi proses yang mendorong pengikutnya untuk melakukan
perubahan.

12. Left Hand Column
Ladder of Inference
MENTAL MODEL DAN PEMIMPIN