ROADMAP SIDA

1. JASA KONSULTANSI
Roadmap SIDa (Sistem Inovasi
Daerah)
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN

3. 1
RoadMap
SIDa
Bagian Roadmap SIDa pada slide
presentasi ini akan menguraikan
informasi tentang definisi dan ruang
lingkup umum Roadmap SIDA (Sistem
Inovasi Daerah) secara umum.

4. 1.1 TENTANG ROADMAP
SISTEM INOVASI DAERAH
Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia No 03 dan 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah
Sistem inovasi daerah adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuh kembangkan
inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan
RUANG
LINGKUP
a. Kebijakan
penguatan SIDA
b. Penataan unsur SIDa
c. Pengembangan SIDa
KEBIJAKAN
PENGUATAN
SIDA
(Unsur)
a. Roadmap
Penguatan SIDA
b. RPJMD
c. RKPD
ROADMAP PENGUATAN SIDA
a. Kondisi SIDA saat ini
b. Tantangan dan peluang SIDA
c. Kondisi SIDA yang akan dicapai
d. Arah kebijakan dan strategi penguatan
SIDA
e. Fokus dan program prioritas SIDA
f. Rencana aksi penguatan SIDA
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

5. 1.1 TENTANG INOVASI
DAERAH
Peraturan
Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 38
Tahun 2017 tentang
Inovasi Daerah
a. Peningkatan Pelayanan Publik
b. Pemberdayaan dan peran
serta masyarakat
c. Peningkatan daya saing
daerah
a. Tata Kelola Pemerintahan Daerah
b. Pelayanan Publik
c. Sesuai dengan Urusan
Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah
a. Mengandung pembaharuan
seluruh atau sebagian unsur
dari inovasi
b. Memberi manfaat bagi
Daerah dan/atau
masyarakat
c. Tidak mengakibatkan
pembebanan dan/atau
pembatasan pada
masyarakat yang tidak
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan
d. Merupakan urusan
pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah
e. Dapat di replikasi
Inovasi daerah adalah semua bentuk
pembaharuan dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang bertujuan
untuk meningkatkan kinerja
penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
DEFINISI
TUJUAN
BENTUK
KRITERIA
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

6. PERMENDAGRI
NO. 104 TAHUN 2018 TENTANG PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN/ATAU
INSENTIF INOVASI DAERAH
Insentif Inovasi Daerah adalah
imbalan yang diberikan oleh
pemerintah pusat kepada
Pemerintah Daerah provinsi,
kabupaten dan kota yang
memenuhi kriteria utama dan
kategori kinerja dalam
pemberian insentif daerah baik
dalam bentuk fiskal maupun non
fiskal di bidang Inovasi Daerah
1.2 INDEKS INOVASI DAER
Mengukur tingkat inovasi daerah
Memacu dan memotivasi
pemerintahan provinsi dan
kabupaten/kota untuk meningkatkan
inovasi dan kreativitas sesuai dengan
bentuk inovasi
Mendorong arah penyelenggaraan
pemerintahan daerah dan
pembangunan daerah sesuai dengan
kebijakan pembangunan nasional
yang selaras dengan penerapan good
governance
Meningkatkan kesadaran dan
partisipasi masyarakat terhadap
proses inovasi
Meningkatkan pengawasan dan peran
serta masyarakat dalam setiap
perumusan kebijakan dan program
yang diterapkan pemerintah daerah
provinsi dan daerah kabupaten/kota
Memberikan penghargaan
kepada pemerintah daerah yang
melakukan inovasi dan
kreativitas dalam
penyelenggaraan pemerintahan
daerah untuk meningkatkan
pelayanan publik, meningkatkan
pembangunan, pemberdayaan
masyarakat dan daya saing
daerah.
1
2
3
4
5
6
TUJUAN
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

