Dokumen tersebut membahas sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia dengan pendekatan top-down dan bottom-up. Secara garis besar dibahas mengenai struktur organisasi kementerian kesehatan, sistem pembiayaan di tingkat provinsi, rumah sakit, puskesmas, dan asuransi kesehatan.

1. Achmad R. Muttaqien SKM., M.Kes (MARS)
Rini Anggraeni SKM., M.Kes
Disajikan u/ Mata Kuliah
Sistem Pembiayaan
Fakultas Kedokteran & Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar
2015
A.q.

2. 1. Memahami sistem pembiayaan kesehatan di
Indonesia (struktur organisasi – Alur
keuangan, top down & bottom up)
2. Memahami sistem pembiayaan di dinas
kesehatan provinsi & kota (APBN, APBD,
Bantuan Luar Negeri)
3. Memahami sistem pembiayaan di rumah sakit
4. Memahami sistem pembiayaan puskesmas
5. Memahami sistem pembiayaan di Asuransi
Kesehatan (Asuransi sosial & komersial)
A.q.

3. A.q.

4. 1. Perumusan kebijakan nasional, kebijakan
pelaksanaan dan kebijakan teknis di bidang
kesehatan
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai
dengan bidang tugasnya
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara
yang menjadi tanggung jawabnya
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya
5. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran
dan pertimbangan di bidang tugas dan
fungsinya kepada Presiden
A.q.

5. 1. Penetapan kebijakan nasional di bidang kesehatan
untuk mendukung pembangunan secara makro
2. Penetapan pedoman u/ menetukan standar
pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh
kabupaten/Kota di bidang Kesehatan
3. Penyusunan rencana nasional secara makro di
bidang kesehatan
4. Penetapan persyaratan akreditasi lembaga
pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli
serta persyaratan jabatan di bidang kesehatan
5. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan
otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman,
bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi di
bidang kesehatan
A.q.

6. 6. Pengaturan penerapan perjanjian atau
persetujuan internasional yang disahkan
atas nama Negara di bidang kesehatan
7. Penetapan standar pemberian izin oleh
daerah di bidang kesehatan
8. Penanggulangan wabah dan bencana yang
berskala nasional di bidang kesehatan
9. Penetapan kebijakan sistem informasi
nasional di bidang kesehatan
10. Penetapan persyaratan kualifikasi usaha
jasa di bidang kesehatan
A.q.

7. 11. Penyelesaian perselisihan antar Propinsi di
bidang kesehatan
12. Penetapan kebijakan pengendalian angka
kelahiran dan penurunan angka kematian
ibu, bayi, dan anak
13. Penetapan kebijakan sistem jaminan
pemeliharaan kesehatan masyarakat
14. Penetapan pedoman standar pendidikan
dan pendayagunaan tenaga kesehatan
15. Penetapan pedoman pembiayaan pelayanan
kesehatan
A.q.

8. 16. Penetapan pedoman penapisan, pengembangan dan
penerapan teknologi kesehatan dan standar etika
penelitian kesehatan
17. Penetapan standar nilai gizi dan pedoman sertifikasi
teknologi kesehatan dan gizi
18. Penetapan standar akreditasi sarana dan prasarana
kesehatan
19. Surveilans epidemiologi serta pengaturan
pemberantasan dan penanggulangan wabah, penyakit
menular dan kejadian luar biasa
20. Penyediaan obat esensial tertentu dan obat untuk
pelayanan kesehatan dasar sangat essential (buffer
stock nasional)Kewenangan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku yaitu :
 Penempatan dan pemindahan tenaga kesehatan tertentu
 pemberian izin dan pembinaan produksi dan distribusi
alat kesehatan
A.q.

