OECD-CEFIM Focus group discussion on incentivising participation in voluntary phase of ETS scheme and impact of carbon tax on ETS, 4 March 2021

1. gatrik.esdm.go.id
@infogatrik
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
Skema Perdagangan Karbon
dan Pelaksanaan Pajak Karbon
di Sub Sektor Ketenagalistrikan
Jakarta, 4 Maret 2022
Disampaikan pada FGD III “Incentivising Participation in Voluntary Phase of ETS Scheme and
Impact of Carbon Tax on ETS”

2. PENURUNAN EMISI GRK DAN NZE SEKTOR ENERGI
2
No Sektor
Emisi GRK 2010
(Juta Ton CO2e)
Emisi GRK pada 2030 Penurunan
BaU CM1 CM2 CM1 CM2
1. Energi 453,2 1.669 1.355 1.223 314 446
2. Limbah 88 296 285 256 11 40
3. IPPU 36 70 66,85 66 3 3,25
4. Pertanian 111 120 110 116 9 4
5. Kehutanan 647 714 217 22 497 692
TOTAL 1.334 2.869 2.034 1.683 834 1.185
Komitmen Indonesia dalam mewujudkan target pengurangan emisi melalui percepatan pengembangan EBT
TARGET NDC 2030 NET ZERO EMISSION (NZE)
COP26: Target Indonesia mencapai Net Zero Emission di tahun 2060
atau lebih cepat
Strategi Pencapaian:
1. Retirement PLTU secara bertahap
2. Percepatan pembangunan EBT terutama pembangkit tenaga surya dan angin
3. Pemanfaatan teknologi yang lebih efisien
4. Mendorong penggunaan kendaraan bermotor listrik dan kompor listrik
5. Penerapan Smart Grid untuk mengatasi VRE (Variable Renewable Energy)

3.  Alasan penentuan porsi sebesar 70% untuk trading dan 30% untuk offset diantaranya:
a. Memastikan agar emisi unit pembangkit yang surplus tidak melebihi nilai Batas Atas
Emisi;
b. Memicu dan mempercepat realisasi pembangkit EBT; dan
c. Merealisasikan target pencapaian NDC.
 Pelaksanaan offset dengan menyampaikan Sertifikat Pembukuan Penurunan Emisi (SPPE)
diterbitkan oleh Kementerian ESDM dan sertifikat internasional skema sukarela seperti
Voluntary Carbon Standard (VCS) atau VERRA, gold standard, CDM dll
 Periode perdagangan dilakukan pada bulan Maret sampai dengan Agustus 2021;
 Evaluasi dalam rangka penilaian penghargaan dilakukan oleh Tim yang beranggotakan
para pemangku kepentingan. 3
Jenis Pembangkit
Kapasitas Terpasang
(MW)
Nilai BAE GRK
(ton CO2/MWh)
PLTU X > 400 0,918
PLTU 100 ≤ X ≤ 400 1,013
PLTU Mulut Tambang 100 ≤ X ≤ 400 1,094
Nilai Batas Atas Emisi (BAE) GRK di PLTU Batubara
Mekanisme Uji Coba Perdagangan Karbon
PELAKSANAAN UJI COBA PERDAGANGAN KARBON PLTU BATUBARA TAHUN 2021
(diikutsertakan melalui Program PSBE Kategori C)
Uji Coba Pasar Karbon pada pembangkit listrik yang akan diterapkan adalah dengan
konsep Cap and Trade dan Offset
Cap Batas atas emisi GRK yang ditetapkan oleh Pemerintah
Trade Perdagangan selisih tingkat emisi GRK terhadap nilai cap (Maksimal 70%)
Offset Penggunaan kredit karbon dari kegiatan-kegiatan aksi mitigasi dari luar
lingkup ETS untuk mengurangi emisi GRK (Maksimal 30%).
Klasifikasi dan Penetapan Nilai BAE GRK :
 Pembagian kapasitas berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2020 tentang
tentang Efisiensi Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN (Persero).
 Berdasarkan nilai intensitas emisi GRK rata-rata tertimbang pada tahun 2019 pada 3 (tiga)
kelompok PLTU peserta uji coba perdagangan karbon, dengan mempertimbangkan kelebihan
alokasi kuota emisi.
Ketentuan Lainnya