7. 1.3 PENILAIAN INDEKS INOVASI DAERAH
a. MELAKUKAN PENILAIAN
TERHADAP LAPORAN
PENERAPAN INOVASI
DAERAH
b. Mengusulkan calon penerima
penghargaan inovasi daerah
kepada menteri
CARA
PENILAIAN
Pengisian data Index Inovasi
Daerah
a. Latar belakang inovasi daerah dan permasalahan
b. Tujuan dan manfaat
c. Waktu mulai pelaksanaan inovasi daerah
d. Hasil inovasi daerah
e. DATA INDIKATOR INDEKS INOVASI DAERAH
f. Lampiran
INDIKATOR SATUAN
PEMERINTAH
DAERAH
INDIKATOR SATUAN
INOVASI DAERAH
a. Visi dan misi
b. Tingkat Lembaga Kelitbangan
c. APBD Tepat Waktu
d. Kualitas peningkatan
perizinan
e. Jumlah Pendapatan Per
kapita
f. Tingkat pengangguran terbuka
g. Jumlah peningkatan investasi*
h. Jumlah peningkatan PAD
i. Opini BPK
j. Nilai Capaian LAKIP
k. Jumlah inovasi
l. Nilai IPM
m. Penghargaan bagi inovator
n. Jumlah penelitian atau kajian
yang mendukung inovasi
o. ROADMAP SIDA
a. Regulasi inovasi daerah
b. Ketersediaan SDM terhadap inovasi
daerah
c. Dukungan anggaran
d. Penggunaan IT
e. BIMTEK inovasi
f. Program dan kegiatan inovasi
Perangkat Daerah dalam RKPD
g. Keterlibatan aktor inovasi
h. Pelaksana inovasi daerah
i. Jejaring inovasi
j. Sosialisasi inovasi daerah
k. Pedoman teknis
l. Kemudahan informasi layanan
m. Kemudahan proses inovasi yang
dihasilkan
n. Penyelesaian layanan pengaduan
o. Online sistem
p. Replikasi
q. Kecepatan inovasi*
r. Kemanfaatan inovasi*
s. Monitoring dan evaluasi inovasi
daerah
t. Kualitas inovasi daerah
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

8. 1.3 PENILAIAN INDEKS
INOVASI DAERAH
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-
4672 Tahun 2020 tentang Indeks Inovasi
Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun
2020
NO NAMA KABUPATEN KOTA
SKOR
INDEKS KATERGORI
1 Kabupaten Labuhan Batu 3.975 Sangat Inovatif
2 Kabupaten Deli Serdang 3.473 Sangat Inovatif
3 Kabupaten Karo 3.319 Sangat Inovatif
4 Kabupaten Samosir 2.502 Sangat Inovatif
5
Kabupaten Humbang
Hasundutan 1.714 Sangat Inovatif
6 Kota Tebing Tinggi 965 Inovatif
7 Kota Padangsidimpuan 933 Inovatif
8 Kabupaten Labuhan Batu Utara 904 Inovatif
9 Kabupaten Tapanuli Utara 714 Inovatif
10 Kabupaten Nias 679 Inovatif
11 Kabupaten Langkat 559 Inovatif
12
Kabupaten Labuhan Batu
Selatan 439 Kurang Inovatif
13 Kabupaten Mandailing Natal 346 Kurang Inovatif
14 Kabupaten Nias Barat 108 Kurang Inovatif
15 Kabupaten Padang Lawas 91 Kurang Inovatif
16 Kabupaten Dairi 63 Kurang Inovatif
17 Kabupaten Batu Bara 56 Kurang Inovatif
18 Kabupaten Serdang Berdagai 50 Kurang Inovatif
19 Kabupaten Asahan 48 Kurang Inovatif
20 Kota Pematangsiantar 44 Kurang Inovatif
NO NAMA KABUPATEN KOTA
SKOR
INDEKS KATERGORI
21 Kabupaten Pakpak Barat 40 Kurang Inovatif
22 Kota Tanjung Balai 40 Kurang Inovatif
23
Kabupaten PadangLawas
Utara 39 Kurang Inovatif
24 Kabupaten Toba Samosir 35 Kurang Inovatif
25 Kabupaten Nias Selatan 33 Kurang Inovatif
26 Kota Sibolga 28 Kurang Inovatif
27 Kabupaten Tapanuli Tengah 16 Kurang Inovatif
28 Kota Medan 15 Kurang Inovatif
29 Kabupaten Tapanuli Selatan 12 Kurang Inovatif
30 Kota Binjai 11 Kurang Inovatif
31 Kabupaten Simalungun 3 Kurang Inovatif
32 Kabupaten Nias Utara 0
Tidak Dapat
Dinilai
Tidak Dapat
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
SKOR INDEKS INOVASI DAERAH SE –
KABUPATEN KOTA PROVINSI SUMATERA
UTARA

9. 1.3 PENILAIAN INDEKS
INOVASI DAERAH
RANGKING ROAD MAP SIDA SE – KABUPATEN
KOTA PROVINSI SUMATERA UTARA
NO NAMA KABUPATEN KOTA RANGKING SKOR
1 Kabupaten Mandailing Natal 26 3
2 Kabupaten Labuhan Batu 27 3
3 Kabupaten Dairi 28 3
4 Kabupaten Karo 133 2
5 Kabupaten Deli Serdang 134 2
6 Kabupaten Pakpak Barat 135 2
7 Kabupaten Batu Bara 136 2
8 Kota Sibolga 137 2
9 Kota Tebing Tinggi 138 2
10 Kabupaten Labuhan Batu Utara 214 2
11 Kabupaten Tapanuli Utara 258 1
12 Kabupaten Asahan 259 1
13 Kabupaten Nias Selatan 260 1
14
Kabupaten Humbang
Hasundutan 261 1
15 Kabupaten Samosir 262 1
16 Kabupaten Serdang Berdagai 263 1
17
Kabupaten Padang Lawas
Utara 264 1
18 Kota Padangsidimpuan 265 1
19 Kota Gunungsitoli 275 1
20 Kabupaten Nias Utara 374 0
NO NAMA KABUPATEN KOTA RANGKING SKOR
21 Kabupaten Tapanuli Tengah 396 0
22 Kabupaten Toba Samosir 397 0
23 Kabupaten Langkat 398 0
24 Kabupaten PadangLawas 399 0
25 Kota Pematangsiantar 400 0
26 Kota Medan 401 0
27 Kabupaten Nias 476 0
28 Kota Tanjung Balai 492 0
29 Kabupaten Tapanuli Selatan 495 0
30 Kabupaten Simalungun 502 0
31 Kota Binjai 511 0
32
Kabupaten Labuhan Batu
Selatan 522 0
33 Kabupaten Nias Barat 524 0
Indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id
Keterangan:
0 = Belum ada tindakan
1 = Sudah Memiliki Rancangan SIDA
2 = Telah membuat dokumen SIDA yang sudah di sepakati
3 = Telah membuat dokumen SIDA dan ditetepkan di dalam PERKADA
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

10. EXISTING DATA
7
29
14
Jumlah Inovasi Berdasarkan Bentuk Inovasi Tahun
2020-2021
Inovasi pelayanan publik
Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah
Inovasi tata kelola pemerintahan daerah
28
20
2
Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahapan Inovasi
Tahun 2020-2021
Inisiatif Penerapan Uji Coba
26
24
Jumlah Inovasi Berdasarkan Jenis
Inovasi Tahun 2020-2021
Digital Non-Digital
Sumber : Pemerintah Kota
Padangsidimpuan

11. 2
PENDAHUL
UAN
Bagian PENDAHULUAN pada slide
presentasi ini menguraikan informasi
tentang latar belakang, maksud tujuan,
dasar hukum dan metode penelitian yang
akan digunakan untuk menyusun Road
Map SIDA Kota Padangsidimpuan

12. 2.1 LATAR
BELAKANG
Peraturan Bersama
Menteri Negara Riset dan
Teknologi Republik
Indonesia dan Menteri
Dalam Negeri Republik
Indonesia No 03 dan 36
Tahun 2012 tentang
Penguatan Sistem Inovasi
Daerah
PP No38 Tahun 2017
tentang Inovasi Daerah
PEMENDAGRI No 104
Tahun 2018
KEINGINAN PEMERINTAH UNTUK
MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH
dan MENGEMBANGKAN INOVASI
DAERAH
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

13. 2.2 MAKSUD, TUJUAN
& SASARAN
Memberi gambaran tentang
pengembangan inovasi daerah di kota
Padangsidimpuan agar tujuan
pembangunan daerah dapat tercapai
Memberikan arahan pengembangan
inovasi daerah kota Padangsidimpuan
sehingga dapat mendukung
pembangunan daerah yang telah
direncanakan dengan baik pada tingkat
kota maupun pada tingkat-tingkat ke
wilayahan di atasnya
a. Tersusunnya mekanisme
pelaksanaan inovasi daerah
b. Tersusunya tata cara dan tahapan
penyelenggaraan inovasi daerah
c. Tersedianya rencana aksi inovasi
daerah
MAKSUD
TUJUAN
SASARA
N
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

