PPN adalah pajak tidak langsung yang dikenakan pada nilai tambah suatu barang atau jasa. PPN dapat dihitung menggunakan metode penambahan, pengurangan, atau kredit. Tujuan perubahan UU PPN adalah meningkatkan kepastian hukum, menyederhanakan sistem, dan mengamankan penerimaan negara.

1. KONSEP DASAR
PPN DAN DASAR
HUKUM PPN
Kelompok 2:
1. Amelia Ramadhanty (16200121)
2. Silvia Anastasia T. (16200148)
1

2. LATAR BELAKANG
PENGGANTIAN PPn DENGAN
PPN
• Terjadi banyak perubahan fundamental, sehingga
menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan.
• Dalam pelaksanaannya menimbulkan dampak
pengenaan pajak berganda.
• Mengandung dualisme sistem pemungutan pajak (self
assessment system dan official assessment system)
• Tidak netral terhadap perdagangan dalam negeri
maupun internasional.
• Variasi tarif yang banyak menimbulkan kesulitan
dalam pelaksanaannya.
2

3. KARAKTERISTIK PPN
a. PPN adalah Pajak Tidak Langsung, artinya beban pajak
dilimpahkan kepada pihak lain. Sehingga pemikul beban
pajak dan penyetor pajak ke negara berada pada pihak yang
berbeda.
Penjual/
pengusaha Jasa
(PKP)
Pembeli/
Penerima Jasa
Negara
PPN
Penanggung
Jawab
Pemikul
Beban Pajak
PPN
BKP/JKP
3

4. b. Pajak Objektif, artinya timbulnya kewajiban pajak
ditentukan oleh objek pajak.
Sebagai pajak objektif PPN kurang mempehatikan asas
keadilan pemungutan pajak, yaitu:
1) PPN memberi perlakuan yang sama terhadap konsumen
dalam kondisi yang berbeda
2) Menimbulkan dampak regresif
c. Multi Stage Tax, artinya PPN dikenakan pada setiap mata
rantai jalur produksi dan jalur distribusi.
Pabrik
Benang
Benang Pabrik
Tekstil
Pabrik
Pakaian Jadi
Tekstil
Pedagang Besar
Pakaian Jadi
Konsumen
Pakaian
Pedagang Eceran
Pakaian Jadi
PakaianPakaian
4

5. d. PPN Terutang Untuk Dibayarkan ke Kas Negara
Dihitung Menggunakan Indirect Substraction
Method/Credit Method/ Invoice Method dengan cara
mengkreditkan pajak masukan (PK-PM).
e. PPN merupakan pajak atas konsumsi di dalam negeri
(destination principle).
f. PPN bersifat Netral
Netralitas PPN dibentuk oleh:
1) PPN dikenakan baik atas konsumsi barang maupun
jasa.
2) Dalam pemungutannya, PPN menganut prinsip
tempat tujuan (destination prinsiple).
g. Tidak Menimbulkan Dampak Pengenaan Pajak
Berganda karena PPN hanya dipungut atas nilai
tambah
5

6. CONTOH: MULTI STAGE TAX
(NON-KUMULATIF)
6

7. Kelebihan dan Kekurangan Pajak Pertambahan
Nilai (PPN)
a. Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai
1) Mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda.
2) Netral dalam perdagangan dalam dan luar negeri.
3) Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan Barang
Modal dapat diperoleh kembali pada bulan perolehan,
sesuai dengan tipe konsumsi (consumption type VAT)
dan metode pengurangan tidak langsung (inderect
subtraction method).
4) Konsumen sebagai pemikul beban pajak tidak
merasa dibebani oleh PPN sehingga memudahkan
fiskus untuk memungutnya.
7

8. b. Kelemahan PPN
1) Biaya administrasi relatif tinggi bila dibandingkan dengan
Pajak Tidak Langsung lainnya.
2) Menimbulkan dampak regresif.
3) Rawan manipulasi/penyelundupan sehingga menuntut
tingkat pengawasan yang lebih cermat dalam administrasi
pajak.
8

9. Mekanisme Pemungutan Pajak
Pertambahan Nilai
PPN lebih menunjukan suatu sistem pemungutan
Pajak Penjualan yang dipungut atas nilai tambah.
Nilai tambah adalah suatu nilai yang dibentuk
melalui penjumlahan unsur-unsur biaya dan laba
dalam rangka proses produksi/distribusi
barang/jasa yang meliputi penyusutan, bunga
modal, gaji/upah yang dibayarkan, sewa telepon,
listrik, serta pengeluaran lainnya, dan laba yang
diharapkan oleh pengusaha.
9

10. Contoh
Susunan Biaya Produksi dan Harga Jual
Pembelian:
Bahan Baku 2.000
Bahan Pembantu 1.000
Suku Cadang dll. 1.000
Jumlah 4.000
Biaya:
Penyusutan 250
Bunga 750
Gaji/Upah 1.000
Biaya Manajemen 750
Laba Usaha 750
Jumlah 3.500
Harga Jual 7.500
10

11. PPN
SISTEM PEMUNGUTAN PPn atas
Nilai
Tambah
BIAYA
PENYUSUTAN 250
BUNGA/SEWA 750
GAJI/UPAH 1000
MANAJEMEN 750
LABA USAHA 750
JUMLAH = 3.500
HARGA
JUAL
7.500
HARGA BELI
BH BAKU 2000
BH PEMBANTU 1000
SUKU CADANG
DLL.
1000
JUMLAH = 4000
Nilai Tambah = 3.500
INDIRET
SUBTRACTION/C
REDIT/IN-VOICE
METHOD
SUBTRACTION
METHOD
ADDITION
METHOD
11