4. 4
CALON PESERTA UJI COBA PERDAGANGAN KARBON
PESERTA PSBE KATEGORI C TAHUN 2021
HASIL PENERAPAN BAE TAHUN 2020
Kapasitas : 9,8 GW
Kapasitas : 27,5 GW
HASIL PENERAPAN BAE DAN PESERTA PADA UJI COBA PERDAGANGAN KARBON

5. 5
HASIL PELAKSANAAN UJI COBA PERDAGANGAN KARBON PLTU BATUBARA TAHUN 2021
42.455,42 ton CO2
Transfer Karbon
Rata-Rata Harga Unit Karbon 2 USD/ton CO2
Dalam uji coba pasar karbon melalui PSBE kategori C,
terdapat 28 transaksi karbon antar peserta unit
pembangkit listrik yang mengikuti PSBE kategori C
TRADING DAN
OFFSET
4.500 ton CO2
Rata-Rata Harga Unit Karbon VCS 3 EUR/ton CO2
Pembangkit listrik yang termasuk pada mekanisme
Voluntary Carbon Standard (VCS)
22.248,1 ton CO2
Pembangkit listrik yang termasuk pada mekanisme
Sertifikat Pembukuan Penurunan Emisi (PPE)
Rata-Rata Harga Unit Karbon PPE Rp 4.000/tonCO2
Kredit Karbon SPPE
Rp 1,54 Milyar
Potensi Total Biaya Uji Coba Pasar Karbon
Kredit Karbon dari Sertifikat Internasional
Dalam uji coba pasar karbon melalui PSBE Kategori C terdapat
insentif sebesar Rp 1.227.091.442 untuk perusahaan yang
berada di bawah Cap dan Rp 236.102.835 untuk pembangkit EBT.
Diikuti oleh 32 Unit PLTU batubara:
- 14 unit sebagai Buyer (44%)
- 18 unit sebagai Seller (56%)

6. 6
DASAR
HUKUM
I
II
III
IV
V
Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework
Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi
Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim)
Undang Undang Nomor 16 Tahun 2016
Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017
Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target
Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian
Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional
Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021
Pedoman Penyelenggaraan Inventarisasi dan Mitigasi GRK
Bidang Energi
Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 Tahun 2019
DASAR HUKUM PELAKSANAAN NILAI EKONOMI KARBON

7. 7
Penetapan batas atas emisi GRK (cap)
ditetapkan melalui persetujuan teknis oleh
menteri terkait, dalam hal terkait dengan
subsektor ketenagalistrikan (pembangkit listrik)
maka ditetapkan oleh Menteri ESDM atas
usulan Ditjen Ketenagalistrikan.
Mekanisme perdagangan karbon akan diatur
oleh Peraturan Menteri LHK, yang dalam
prosesnya akan berkoordinasi dengan sektor
dalamhal ini termasukMenteri ESDM
Perdagangan Karbon dapat dilakukan di dalam
negeri dan luar negeri melalui mekanisme
perdaganganemisi dan offset emisi GRK
Mekanisme offset emisi GRK diterapkan dalam
hal suatu usaha dan/atau kegiatan yang tidak
memiliki batas atas emisi GRK memberikan
pernyataan pengurangan emisi dengan
menggunakan hasil aksi mitigasi dari usaha
dan/ataukegiatanlain.
Perdagangan
Karbon
Mekanisme Pelaksanaan PenyelenggaraanNilaiEkonomi Karbon (NEK)
a. PerdaganganEmisi
3. Pungutan atas Karbon
2. PembayaranBerbasis Kinerja
4. Mekanisme lainnya sesuai
perkembangan ilmu
pengetahuan, teknologi yang
ditetapkanolehMenteri
1. PerdaganganKarbon
b. Offset Emisi
Cap and Trade
Cap and Tax
Bursa Karbon
Perdagangan
Langsung
Lingkup : Internasional,Nasional,Provinsi
Note:
Terdapat potensi insentif yang diterima unit pembangkit yang di bawah cap dari perdagangan
emisi dan pembangkit EBT yang dilakukan offset.
PENGATURAN PERDAGANGAN KARBON DI PERPRES NOMOR 98 TAHUN 2021