14. 2.3 DASAR
HUKUM
a. UUD 1945 Pasal 31 Ayat 5
b. UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan
Daerah
c. UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem
Nasional Penelitian, Pengembangan dan
Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
a. PERPRES No 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2011 tentang Masterplan
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia 2011-2025
b. PP No 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan
Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh
Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan
Pengembangan
c. PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
d. PP No 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
e. PP No 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah
f. PP No 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
g. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi
dan Menteri Dalam Negeri No 03 Tahun 2012 dan No 36
Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah
h. PERMENDAGRI No 17 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
i. PERMENDAGRI No 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan
Pemberian Penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah
a. PERWAL Padangsidimpuan Nomor 37 Tahun
2016 tentang Kedudukan dan Susunan
Organisasi Perangkat Daerah Kota
Padangsidimpuan
b. PERWAL Padangsidimpuan Nomor 42 Tahun
2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kota Padangsidimpuan
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

15. 2.4 METODE
PENELITIAN
Kualitatif
Triangula
si
Kuantitat
if
Metode
Antar-
peneliti
Sumber
data
Teori
“Norman K. Denkin mendefinisikan
triangulasi sebagai gabungan atau
kombinasi berbagai metode yang dipakai
untuk mengkaji fenomena yang saling
terkait dari sudut pandang dan perspektif
yang berbeda”
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

16. 2.4 METODE
PENELITIAN
POPULASI SAMPEL
10 Instansi
Menurut Roscoe (1975) :
Penelitian eksperimental
sederhana dengan kontrol
eksperimen yang ketat,
penelitian dengan ukuran
sampel kecil antara 10
sampai dengan 20
Teknik
Pengambilam
Sampel
purposive sampling, yaitu suatu
teknik penetapan sampel dengan
cara memilih sampel diantara
populasi sesuai yang dikehendaki
peneliti dan direkomendasikan
oleh Penyedia Pekerjaan
sehingga sampel tersebut dapat
mewakili karakteristik populasi
yang telah dikenal sebelumnya
26 Organisasi Perangkat Daerah Kota
Padangsidimpuan (Sekretariat, Dinas,
Badan) serta 6 Kecamatan
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

17. 2.5 JADWAL
PEKERJAAN
LAPORAN PENDAHULUAN
Melakukan penyusunan
laporan pendahuluan yang
berisi informasi tentang;
a. Pendahuluan : Latar
Belakang, Maksud
Tujuan, Sasaran, Dasar
Hukum, Ruang Lingkup
dari kegiatan yang akan
dilaksanakan serta
sistematika
pembahasan.
b. Gambaran Umum :
Gambaran Umum
wilayah Kota
Padangsidimpuan
c. Landasan Teori :
Landasan teori
berkaitan dengan
penyusunan Road Map
Sistem Inovasi Daerah
d. Metodologi Penelitian :
Metode yang akan
digunakan untuk
mengelola data dan
informasi
e. Organisasi dan
Rencana Kerja : Jadwal
pelaksanaan pekerjaan
dan spesifikasi tenaga
ahli yang bertanggung
jawab dalam pekerjaan.
PERSIAPAN AWAL PEKERJAAN
Melakukan diskusi dengan tim
yang terlibat dalam
penyusunan Road MAP SIDA
Kota Padangsidimpuan
1
Melakukan pencatatan
kebutuhan data primer dan
skunder yang digunakan
sebagai bahan referensi dalam
penyusunan Road MAP SIDA
Kota Padangsidimpuan:
a. Data Primier : Kondisi saat
ini dan kondisi harapan
Sistem Inovasi Daerah Kota
Padangsidimpuan.
b. Data Skunder : Rencana
Tata Ruang Wilayah Kota
Padangsidimpuan , Kota
Padangsidimpuan dalam
angka 202, RPJMD Kota
Padangsidimpuan dan
Potensi Unggulan Kota
Padangsidimpuan
INVENTARIS KEBUTUHAN DATA
2
3
PENGUMPULAN DATA
Melakukan Survei ke
Organisasi Perangkat
Daerah untuk mengetahui
Kondisi saat ini dan kondisi
harapan Sistem Inovasi
Daerah Kota
Padangsidimpuan
4
PENGOLAHAN DAN ANALISA
Melakukan pengolahan
data dengan hasil survei :
a. Rekapitulasi dan
analisa data hasil
survei
b. Menetapkan metode
yang akan digunakan
untuk pengolahan data
dan informasi yang
telah dikumpulkan pada
tahap sebelumnya
5
LAPORAN ANTARA
6
Melakukan penyusunan laporan
Akhir yang berisi informasi
tentang :
a. Pendahuluan : Latar
Belakang, Maksud Tujuan,
Sasaran, Dasar Hukum,
Ruang Lingkup dari kegiatan,
jadwal pelaksanaan
pekerjaan, tenaga ahli serta
sistematika pembahasan
b. Gambaran Umum :
Gambaran Umum wilayah
Kota Padangsidimpuan
c. Landasan Teori : Landasan
teori berkaitan dengan
penyusunan Road Map
Sistem Inovasi Daerah
d. Metodologi Penelitian :
Metode yang akan
digunakan untuk mengelola
data dan informasi
e. Kondisi SIDA Saat ini
f. Tantangan dan Peluang
SIDA
g. Kondisi SIDA yang akan
dicapai
h. Arah kebijakan dan strategi
penguatan SIDA
7
PENYUSUNAN LAPORAN AKHIR
Melakukan penyusunan laporan antara yang
berisi informasi tentang :
a. Pendahuluan : Latar Belakang, Maksud
Tujuan, Sasaran, Dasar Hukum, Ruang
Lingkup dari kegiatan, jadwal
pelaksanaan pekerjaan, tenaga ahli serta
sistematika pembahasan
b. Gambaran Umum : Gambaran Umum
wilayah Kota Padangsidimpuan
c. Landasan Teori : Landasan teori
berkaitan dengan penyusunan Road Map
Sistem Inovasi Daerah
d. Metodologi Penelitian : Metode yang
akan digunakan untuk mengelola data
dan informasi
e. Kondisi SIDA Saat ini
f. Tantangan dan Peluang SIDA
g. Kondisi SIDA yang akan dicapai
h. Arah kebijakan dan strategi penguatan
SIDA
8
LAPORAN AKHIR
Melakukan perbaikan hasil
presentasi akhir dan finishing
laporan
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

18. 3
PENGUMP
ULAN DATA
Bagian PENGUMPULAN DATA
menguraikan informasi tentang detail
proses yang akan digunakan untuk
mengumpulkan data agar tercapai tujuan
dari kegiatan pengumpulan data

19. 5. RENCANA AKSI 3.1
SURVEI
1.Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah
2.Dinas Priwisata
3.Dinas Pertanian
4.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
5.Dinas Komunikasi dan Informatika
6.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7.Dinas Pendidikan
8.Dinas Kesehatan
9.Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
10.Dinas Perdagangan
11.Kecamatan & Desa *OPT
Narasumber
a.Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota
Padangsidimpuan
b.Kota
Padangsidimpuan
dalam angka 202
c.RPJMD Kota
Padangsidimpuan
d.Potensi Unggulan
Kota
Padangsidimpuan
e.Dokumen SPBE
Kota
Padangsidimpuan
f.Hasil Penilaian
Indeks Inovasi
Daerah
Wawancara
Kusioner Studi Literatur
1. Kuisioner olahan Konsultan
2. Surat Pengantar Survei dari OPD
Penanggung Jawab Kegiatan
3. Surveyor (Tim Konsultan )
Kebutuhan Survei
a. Kondisi SIDA
saat ini
b. Kondisi SIDA
yang akan
dicapai
a. Rincian
pertanyaan
yang
berpedoman
pada
Kerangka
Kebijakan
Inovasi pada
Buku Putih
Penguatan
Sistem Inovasi
nasional
AGUSTUS
Tanggal Selesai Survei
08
Tanggal Mulai Survei
05
Oktober
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
Oktober

20. 4
PENGOLAH
AN DAN
ANALISA
DATA
Bagian PENGOLAHAN DAN ANALISA
menguraikan informasi tentang rencana
pengolahan data yang akan digunakan
untuk menyusun Roadmap SIDA Kota
Padangsidimpuan

21. 5. RENCANA AKSI 4.1 TAHAPAN
PENGOLAHAN DAN
ANALISA
1. IDENTIFIKASI KONDISI SIDA SAAT INI
2. TANTANGAN DAN PELUANG KONDISI SIDA
3. IDENTIFIKASI KONDISI SIDA YANG INGIN DICAPAI
4. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
5. FOKUS DAN PROGRAM PRIORITAS SIDA
Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Nomor 03 Tahun 2012
dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah
6. RENCANA AKSI PENGUATAN SIDA
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

22. 4.2 VARIABEL PENGOLAHAN
DAN ANALISA
Sumber : Buku Putih Penguatan Sistem Inovasi nasional || Pilar-pilar kebijakan tematik sistem inovasi (kerangka
kebijakan inovasi)
NO VARIABEL KETERANGAN INDIKATOR
1 Kerangka kebijakan umum yang
kondusif bagi inovasi
Obyek penelitian dibatasi pada kerangka dasar sistem inovasi daerah,
kebijakan dan regulasi yang terkait dengan pengembangan sistem inovasi
daerah. Kebijakan yang bersifat mendukung dan memberikan kemudahan
sehingga dapat mendorong pertumbuhan dan tingkat sinergisitas antar
berbagai unsur pengembangan SIDa.
a. Kebijakan tentang Penyelenggaraan Sistem Inovasi Daerah
b. Kebijakan tentang Perlindungan HAKI (Hak Kekayaan
Intelektual)
c. Kebijakan tentang Persaingan Bisnis
d. Kebijakan Bantuan Dana Usaha (Sistem Skema Bantuan Dana
Usaha)
2 Kelembagaan dan daya dukung
iptek /litbangyasa serta
mengembangkan kemampuan
absospsi UKM
Obyek penelitian dibatasi pada kelembagaan, infrastruktur yang dapat
mendukung terselenggaranya sistem inovasi daerah dan pendanaan bagi
pengembangan SIDa
a. Ketersediaan Lembaga – Lembaga (Pembinaan, pelatihan dan
pendidikan)
b. Pemanfaatan IT dalam industri dan pemerintahan
c. Kondisi infrastruktur IT
d. Terdapat program – program bantuan pengembangan industri
kreatif
3 Kolaborasi bagi inovasi dan
meningkatkan difusi inovasi,
praktik terbaik dan /atau hasil
litbangyasa
Obyek penelitian dibatasi pada kerja sama yang dapat menghasilkan dan
mengembangkan SIDa.
a. Ketersediaan kegiatan kerja sama antar lembaga dalam
pengembangan dan riset SIDa
4 Pengembangan Budaya Inovasi Obyek penelitian dibatasi oleh kegiatan-kegiatan yang mencirikan adanya kultur
dalam masyarakat mengenai budaya untuk berinovasi.
a. Tingkat pertumbuhan enterpreneur
b. Tingkat apresiasi terhadap prestasi inovasi baik dari pemerintah
maupun swasta
c. Pelaksanaan sosialisasi SIDa
5 Keterpaduan pemajuan sistem
inovasi dan kluster industri
daerah
Obyek penelitian dibatasi pada kelompok-kelompok usaha masyarakat yang
berkumpul pada lokasi yang sama dan bekerja pada sektor yang sama.
a. Tingkat perkembangan kluster Industry inovatif
b. Ketersediaan pengembangan / pembentukan kluster produk
unggulan daerah
6 Keselarasan dengan
perkembangan global
Obyek penelitian dibatasi pada penyelaras inovasi daerah dan perkembangan
global
a. Kesiapan Pemerintah Daerah dalam menghadapi era Industry
4.0
b. Kesiapan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan E-
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

23. RUMUSAN MASALAH INOVASI EXISTING DALAM
PENELITIAN
1. SDM
Tingkat Kesadaran, Kreatifitas SDM
2. KERJASAMA
Koordinasi kerja sama antar lembaga terkait
3. PEMBIAYAAN
Pradigma pembiayaan Inovasi
4. BASIS DATA
Singkronasi Basis data
4.2 VARIABEL PENGOLAHAN
DAN ANALISA

