MATERI PPKN

1. PEMBAGIAN
KEKUASAAN DALAM
MENYELENGGARAKAN
PEMERINTAHAN
Oleh:
Ariani

3. Tujuan Pembelajaran
(Indikator)
Menjelaskan konsep & Kewenangan Pemda
Menyebutkan contoh Lembaga Pemerintah
Non-Kementerian
Menyebutkan tugas Kementerian Negara dan
Klasifikasi Kementerian Negara
Membedakan pembagian kekuasaan secara
Horizontal dan Vertikal
Menyebutkan macam-macam kekuasaan negara

4. Macam-macam
Kekuasaan
Negara

5. Macam-macam
Kekuasaan Negara
Kewenangan
Negara
Pengatur
rakyat
Keadilan
Kemakmuran
Keteraturan
Kekuasaan Negara

6. John Locke
•Kekuasaan
Legislatif
•Kekuasaan
Eksekutif
•Kekuasaan
Federatif

7. Montesquieu
•Kekuasaan
Legislatif
•Kekuasaan
Eksekutif
•Kekuasaan
Yudikatif
Trias
Politica

8. Konsep Pembagian
kekuasaan di
Indonesia

9. Konsep Pembagian Kekuasaan di Indonesia
Pemisahan Kekuasaan
(separation of power)
Pembagian Kekuasaan
(divisions of power)

10. HORIZONTAL
V
E
R
T
I
K
A
L
PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA
secara :

11. HORIZONTAL
K
O
N
S
T
I
T
U
S
I
F
E
K
S
E
K
U
T
I
F
Y
U
D
I
K
A
T
I
F
L
E
G
I
S
L
A
T
I
F
M
O
N
E
T
E
R
E
K
S
A
M
I
N
A
T
I
F
Pembagian Kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu.
Pada tingkat Pemerintahan Pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang
sederajat.

12. V
E
R
T
I
K
A
L
PEMERINTAH PUSAT
P
R
O
V
I
N
S
I
K
A
B
U
P
A
T
E
N
K
O
T
A
desentralisasi

14. Kedudukan dan Fungsi
Kementerian RI dan
Lembaga Pemerintah
Non-Kementerian

15. Kementerian Negara RI
• Tugas Kementerian RI yaitu:
– Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan teknis dari
pusat sampai daerah.
– Pelaksaan bimbingan teknis dan supervisi atas
pelaksanaan urusan kementerian di daerah.
– Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan
di bidangnya.
• Urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab
kementerian negara:
– Urusan pemerintahan yang nomenklatur
kementeriannya.
– Urusan pemerintahan yang terdapat dalam UUD
1945.
– Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman,
koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.
Pasal 17 UUD
1945 dan
UU nomor 39
Tahun 2008.

16. Klasifikasi Kementerian RI
UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

17. • Kementrian dalam negeri
• Kementrian Luar negeri
• Kementrian Pertahanan
Urusan pemerintahan yang nomenklatur yang disebutkan di UUD 1945
•Kementrian Keuangan
•Kementrian Perdagangan
•Kementrian Pertanian
•Dll
Urusan Pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945
•Kementrian Perumahan Rakyat
•Kementrian Lingkungan Hidup
•Kementrian Pemuda dan Olahraga
•Dll
Urusan Pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah
•Kementrian Koordianator Bidang politik, hukum, dan keamanan
•Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian
•Kementrian Koordinator Bidagn Perekonomian
•Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Koordinator

18. Beberapa Lembaga Pemerintah
Non Kementrian
• Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), di
bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi.
• Badan Informasi Geospasial (BIG)
• Badan Intelijen Negara (BIN)
• Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika (GMKG)
• Badan Penanggunalangan Terorisme (BNPB)
• Dll.

19. Kedudukan dan Fungsi
Pemerintah Daerah

20. Pemerintahan Daerah
adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan
DPRD menurut asas
otonomi dan tugas
pembantuan.
Kedudukan & Fungsi Pemerintah Daerah dalam
Kerangka NKRI

21. Penyelenggara Pemerintahan Daerah
• Daerah Tingkat I:
Gubernur dan Wakil Gubernur bersama DPRD Tingkat I
• Daerah Tingkat II:
 Kota :
Walikota dan Wakil Walikota bersama DPRD Tingkat II
 Kabupaten:
Bupati dan Wakil Bupati bersama DPRD Tingkat II

22. Kewenangan Pemerintah
Daerah
Politik Luar
Negeri
Pertahanan
Keamanan
Peradilan
Moneter dan
Fiskal
Agama
Kewenangan pemerintah daerah mencakup semua urusan
pemerintahan, kecuali:
PUSAT

23. Terima Kasih

24. EVALUASI
BUATLAH INTISARI MATERI......
DENGAN MIND MAPPING ....................

25. MATERI
• Kel 1 : Macam-macam Kekuasaan Negara
• Kel 2: Konsep Pembagian Kekuasaan di Indonesia
• Kel 3 : Tugas Kementerian Negara
• Kel 4 : Klasifikasi Kementerian Negara dan Lembaga
Pemerintah Non-Kementerian
• Kel 5 : Konsep dan Kewenangan Pemerintahan Daerah
• Kel 6 : Macam-macam Kekuasaan Negara
• Kel 7 : Konsep Pembagian Kekuasaan di Indonesia
• Kel 8 : Tugas Kementerian Negara