8. PENYELENGGARAAN NILAI EKONOMI KARBON PADA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
8
a. Saat ini sedang disusun Rancangan Peraturan Menteri ESDM tentang Penyelenggaran NEK pada Pembangkitan Tenaga Listrik
b. Setiap pelaku usaha di pembangkitan tenaga listrik wajib menyampaikan pelaporan emisi GRK kepada Ditjen Gatrik melalui APPLE-Gatrik.
Pelaku usaha yang tidak menyampaikan laporan emisi GRK maka tidak diperbolehkan untuk melakukan perdagangan karbon
c. Laporan emisi GRK akan dilakukan validasi dan verifikasi oleh validator dan verifikator independen, apabila belum tersedia maka
dilakukan oleh Ditjen Ketenagalistrikan
d. Nilai Batas Atas Emisi (BAE) GRK pembangkitan tenaga listrik ditetapkan dengan mengacu kepada nilai benchmark intensitas emisi GRK
PLTU.
e. Nilai BAE ditetapkan kepada 4 (empat) kategori PLTU, yaitu 25 ≤ PLTU Non-MT dan MT (MW) < 100, PLTU Non MT > 400 MW, 100 ≤
PLTU Non-MT (MW) ≤ 400, dan PLTU MT ≥ 100 MW. BAE untuk PLTU batubara dengan kapasitas 25 ≤ MW <100 diterapkan paling lama
pada tahun 2024.
f. Persetujuan Teknis Emisi (PTE) diterbitkan oleh Menteri ESDM melalui Dirjen Ketenagalistrikan kepada unit instalasi PLTU Batubara,
berdasarkan dari nilai BAE, intensitas emisi rata-rata, dan emisi GRK rata-rata tahun sebelumnya.
g. pelaksanaan perdagangan karbon diperhitungkan pada akhir periode sesuai dengan kinerja PTE dan Sertifikat Penurunan Emisi (SPE)
pada masing-masing pembangkit. Pelaksanaan Offset Emisi GRK dapat dilakukan pada kegiatan yang telah mendapatkan SPE yang
diterbitkan oleh Menteri LHK.
Rencana Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Pembangkitan Tenaga Listrik
a. Mewajibkan pelaporan emisi GRK bagi pelaku usaha pemegang izin wilayah usaha sebagai persiapan pelaksanaan cap and trade and tax
b. Berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengenai status pelaporan pembangkit listrik untuk kepentingan sendiri
dan juga sebagai persiapan pengenaan cap and trade and tax sesuai dengan roadmap penerapan pajak karbon Kementerian Keuangan
c. Penguatan kerangka transparasi dengan melakukan integrasi APPLE-Gatrik dengan aplikasi KLHK (SRN PPI dan SIGN-SMART) dan
Kemenperin (SIINAS) dan SIMPLE dan SISPEK KLHK untuk data emisi CO2 tier 3.
Tindak Lanjut

9. 9
PENYELENGGARAAN NILAI EKONOMI KARBON PADA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
Mekanisme Pelaporan Emisi GRK Pembangkitan Tenaga Listrik
Jenis PLTU Kapasitas Terpasang
Nilai Benchmark
Intensitas
(tonCO2e/MWh)
Non – Mulut Tambang &
Mulut Tambang
25≤MW<100 1,30
Non – Mulut Tambang > 400 MW 0,913
Non – Mulut Tambang 100 ≤ MW ≤ 400 1,013
Mulut Tambang ≥ 100 MW 1,091
Nilai Benchmark Intensitas Emisi PLTU Batubara pada 4 Kategori:
1
Penetapan Batas Atas Emisi (BAE) GRK pada Pembangkitan Tenaga Listrik
2
Mekanisme Penerbitan Persetujuan Teknis Emisi (PTE) pada
Pembangkitan Tenaga Listrik
3
Mekanisme Perdagangan Karbon
4
Mekanisme Pelelangan Persetujuan Teknis Emisi (PTE) pada
Pembangkitan Tenaga Listrik
5
• Penyerahan Rencana
Monitoring
• Pelaporan emisi GRK
pembangkitan tenaga
listrik melalui Aplikasi
Penghitungan dan
Pelaporan Emisi
(APPLE-Gatrik)
• Penerbitan
Persetujuan
Teknis Emisi
• Batas akhir
validasi dan
verifikasi
laporan emisi
GRK
(31 Maret 2022)
Periode
Perdagangan
Karbon
(Trading dan
Offset)
• Validasi dan verifikasi
hasil pelaksanaan
perdagangan karbon
yang disampaikan oleh
pelaku usaha
(Januari-Maret 2023)
• Penyerahan Persetujuan
Teknis Emisi dan SPE
dan/atau pembayaran
pajak karbon
(30 April 2023)
Februari Maret April-Desember Januari-April
• Pelaporan emisi GRK
pembangkitan
tenaga listrik melalui
APPLE Gatrik
(31 Januari 2023)
• Penerbitan
Persetujuan Teknis
Emisi
(31 Januari 2023)
Penyerahan
Rencana
Monitoring
(31 Desember
2022)
• Batas akhir
validasi dan
verifikasi
laporan emisi
GRK
(31 Maret 2023)
Periode
Perdagangan
Karbon
(Trading dan
Offset)
Desember Januari
Februari-
Maret
April-Desember Januari-April
Periode
Setelah
2022
Periode
Tahun
2022
Jenis PLTU
Kapasitas
Terpasang
Tahun
2022
Tahun
2023-
2024
Non – Mulut Tambang &
Mulut Tambang
25≤MW<100 - 99,8%*)
Non – Mulut Tambang > 400 MW 99,8%
Non – Mulut Tambang 100 ≤ MW ≤ 400 99,8%
Mulut Tambang ≥ 100 MW 99,8%
Tahapan Pengetatan Nilai Batas Emisi GRK PLTU Batubara
Substansi Pengaturan pada Rancangan Permen ESDM:
Rencana Siklus Cap And Trade And Tax di Pembangkitan Tenaga Listrik
*)Berlaku paling lama tahun 2024
• Validasi dan verifikasi
hasil pelaksanaan
perdagangan karbon
yang disampaikan oleh
pelaku usaha
(Januari-Maret 2024)
• Penyerahan Persetujuan
Teknis Emisi dan SPE
dan/atau pembayaran
pajak karbon
(30 April 2024)

