SlideShare a Scribd company logo
1 of 78
Bab 3
Penyelenggaraan Upaya
Kesehatan Perseorangan dan
Penunjang (UKPP)
PenyelenggaraanUpayaKesehatanPerseorangandan Penunjang
(UKPP)
3.4
3.2
3.1 3.3 3.5
3.9
3.7
3.6 3.8 3.1
0
3.1 Penyelenggaraan
Pelayanan Klinis
mulai dari proses
penerimaan
pasien sampai
dengan
pemulangan
dilaksanakan
dengan
memperhatikan
3.2 Pengkajian,
Rencana
Asuhan, dan
Pemberian
Asuhan
dilaksanakan
secara
paripurna.
3.3 Pelayanan
Gawat
Darurat
dilaksanak
an dengan
segera
sebagai
prioritas
pelayanan.
3.4 Pelayanan
Anastesi Lokal
dan Tindakan
di Puskesmas
dilaksanakan
sesuai standar.
3.5 Terapi Gizi
dilakukan
sesuai
dengan
kebutuhan
pasien dan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
3.6 Pemulangan
dan Tindak
Lanjut Pasien
dilakukan
sesuai dengan
prosedur yang
ditetapkan
3.7
Rujukan
3.8
Penyeleng
ga raan
Rekam
Medis
3.9
Penyelenggara
an Pelayanan
Laboratorium
dilaksanakan
sesuai dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
3.10 Penyelenggaraan
Pelayanan
Kefarmasian
dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
Standar
3.1
Penyelenggaraan pelayanan klinis mulai dari proses penerimaan pasien
sampai dengan pemulangan dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan
mutu pelayanan.
3.1.1 Penyelenggaraan pelayanan klinis mulai dari penerimaan dilaksanakan dengan
efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan pasien, serta mempertimbangkan
hak dan kewajiban pasien dan keluarga.
Penerimaan pasien meliputi: pendaftaran pasien rawat jalan, pendaftaran pasien
rawat
inap, dan menahan pasien untuk observasi atau stabilitasi.
Alur
pendaftaran
Hak & Kewajiban
Pasien
Pendaftara
n
Tarif, jenis pelayanan, alur dan
proses pendaftaran, alur dan proses
pelayanan, rujukan, dan ketersediaan
tempat tidur untuk Puskesmas
perawatan/rawat inap
Identifikasi Pasien (SKP 1) :
- Min 2: nama lengkap/tgl lahir
₋ Gelang Risiko MERAH (ps alergi/riwayat Alergi (obat obatan, makanan ), test
antibiotik dengan hasil positif
₋ Gelang Risiko KUNING (ps risiko jatuh : ps dws (Morse Fall Scale),dan ps anak
à Humty Dumpty
₋ Gelang Risiko UNGU (ps yang tidak ingin dilakukan Resucitasi/DNR)
Cara dan Bahasa Dipahami: Kesulitan/hambatan
perlu diantisipasi mulai saat pendaftaran,
pemberian asuhan, sampai dengan pemulangan
(mis kendala bahasa, cacat dll)
ADAPTASI KEBIASAAN BARU PADA PELAYANAN PUSKESMAS
Tirai
Transparan
ADAPTASI KEBIASAAN BARU PADA PELAYANAN PUSKESMAS
ALUR PELAYANAN DI PUSKESMAS SKRINING DAN TRIASE UNTUK DETEKSI DINI
KASUS COVID-19
GADAR
NON-GADAR
1
2
REKOMENDASI MODIFIKASI TATA LETAK SKRINING DAN TRIASE DI
DALAM GEDUNG PUSKESMAS PADA MASA PANDEMI COVID-19
REKOMENDASI MODIFIKASI TATA LETAK SKRINING DAN TRIASE DI
LUAR GEDUNG PUSKESMAS PADA MASA PANDEMI COVID-19
Standar
3.1
Penyelenggaraan pelayanan klinis mulai dari proses penerimaan pasien
sampai dengan pemulangan dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan
mutu pelayanan.
3.1.1 Penyelenggaraan pelayanan klinis mulai dari penerimaan dilaksanakan dengan
efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan pasien, serta mempertimbangkan
hak dan kewajiban pasien dan keluarga.
Salah satu cara melibatkan pasien dalam pengambilan keputusan tentang pelayanan yang
diterimanya adalah dengan cara memberikan informed consent. lnformed consent dapat
diperoleh pada berbagai titik waktu dalam proses pelayanan. Misalnya, informed consent
diperoleh ketika pasien masuk rawat inap dan sebelum suatu tindakan atau pengobatan
tertentu yang berisiko.
Informasi dan penjelasan tentang infomed consent di berikan oleh dokter yang bertanggung
jawab yang akan melakukan tindakan atau dokter lain apabila dokter yang bersangkutan
Tindakan yang
memerlukan
Informed consent
Pelaksanaan dan
Dokumentasi
Informed Consent
INFORME
D
CONSEN
T
Menolak
Setuju
• Konsekuensi
• T
anggung
jawab
• Alternatif
Hak untuk
menolak
• Cara memberikan persetujuan (misalnya,
diberikan secara lisan, dengan
menandatangani formulir persetujuan, atau
dengan cara lain).
• Petugas pelaksana (DOKTER) tindakan yang
diberi wewenang telah terlatih (mampu
menjelaskan dan mendokumentasikan)
• Bila menolak
3.1.1 Elemen Penilaian:
1. Pendaftaran dilakukan sesuai dengan
kebijakan, pedoman dan prosedur yang
ditetapkan dengan menginformasikan hak
dan kewajiban serta memperhatikan
keselamatan pasien (R, O, W, S)
2. Pasien/keluarga pasien memperoleh
informasi mengenai tindakan
medis/pengobatan tertentu yang berisiko
yang akan dilakukan sebelum
memberikan persetujuan atau penolakan
(informed consent) termasuk konsekuensi
dari keputusan penolakan tersebut. (D)
Ep. 1. SK-Panduan-SOP
Ep. 1. Pendaftaran dilakukan sesuai dengan kebijakan, pedoman dan prosedur yang ditetapkan
dengan menginformasikan hak dan kewajiban serta memperhatikan keselamatan pasien (R, O, W, S)
Alur pendaftaran
Ep. 2. Informed Consent yang umum diFKTP, sudah memenuhi
.. biaya
dokter yang bertanggung
jawab yang akan
melakukan tindakan atau
dokter lain apabila dokter
yang bersangkutan
berhalangan namun tetap
dengan sepengetahuan
dokter yang
bertanggungjawab tersebut
2 saksi
2 saksi
Kajian
Pasien
Informasi
anamnesis (data Subjektif = S), pemeriksaan fisik
dan pemeriksaan penunjang (data Objektif = O).
Analisis Informasi
menghasilkan masalah, kondisi, dan
diagnosis
untuk mengidentifikasi kebutuhan pasien
Rencana Asuhan:
solusi untuk mengatasi masalah atau memenuhi
kebutuhan pasien.
Standar 3.2
Pengkajian, Rencana Asuhan, dan Pemberian Asuhan dilaksanakan secara
paripurna.
Kajian:
- Awal
- Ulang
penyusunan rencana asuhan, koordinasi dalam pemberian
asuhan, dan rencana pemulangan (3.6.1), sesuai Rencana
Asuhan dan Kriteria Pemulanagn
Standar
3.2
Pengkajian, Rencana Asuhan, dan Pemberian Asuhan dilaksanakan secara
paripurna.
3.2.1. Proses skrining dan proses Kajian pasien dilakukan secara paripurna untuk mendukung
rencana dan pelaksanaan pelayanan oleh petugas kesehatan profesional dan/atau tim
kesehatan antar profesi yang digunakan untuk menyusun keputusan layanan klinis.
Pelaksanaan asuhan dan pendidikan pasien/keluarga dilaksanakan sesuai rencana yang
disusun, dipandu oleh kebijakan dan prosedur, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku
Dilakukan sejak awal
Untuk memilah pasien
Termasuk risiko penularan
infeksi
Standar
3.2
Pengkajian, Rencana Asuhan, dan Pemberian Asuhan dilaksanakan secara
paripurna.
3.2.1 Proses kajian awal dilakukan secara paripurna dan mencakup berbagai kebutuhan dan harapan
pasien/keluarga.
Kajian awal dilakukan oleh tenaga medis, keperawatan/kebidanan, dan disiplin yang lain meliputi:
status fisis/neurologis/mental, psikososiospiritual, ekonomi, riwayat kesehatan, riwayat alergi, asesmen
nyeri, asesmen risiko jatuh, asesmen fungsional (gangguan fungsi tubuh), asesmen risiko gizi, ,
kebutuhan edukasi, dan rencana pemulangan.
Tenaga medis dapat memberikan pelimpahan wewenang untuk melakukan tindakan kedokteran atau
kedokteran gigi tertentu kepada perawat, bidan atau tenaga kesehatan pemberi asuhan yang lain secara
tertulis. Pelimpahan wewenang tersebut hanya dapat dilakukan dalam keadaan tenaga medis tidak
berada ditempat, dan/atau karena keterbasatan ketersediaan tenaga medis.
3.2.1 Elemen Penilaian:
1. Dilakukan pengkajian awal secara paripurna oleh
tenaga yang kompeten untuk mengidentifikasi kebutuhan
pelayanan sesuai panduan praktik klinis, termasuk
penangan nyeri dan dicatat dalam rekam medik (R, D, O,
W)
2. Dalam keadaan tertentu jika tidak tersedia tenaga medis,
dapat dilakukan pelimpahan wewenang tertulis kepada
perawat dan/ atau bidan yang telah mengikuti pelatihan,
untuk melakukan kajian awal medis dan pemberian
asuhan medis sesuai kewenangan delegatif yang
diberikan. (R,D)
3. Dilakukan asuhan pasien termasuk jika diperlukan asuhan
secara kolaboratif sesuai rencana asuhan dan panduan
praktik klinis dan/atau prosedur-prosedur asuhan klinis,
agar tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu dan tercatat
di rekam medis. (D, W)
4. Dilakukan penyuluhan/pendidikan kesehatan dan evaluasi
serta tindaklanjut bagi pasien dan keluarga dengan
metode yang dapat dipahami oleh pasien dan keluarga.
(D,O)
PENDAFTARAN
Regulasi
Isi
Kajian
Proses Kajian
Koordinasi
CPPT
Rencana pemulangan
Kompeten
Pelaksanaan
asuhan
Hak & Kewajiban Pasien
Cara & Bahasa
dipahami
Kebutuhan:
Privasi
Partisipasi
Asuhan nyeri
Keluhan
R
D
D
1.2.2
Tenaga medis dapat memberikan pelimpahan wewenang untuk melakukan
tindakan kedokteran atau kedokteran gigi tertentu kepada perawat, bidan atau
tenaga kesehatan pemberi asuhan yang lain secara tertulis. Pelimpahan
wewenang tersebut hanya dapat dilakukan dalam keadaan tenaga medis tidak
berada ditempat, dan/atau karena keterbatasan ketersediaan tenaga medis.
PELIMPAHAN WEWENANG
Pelimpahan wewenang untuk melakukan tindakan medis tersebut dilakukan dengan ketentuan:
1) Tindakan yang dilimpahkan termasuk dalam kemampuan dan keterampilan yang telah dimiliki oleh penerima pelimpahan
2) Pelaksanaan tindakan yang dilimpahkan tetap di bawah pengawasan pemberi pelimpahan
3) Pemberi pelimpahan tetap bertanggung jawab atas tindakan yang dilimpahkan sepanjang pelaksanaan tindakan sesuai
dengan pelimpahan yang diberikan
4) Tindakan yang dilimpahkan tidak termasuk mengambil keputusan klinis sebagai dasar pelaksanaan tindakan
5) Tindakan yang dilimpahkan tidak bersifat terus menerus.
PELIMPAHAN WEWENANG
DASAR : UU 38 TAHUN 2014, UU 4 TAHUN 2019
PERMENKES 26 TAHUN 2019
PMK 26 Tahun 2019 , Pasal 27
Pelimpahan wewenang untuk melakukan tindakan medis dari dokterdapat
berupa :
a. pelimpahan wewenang delegatif
b. Pelimpahan wewenang mandat.
DOKTER MANDAT &
DELEGATIF
PERAWAT
Pelimpahan wewenang secara MANDAT diberikan oleh
TENAGA MEDIS kepada Perawat untuk melakukan sesuatu
tindakan medis di bawah pengawasan tenaga medis yang
melimpahkan wewenang.
Pelimpahan wewenang secara DELEGATIF untuk melakukan
sesuatu tindakan medis diberikan oleh TENAGA MEDIS kepada
Perawat dengan disertai pelimpahan tanggung jawab.
Tugas sebagai pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan
wewenang dilaksanakan berdasarkan:
1. pelimpahan wewenang untuk melakukan tindakan medis
dari dokter dan evaluasi pelaksanaannya; atau
2. dalam rangka pelaksanaan program pemerintah.
UU 4/2019 : Pasal 53
Pelimpahan wewenang terdiri atas
a. pelimpahan secara mandat; dan
b. pelimpahan secara delegatif.
DOKTER MANDAT & BIDAN
DELEGATIF
Pelimpahan wewenang secara MANDAT diberikanoleh
DOKTER kepada Bidan sesuai kompetensinya.
Dokter yang memberikan pelimpahan wewenang secara
MANDAT harus melakukan pengawasan dan evaluasi secara
berkala
Pelimpahan wewenang secara DELEGATIF yang diberikan oleh
Pemerintah Pusat atau PEMERINTAH DAERAH dalam rangka:
a. pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu; atau
b. program pemerintah.
Pelimpahan wewenang secara delegatif disertai pelimpahan
tanggung jawab.Pelimpahan wewenang secara delegatif pada saat
tidak bagi
tenaga bidan tenaga medis dan nakes lain di tempat bidan
bertugas dan ditetapkan pemerintah pusat atau pemerintah
daerah
SURAT PELIMPAHAN
WEWENANG
• Tindakan yang dilimpahkan termasuk dalam
kemampuan dan keterampilan yang telah
dimiliki oleh penerima pelimpahan
• Pelaksanaan tindakan yang dilimpahkan tetap di
bawah pengawasan pemberi pelimpahan
• Pemberi pelimpahan tetap bertanggung jawab
atas tindakan yang dilimpahkan sepanjang
pelaksanaan tindakan sesuai dengan pelimpahan
yang diberikan
• Tindakan yang dilimpahkan tidak termasuk
mengambil keputusan klinis sebagai dasar
pelaksanaan tindakan
• Tindakan yang dilimpahkan tidak bersifat terus
menerus.
Pasien/Keluarga
DPJP
Perawat
Bidan
Dietisien
Apoteker
Lainnya
CLINICAL LEADER
CONTOH CATATAN
PASIEN TERINTEGRASI
FORM PEMBERIAN
EDUKASI D
Standar
3.3
Pelayanan gawat darurat dilaksanakan dengan segera sebagai prioritas
pelayanan.
1. Pasien gawat darurat diberikan prioritas untuk asesmen dan pelayanan
sesegera
mungkin sebagai bentuk pelaksanaan triase.
Prosedur penanganan pasien gawat darurat disusun berdasar panduan
praktik klinis untuk penanganan pasien gawat darurat dengan referensi yang
dapat dipertanggungjawabkan
• Pasien gawat darurat diidentifikasi dengan proses triase mengacu pada pedoman tata
laksana
triase sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Dalam penanganan pasien dengan kebutuhan darurat, mendesak, atau segera,
termasuk melakukan deteksi dini tanda tanda dan gejala penyakit menular
misalnya infeksi melalui udara/airborne.
3.3.1 Elemen penilaian:
1. Pasien diprioritaskan atas dasar kegawatdaruratan
sebagai tahap triase sesuai dengan kebijakan,
pedoman dan prosedur yang ditetapkan. (W,O,S)
2. Pasien gawat darurat yang perlu dirujuk ke FKRTL,
diperiksa dan dilakukan stabilisasi terlebih dahulu
sesuai kemampuan Puskesmas dan dipastikan dapat
diterima di FKRTL sesuai dengan kebijakan, pedoman
dan prosedur yang ditetapkan. (D,O)
Berisiko tinggi adalah usia, kondisi kesehatan,
atau mempunyai kebutuhan kritis untuk segera
mendapat pertolongan, termasuk pengguna
layanan rentan yang karena kondisinya tidak
mampu menjaga diri sendiri terhadap adanya
bahaya atau kekerasan. Berupa: risti terjadinya
kematian/cedera termasuk kasus gawat darurat
pada ibu hamil/melahirkan, risiko bagi
masyarakat atau lingkungan, dan kasus yang
memungkinkan terjadinya penularan infeksi
bagi petugas, pengguna layanan dan
masyarakat
Dokumentasikan
dalam rekam
medis
k ke FKRTL
Pasien gawat darurat yang
perlu dirujuk ke FKRTL
dilakukan stabilisasi
= 3.7.1
Standar
3.4
Pelayanan anastesi lokal dan tindakan di Puskesmas dilaksanakan sesuai
standar.
1. Pelayanan anestesi lokal di Puskesmas dilaksanakan sesuai
standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
• Dalam pelayanan rawat jalan maupun rawat inap di Puskesmas terutama
pelayanan gawat darurat, pelayanan gigi, dan keluarga berencana kadang-kadang
memerlukan tindakan tindakan yang membutuhkan lokal anestesi. Pelaksanaan
anestesi lokal tersebut harus memenuhi standar dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, serta kebijakan dan prosedur yang berlaku di
Puskesmas.
3.4.1 Elemen Penilaian:
1. Pelayanan anestesi lokal dilakukan oleh
tenaga kesehatan yang kompeten sesuai
dengan kebijakan dan prosedur . (D, O,
W)
2. Jenis, dosis dan teknik anestesi lokal
dan pemantauan status fisiologi pasien
selama pemberian anestesi lokal oleh
petugas dan dicatat dalam rekam
medis pasien (D)
Standar
3.5
Terapi gizi dilakukan sesuai dengan kebutuhan pasien dan ketentuan