24. EVALUASI KETERKAITAN FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL
4.3 FORMULA PENENTUAN STARTEGI
DAN ARAH KEBIJAKAN
Kekuatan
(S)
Kelehama
n (T)
Peluang
(O)
Ancaman
(T)
SO
WO
ST
WT
1. Menentukan Skala Nilai Urgensi
(NU) yaitu menggunakan skala
Rensist Linkert sesuai tabel berikut
ANGKA MAKNA
5 Sangat tinggi nilai dukungan dan
keterkaitannya
4 Tinggi nilai
dukungan/nilaiketerkaitannya
3 Cukup tinggi nilai dukungan/nilai
keterkaitanya
2 Rendah nilai dukungan /nilai
keterkaitan
1 Sangat rendah nilai dukungan
/keterkaitanya
Keterangan:
NU = Nilai Urgensi
∑NU = Jumlah NU
Faktor Internal dan
Eksternal
2. Menentukan Bobot Faktor (BF
1. Menentukan nilai rata –
rata keterkaitan NRK
TNK =Total Nilai Keterkaitan
Faktor
∑N =Jumlah NU Faktor
Internal dan Eksternal
yang dinilai
MEMBUAT
MATRIKS SWOT
MENGHITUNG
TINGKAT
URGENSI FAKTOR
INTERNAL DAN
EKSTERNAL
EVALUASI
KETERKAITAN
FAKTOR
INTERNAL DAN
EKSTERNAL
TINGKAT
URGENSI FAKTOR
(GRAND
STRATEGI)
IDENTIFIKASI
FAKTOR
INTERNAL DAN
FAKTOR
EKSTERNAL
FAKTOR KUNCI
KEBERHASILAN
(FKK)
1. Menentukan Nilai Bobot
Dukungan
2. Menentukan Total Nilai
Bobot
TNB S –
TNB W
TNB O – TNB
T
ANALISA SWOT LENGKAP
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

25. 4.4 TEMPLATE
PERENCANAAN
PEMBAHASAN
A. KONDISI SIDA SAAT INI
1. Penjabaran kondisi SIDA saat ini
berdasarkan variabel pengolahan
dan analisa di point 4.2
2. Rekapitulasi inovasi – inovasi daerah
Kota Padangsidimpuan berdasarkan
bentuk inovasi dan jenis inovasi
B. TANTANGAN & PELUANG SIDA
1. Menguraikan permasalahan strategis
SIDA Kota Padangsidimpuan
berdasarkan Kerangka Kebijakan
Inovasi.
2. Merumuskan tantangan dan peluang
sida Kota Padangsidimpuan
C. IDENTISIKASI KONDISI SIDA YANG AKAN DI
CAPAI
1. Penjabaran kondisi SIDA yang akan dicapai
berdasarkan variabel pengolahan dan analisa di
point 4.2
D. STRATEGI DAN ARAH
KEBIJAKAN
1. Merumuskan strategi dan arah
kebijakan sesuai dengan alur formula
pada point 4.3
E. PROGRAM PRIORITAS
1. Merumuskan program dan kegiatan
sesuai dengan strategi yang telah di
tentukan pada langkah sebelumnya
E. RENCANA AKSI PENGUATAN
SIDA
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS KEGIATAN INDIKATOR TAHUN CAPAIAN PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB
1 2 3 4 5
Hasil perumusan
strategi yang
diolah
menggunakan
analisa swot
Turunan arahan
kebijakan dari masing –
masing strategi yang
telah di tetapkan
sebelumnya
Turunan program prioritas
sesuai dengan arah kebijakan
yang telah di tetapkan
sebelumnya
Kegiatan yang
mendukung
terlaksananya
program
program
prioritas agar
berjalan secara
maximal.
Indikator
terlaksananya
kegiatan
Penentuan pelaksanaan capaian
kegiatan dalam jangka waktu lima
tahun
Perangkat daerah yang akan
bertanggung jawab atas
pelaksaan kegiatan
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

26. THANK
YOU
CV.HOSMAP
https://cvhosmap.co
m/
https://www.instagram.com/cvhosm
ap/
cvhosmap
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

27. KEBUTUHAN DATA OLEH OPD
27
1.Rekapitulasi Data Aplikasi, Website dan Sistem Inormasi
Kota Padangsidimpuan : Dinas Koumunikasi dn
Informatika