9. A.q.

10. A.q.

11. A.q.

12. PERMENKES NO.439 THN 2009 TTG ORG TATA KERJA DEPKES
A.q.

13. PERMENKES NO.439 THN 2009 TTG ORG TATA KERJA DEPKES
A.q.

14. PERMENKES NO.439 THN 2009
TTG ORG TATA KERJA DEPKES
A.q.

15. PERMENKES NO.439 THN 2009 TTG ORG TATA KERJA DEPKES
A.q.

16. PERMENKES NO.439 THN 2009 TTG ORG TATA KERJA DEPKES
A.q.

17. PERMENKES NO.439 THN 2009 TTG ORG TATA KERJA DEPKES
A.q.

18. PERMENKES NO.439 THN 2009 TTG ORG TATA KERJA DEPKES
A.q.

19. PERMENKES NO.439 THN 2009 TTG ORG TATA KERJA DEPKES
A.q.

20. PERMENKES NO.439 THN 2009 TTG ORG TATA KERJA DEPKES
A.q.

21. Presented by:
Achmad R. Muttaqien SKM., M.Kes (MARS)
A.q.
Referenced by: Utami Dewi

22. A.q.

23.  Menggunakan logika berpikir dari „atas‟
kemudian melakukan pemetaan „ke bawah‟
untuk melihat keberhasilan atau kegagalan suatu
implementasi kebijakan.
 Sering disebut sebagai pendekatan policy
centered karena fokus perhatian peneliti hanya
tertuju pada kebijakan dan berusaha
memperoleh fakta apakah kebijakan tsb efektif
atau tdk
 Biasanya lebih fokus pada kegagalan
implementasi kebijakan karena menjelaskan
persoalan-persoalan atau faktor penghambat
implementasi
A.q.

24. 1. Memilih kebijakan yg akan dikaji
2. Mempelajari dokumen kebijakan yang ada u/ dapat
mengidentifikasi tujuan & sasaran kebijakan yang
secara formal tercantum dlm dokumen kebijakan
3. Mengidentifikasi bentuk2 keluaran kebijakan yg
digunakan sebagai instrumen u/ mencapai tujuan &
sasaran kebijakan
4. Mengidentifikasi apakah keluaran kebijakan telah
diterima oleh oleh kelompok sasaran dengan baik
(sesuai dengan SOP) yang ada
5. Mengidentifikasi apakah keluaran kebijakan memiliki
manfaat bagi kelompok sasaran
6. Mengidentifikasi apakah muncul dampak setelah
kelompok sasaran memanfaatkan keluaran kebijakan
A.q.

25.  Pendekatan top down identik dengan
command and control → keberhasilan
implementasi kebijakan didasarkan
pada kejelasan perintah dan cara
mengawasi atasan kepada bawahan
A.q.

26. muncul sebagai kritik terhadap pendekatan top-
down:
1. Top down model menganggap aktor utama
adalah policy maker, sehingga kurang
memperhatikan pengaruh aktor-aktor lain
misalnya klp sasaran, swasta, dll
2. Top down model sulit diterapkan ketika tdk ada
aktor yang dominan
3. Pendekatan top down melupakan bahwa
birokrat garda depan dan kelompok sasaran
memiliki kecenderungan untuk
menyelewengkan arah kebijakan untuk
kepentingan mereka
A.q.

27.  Fokus perhatian pendekatan bottom
up adalah padaperan street level
birokrat dan kelompok sasaran
 Pendekatan bottom up percaya
bahwa implementasi akan berhasil
jika kelompok sasaran dilibatkan
dari awal mulai proses sampai
implementasi kebijakan.
A.q.

28. 1. Memetakan stakeholders yang terlibat dalam
implementasi kebijakan pada level terbawah
2. Mencari informasi dari para aktor tsb tentang
pemahaman thd kebijakan
3. Memetakan keterkaitan antar aktorpada level
terbawah dengan aktor pada level di atasnya
4. Peneliti bergerak ke atas dengan memetakan
aktor pada level yang lebih tinggi dengan
mencari format yang sama
5. Pemetaan dilakukan terus sampai pada level
tertinggi
A.q.

29. A.q.

30. A.q.

31. • Diskusikan bagaimana Model
Pembiayaan Kesehatan Metode
Top Down & Bottom Up
• Presentasikan hasil diskusi
didukung dengan teori2 yg
selaras
A.q.

32. Referenced by: Yuli Indrawati
APBN
Presented by:
Achmad R. Muttaqien SKM., M.Kes (MARS)
A.q.

33. PENETAPAN
PERTANGGUNGJAWABAN
PENYUSUNAN
PELAKSANAAN
PENGAWASAN
A.q.

34. Pasal 4 UUD
Pasal 23 UUD ayat (1) – (3)
(amandemen)
Pasal 6 UU No 17 Tahun 2003
A.q.

35. DPR PEMERINTAH BPK
D
P
D
A.q.

36. RAKYAT
YANG BERDAULAT
RAKYAT
YANG DIPERINTAH
A.q.

37. WUJUD RAKYAT
YANG BERDAULAT
D P R
A.q.

38. PEMERINTAH
ANGGARAN
NEGARA
PARLEMEN
HAK BUDGET
Makna Tata Kelola Keuangan Negara
KEDAULATAN
RAKYAT OTORISASI
PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN NEGARA
A.q.