peraturan perundang-undangan
1. Pemberian terapi makanan dan terapi gizi sesuai dengan status gizi
pasien dan konsisten dengan asuhan klinis tersedia secara reguler.
• Terapi Gizi kepada pasien dengan resiko gangguan gizi di Puskesmas diberikan secara
reguler sesuai dengan rencana asuhan berdasarkan hasil penilaian status gizi dan
kebutuhan pasien sesuai Proses Asuhan Gizi Terstandar (PAGT) yang tercantum di dalam
Pedoman Pelayanan Gizi di Puskesmas.
• Keluarga pasien dapat berpartisipasi dalam menyediakan makanan bila sesuai dan konsisten
dengan kajian kebutuhan pasien dan rencana asuhan dengan sepengetahuan dari petugas
kesehatan yang berkompeten dan disimpan dalam kondisi yang baik untuk mencegah
kontaminasi
1. Elemen Penilaian
1. Disusun rencana asuhan gizi berdasar kajian kebutuhan gizi pada
pasien sesuai dengan kondisi kesehatan dan kebutuhan pasien. (D)
2. Distribusi dan pemberian makanan dilakukan sesuai jadwal dan
pemesanan dan didokumentasikan. (D, W)
3. Pasien dan/atau keluarga diberi edukasi tentang pembatasan diit pasien
dan keamanan/kebersihan makanan, bila keluarga ikut menyediakan
makanan bagi pasien. (D)
4. Proses kolaboratif digunakan untuk merencanakan, memberikan dan
memantau terapi gizi. (D,W)
5. Respons pasien terhadap terapi gizi dipantau dan dicatat dalam
rekam
medisnya. (D)
Standar
3.6
Pemulangan dan tindak lanjut pasien dilakukan sesuai dengan prosedur yang
ditetapkan
3.6.1 Pemulangan dan tindak lanjut pasien yang bertujuan untuk kelangsungan layanan dipandu
oleh prosedur yang baku
• Pemulangan pasien dilakukan berdasar kriteria yang ditetapkan oleh dokter/dokter gigi yang
bertanggung jawab terhadap pasien untuk memastikan bahwa kondisi pasien layak untuk
dipulangkan dan akan memperoleh tindak lanjut pelayanan sesudah dipulangkan, misalnya
pasien rawat jalan yang tidak memerlukan perawatan rawat inap, pasien rawat inap tidak lagi
memerlukan perawatan rawat inap di Puskesmas, pasien yang karena kondisinya memerlukan
rujukan ke FKRTL, pasien yang karena kondisinya dapat dirawat di rumah atau rumah
perawatan, pasien yang menolak untuk perawatan rawat inap, pasien/keluarga yang meminta
pulang atas permintaan sendiri (APS).
• Informasi tentang resume pasien pulang yang diberikan kepada pasien/keluarga pada saat
pemulangan atau rujukan ke fasilitas kesehatan yang lain diperlukan agar pasien/keluarga
memahami tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk mencapai hasil pelayanan yang optimal.
3.6.1 Elemen Penilaian:
1. Dokter/dokter gigi, perawat/bidan, dan pemberi asuhan yang lain
melaksanakan pemulangan, rujukan dan asuhan tindak lanjut sesuai
dengan rencana yang disusun dan kriteria pemulangan. (D)
2. Resume medis diberikan kepada pasien (rawat jalan ??) dan pihak yang
berkepentingan saat pemulangan atau rujukan. (D, O, W)
(PMK nomor 269/2008 tentang Rekam Medis,
dis Ringkasan Rekam Medis, bukan Resume Medis)
Regulasi 
1.2.2
Standar
3.7
Rujukan
1. Pelaksanaan rujukan dilakukan sesuai dengan ketentuan kebijakan dan
prosedur yang telah ditetapkan dan mengacu pada ketentuan peraturan
perundang- undangan.
• Selama proses rujukan pasien secara langsung, pemberi asuhan
yang kompeten terus memantau kondisi pasien, dan fasilitas
kesehatan penerima rujukan diberi resume tertulis mengenai kondisi
klinis pasien dan tindakan yang telah dilakukan.
• Pada saat serah terima di tempat rujukan, petugas yang
mendampingi pasien memberikan informasi secara lengkap (SBAR)
tentang kondisi pasien kepada petugas penerima transfer pasien.
Standar
3.7
Rujukan
2. Dilakukan tindak lanjut terhadap rujukan balik dari FKRTL
• Untuk menjamin kesinambungan pelayanan, pasien yang dirujuk balik dari
FKRTL dilaksanakan tindak lanjut sesuai dengan umpan balik rujukan dan
dicatat dalam rekam medis.
• Jika Puskesmas menerima umpan balik rujukan pasien dari fasilitas
kesehatan rujukan tingkat lanjut atau fasilitas kesehatan lain, maka
tindak lanjut dilakukan sesuai prosedur yang berlaku melalui proses
kajian dengan memperhatikan rekomendasi umpan balik rujukan.
3.7.1 Elemen Penilaian:
1. Pasien/keluarga pasien memperoleh
informasi rujukan (ada 5) dan memberi
persetujuan untuk dilakukan rujukan
berdasarkan kebutuhan pasien dan
kriteria rujukan untuk menjamin
kelangsungan layanan ke fasilitas
kesehatan yang lain (D, W)
2. Dilakukan komunikasi dengan fasilitas
kesehatan yang menjadi tujuan rujukan dan
tindakan stabilisasi pasien sebelum dirujuk
sesuai kondisi pasien, indikasi medis dan
kemampuan dan wewenang yang dimiliki
agar keselamatan pasien selama
pelaksanaan rujukan dapat terjamin. (D,W)
3. Dilakukan serah terima pasien yang
disertai dengan informasi yang lengkap
(SBAR) kepada petugas.
serah terima pasien disertai dengan
monitoring selama
rujukan
Umpan balik dari
FKRTL
3.7.2 Elemen Penilaian:
1. Dokter/dokter gigi penangggung
jawab pelayanan melakukan
kajian ulang kondisi medis
sebelum menindaklanjuti
umpan balik dari FKRTL sesuai
dengan kebijakan dan prosedur
yang ditetapkan. (D,O)
2. Dokter/dokter gigi penanggung
jawab pelayanan melakukan
tindak lanjut terhadap
rekomendasi umpan balik rujukan
sesuai dengan kebijakan dan
prosedur yang ditetapkan. (D,O,W)
3. Monitoring dalam proses
rujukan balik harus di catat
dalam form monitoring. (D)
3.7.2 Elemen Penilaian:
1. Dokter/dokter gigi penangggung jawab pelayanan melakukan
kajian ulang kondisi medis sebelum menindaklanjuti umpan
balik dari FKRTL sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang
ditetapkan. (D,O)
2. Dokter/dokter gigi penanggung jawab pelayanan melakukan
tindak lanjut terhadap rekomendasi umpan balik rujukan sesuai
dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. (D,O,W)
3. Monitoring dalam proses rujukan balik harus di catat dalam
form monitoring. (D)
Standar 3.7.2
Standar
3.8
Penyelenggaraan Rekam Medis
1. Tata kelola penyelenggaraan rekam medis dilakukan sesuai dengan
ketentuan
peraturan perundang-undangan.
• Penyelenggaraan Rekam Medis dilakukan secara berurutan dari sejak pasien masuk
sampai pasien pulang, dirujuk atau meninggal, meliputi kegiatan :
 Registrasi pasien
 Pendistribusian rekam medis
 Isi rekam medis dan pengisian informasi klinis
 Pengolahan data dan pengkodean
 Klaim pembiayaan
 Penyimpanan rekam medis
 Penjaminan mutu
 Pelepasan informasi kesehatan
 Pemusnahan rekam medis
3.8.1 Elemen Penilaian :
1. Penyelenggaraan rekam medis yang
meliputi a sampai dengan i termasuk
riwayat alergi obat, dilakukan sesuai
dengan kebijakan dan prosedur yang
ditetapkan. (D, O, W)
2. Rekam Medis diisi secara lengkap dan
dengan tulisan yang terbaca serta harus
dibubuhi nama, waktu dan tanda tangan
Dokter, Dokter Gigi dan atau Tenaga
Kesehatan yang melaksanakan
pelayanan kesehatan perseorangan,
serta apabila ada kesalahan dalam
melakukan pencatatan di rekam medis
dilakukan koreksi sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan. (D, O,
No Kriteria Elemen
Penilaian
Regulasi yang harus disusun Dokumen bukti
1 3.8.1. Ep 1 1. SK Pelayanan Rekam Medis yang minimal
mengatur
: bentuk rekam medis, simbol dan singkatan.
registrasi pasien, pendistribusian rekam medis,
isi rekam medis dan pengisian informasi klinis,
pengolahan data dan pengkodean, klaim
pembiayaan, penyimpanan rekam medis,
penjaminan mutu, pelepasan informasi
kesehatan, pemusnahan rekam medis, koreksi
pengisian rekam medis
2. Pedoman pelayanan rekam medis
3. SOP pelayanan rekam medis seperti SOP akses
rekam medis, SOP penyimpanan rekam medis,
dsb
Form rekam medis dan
kelengkapan pengisian
rekam medis, bukti
pelaksanaan penilaian
kelengkapan rekam
medis, berita acara
pemusnahan rekam medis,
dsb
Ep 2 Bukti kelengkapan
pengisian rekam medis
termasuk waktu, nama dan
tanda tangan PPA, bukti
koreksi pengisian rekam
medis sesuai dengan SK
Standar
3.9
Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan.
3.9.1 Pelayanan laboratorium dikelola sesuai dengan kebijakan dan
prosedur yang ditetapkan.
• Regulasi pelayanan laboratorium perlu disusun sebagai acuan, yang meliputi kebijakan dan pedoman, serta
prosedur-prosedur pelayanan laboratorium yang mengaturtentang:
a. jenis-jenis pelayanan laboratorium yang disediakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan
Puskesmas
b. waktu penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium
c. pemeriksaan laboratorium yang berisiko tinggi
d. proses permintaan pemeriksaan, penerimaan specimen, pengambilan, dan penyimpanan specimen
e. pelayanan pemeriksaan di luar jam kerja pada Puskesmas rawat inap atau puskesmas yang menyediakan
pelayanan di luar jam kerja
f. proses pemeriksaan laboratorium
g. kesehatan dan keselamatan kerja dalam pelayanan laboratorium
h. penggunaan alat pelindungdiri
i. pengelolaan reagen
3.9.1 Elemen Penilaian
1. Kepala Puskesmas menetapkan nilai normal, rentang nilai rujukan untuk setiap
jenis
pemeriksaan yang disediakan, dan nilai kritis pemeriksaan laboratorium. (R)
2. Reagensia esensial dan bahan lain tersedia sesuai dengan jenis pelayanan
yang ditetapkan, pelabelan dan penyimpanannya, termasuk proses untuk
menyatakan jika reagen tidak tersedia. (D, W)
3. Penyelenggaraan pelayanan laboratorium yang meliputi a sampai dengan i,
dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. (D, O,
W)
4. Dilakukan pemantapan mutu internal dan pemantapan mutu eksternal
terhadap pelayanan laboratorium sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan dan dilakukan perbaikan jika terjadi penyimpangan (D,O,W)
5. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut waktu pelaporan hasil pemeriksaan
laboratorium.
No Kriteria Elemen
Penilaian
Regulasi yang disusun Dokumen yang
dibutuhkan
1 3.9.1 1 -SK Pelayanan Laboratorium yang mengatur jenis-jenis
pelayanan laboratorium yang disediakan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat dan kemampuan Puskesmas,
waktu penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium,
pemeriksaan laboratorium yang berisiko tinggi, proses
permintaan pemeriksaan, penerimaan specimen,
pengambilan, dan penyimpanan specimen,pelayanan
pemeriksaan di luar jam kerja pada Puskesmas rawat inap
atau puskesmas yang menyediakan pelayanan di luar jam
kerja, proses pemeriksaan laboratorium kesehatan dan
keselamatan kerja dalam pelayanan laboratorium,
penggunaan alat pelindung diri, pengelolaan reagen dan
terutama menetapkan nilai normal, rentang nilai rujukan
dan nilai kritis
- Pedoman pelayanan laboratorium
- SOP pelayanan laboratorium seperti permintaan,
penerimaaan, pengambilan dan penyimpanan
spesimen, pengelolaan reagen, pelaksanaan
pemeriksaan, dan penyampaian hasil pemeriksaan
kepada pihak yang membutuhkan, serta pengelolaan
limbah medis dan bahan berbahaya dan beracun
Form hasil
pemeriksaan
laboratorium
mencantumkan
nilai normal dan
nilai rentang
rujukan
No Kriteria Elemen
Penilaian
Regulasi yang disusun Dokumen yang
dibutuhkan
2 Bukti penyimpanan
dan pelabelan
reagensia sesuai
dengan regulasi
(check list), bukti
perhitungan
kebutuhan
reagensia
termasuk buffer
stock, bukti
pemesanan
reagensia, check
list monev
ketersediaan
reagensia
3 Hasil monev
kepatuhan terhadap
prosedur pelayanan
lab dan TL, bukti
monitoring
No Kriteria Elemen
Penilaian
Regulasi yang disusun Dokumen yang
dibutuhkan
4 Bukti
pelaksanaan
PMI dan PME
Bukti
pelaksanaan
perbaikan bila terjadi
penyimpangan
5 Form hasil
pemeriksaan
laboratorium
Hasil
pemantauan
pelaporan hasil
pemeriksaan
laboratorium
YangperludiperhatikandiLaboratorium
• Simbol dan pelabelan reagensia B3
• Penyimpanan Reagensia B3
• Ketersediaan MSDS (Material Safety Data Sheet/LDKS= Lembar Data Keselamatan Pasien)
untuk tiap reagensia B3
• Yang dilakukan jika terjadi tumpahan ~ spill kit
• Yang dilakukan jika terjadi pajanan
Standar 5.5 PPI
Standar
3.10
Penyelenggaraan Pelayanan kefarmasian dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. Pelayanan kefarmasian dikelola sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang
ditetapkan.
Pelayanan farmasi di Puskesmas terdiri dari:
a. Pengkajian resep dan penyerahan obat
b. Pemberian informasi obat (PIO)
c. Konseling
d. Visite pasien (khusus Puskesmas rawat
inap)
e. Rekonsiliasi obat
f. Pemantauan terapi obat (PTO)
g. Evaluasi penggunaan obat
Standar
3.10
Penyelenggaraan Pelayanan kefarmasian dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.10.1 Pelayanan kefarmasian dikelola sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang
ditetapkan.
Pengelolaan sediaan farmasi dan Bahan
Medis Habis Pakai (BMHP) terdiri dari:
Perencanaan kebutuhan
Permintaan
Penerimaan
Penyimpanan
Pendistribusia
n
Pengendalian
3.10.1 Elemen Penilaian:
1. Tersedia daftar formularium obat puskesmas. (D)
2. Dilakukan pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai oleh
tenaga
kefarmasian sesuai dengan pedoman dan prosedur yang telah ditetapkan.
(D,O,W)
3. Dilakukan rekonsiliasi obat, dan pelayanan farmasi klinik oleh tenaga
kefarmasian sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. (D,O,W)
4. Dilakukan kajian resep dan pemberian obat dengan benar pada
setiap pelayanan pemberian obat (D, O, W)
5. Dilakukan edukasi pada setiap pasien tentang indikasi dan cara penggunaan
obat. (D,O,W)
6. Obat emergensi tersedia pada unit-unit dimana diperlukan, dan dapat
diakses untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat emergensi, dipantau dan
diganti tepat waktu setelah digunakan atau bila kadaluarsa. (O, D, W)
7. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut ketersediaan obat, kesesuaian
No Kriteria Elemen
Penilaia
n
Regulasi yang disusun Dokumen
yang
dibutuhkan
3.10.1 1 SK, Pedoman dan SOP Pelayanan kefarmasian yang
minimal mengatur pengelolaan sediaan farmasi dan
BMHP, pelayanan farmasi, peresepan obat termasuk
psikotropika dan narkotika, obat kadaluarsa, formularium
obat, obat yang perlu diwaspadai, obat emergensi
Formularium
Puskesmas
2 LPDP serta bukti
pengawasan
pengelolaan dan
penggunaan obat
oleh Dinas
Kesehatan, kartu
stok, bukti
penanganan obat
kadaluarsa,
3 Form rekonsiliasi
obat, bukti asuhan
farmasi dalam
rekam medis
No Kriteria Elemen
Penilaia
n
Regulasi yang
disusun
Dokumen yang
dibutuhkan
3.10.1 4 Bukti kajian/telaah resep
5 Bukti pelaksaaan PIO
6 Bukti penyediaan obat emergensi serta
monitoringnya
7 Hasil evaluasi dan tindak lanjut :
₋ ketersediaan obat terhadap formularium
₋ kesesuaian resep dengan formularium
Kajian Resep dan PIO
Contoh: Form Monitoring kesesuaian obat dengan formularium

More Related Content

What's hot

Sop pelimpahan wewenang apoteker (2)
Sop pelimpahan wewenang apoteker (2)Sop pelimpahan wewenang apoteker (2)
Sop pelimpahan wewenang apoteker (2)Wahyu Sukana
 
Anastesi dan bedah klinik.pdf
Anastesi dan bedah klinik.pdfAnastesi dan bedah klinik.pdf
Anastesi dan bedah klinik.pdfFahmiMuhammad40
 
Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang Kesehatan
Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang KesehatanPermenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang Kesehatan
Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang KesehatanMuh Saleh
 
329966349 sop-rujukan-internal
329966349 sop-rujukan-internal329966349 sop-rujukan-internal
329966349 sop-rujukan-internalRobi Siswara
 
Sop sterilisasi alat medis
Sop sterilisasi alat medisSop sterilisasi alat medis
Sop sterilisasi alat medisYadiSupriyadi20
 
Spo rekam medik
Spo rekam medikSpo rekam medik
Spo rekam medikkhusnuleza
 
437986103-Sop-Pengelolaan-Linen.doc
437986103-Sop-Pengelolaan-Linen.doc437986103-Sop-Pengelolaan-Linen.doc
437986103-Sop-Pengelolaan-Linen.docwillyharis1
 
8.1.8 ep 3 sop pelaporan indsiden
8.1.8 ep 3 sop pelaporan indsiden8.1.8 ep 3 sop pelaporan indsiden
8.1.8 ep 3 sop pelaporan indsidenindahwaodeindawd
 
3.1.1.3 Pedoman Manual Mutu.docx
3.1.1.3 Pedoman Manual Mutu.docx3.1.1.3 Pedoman Manual Mutu.docx
3.1.1.3 Pedoman Manual Mutu.docxSuMarni41
 
Sk tim ppi sibela 2019 oke
Sk tim ppi sibela 2019 okeSk tim ppi sibela 2019 oke
Sk tim ppi sibela 2019 okeNataliananovita
 
Laporan Evaluasi Indikator Mutu UPT Puskesmas Panunggangan Barat- November.pptx
Laporan Evaluasi Indikator Mutu UPT Puskesmas Panunggangan Barat- November.pptxLaporan Evaluasi Indikator Mutu UPT Puskesmas Panunggangan Barat- November.pptx
Laporan Evaluasi Indikator Mutu UPT Puskesmas Panunggangan Barat- November.pptxPuskemasPanunggangan
 
Manajemen Risiko dalam Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
Manajemen Risiko dalam Pelayanan Kesehatan di PuskesmasManajemen Risiko dalam Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
Manajemen Risiko dalam Pelayanan Kesehatan di PuskesmasI Putu Cahya Legawa
 
12. Sosialisasi aplikasi SINAF.pdf
12. Sosialisasi aplikasi SINAF.pdf12. Sosialisasi aplikasi SINAF.pdf
12. Sosialisasi aplikasi SINAF.pdfErnawaty12
 
RTL Puskesmas Bogatama.doc
RTL Puskesmas Bogatama.docRTL Puskesmas Bogatama.doc
RTL Puskesmas Bogatama.docOfaAri
 
7.1.1 SK tentang kebijakan pelayanan klinis.docx
7.1.1 SK tentang kebijakan pelayanan klinis.docx7.1.1 SK tentang kebijakan pelayanan klinis.docx
7.1.1 SK tentang kebijakan pelayanan klinis.docxIlhamWahyudi90
 
Indikator Sasaran Keselamatan Pasien
Indikator Sasaran Keselamatan PasienIndikator Sasaran Keselamatan Pasien
Indikator Sasaran Keselamatan PasienIrmawan Nugroho
 
Komunikasi efektif Sasaran Keselamatan Pasien
Komunikasi efektif Sasaran Keselamatan PasienKomunikasi efektif Sasaran Keselamatan Pasien
Komunikasi efektif Sasaran Keselamatan PasienIqumMarpaung
 
MODUL PENDAMPINGAN ASSESOR INTERNAL RS(1).pdf
MODUL PENDAMPINGAN ASSESOR INTERNAL RS(1).pdfMODUL PENDAMPINGAN ASSESOR INTERNAL RS(1).pdf
MODUL PENDAMPINGAN ASSESOR INTERNAL RS(1).pdfDadang Mardiawan
 

What's hot (20)

Sop pelimpahan wewenang apoteker (2)
Sop pelimpahan wewenang apoteker (2)Sop pelimpahan wewenang apoteker (2)
Sop pelimpahan wewenang apoteker (2)
 
Sop poli umum
Sop poli umumSop poli umum
Sop poli umum
 
Anastesi dan bedah klinik.pdf
Anastesi dan bedah klinik.pdfAnastesi dan bedah klinik.pdf
Anastesi dan bedah klinik.pdf
 
Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang Kesehatan
Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang KesehatanPermenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang Kesehatan
Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang Kesehatan
 
329966349 sop-rujukan-internal
329966349 sop-rujukan-internal329966349 sop-rujukan-internal
329966349 sop-rujukan-internal
 
Sop sterilisasi alat medis
Sop sterilisasi alat medisSop sterilisasi alat medis
Sop sterilisasi alat medis
 
Spo rekam medik
Spo rekam medikSpo rekam medik
Spo rekam medik
 
437986103-Sop-Pengelolaan-Linen.doc
437986103-Sop-Pengelolaan-Linen.doc437986103-Sop-Pengelolaan-Linen.doc
437986103-Sop-Pengelolaan-Linen.doc
 
8.1.8 ep 3 sop pelaporan indsiden
8.1.8 ep 3 sop pelaporan indsiden8.1.8 ep 3 sop pelaporan indsiden
8.1.8 ep 3 sop pelaporan indsiden
 
3.1.1.3 Pedoman Manual Mutu.docx
3.1.1.3 Pedoman Manual Mutu.docx3.1.1.3 Pedoman Manual Mutu.docx
3.1.1.3 Pedoman Manual Mutu.docx
 
Sk tim ppi sibela 2019 oke
Sk tim ppi sibela 2019 okeSk tim ppi sibela 2019 oke
Sk tim ppi sibela 2019 oke
 
Laporan Evaluasi Indikator Mutu UPT Puskesmas Panunggangan Barat- November.pptx
Laporan Evaluasi Indikator Mutu UPT Puskesmas Panunggangan Barat- November.pptxLaporan Evaluasi Indikator Mutu UPT Puskesmas Panunggangan Barat- November.pptx
Laporan Evaluasi Indikator Mutu UPT Puskesmas Panunggangan Barat- November.pptx
 
Manajemen Risiko dalam Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
Manajemen Risiko dalam Pelayanan Kesehatan di PuskesmasManajemen Risiko dalam Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
Manajemen Risiko dalam Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
 
Sop rs
Sop rsSop rs
Sop rs
 
12. Sosialisasi aplikasi SINAF.pdf
12. Sosialisasi aplikasi SINAF.pdf12. Sosialisasi aplikasi SINAF.pdf
12. Sosialisasi aplikasi SINAF.pdf
 
RTL Puskesmas Bogatama.doc
RTL Puskesmas Bogatama.docRTL Puskesmas Bogatama.doc
RTL Puskesmas Bogatama.doc
 
7.1.1 SK tentang kebijakan pelayanan klinis.docx
7.1.1 SK tentang kebijakan pelayanan klinis.docx7.1.1 SK tentang kebijakan pelayanan klinis.docx
7.1.1 SK tentang kebijakan pelayanan klinis.docx
 
Indikator Sasaran Keselamatan Pasien
Indikator Sasaran Keselamatan PasienIndikator Sasaran Keselamatan Pasien
Indikator Sasaran Keselamatan Pasien
 
Komunikasi efektif Sasaran Keselamatan Pasien
Komunikasi efektif Sasaran Keselamatan PasienKomunikasi efektif Sasaran Keselamatan Pasien
Komunikasi efektif Sasaran Keselamatan Pasien
 
MODUL PENDAMPINGAN ASSESOR INTERNAL RS(1).pdf
MODUL PENDAMPINGAN ASSESOR INTERNAL RS(1).pdfMODUL PENDAMPINGAN ASSESOR INTERNAL RS(1).pdf
MODUL PENDAMPINGAN ASSESOR INTERNAL RS(1).pdf
 

Similar to Bab 3 UKP.pptx

BAB 3 UKP (revisi 16 Juni).pdf
BAB 3 UKP (revisi 16 Juni).pdfBAB 3 UKP (revisi 16 Juni).pdf
BAB 3 UKP (revisi 16 Juni).pdfandiISPAJAYATI
 
Bab 3 UKP.pdf
Bab 3 UKP.pdfBab 3 UKP.pdf
Bab 3 UKP.pdfTriasMego
 
Bab 3 UKP JakTim.pptx
Bab 3 UKP JakTim.pptxBab 3 UKP JakTim.pptx
Bab 3 UKP JakTim.pptxYosephMarlin
 
CEKLIS AKREDITASI PUSKESMAS PRAYA - 2022.docx
CEKLIS AKREDITASI PUSKESMAS PRAYA - 2022.docxCEKLIS AKREDITASI PUSKESMAS PRAYA - 2022.docx
CEKLIS AKREDITASI PUSKESMAS PRAYA - 2022.docxDHETIASTIKA
 
Modul 3 dokumen keperawatan
Modul 3 dokumen keperawatanModul 3 dokumen keperawatan
Modul 3 dokumen keperawatanpjj_kemenkes
 
Dokumentasi Keperawatan pada Tatanan Pelayanan Kesehetan
Dokumentasi Keperawatan pada Tatanan Pelayanan KesehetanDokumentasi Keperawatan pada Tatanan Pelayanan Kesehetan
Dokumentasi Keperawatan pada Tatanan Pelayanan Kesehetanpjj_kemenkes
 
Dokumentasi Keperawatan pada Tatanan Pelayanan Kesehetan
Dokumentasi Keperawatan pada Tatanan Pelayanan KesehetanDokumentasi Keperawatan pada Tatanan Pelayanan Kesehetan
Dokumentasi Keperawatan pada Tatanan Pelayanan Kesehetanpjj_kemenkes
 
KONSEP DOKUMENTASI KEPerawatan FIX.pptx
KONSEP DOKUMENTASI KEPerawatan  FIX.pptxKONSEP DOKUMENTASI KEPerawatan  FIX.pptx
KONSEP DOKUMENTASI KEPerawatan FIX.pptx2023t0988
 
Aspek hukum dalam praktik kebidanan intan AKPER PEMKAB MUNA
Aspek hukum dalam praktik kebidanan intan AKPER PEMKAB MUNA Aspek hukum dalam praktik kebidanan intan AKPER PEMKAB MUNA
Aspek hukum dalam praktik kebidanan intan AKPER PEMKAB MUNA Operator Warnet Vast Raha
 
Implikasi,Legal Etik pada Dokumentasi Keperawatan Serta Strategi Manejemen Re...
Implikasi,Legal Etik pada Dokumentasi Keperawatan Serta Strategi Manejemen Re...Implikasi,Legal Etik pada Dokumentasi Keperawatan Serta Strategi Manejemen Re...
Implikasi,Legal Etik pada Dokumentasi Keperawatan Serta Strategi Manejemen Re...pjj_kemenkes
 
Implikasi,Legal Etik pada Dokumentasi Keperawatan Serta Strategi Manejemen Re...
Implikasi,Legal Etik pada Dokumentasi Keperawatan Serta Strategi Manejemen Re...Implikasi,Legal Etik pada Dokumentasi Keperawatan Serta Strategi Manejemen Re...
Implikasi,Legal Etik pada Dokumentasi Keperawatan Serta Strategi Manejemen Re...pjj_kemenkes
 
Dokumentasi asuhan keperawatan berdasarkanmetode proses keperawatan
Dokumentasi asuhan keperawatan berdasarkanmetode proses keperawatan Dokumentasi asuhan keperawatan berdasarkanmetode proses keperawatan
Dokumentasi asuhan keperawatan berdasarkanmetode proses keperawatan pjj_kemenkes
 
Dokumentasi asuhan keperawatan berdasarkanmetode proses keperawatan
Dokumentasi asuhan keperawatan berdasarkanmetode proses keperawatan Dokumentasi asuhan keperawatan berdasarkanmetode proses keperawatan
Dokumentasi asuhan keperawatan berdasarkanmetode proses keperawatan pjj_kemenkes
 

Similar to Bab 3 UKP.pptx (20)

BAB 3 UKP (revisi 16 Juni).pdf
BAB 3 UKP (revisi 16 Juni).pdfBAB 3 UKP (revisi 16 Juni).pdf
BAB 3 UKP (revisi 16 Juni).pdf
 
Bab 3 OK.pptx
Bab 3 OK.pptxBab 3 OK.pptx
Bab 3 OK.pptx
 
Bab 3 UKP.pdf
Bab 3 UKP.pdfBab 3 UKP.pdf
Bab 3 UKP.pdf
 
Bab 3 UKP.pdf
Bab 3 UKP.pdfBab 3 UKP.pdf
Bab 3 UKP.pdf
 
Bab 3 UKP.pptx
Bab 3 UKP.pptxBab 3 UKP.pptx
Bab 3 UKP.pptx
 
3.1.pptx
3.1.pptx3.1.pptx
3.1.pptx
 
Bab 3 UKP JakTim.pptx
Bab 3 UKP JakTim.pptxBab 3 UKP JakTim.pptx
Bab 3 UKP JakTim.pptx
 
CEKLIS AKREDITASI PUSKESMAS PRAYA - 2022.docx
CEKLIS AKREDITASI PUSKESMAS PRAYA - 2022.docxCEKLIS AKREDITASI PUSKESMAS PRAYA - 2022.docx
CEKLIS AKREDITASI PUSKESMAS PRAYA - 2022.docx
 
Modul 3 dokumen keperawatan
Modul 3 dokumen keperawatanModul 3 dokumen keperawatan
Modul 3 dokumen keperawatan
 
SK YANIS EDIT.doc
SK YANIS EDIT.docSK YANIS EDIT.doc
SK YANIS EDIT.doc
 
Dokumentasi Keperawatan pada Tatanan Pelayanan Kesehetan
Dokumentasi Keperawatan pada Tatanan Pelayanan KesehetanDokumentasi Keperawatan pada Tatanan Pelayanan Kesehetan
Dokumentasi Keperawatan pada Tatanan Pelayanan Kesehetan
 
Dokumentasi Keperawatan pada Tatanan Pelayanan Kesehetan
Dokumentasi Keperawatan pada Tatanan Pelayanan KesehetanDokumentasi Keperawatan pada Tatanan Pelayanan Kesehetan
Dokumentasi Keperawatan pada Tatanan Pelayanan Kesehetan
 
KONSEP DOKUMENTASI KEPerawatan FIX.pptx
KONSEP DOKUMENTASI KEPerawatan  FIX.pptxKONSEP DOKUMENTASI KEPerawatan  FIX.pptx
KONSEP DOKUMENTASI KEPerawatan FIX.pptx
 
Panduan dpjp
Panduan dpjpPanduan dpjp
Panduan dpjp
 
Aspek hukum dalam praktik kebidanan intan AKPER PEMKAB MUNA
Aspek hukum dalam praktik kebidanan intan AKPER PEMKAB MUNA Aspek hukum dalam praktik kebidanan intan AKPER PEMKAB MUNA
Aspek hukum dalam praktik kebidanan intan AKPER PEMKAB MUNA
 
Implikasi,Legal Etik pada Dokumentasi Keperawatan Serta Strategi Manejemen Re...
Implikasi,Legal Etik pada Dokumentasi Keperawatan Serta Strategi Manejemen Re...Implikasi,Legal Etik pada Dokumentasi Keperawatan Serta Strategi Manejemen Re...
Implikasi,Legal Etik pada Dokumentasi Keperawatan Serta Strategi Manejemen Re...
 
Implikasi,Legal Etik pada Dokumentasi Keperawatan Serta Strategi Manejemen Re...
Implikasi,Legal Etik pada Dokumentasi Keperawatan Serta Strategi Manejemen Re...Implikasi,Legal Etik pada Dokumentasi Keperawatan Serta Strategi Manejemen Re...
Implikasi,Legal Etik pada Dokumentasi Keperawatan Serta Strategi Manejemen Re...
 
Informed consent.2222
Informed consent.2222Informed consent.2222
Informed consent.2222
 
Dokumentasi asuhan keperawatan berdasarkanmetode proses keperawatan
Dokumentasi asuhan keperawatan berdasarkanmetode proses keperawatan Dokumentasi asuhan keperawatan berdasarkanmetode proses keperawatan
Dokumentasi asuhan keperawatan berdasarkanmetode proses keperawatan
 
Dokumentasi asuhan keperawatan berdasarkanmetode proses keperawatan
Dokumentasi asuhan keperawatan berdasarkanmetode proses keperawatan Dokumentasi asuhan keperawatan berdasarkanmetode proses keperawatan
Dokumentasi asuhan keperawatan berdasarkanmetode proses keperawatan
 

More from PatenPisan1

Workshop PPI Untuk Calon Surveyor
Workshop PPI Untuk Calon SurveyorWorkshop PPI Untuk Calon Surveyor
Workshop PPI Untuk Calon SurveyorPatenPisan1
 
PPT RUK - LPA PKP.pptx
PPT RUK - LPA PKP.pptxPPT RUK - LPA PKP.pptx
PPT RUK - LPA PKP.pptxPatenPisan1
 
PENYUSUNAN SOP PUSKESMAS.pptx
PENYUSUNAN SOP PUSKESMAS.pptxPENYUSUNAN SOP PUSKESMAS.pptx
PENYUSUNAN SOP PUSKESMAS.pptxPatenPisan1
 
1. Konsep Manris .pptx
1. Konsep Manris .pptx1. Konsep Manris .pptx
1. Konsep Manris .pptxPatenPisan1
 
ICRA DALAM IMPLEMENTASI PPI DI PUSKESMAS.pptx
ICRA DALAM IMPLEMENTASI PPI DI PUSKESMAS.pptxICRA DALAM IMPLEMENTASI PPI DI PUSKESMAS.pptx
ICRA DALAM IMPLEMENTASI PPI DI PUSKESMAS.pptxPatenPisan1
 
PPT_Validasi Data Indikator Mutu_By Agnes Linda.pptx
PPT_Validasi Data Indikator Mutu_By Agnes Linda.pptxPPT_Validasi Data Indikator Mutu_By Agnes Linda.pptx
PPT_Validasi Data Indikator Mutu_By Agnes Linda.pptxPatenPisan1
 
Paparan kredensial 23 agustus 2022.ppt
Paparan kredensial 23 agustus 2022.pptPaparan kredensial 23 agustus 2022.ppt
Paparan kredensial 23 agustus 2022.pptPatenPisan1
 
Bahan Berbahaya Beracun (B3) beserta Limbahnya.pptx
Bahan Berbahaya Beracun (B3) beserta Limbahnya.pptxBahan Berbahaya Beracun (B3) beserta Limbahnya.pptx
Bahan Berbahaya Beracun (B3) beserta Limbahnya.pptxPatenPisan1
 
MATERI PPN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING.pptx
MATERI PPN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING.pptxMATERI PPN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING.pptx
MATERI PPN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING.pptxPatenPisan1
 
profil indikator.pptx
profil indikator.pptxprofil indikator.pptx
profil indikator.pptxPatenPisan1
 
Paparan Juknis Paparan Kredensial 22 Agustus 2022.pptx
Paparan Juknis Paparan Kredensial 22 Agustus 2022.pptxPaparan Juknis Paparan Kredensial 22 Agustus 2022.pptx
Paparan Juknis Paparan Kredensial 22 Agustus 2022.pptxPatenPisan1
 
6- PENYUSUNAN SPO - Copy icamus.pptx
6- PENYUSUNAN SPO - Copy icamus.pptx6- PENYUSUNAN SPO - Copy icamus.pptx
6- PENYUSUNAN SPO - Copy icamus.pptxPatenPisan1
 
MATERI PPN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING.pptx
MATERI PPN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING.pptxMATERI PPN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING.pptx
MATERI PPN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING.pptxPatenPisan1
 

More from PatenPisan1 (13)

Workshop PPI Untuk Calon Surveyor
Workshop PPI Untuk Calon SurveyorWorkshop PPI Untuk Calon Surveyor
Workshop PPI Untuk Calon Surveyor
 
PPT RUK - LPA PKP.pptx
PPT RUK - LPA PKP.pptxPPT RUK - LPA PKP.pptx
PPT RUK - LPA PKP.pptx
 
PENYUSUNAN SOP PUSKESMAS.pptx
PENYUSUNAN SOP PUSKESMAS.pptxPENYUSUNAN SOP PUSKESMAS.pptx
PENYUSUNAN SOP PUSKESMAS.pptx
 
1. Konsep Manris .pptx
1. Konsep Manris .pptx1. Konsep Manris .pptx
1. Konsep Manris .pptx
 
ICRA DALAM IMPLEMENTASI PPI DI PUSKESMAS.pptx
ICRA DALAM IMPLEMENTASI PPI DI PUSKESMAS.pptxICRA DALAM IMPLEMENTASI PPI DI PUSKESMAS.pptx
ICRA DALAM IMPLEMENTASI PPI DI PUSKESMAS.pptx
 
PPT_Validasi Data Indikator Mutu_By Agnes Linda.pptx
PPT_Validasi Data Indikator Mutu_By Agnes Linda.pptxPPT_Validasi Data Indikator Mutu_By Agnes Linda.pptx
PPT_Validasi Data Indikator Mutu_By Agnes Linda.pptx
 
Paparan kredensial 23 agustus 2022.ppt
Paparan kredensial 23 agustus 2022.pptPaparan kredensial 23 agustus 2022.ppt
Paparan kredensial 23 agustus 2022.ppt
 
Bahan Berbahaya Beracun (B3) beserta Limbahnya.pptx
Bahan Berbahaya Beracun (B3) beserta Limbahnya.pptxBahan Berbahaya Beracun (B3) beserta Limbahnya.pptx
Bahan Berbahaya Beracun (B3) beserta Limbahnya.pptx
 
MATERI PPN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING.pptx
MATERI PPN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING.pptxMATERI PPN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING.pptx
MATERI PPN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING.pptx
 
profil indikator.pptx
profil indikator.pptxprofil indikator.pptx
profil indikator.pptx
 
Paparan Juknis Paparan Kredensial 22 Agustus 2022.pptx
Paparan Juknis Paparan Kredensial 22 Agustus 2022.pptxPaparan Juknis Paparan Kredensial 22 Agustus 2022.pptx
Paparan Juknis Paparan Kredensial 22 Agustus 2022.pptx
 
6- PENYUSUNAN SPO - Copy icamus.pptx
6- PENYUSUNAN SPO - Copy icamus.pptx6- PENYUSUNAN SPO - Copy icamus.pptx
6- PENYUSUNAN SPO - Copy icamus.pptx
 
MATERI PPN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING.pptx
MATERI PPN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING.pptxMATERI PPN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING.pptx
MATERI PPN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING.pptx
 

Recently uploaded

B-01 Cushing's Syndrome Cushing's Syndrome..pptx
B-01 Cushing's Syndrome Cushing's Syndrome..pptxB-01 Cushing's Syndrome Cushing's Syndrome..pptx
B-01 Cushing's Syndrome Cushing's Syndrome..pptxUswaTulFajri
 
Konsep tata laksana Kanker Leher Rahim Papsmear & IVA.ppt
Konsep tata laksana Kanker Leher Rahim Papsmear & IVA.pptKonsep tata laksana Kanker Leher Rahim Papsmear & IVA.ppt
Konsep tata laksana Kanker Leher Rahim Papsmear & IVA.pptindahlestari554589
 
PENYULUHAN TENTANG KANKER LEHER RAHIM PADA USIA PRODUKTIF
PENYULUHAN TENTANG KANKER LEHER RAHIM PADA USIA PRODUKTIFPENYULUHAN TENTANG KANKER LEHER RAHIM PADA USIA PRODUKTIF
PENYULUHAN TENTANG KANKER LEHER RAHIM PADA USIA PRODUKTIFRisaFatmasari
 
BIOLOGI RADIAsi, biologi radiasi, biologi
BIOLOGI RADIAsi, biologi radiasi, biologiBIOLOGI RADIAsi, biologi radiasi, biologi
BIOLOGI RADIAsi, biologi radiasi, biologiAviyudaPrabowo1
 
ALUR Vaksinasi calon jemaah Haji tahun 2024 .pptx
ALUR Vaksinasi calon jemaah Haji tahun 2024 .pptxALUR Vaksinasi calon jemaah Haji tahun 2024 .pptx
ALUR Vaksinasi calon jemaah Haji tahun 2024 .pptxMelianaFatmawati
 
Referat kanker kolorektal farmakologi kesehatan
Referat kanker kolorektal farmakologi kesehatanReferat kanker kolorektal farmakologi kesehatan
Referat kanker kolorektal farmakologi kesehatanFATIM77
 
laporan kasuss demam berdarah dengue.pptx
laporan kasuss demam berdarah dengue.pptxlaporan kasuss demam berdarah dengue.pptx
laporan kasuss demam berdarah dengue.pptxirfanahmadh
 
Agen Resmi Tembak Ikan JDB Deposit i-Saku Gampang Menang
Agen Resmi Tembak Ikan JDB Deposit i-Saku Gampang MenangAgen Resmi Tembak Ikan JDB Deposit i-Saku Gampang Menang
Agen Resmi Tembak Ikan JDB Deposit i-Saku Gampang Menangonline resmi
 
Gizi-dalam-Daur-Kehidupan-Pertemuan-3.ppt
Gizi-dalam-Daur-Kehidupan-Pertemuan-3.pptGizi-dalam-Daur-Kehidupan-Pertemuan-3.ppt
Gizi-dalam-Daur-Kehidupan-Pertemuan-3.pptAyuMustika17
 

Recently uploaded (9)

B-01 Cushing's Syndrome Cushing's Syndrome..pptx
B-01 Cushing's Syndrome Cushing's Syndrome..pptxB-01 Cushing's Syndrome Cushing's Syndrome..pptx
B-01 Cushing's Syndrome Cushing's Syndrome..pptx
 
Konsep tata laksana Kanker Leher Rahim Papsmear & IVA.ppt
Konsep tata laksana Kanker Leher Rahim Papsmear & IVA.pptKonsep tata laksana Kanker Leher Rahim Papsmear & IVA.ppt
Konsep tata laksana Kanker Leher Rahim Papsmear & IVA.ppt
 
PENYULUHAN TENTANG KANKER LEHER RAHIM PADA USIA PRODUKTIF
PENYULUHAN TENTANG KANKER LEHER RAHIM PADA USIA PRODUKTIFPENYULUHAN TENTANG KANKER LEHER RAHIM PADA USIA PRODUKTIF
PENYULUHAN TENTANG KANKER LEHER RAHIM PADA USIA PRODUKTIF
 
BIOLOGI RADIAsi, biologi radiasi, biologi
BIOLOGI RADIAsi, biologi radiasi, biologiBIOLOGI RADIAsi, biologi radiasi, biologi
BIOLOGI RADIAsi, biologi radiasi, biologi
 
ALUR Vaksinasi calon jemaah Haji tahun 2024 .pptx
ALUR Vaksinasi calon jemaah Haji tahun 2024 .pptxALUR Vaksinasi calon jemaah Haji tahun 2024 .pptx
ALUR Vaksinasi calon jemaah Haji tahun 2024 .pptx
 
Referat kanker kolorektal farmakologi kesehatan
Referat kanker kolorektal farmakologi kesehatanReferat kanker kolorektal farmakologi kesehatan
Referat kanker kolorektal farmakologi kesehatan
 
laporan kasuss demam berdarah dengue.pptx
laporan kasuss demam berdarah dengue.pptxlaporan kasuss demam berdarah dengue.pptx
laporan kasuss demam berdarah dengue.pptx
 
Agen Resmi Tembak Ikan JDB Deposit i-Saku Gampang Menang
Agen Resmi Tembak Ikan JDB Deposit i-Saku Gampang MenangAgen Resmi Tembak Ikan JDB Deposit i-Saku Gampang Menang
Agen Resmi Tembak Ikan JDB Deposit i-Saku Gampang Menang
 
Gizi-dalam-Daur-Kehidupan-Pertemuan-3.ppt
Gizi-dalam-Daur-Kehidupan-Pertemuan-3.pptGizi-dalam-Daur-Kehidupan-Pertemuan-3.ppt
Gizi-dalam-Daur-Kehidupan-Pertemuan-3.ppt
 