12. METODE DALAM MENGHITUNG NILAI
TAMBAH
a. Addition method
PPN dihitung dari penjumlahan seluruh unsur nilai tambah
dikalikan tarif PPN yang berlaku.
Kelemahan metode ini adalah menuntut setiap Pengusaha
memiliki pembukuan yang dikerjakan dengan tertib dan akurat
mengenai biaya yang dikeluarkan dan laba yang diharapkan dari
masing-masing barang produksi atau barang dagangan.
b. Subtraction Method
Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dari selisih
antara harga penjualan dengan harga pembelian, dikalikan tarif
pajak yang berlaku.
c. Credit/Indirect Subtraction/Invoice Method
Selisih antara pajak yang dibayar pada saat pembelian dengan
pajak yang dipungut pada saat penjualan.
12

13. Mekanisme PPN
Addition Method
Pembelian
Bahan Baku 2.000
Bahan Pembantu 1.000
Suku Cadang dll. 1.000
Jumlah 4.000
Biaya
Penyusutan 250
Bunga 750
Gaji/Upah 1.000
Biaya Manajemen 750
Margin/Laba 750
Jumlah 3.500
Harga Jual 7.500
Nilai Tambah 3.500
PPN :
10% X 3.500 = 350
13

14. Mekanisme PPN
Subtraction Method
Pembelian
Bahan Baku 2,000
Bahan Pembantu 1,000
Suku Cadang dll. 1,000
Jumlah 4,000
Biaya
Penyusutan 250
Bunga 750
Gaji/Upah 1,000
Biaya Manajemen 750
Margin/Laba 750
Jumlah 3,500
Harga Jual 7,500
Harga Jual 7.500
Harga Beli 4.000
Selisih 3.500
PPN :
10% X 3.500 = 350
14

15. Mekanisme PPN
Credit Method
Pembelian
Bahan Baku 2,000
Bahan Pembantu 1,000
Suku Cadang dll. 1,000
Jumlah 4,000
Biaya
Penyusutan 250
Bunga 750
Gaji/Upah 1,000
Biaya Manajemen 750
Margin/Laba 750
Jumlah 3,500
Harga Jual 7,500
Harga Beli 4.000
PPN Beli :
10% X 4.000 = 400
Harga Jual 7.500
PPN Jual :
10% X 7.500 = 750
PPN Wajib Disetor :
750 – 400 = 350
15

16. Sejak dilakukan perubahan oleh Undang-Undang Nomor 11
Tahun 1994 dikenal mekanisme yang menyimpang dari
prinsip dasar PPN yaitu yang diatur dalam pasal 16A UU
PPN 1984, sebagai berikut :
1) Instansi Pemerintah dan badan-badan tertentu ditunjuk
sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai;
2) Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak
atau Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan
Nilai wajib membuat Faktur Pajak;
3) Pada saat pemungut pajak tersebut melakukan pembayaran
Harga Jual atau penggantian, tidak menyerahkan Pajak yang
terutang kepada Pengusaha Kena Pajak tersebut pada butir 1)
melainkan memungut pajak yang terutang.
4) Pajak yang telah dipungut tersebut kemudian disetorkan ke
kas negara menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atas
nama Pengusaha Kena Pajak tersebut pada butir 2), dan
kemudian melaporkannya pemungutan dan penyetoran
tersebut ke Direktoral Jendral Pajak, dalam hal ini Kantor
Pelayanan Pajak setempat.
5) SSP tersebut pada butir 4) diserahkan kepada Pengusaha
Kena Pajak sebagai bukti bahwa ia telah menyetorkan pajak
yang terutang ke kas negara. 16

17. Tipe Pajak Pertambahan Nilai
Berdasarkan perlakuan terhadap perolehan barang modal, Pajak
Pertambahan Nilai (Value Added Tax) dibedakan ke dalam tiga
tipe, yaitu:
a. Consumption Type VAT
Semua pembelian yang digunakan untuk produksi termasuk
pembelian barang modal dikurangkan dari perhitungan nilai
tambah
b. Net Income Type VAT
Pengurangan pembelian barang modal dari dasar pengenaan pajak
tidak dimungkinkan. Pembelian barang modal hanya boleh
dikurangkan sebesar presentase penyusutan yang ditentukan pada
waktu menghitung hasil bersih dalam rangka penghitungan Pajak
Penghasilan.
c. Gross Product Type VAT
Pembelian barang modal sama sekali tidak boleh dikurangkan dari
dasar pengenaan pajak. Karena mengakibatkan barang modal
dikenakan pajak dua kali. 17

18. DASAR HUKUM PPN
UU No. 18 Tahun 2000
UU No. 8 Tahun 1983
UU No. 11 Tahun 1994
Berlaku sejak 1 April 1985.
Berlaku sejak 1 Januari 1995.
Berlaku sejak 1 Januari 2001.
UU No. 42 Tahun 2009 Berlaku sejak 1 April 2010.
18

19. Dasar pertimbangan perubahan ketiga UU PPN 1984 yang
dituangkan dalam konsiderans “Menimbang” UU Nomor 42
Tahun 2009 sebenarnya lebih menampilkan tujuan
perubahan adalah :
a. Lebih meningkatkan kepastian hukum dan keadilan;
b. Menciptakan sistem perpajakan yang sederhana;
c. Mengamankan penerimaan negara agar pembangunan
nasional dapat dilaksanakan secara mandiri
19

20. Tujuan perubahan yang ketiga diuraikan
dalam memori penjelasan bagian UMKM :
a. Meningkatkan kepastian hukum dan keadilan
bagi pengenaan PPN
b. Menyederhanakan sistem PPN
c. Mengurangi biaya kepatuhan
d. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak
e. Tidak menganggu penerimaan PPN
f. Mengurangi distorsi dan peningkatan ekonomi
20

21. TERIMA KASIH
21