39. DPRPresiden
1
mengajukan
[Pasal 23 (2)]
RAPBN
4
persetujuan
DPD
4b
Pemerintah
menjalankan
Tahun lalu
[Pasal 23 (3)]
APBN
4a
Pemerintah
menjalankan
APBN
2
memberi
pertimbangan
[Pasal 23 (2)]
HAL KEUANGAN Penyusunan APBN
3
membahas
bersama
[Pasal 20 (2)]
RAPBN
YA
TIDAK
A.q.

40.  BENTUK LUAR:
 UU:
 KEDAULATAN RAKYAT
 OTORISASI
 KEHARUSAN UNTUK DIPERTANGGUNGJAWABKAN
 PERTANGGUNGJAWABAN DALAM BENTUK UU
 JIKA TIDAK DISETUJUI HARUS MENGGUNAKAN UU SEBELUMNYA
 TIDAK MUNGKIN ADA PERPU
 LANDASAN HUKUM: PASAL 23 UUD:
 FUNGSI ANGGARAN
 HAK BUDGET
 PENYUSUNAN & PENGAJUAN:
 KEWENANGAN PENYUSUNAN PADA PEMERINTAH
 TIDAK ADA KEWENANGAN UNTUK USUL INISIATIF
 DIAJUKAN LANGSUNG OLEH PRESIDEN
 WAKTU PENGAJUAN TERTENTU
 MATERI MUATAN:
 HANYA MENGIKAT PEMERINTAH:
 TIDAK MENGIKAT MASYARAKAT
 TIDAK DAPAT DIAJUKAN KE MK
 MASA LAKU:
 TERTENTU
 PERUBAHAN DALAM MASA TERTENTU
A.q.

41. DPR PEMERINTAH
1. Pemegang kedaulatan anggaran
negara, restriktif terhadap
kepentingan masyarakat yang lebih
luas.
2. Konsesi maksimum untuk menjamin
kepentingan publik.
3. Memaksimalkan kewajiban
pemerintah terhadap warga
masyarakat melalui pembiayaan yang
berdampak manfaat kepada publik.
4. Menekankan pembiayaan
pembangunan yang berdampak pada
pemenuhan kebutuhan pokok
masyarakat, khususnya dalam hal
pendidikan, kesehatan, dan pangan.
1. Pemegang kekuasaan penyelenggaraan
pemerintahan, restriktif terhadap
kepentingan pemerintah dalam
menjalankan kekuasaan.
2. Optimalisasi biaya untuk menjamin
tujuan dan kepentingan pemerintahan.
3. Memaksimalkan kewajiban warga
masyarakat terhadap negara melalui
pajak, dan pengurangan insentif yang
berdampak buruk terhadap penerimaan
negara.
4. Menekankan pembiayaan
pembangunan yang berdimensi
kewajiban negara, khususnya dalam
pengembalian pinjaman luar negeri dan
utangnya, dan kegiatan yang
mendorong sektor riil. A.q.

42. “suatu daftar atau pernyataan terperinci
mengenai penerimaan dan pengeluaran
negara yang ditetapkan oleh pemerintah
untuk masa jangka waktu tertentu yang
harus mendapatkan persetujuan parlemen
sebagai esensi kedaulatan rakyat di dalam
anggaran.”
A.q.

43.  Menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan
sumber daya yang tersedia,
 Mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai
kebijakan pemerintah,
 Mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan
pengelolaan anggaran secara baik.
A.q.

44.  memberikan arah kebijakan perekonomian
dan menggambarkan secara tegas
penggunaan sumber daya yang dimiliki
masyarakat
 untuk mencapai keseimbangan ekonomi
makro dalam perekonomian
 merupakan sarana sekaligus pengendali
untuk mengurangi ketimpangan dan
kesenjangan dalam berbagai hal di suatu
negara.
A.q.

45.  Merupakan penjabaran kerangka kerja dari
kebijaksanaan yang telah ditetapkan.
 merupakan alat implementasi dari
kebijaksanaan, sebagai alat manajemen dan
alat kontrol administrasi.
 merupakan alat kontrol hukum.
 merupakan sumber informasi bagi masyarakat
luas mengenai kegiatan yang telah dilakukan,
keputusan yang diambil, dan gambaran yang
akan datang mengenai kegiatan pembangunan.
A.q.

46. 1. Peran Dasar Pemerintah
2. Bersentuhan dengan kepentingan Publik
3. Berorientasi kepada pelayanan publik
4. Melalui mekanisme APBN
5. Regulasi Pemerintah
6. Pengumpulan Dana Masyarakat
7. Alokasi dan Redistribusi Pendapatan
A.q.

47. Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP)
(20 tahun)
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM)
(5 tahun)
Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
(1 tahun)
A.q.

48.  Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
 Kerangka ekonomi makro
 Pokok-pokok kebijakan fiskal
A.q.

49.  Penanggulangan kemiskinan
 Peningkatan kesempatan kerja
 Revitalisasi pertanian dalam arti luas dan
pembangunan perdesaan
 Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan
dan kesehatan
 Penegakkan hukum dan HAM, pemberantasan
korupsi, dan reformasi birokrasi
 Penguatan kemampuan pertahanan, pemantapan
keamanan dan ketertiban, serta penyelesaian
konflik
 Rehabilitasi dan rekonstruksi NAD, Nias, DIY dan
Jawa Tengah, serta mitigasi dan penanggulangan
bencana
 Percepatan pembangunan infrastruktur
 Pembangunan daerah perbatasan dan wilayah
terisolir
A.q.

50.  APBN YANG DISETUJUI DPR TERINCI
SAMPAI DENGAN UNIT ORGANISASI,
FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS
BELANJA
 APABILA DPR TIDAK MENYETUJUI RUU
APBN, PEMERINTAH DAPAT MELAKUKAN
PENGELUARAN SETINGGI-TINGGINYA
SEBESAR ANGKA APBN TAHUN ANGGARAN
SEBELUMNYA
 PELAKSANAAN TAHUN ANGGARAN BARU
APBN:
1 Januari – 31 Desember
A.q.

51. PRESIDEN SEBAGAI PEMEGANG KEKUASAAN PEMERINTAHAN YANG ANTARA LAIN MENGELOLA
KEUANGAN NEGARA MEMILIKI REPRESENTASI SEBAGAI CHIEF FINANCIAL OFFICER YANG
SECARA YURIDIS MENJADI REGULATOR UTAMA DALAM MENENTUKAN STATUS HUKUM PENGELOLAAN
UANG NEGARA
PASAL 4 AYAT (1)
UUD 1945
PRESIDEN
MEMEGANG
KEKUASAAN
PEMERINTAHAN
MENURUT
UUD
PASAL 6 AYAT (1) UU
NO. 17 TAHUN 2003
PRESIDEN SELAKU
KEPALA PEMERINTAHAN
MEMEGANG KEKUASAAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN NEGARA
SEBAGAI BAGIAN DARI
KEKUASAAN
PEMERINTAHAN
DIKUASAKAN KEPADA
MENTERI KEUANGAN
UNTUK FISKAL DAN
KEKAYAAN NEGARA YANG
DIPISAHKAN
DIKUASAKAN KEPADA
MENTERI/PIMPINAN
LEMBAGA UNTUK
PENGGUNA
ANGGARAN/BARANG
DISERAHKAN KEPADA
GUBERNUR/BUPATI/WALIK
OTA UNTUK KEUANGAN
DAERAH DAN KEKAYAAN
DAERAH YANG DIPISAHKAN
TIDAK TERMASUK
KEWENANGAN MONETER
A.q.

52. 1. Laporan semester I, berisi laporan realisasi
& prognosis untuk 6 bulan berikut
Jika terjadi perubahan keadaan diajukan
prosesnya setelah laporan semester I
diterima. Dan selesai sebelum tahun
anggaran berakhir.
A.q.

53. 2. Laporan pertanggungjawaban, berisi:
 laporan realisasi APBN;
 neraca;
 laporan arus kas;
 catatan atas laporan keuangan;
 laporan keuangan perusahaan negara &
badan lainnya;
 prestasi kerja setiap kementrian
negara/lembaga;
A.q.

54. Pemerintah (RUU PAN)
 disampaikan untuk diperiksa & ditanggapi.
 Jika dalam waktu 2 bulan tidak ada tanggapan, maka
dianggap menyetujui
BPK
disampaikan kembali
Pemerintah
disampaikan untuk dimintakan persetujuan
D P R  UU PAN
A.q.

55. Diskusikan & Presentasikan bagaimana:
• Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan
(Direktorat Jendral → Perpanjangan
tangan ke Provinsi)
• APBN ke provinsi hanya untuk program2
tertentu (HIV & TB, Gizi Buruk, KIA, Kusta,
Malaria, Penyakit Menular)
• Bantuan Luar Negeri u/ Program2 tertentu
• Dinas kesehatan Provinsi → di biaya oleh
APBD Provinsi
• APBD kota/kabupaten → Dinas kesehatan
kota/ kabupaten
A.q.