Bab 3 UKP.pptx

  • 1. Bab 3 Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Penunjang (UKPP)
  • 2. PenyelenggaraanUpayaKesehatanPerseorangandan Penunjang (UKPP) 3.4 3.2 3.1 3.3 3.5 3.9 3.7 3.6 3.8 3.1 0 3.1 Penyelenggaraan Pelayanan Klinis mulai dari proses penerimaan pasien sampai dengan pemulangan dilaksanakan dengan memperhatikan 3.2 Pengkajian, Rencana Asuhan, dan Pemberian Asuhan dilaksanakan secara paripurna. 3.3 Pelayanan Gawat Darurat dilaksanak an dengan segera sebagai prioritas pelayanan. 3.4 Pelayanan Anastesi Lokal dan Tindakan di Puskesmas dilaksanakan sesuai standar. 3.5 Terapi Gizi dilakukan sesuai dengan kebutuhan pasien dan ketentuan peraturan perundang- undangan 3.6 Pemulangan dan Tindak Lanjut Pasien dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan 3.7 Rujukan 3.8 Penyeleng ga raan Rekam Medis 3.9 Penyelenggara an Pelayanan Laboratorium dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 3.10 Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
  • 3. Standar 3.1 Penyelenggaraan pelayanan klinis mulai dari proses penerimaan pasien sampai dengan pemulangan dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan mutu pelayanan. 3.1.1 Penyelenggaraan pelayanan klinis mulai dari penerimaan dilaksanakan dengan efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan pasien, serta mempertimbangkan hak dan kewajiban pasien dan keluarga. Penerimaan pasien meliputi: pendaftaran pasien rawat jalan, pendaftaran pasien rawat inap, dan menahan pasien untuk observasi atau stabilitasi.
  • 4. Alur pendaftaran Hak & Kewajiban Pasien Pendaftara n Tarif, jenis pelayanan, alur dan proses pendaftaran, alur dan proses pelayanan, rujukan, dan ketersediaan tempat tidur untuk Puskesmas perawatan/rawat inap Identifikasi Pasien (SKP 1) : - Min 2: nama lengkap/tgl lahir ₋ Gelang Risiko MERAH (ps alergi/riwayat Alergi (obat obatan, makanan ), test antibiotik dengan hasil positif ₋ Gelang Risiko KUNING (ps risiko jatuh : ps dws (Morse Fall Scale),dan ps anak à Humty Dumpty ₋ Gelang Risiko UNGU (ps yang tidak ingin dilakukan Resucitasi/DNR) Cara dan Bahasa Dipahami: Kesulitan/hambatan perlu diantisipasi mulai saat pendaftaran, pemberian asuhan, sampai dengan pemulangan (mis kendala bahasa, cacat dll)
  • 5. ADAPTASI KEBIASAAN BARU PADA PELAYANAN PUSKESMAS Tirai Transparan
  • 6. ADAPTASI KEBIASAAN BARU PADA PELAYANAN PUSKESMAS
  • 7. ALUR PELAYANAN DI PUSKESMAS SKRINING DAN TRIASE UNTUK DETEKSI DINI KASUS COVID-19 GADAR NON-GADAR 1 2
  • 8. REKOMENDASI MODIFIKASI TATA LETAK SKRINING DAN TRIASE DI DALAM GEDUNG PUSKESMAS PADA MASA PANDEMI COVID-19
  • 9. REKOMENDASI MODIFIKASI TATA LETAK SKRINING DAN TRIASE DI LUAR GEDUNG PUSKESMAS PADA MASA PANDEMI COVID-19
  • 10. Standar 3.1 Penyelenggaraan pelayanan klinis mulai dari proses penerimaan pasien sampai dengan pemulangan dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan mutu pelayanan. 3.1.1 Penyelenggaraan pelayanan klinis mulai dari penerimaan dilaksanakan dengan efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan pasien, serta mempertimbangkan hak dan kewajiban pasien dan keluarga. Salah satu cara melibatkan pasien dalam pengambilan keputusan tentang pelayanan yang diterimanya adalah dengan cara memberikan informed consent. lnformed consent dapat diperoleh pada berbagai titik waktu dalam proses pelayanan. Misalnya, informed consent diperoleh ketika pasien masuk rawat inap dan sebelum suatu tindakan atau pengobatan tertentu yang berisiko. Informasi dan penjelasan tentang infomed consent di berikan oleh dokter yang bertanggung jawab yang akan melakukan tindakan atau dokter lain apabila dokter yang bersangkutan
  • 11. Tindakan yang memerlukan Informed consent Pelaksanaan dan Dokumentasi Informed Consent INFORME D CONSEN T Menolak Setuju • Konsekuensi • T anggung jawab • Alternatif Hak untuk menolak • Cara memberikan persetujuan (misalnya, diberikan secara lisan, dengan menandatangani formulir persetujuan, atau dengan cara lain). • Petugas pelaksana (DOKTER) tindakan yang diberi wewenang telah terlatih (mampu menjelaskan dan mendokumentasikan) • Bila menolak
  • 12. 3.1.1 Elemen Penilaian: 1. Pendaftaran dilakukan sesuai dengan kebijakan, pedoman dan prosedur yang ditetapkan dengan menginformasikan hak dan kewajiban serta memperhatikan keselamatan pasien (R, O, W, S) 2. Pasien/keluarga pasien memperoleh informasi mengenai tindakan medis/pengobatan tertentu yang berisiko yang akan dilakukan sebelum memberikan persetujuan atau penolakan (informed consent) termasuk konsekuensi dari keputusan penolakan tersebut. (D)
  • 13. Ep. 1. SK-Panduan-SOP Ep. 1. Pendaftaran dilakukan sesuai dengan kebijakan, pedoman dan prosedur yang ditetapkan dengan menginformasikan hak dan kewajiban serta memperhatikan keselamatan pasien (R, O, W, S)
  • 15. Ep. 2. Informed Consent yang umum diFKTP, sudah memenuhi
  • 16. .. biaya dokter yang bertanggung jawab yang akan melakukan tindakan atau dokter lain apabila dokter yang bersangkutan berhalangan namun tetap dengan sepengetahuan dokter yang bertanggungjawab tersebut
  • 18. Kajian Pasien Informasi anamnesis (data Subjektif = S), pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang (data Objektif = O). Analisis Informasi menghasilkan masalah, kondisi, dan diagnosis untuk mengidentifikasi kebutuhan pasien Rencana Asuhan: solusi untuk mengatasi masalah atau memenuhi kebutuhan pasien. Standar 3.2 Pengkajian, Rencana Asuhan, dan Pemberian Asuhan dilaksanakan secara paripurna. Kajian: - Awal - Ulang penyusunan rencana asuhan, koordinasi dalam pemberian asuhan, dan rencana pemulangan (3.6.1), sesuai Rencana Asuhan dan Kriteria Pemulanagn
  • 19. Standar 3.2 Pengkajian, Rencana Asuhan, dan Pemberian Asuhan dilaksanakan secara paripurna. 3.2.1. Proses skrining dan proses Kajian pasien dilakukan secara paripurna untuk mendukung rencana dan pelaksanaan pelayanan oleh petugas kesehatan profesional dan/atau tim kesehatan antar profesi yang digunakan untuk menyusun keputusan layanan klinis. Pelaksanaan asuhan dan pendidikan pasien/keluarga dilaksanakan sesuai rencana yang disusun, dipandu oleh kebijakan dan prosedur, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku Dilakukan sejak awal Untuk memilah pasien Termasuk risiko penularan infeksi
  • 20.
  • 21.
  • 22. Standar 3.2 Pengkajian, Rencana Asuhan, dan Pemberian Asuhan dilaksanakan secara paripurna. 3.2.1 Proses kajian awal dilakukan secara paripurna dan mencakup berbagai kebutuhan dan harapan pasien/keluarga. Kajian awal dilakukan oleh tenaga medis, keperawatan/kebidanan, dan disiplin yang lain meliputi: status fisis/neurologis/mental, psikososiospiritual, ekonomi, riwayat kesehatan, riwayat alergi, asesmen nyeri, asesmen risiko jatuh, asesmen fungsional (gangguan fungsi tubuh), asesmen risiko gizi, , kebutuhan edukasi, dan rencana pemulangan. Tenaga medis dapat memberikan pelimpahan wewenang untuk melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi tertentu kepada perawat, bidan atau tenaga kesehatan pemberi asuhan yang lain secara tertulis. Pelimpahan wewenang tersebut hanya dapat dilakukan dalam keadaan tenaga medis tidak berada ditempat, dan/atau karena keterbasatan ketersediaan tenaga medis.
  • 23. 3.2.1 Elemen Penilaian: 1. Dilakukan pengkajian awal secara paripurna oleh tenaga yang kompeten untuk mengidentifikasi kebutuhan pelayanan sesuai panduan praktik klinis, termasuk penangan nyeri dan dicatat dalam rekam medik (R, D, O, W) 2. Dalam keadaan tertentu jika tidak tersedia tenaga medis, dapat dilakukan pelimpahan wewenang tertulis kepada perawat dan/ atau bidan yang telah mengikuti pelatihan, untuk melakukan kajian awal medis dan pemberian asuhan medis sesuai kewenangan delegatif yang diberikan. (R,D) 3. Dilakukan asuhan pasien termasuk jika diperlukan asuhan secara kolaboratif sesuai rencana asuhan dan panduan praktik klinis dan/atau prosedur-prosedur asuhan klinis, agar tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu dan tercatat di rekam medis. (D, W) 4. Dilakukan penyuluhan/pendidikan kesehatan dan evaluasi serta tindaklanjut bagi pasien dan keluarga dengan metode yang dapat dipahami oleh pasien dan keluarga. (D,O)
  • 24. PENDAFTARAN Regulasi Isi Kajian Proses Kajian Koordinasi CPPT Rencana pemulangan Kompeten Pelaksanaan asuhan Hak & Kewajiban Pasien Cara & Bahasa dipahami Kebutuhan: Privasi Partisipasi Asuhan nyeri Keluhan R D D 1.2.2
  • 25.
  • 26.
  • 27. Tenaga medis dapat memberikan pelimpahan wewenang untuk melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi tertentu kepada perawat, bidan atau tenaga kesehatan pemberi asuhan yang lain secara tertulis. Pelimpahan wewenang tersebut hanya dapat dilakukan dalam keadaan tenaga medis tidak berada ditempat, dan/atau karena keterbatasan ketersediaan tenaga medis. PELIMPAHAN WEWENANG Pelimpahan wewenang untuk melakukan tindakan medis tersebut dilakukan dengan ketentuan: 1) Tindakan yang dilimpahkan termasuk dalam kemampuan dan keterampilan yang telah dimiliki oleh penerima pelimpahan 2) Pelaksanaan tindakan yang dilimpahkan tetap di bawah pengawasan pemberi pelimpahan 3) Pemberi pelimpahan tetap bertanggung jawab atas tindakan yang dilimpahkan sepanjang pelaksanaan tindakan sesuai dengan pelimpahan yang diberikan 4) Tindakan yang dilimpahkan tidak termasuk mengambil keputusan klinis sebagai dasar pelaksanaan tindakan 5) Tindakan yang dilimpahkan tidak bersifat terus menerus.
  • 28. PELIMPAHAN WEWENANG DASAR : UU 38 TAHUN 2014, UU 4 TAHUN 2019 PERMENKES 26 TAHUN 2019 PMK 26 Tahun 2019 , Pasal 27 Pelimpahan wewenang untuk melakukan tindakan medis dari dokterdapat berupa : a. pelimpahan wewenang delegatif b. Pelimpahan wewenang mandat. DOKTER MANDAT & DELEGATIF PERAWAT Pelimpahan wewenang secara MANDAT diberikan oleh TENAGA MEDIS kepada Perawat untuk melakukan sesuatu tindakan medis di bawah pengawasan tenaga medis yang melimpahkan wewenang. Pelimpahan wewenang secara DELEGATIF untuk melakukan sesuatu tindakan medis diberikan oleh TENAGA MEDIS kepada Perawat dengan disertai pelimpahan tanggung jawab. Tugas sebagai pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang dilaksanakan berdasarkan: 1. pelimpahan wewenang untuk melakukan tindakan medis dari dokter dan evaluasi pelaksanaannya; atau 2. dalam rangka pelaksanaan program pemerintah. UU 4/2019 : Pasal 53 Pelimpahan wewenang terdiri atas a. pelimpahan secara mandat; dan b. pelimpahan secara delegatif. DOKTER MANDAT & BIDAN DELEGATIF Pelimpahan wewenang secara MANDAT diberikanoleh DOKTER kepada Bidan sesuai kompetensinya. Dokter yang memberikan pelimpahan wewenang secara MANDAT harus melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala Pelimpahan wewenang secara DELEGATIF yang diberikan oleh Pemerintah Pusat atau PEMERINTAH DAERAH dalam rangka: a. pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu; atau b. program pemerintah. Pelimpahan wewenang secara delegatif disertai pelimpahan tanggung jawab.Pelimpahan wewenang secara delegatif pada saat tidak bagi tenaga bidan tenaga medis dan nakes lain di tempat bidan bertugas dan ditetapkan pemerintah pusat atau pemerintah daerah
  • 29. SURAT PELIMPAHAN WEWENANG • Tindakan yang dilimpahkan termasuk dalam kemampuan dan keterampilan yang telah dimiliki oleh penerima pelimpahan • Pelaksanaan tindakan yang dilimpahkan tetap di bawah pengawasan pemberi pelimpahan • Pemberi pelimpahan tetap bertanggung jawab atas tindakan yang dilimpahkan sepanjang pelaksanaan tindakan sesuai dengan pelimpahan yang diberikan • Tindakan yang dilimpahkan tidak termasuk mengambil keputusan klinis sebagai dasar pelaksanaan tindakan • Tindakan yang dilimpahkan tidak bersifat terus menerus.
  • 32.
  • 33.
  • 35. Standar 3.3 Pelayanan gawat darurat dilaksanakan dengan segera sebagai prioritas pelayanan. 1. Pasien gawat darurat diberikan prioritas untuk asesmen dan pelayanan sesegera mungkin sebagai bentuk pelaksanaan triase. Prosedur penanganan pasien gawat darurat disusun berdasar panduan praktik klinis untuk penanganan pasien gawat darurat dengan referensi yang dapat dipertanggungjawabkan • Pasien gawat darurat diidentifikasi dengan proses triase mengacu pada pedoman tata laksana triase sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. • Dalam penanganan pasien dengan kebutuhan darurat, mendesak, atau segera, termasuk melakukan deteksi dini tanda tanda dan gejala penyakit menular misalnya infeksi melalui udara/airborne.
  • 36. 3.3.1 Elemen penilaian: 1. Pasien diprioritaskan atas dasar kegawatdaruratan sebagai tahap triase sesuai dengan kebijakan, pedoman dan prosedur yang ditetapkan. (W,O,S) 2. Pasien gawat darurat yang perlu dirujuk ke FKRTL, diperiksa dan dilakukan stabilisasi terlebih dahulu sesuai kemampuan Puskesmas dan dipastikan dapat diterima di FKRTL sesuai dengan kebijakan, pedoman dan prosedur yang ditetapkan. (D,O)
  • 37. Berisiko tinggi adalah usia, kondisi kesehatan, atau mempunyai kebutuhan kritis untuk segera mendapat pertolongan, termasuk pengguna layanan rentan yang karena kondisinya tidak mampu menjaga diri sendiri terhadap adanya bahaya atau kekerasan. Berupa: risti terjadinya kematian/cedera termasuk kasus gawat darurat pada ibu hamil/melahirkan, risiko bagi masyarakat atau lingkungan, dan kasus yang memungkinkan terjadinya penularan infeksi bagi petugas, pengguna layanan dan masyarakat
  • 39. k ke FKRTL Pasien gawat darurat yang perlu dirujuk ke FKRTL dilakukan stabilisasi = 3.7.1
  • 40. Standar 3.4 Pelayanan anastesi lokal dan tindakan di Puskesmas dilaksanakan sesuai standar. 1. Pelayanan anestesi lokal di Puskesmas dilaksanakan sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. • Dalam pelayanan rawat jalan maupun rawat inap di Puskesmas terutama pelayanan gawat darurat, pelayanan gigi, dan keluarga berencana kadang-kadang memerlukan tindakan tindakan yang membutuhkan lokal anestesi. Pelaksanaan anestesi lokal tersebut harus memenuhi standar dan peraturan perundang- undangan yang berlaku, serta kebijakan dan prosedur yang berlaku di Puskesmas.
  • 41. 3.4.1 Elemen Penilaian: 1. Pelayanan anestesi lokal dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten sesuai dengan kebijakan dan prosedur . (D, O, W) 2. Jenis, dosis dan teknik anestesi lokal dan pemantauan status fisiologi pasien selama pemberian anestesi lokal oleh petugas dan dicatat dalam rekam medis pasien (D)
  • 42.
  • 43. Standar 3.5 Terapi gizi dilakukan sesuai dengan kebutuhan pasien dan ketentuan peraturan perundang-undangan 1. Pemberian terapi makanan dan terapi gizi sesuai dengan status gizi pasien dan konsisten dengan asuhan klinis tersedia secara reguler. • Terapi Gizi kepada pasien dengan resiko gangguan gizi di Puskesmas diberikan secara reguler sesuai dengan rencana asuhan berdasarkan hasil penilaian status gizi dan kebutuhan pasien sesuai Proses Asuhan Gizi Terstandar (PAGT) yang tercantum di dalam Pedoman Pelayanan Gizi di Puskesmas. • Keluarga pasien dapat berpartisipasi dalam menyediakan makanan bila sesuai dan konsisten dengan kajian kebutuhan pasien dan rencana asuhan dengan sepengetahuan dari petugas kesehatan yang berkompeten dan disimpan dalam kondisi yang baik untuk mencegah kontaminasi
  • 44.
  • 45. 1. Elemen Penilaian 1. Disusun rencana asuhan gizi berdasar kajian kebutuhan gizi pada pasien sesuai dengan kondisi kesehatan dan kebutuhan pasien. (D) 2. Distribusi dan pemberian makanan dilakukan sesuai jadwal dan pemesanan dan didokumentasikan. (D, W) 3. Pasien dan/atau keluarga diberi edukasi tentang pembatasan diit pasien dan keamanan/kebersihan makanan, bila keluarga ikut menyediakan makanan bagi pasien. (D) 4. Proses kolaboratif digunakan untuk merencanakan, memberikan dan memantau terapi gizi. (D,W) 5. Respons pasien terhadap terapi gizi dipantau dan dicatat dalam rekam medisnya. (D)
  • 46.
  • 47.
  • 48.
  • 49. Standar 3.6 Pemulangan dan tindak lanjut pasien dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan 3.6.1 Pemulangan dan tindak lanjut pasien yang bertujuan untuk kelangsungan layanan dipandu oleh prosedur yang baku • Pemulangan pasien dilakukan berdasar kriteria yang ditetapkan oleh dokter/dokter gigi yang bertanggung jawab terhadap pasien untuk memastikan bahwa kondisi pasien layak untuk dipulangkan dan akan memperoleh tindak lanjut pelayanan sesudah dipulangkan, misalnya pasien rawat jalan yang tidak memerlukan perawatan rawat inap, pasien rawat inap tidak lagi memerlukan perawatan rawat inap di Puskesmas, pasien yang karena kondisinya memerlukan rujukan ke FKRTL, pasien yang karena kondisinya dapat dirawat di rumah atau rumah perawatan, pasien yang menolak untuk perawatan rawat inap, pasien/keluarga yang meminta pulang atas permintaan sendiri (APS). • Informasi tentang resume pasien pulang yang diberikan kepada pasien/keluarga pada saat pemulangan atau rujukan ke fasilitas kesehatan yang lain diperlukan agar pasien/keluarga memahami tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk mencapai hasil pelayanan yang optimal.
  • 50. 3.6.1 Elemen Penilaian: 1. Dokter/dokter gigi, perawat/bidan, dan pemberi asuhan yang lain melaksanakan pemulangan, rujukan dan asuhan tindak lanjut sesuai dengan rencana yang disusun dan kriteria pemulangan. (D) 2. Resume medis diberikan kepada pasien (rawat jalan ??) dan pihak yang berkepentingan saat pemulangan atau rujukan. (D, O, W) (PMK nomor 269/2008 tentang Rekam Medis, dis Ringkasan Rekam Medis, bukan Resume Medis)
  • 52.
  • 53. Standar 3.7 Rujukan 1. Pelaksanaan rujukan dilakukan sesuai dengan ketentuan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan. • Selama proses rujukan pasien secara langsung, pemberi asuhan yang kompeten terus memantau kondisi pasien, dan fasilitas kesehatan penerima rujukan diberi resume tertulis mengenai kondisi klinis pasien dan tindakan yang telah dilakukan. • Pada saat serah terima di tempat rujukan, petugas yang mendampingi pasien memberikan informasi secara lengkap (SBAR) tentang kondisi pasien kepada petugas penerima transfer pasien.
  • 54. Standar 3.7 Rujukan 2. Dilakukan tindak lanjut terhadap rujukan balik dari FKRTL • Untuk menjamin kesinambungan pelayanan, pasien yang dirujuk balik dari FKRTL dilaksanakan tindak lanjut sesuai dengan umpan balik rujukan dan dicatat dalam rekam medis. • Jika Puskesmas menerima umpan balik rujukan pasien dari fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut atau fasilitas kesehatan lain, maka tindak lanjut dilakukan sesuai prosedur yang berlaku melalui proses kajian dengan memperhatikan rekomendasi umpan balik rujukan.
  • 55. 3.7.1 Elemen Penilaian: 1. Pasien/keluarga pasien memperoleh informasi rujukan (ada 5) dan memberi persetujuan untuk dilakukan rujukan berdasarkan kebutuhan pasien dan kriteria rujukan untuk menjamin kelangsungan layanan ke fasilitas kesehatan yang lain (D, W) 2. Dilakukan komunikasi dengan fasilitas kesehatan yang menjadi tujuan rujukan dan tindakan stabilisasi pasien sebelum dirujuk sesuai kondisi pasien, indikasi medis dan kemampuan dan wewenang yang dimiliki agar keselamatan pasien selama pelaksanaan rujukan dapat terjamin. (D,W) 3. Dilakukan serah terima pasien yang disertai dengan informasi yang lengkap (SBAR) kepada petugas.
  • 56. serah terima pasien disertai dengan monitoring selama rujukan
  • 58. 3.7.2 Elemen Penilaian: 1. Dokter/dokter gigi penangggung jawab pelayanan melakukan kajian ulang kondisi medis sebelum menindaklanjuti umpan balik dari FKRTL sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. (D,O) 2. Dokter/dokter gigi penanggung jawab pelayanan melakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi umpan balik rujukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. (D,O,W) 3. Monitoring dalam proses rujukan balik harus di catat dalam form monitoring. (D)
  • 59. 3.7.2 Elemen Penilaian: 1. Dokter/dokter gigi penangggung jawab pelayanan melakukan kajian ulang kondisi medis sebelum menindaklanjuti umpan balik dari FKRTL sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. (D,O) 2. Dokter/dokter gigi penanggung jawab pelayanan melakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi umpan balik rujukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. (D,O,W) 3. Monitoring dalam proses rujukan balik harus di catat dalam form monitoring. (D) Standar 3.7.2
  • 60.
  • 61. Standar 3.8 Penyelenggaraan Rekam Medis 1. Tata kelola penyelenggaraan rekam medis dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Penyelenggaraan Rekam Medis dilakukan secara berurutan dari sejak pasien masuk sampai pasien pulang, dirujuk atau meninggal, meliputi kegiatan :  Registrasi pasien  Pendistribusian rekam medis  Isi rekam medis dan pengisian informasi klinis  Pengolahan data dan pengkodean  Klaim pembiayaan  Penyimpanan rekam medis  Penjaminan mutu  Pelepasan informasi kesehatan  Pemusnahan rekam medis
  • 62. 3.8.1 Elemen Penilaian : 1. Penyelenggaraan rekam medis yang meliputi a sampai dengan i termasuk riwayat alergi obat, dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. (D, O, W) 2. Rekam Medis diisi secara lengkap dan dengan tulisan yang terbaca serta harus dibubuhi nama, waktu dan tanda tangan Dokter, Dokter Gigi dan atau Tenaga Kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan perseorangan, serta apabila ada kesalahan dalam melakukan pencatatan di rekam medis dilakukan koreksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (D, O,
  • 63. No Kriteria Elemen Penilaian Regulasi yang harus disusun Dokumen bukti 1 3.8.1. Ep 1 1. SK Pelayanan Rekam Medis yang minimal mengatur : bentuk rekam medis, simbol dan singkatan. registrasi pasien, pendistribusian rekam medis, isi rekam medis dan pengisian informasi klinis, pengolahan data dan pengkodean, klaim pembiayaan, penyimpanan rekam medis, penjaminan mutu, pelepasan informasi kesehatan, pemusnahan rekam medis, koreksi pengisian rekam medis 2. Pedoman pelayanan rekam medis 3. SOP pelayanan rekam medis seperti SOP akses rekam medis, SOP penyimpanan rekam medis, dsb Form rekam medis dan kelengkapan pengisian rekam medis, bukti pelaksanaan penilaian kelengkapan rekam medis, berita acara pemusnahan rekam medis, dsb Ep 2 Bukti kelengkapan pengisian rekam medis termasuk waktu, nama dan tanda tangan PPA, bukti koreksi pengisian rekam medis sesuai dengan SK
  • 64. Standar 3.9 Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3.9.1 Pelayanan laboratorium dikelola sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. • Regulasi pelayanan laboratorium perlu disusun sebagai acuan, yang meliputi kebijakan dan pedoman, serta prosedur-prosedur pelayanan laboratorium yang mengaturtentang: a. jenis-jenis pelayanan laboratorium yang disediakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan Puskesmas b. waktu penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium c. pemeriksaan laboratorium yang berisiko tinggi d. proses permintaan pemeriksaan, penerimaan specimen, pengambilan, dan penyimpanan specimen e. pelayanan pemeriksaan di luar jam kerja pada Puskesmas rawat inap atau puskesmas yang menyediakan pelayanan di luar jam kerja f. proses pemeriksaan laboratorium g. kesehatan dan keselamatan kerja dalam pelayanan laboratorium h. penggunaan alat pelindungdiri i. pengelolaan reagen
  • 65. 3.9.1 Elemen Penilaian 1. Kepala Puskesmas menetapkan nilai normal, rentang nilai rujukan untuk setiap jenis pemeriksaan yang disediakan, dan nilai kritis pemeriksaan laboratorium. (R) 2. Reagensia esensial dan bahan lain tersedia sesuai dengan jenis pelayanan yang ditetapkan, pelabelan dan penyimpanannya, termasuk proses untuk menyatakan jika reagen tidak tersedia. (D, W) 3. Penyelenggaraan pelayanan laboratorium yang meliputi a sampai dengan i, dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. (D, O, W) 4. Dilakukan pemantapan mutu internal dan pemantapan mutu eksternal terhadap pelayanan laboratorium sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan dan dilakukan perbaikan jika terjadi penyimpangan (D,O,W) 5. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut waktu pelaporan hasil pemeriksaan laboratorium.
  • 66. No Kriteria Elemen Penilaian Regulasi yang disusun Dokumen yang dibutuhkan 1 3.9.1 1 -SK Pelayanan Laboratorium yang mengatur jenis-jenis pelayanan laboratorium yang disediakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan Puskesmas, waktu penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan laboratorium yang berisiko tinggi, proses permintaan pemeriksaan, penerimaan specimen, pengambilan, dan penyimpanan specimen,pelayanan pemeriksaan di luar jam kerja pada Puskesmas rawat inap atau puskesmas yang menyediakan pelayanan di luar jam kerja, proses pemeriksaan laboratorium kesehatan dan keselamatan kerja dalam pelayanan laboratorium, penggunaan alat pelindung diri, pengelolaan reagen dan terutama menetapkan nilai normal, rentang nilai rujukan dan nilai kritis - Pedoman pelayanan laboratorium - SOP pelayanan laboratorium seperti permintaan, penerimaaan, pengambilan dan penyimpanan spesimen, pengelolaan reagen, pelaksanaan pemeriksaan, dan penyampaian hasil pemeriksaan kepada pihak yang membutuhkan, serta pengelolaan limbah medis dan bahan berbahaya dan beracun Form hasil pemeriksaan laboratorium mencantumkan nilai normal dan nilai rentang rujukan
  • 67. No Kriteria Elemen Penilaian Regulasi yang disusun Dokumen yang dibutuhkan 2 Bukti penyimpanan dan pelabelan reagensia sesuai dengan regulasi (check list), bukti perhitungan kebutuhan reagensia termasuk buffer stock, bukti pemesanan reagensia, check list monev ketersediaan reagensia 3 Hasil monev kepatuhan terhadap prosedur pelayanan lab dan TL, bukti monitoring
  • 68. No Kriteria Elemen Penilaian Regulasi yang disusun Dokumen yang dibutuhkan 4 Bukti pelaksanaan PMI dan PME Bukti pelaksanaan perbaikan bila terjadi penyimpangan 5 Form hasil pemeriksaan laboratorium Hasil pemantauan pelaporan hasil pemeriksaan laboratorium
  • 69. YangperludiperhatikandiLaboratorium • Simbol dan pelabelan reagensia B3 • Penyimpanan Reagensia B3 • Ketersediaan MSDS (Material Safety Data Sheet/LDKS= Lembar Data Keselamatan Pasien) untuk tiap reagensia B3 • Yang dilakukan jika terjadi tumpahan ~ spill kit • Yang dilakukan jika terjadi pajanan Standar 5.5 PPI
  • 70.
  • 71. Standar 3.10 Penyelenggaraan Pelayanan kefarmasian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1. Pelayanan kefarmasian dikelola sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Pelayanan farmasi di Puskesmas terdiri dari: a. Pengkajian resep dan penyerahan obat b. Pemberian informasi obat (PIO) c. Konseling d. Visite pasien (khusus Puskesmas rawat inap) e. Rekonsiliasi obat f. Pemantauan terapi obat (PTO) g. Evaluasi penggunaan obat
  • 72. Standar 3.10 Penyelenggaraan Pelayanan kefarmasian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3.10.1 Pelayanan kefarmasian dikelola sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Pengelolaan sediaan farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) terdiri dari: Perencanaan kebutuhan Permintaan Penerimaan Penyimpanan Pendistribusia n Pengendalian
  • 73. 3.10.1 Elemen Penilaian: 1. Tersedia daftar formularium obat puskesmas. (D) 2. Dilakukan pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan pedoman dan prosedur yang telah ditetapkan. (D,O,W) 3. Dilakukan rekonsiliasi obat, dan pelayanan farmasi klinik oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. (D,O,W) 4. Dilakukan kajian resep dan pemberian obat dengan benar pada setiap pelayanan pemberian obat (D, O, W) 5. Dilakukan edukasi pada setiap pasien tentang indikasi dan cara penggunaan obat. (D,O,W) 6. Obat emergensi tersedia pada unit-unit dimana diperlukan, dan dapat diakses untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat emergensi, dipantau dan diganti tepat waktu setelah digunakan atau bila kadaluarsa. (O, D, W) 7. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut ketersediaan obat, kesesuaian
  • 74. No Kriteria Elemen Penilaia n Regulasi yang disusun Dokumen yang dibutuhkan 3.10.1 1 SK, Pedoman dan SOP Pelayanan kefarmasian yang minimal mengatur pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP, pelayanan farmasi, peresepan obat termasuk psikotropika dan narkotika, obat kadaluarsa, formularium obat, obat yang perlu diwaspadai, obat emergensi Formularium Puskesmas 2 LPDP serta bukti pengawasan pengelolaan dan penggunaan obat oleh Dinas Kesehatan, kartu stok, bukti penanganan obat kadaluarsa, 3 Form rekonsiliasi obat, bukti asuhan farmasi dalam rekam medis
  • 75. No Kriteria Elemen Penilaia n Regulasi yang disusun Dokumen yang dibutuhkan 3.10.1 4 Bukti kajian/telaah resep 5 Bukti pelaksaaan PIO 6 Bukti penyediaan obat emergensi serta monitoringnya 7 Hasil evaluasi dan tindak lanjut : ₋ ketersediaan obat terhadap formularium ₋ kesesuaian resep dengan formularium
  • 76.
  • 78. Contoh: Form Monitoring kesesuaian obat dengan formularium