10. 10
a. Emitter yang menghasilkan emisi
melebihi PTE, diharuskan membeli
emisi dari emitter yang menghasilkan
emisi di bawah PTE dan/atau melakukan
offset yang dibuktikan dengan SPE.
b. Sedangkan emitter yang menghasilkan
emisi melebihi PTE, namun tidak
melakukan transaksi pembelian
dan/atau offset dari seluruh kelebihan
emisi atau tidak melakukan
perdagangan karbon sama sekali, maka
sisa emisi dikenakan pajak karbon
SKEMA IMPLEMENTASI PAJAK KARBON DALAM PERDAGANGAN KARBON
Beli/Offset
PTE
Pajak
Di atas PTE & beli/Offset & bayar pajak
Di bawah PTE & jual
Jual
PTE
Beli/
Offset
Di atas PTE: beli/Offset

11. 11
ROADMAP IMPLEMENTASI CARBON TAX (CAP AND TAX )
•Terbitnya Undang Undang Nomor 7 Tahun
2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan dengan salah satu klausul nya
adalah pajak karbon.
•Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi
Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi
yang Ditetapkan Secara Nasional dan
Penggendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam
Pembangunan Nasional.
•Pengembangan mekanisme teknis Pajak
Karbon dan Bursa Karbon.
•Piloting perdagangan karbon di sektor
pembangkit oleh Kementerian ESDM dengan
harga rata-rata Rp 30 /kg CO2e.
2021
•Penetapan cap untuk sektor pembangkit
listrik batubara oleh Kementerian ESDM.
•Penetapan PMK tata laksana pajak karbon
(cap & tax) untuk sektor pembangkit listrik.
•Penerapan pajak karbon (cap & tax) secara
terbatas pada PLTU Batubara dengan tariff
Rp 30 /kg CO2e .
•Cap (batas atas emisi) yang digunakan
adalah batas atas yang berlaku pada piloting
perdagangan karbon pembangkit listrik.
2022
•Implementasi perdagangan
karbon secara penuh melalui
bursa karbon.
•Perluasan sektor pemajakan
pajak karbon dengan
pentahapan sesuai dengan
kesiapan sektor.
•Penetapan aturan pelaksana
tata laksana pajak karbon
(cap & tax) untuk sektor
lainnya.
2025
Sumber: UU HPP 7/2021, Kementerian Keuangan

12. Jl. H.R. Rasuna Said Blok X2 Kav.07-08 Kuningan, Jakarta Selatan, DKI
Jakarta. 12950
Terima kasih
www.gatrik.esdm.go.id
Direktorat Jenderal
Ketenagalistrikan
@infogatrik
@infogatrik
Info gatrik
Ikuti kami di akun media sosial: