PPT. PERPRES NEK No 98_2021 (samarinda 1 Desember 2021) .pptxefrianmuharrom
Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 mengatur tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon untuk mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 29-41% pada 2030 sesuai kontribusi nasional yang ditetapkan (NDC) dan pengendalian emisi dalam pembangunan nasional. Dokumen ini mengatur kerangka kerja mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon seperti perdagangan karbon, dan mekan
kebijakan nasional mitigasi perubahan iklimInstansi
Dokumen tersebut membahas kebijakan nasional Indonesia dalam mitigasi perubahan iklim, termasuk target penurunan emisi, pelaksanaan kebijakan di tingkat nasional dan peran non-party stakeholders."
Pengelolaan dana REDD+: Indonesian Environment FundCIFOR-ICRAF
Presented by Endah Tri Kurniawaty, Environment Fund Management Agency (BPDLH), at "Science and Policy Dialogue III: How are benefits from REDD+ finance shared?", Jakarta-Indonesia, on 4 Aug 2022.
Dokumen tersebut membahas tentang safeguards dan sistem informasi safeguards (SIS) untuk REDD+ di Indonesia. Ia menjelaskan tujuan, prinsip, kriteria, dan indikator safeguards REDD+ serta alat penilai pelaksanaan safeguards. Dokumen tersebut juga meninjau perkembangan regulasi dan implementasi safeguards beserta SIS REDD+ di Indonesia.
KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA (KPBU)Abdul Rahim
Laporan ini membahas aspek ekonomi dan finansial pembangunan Tempat Pengolahan dan Pembuangan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Lulut Nambo di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. TPPAS ini dibangun untuk menangani masalah persampahan di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok. Laporan ini menganalisis kelayakan proyek, potensi pendapatan, dan biaya pembangunan serta operasional TPPAS. Proyek ini dianggap layak dan ber
Energy roadmap to net-zero transmissions: MEMR, IndonesiaOECD Environment
Dokumen tersebut membahas upaya Indonesia dalam transisi energi bersih untuk mencapai net zero emissions pada tahun 2060, meliputi peningkatan potensi energi terbarukan, efisiensi energi, penggunaan bahan bakar rendah karbon, dan penurunan emisi melalui pembangkit listrik bersih. Indonesia juga mendapat dukungan dana dari negara-negara maju untuk mempercepat transisi energi melalui kemitraan dekarbonisasi.
PPT. PERPRES NEK No 98_2021 (samarinda 1 Desember 2021) .pptxefrianmuharrom
Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 mengatur tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon untuk mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 29-41% pada 2030 sesuai kontribusi nasional yang ditetapkan (NDC) dan pengendalian emisi dalam pembangunan nasional. Dokumen ini mengatur kerangka kerja mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon seperti perdagangan karbon, dan mekan
kebijakan nasional mitigasi perubahan iklimInstansi
Dokumen tersebut membahas kebijakan nasional Indonesia dalam mitigasi perubahan iklim, termasuk target penurunan emisi, pelaksanaan kebijakan di tingkat nasional dan peran non-party stakeholders."
Pengelolaan dana REDD+: Indonesian Environment FundCIFOR-ICRAF
Presented by Endah Tri Kurniawaty, Environment Fund Management Agency (BPDLH), at "Science and Policy Dialogue III: How are benefits from REDD+ finance shared?", Jakarta-Indonesia, on 4 Aug 2022.
Dokumen tersebut membahas tentang safeguards dan sistem informasi safeguards (SIS) untuk REDD+ di Indonesia. Ia menjelaskan tujuan, prinsip, kriteria, dan indikator safeguards REDD+ serta alat penilai pelaksanaan safeguards. Dokumen tersebut juga meninjau perkembangan regulasi dan implementasi safeguards beserta SIS REDD+ di Indonesia.
KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA (KPBU)Abdul Rahim
Laporan ini membahas aspek ekonomi dan finansial pembangunan Tempat Pengolahan dan Pembuangan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Lulut Nambo di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. TPPAS ini dibangun untuk menangani masalah persampahan di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok. Laporan ini menganalisis kelayakan proyek, potensi pendapatan, dan biaya pembangunan serta operasional TPPAS. Proyek ini dianggap layak dan ber
Energy roadmap to net-zero transmissions: MEMR, IndonesiaOECD Environment
Dokumen tersebut membahas upaya Indonesia dalam transisi energi bersih untuk mencapai net zero emissions pada tahun 2060, meliputi peningkatan potensi energi terbarukan, efisiensi energi, penggunaan bahan bakar rendah karbon, dan penurunan emisi melalui pembangkit listrik bersih. Indonesia juga mendapat dukungan dana dari negara-negara maju untuk mempercepat transisi energi melalui kemitraan dekarbonisasi.
Perdagangan Bursa Karbon memfasilitasi Pembangkit Tenaga Listrik.pdfAswarSani1
Indonesia is developing a carbon exchange to facilitate carbon trading as part of its efforts to achieve its Nationally Determined Contribution targets under the Paris Agreement. The exchange will allow trading of two types of units - carbon allowances allocated to compliance entities and carbon offsets generated by emission reduction projects. It is expected to increase price transparency, market liquidity and trading efficiency. The power generation sector will likely begin trading on the exchange in the second half of 2023 after regulatory approvals are obtained and participant accounts and an initial price are established.
Implementasi Persetujuan Lingkungan dalam Penyelenggaraan Jalan.pptxMikiNainggolan
PP 22 Tahun 2021 mengatur pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dokumen menjelaskan pengaturan persetujuan lingkungan, kriteria usaha yang wajib AMDAL/UKL-UPL, dan kewenangan penerbitan persetujuan lingkungan berdasarkan jenis usaha dan pelaku (instansi pemerintah atau pelaku usaha).
Ringkasan dokumen ini adalah:
1. Dokumen ini membahas ancaman perubahan iklim dan komitmen Indonesia dalam penanganan perubahan iklim.
2. Indonesia rentan terhadap dampak perubahan iklim seperti kenaikan suhu dan permukaan air laut. Pemerintah berkomitmen menurunkan emisi sesuai NDC.
3. Kebijakan fiskal Indonesia mendukung penanganan perubahan iklim melalui penandaan anggaran, pajak karbon, dan skema pembiaya
Adaptasi Perubahan Iklim di Kawasan Pesisir dan NDCCIFOR-ICRAF
Presented by Dra. Sri Tantri Arundhati, M.Sc, Direktur Adaptasi Perubahan Iklim, KLHK at Webinar - Coastal Zone Rehabilitation for Low Carbon Development on 31 March 2022.
Dokumen tersebut membahas revisi pedoman penyusunan rencana tata ruang berdasarkan perspektif pengurangan risiko bencana. Dokumen ini menjelaskan pentingnya mengintegrasikan aspek mitigasi bencana ke dalam perencanaan tata ruang, baik di tingkat provinsi maupun kawasan strategis nasional. Selain itu, dokumen ini memberikan contoh penerapan kajian risiko bencana dalam proses perencanaan tata ruang.
Carbon Pricing dan kesiapan penerapannya di IndonesiaAndi Samyanugraha
Dokumen tersebut membahas tentang carbon pricing dan kesiapan penerapannya di Indonesia. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan pengertian carbon pricing, contoh penerapannya di berbagai negara, peluang dan tantangan penerapannya di Indonesia, serta peran perdagangan karbon dalam kerangka Paris Agreement.
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024Dr. Zar Rdj
ARAHAN PRESIDEN TERPILIH
1. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, Menyambungkan infrastruktur besar dengan kawasan-kawasan produksi rakyat: kawasan industri kecil, Kawasan Ekonomi Khusus, kawasan pariwisata, kawasan persawahan, kawasan perkebunan, dan tambak-tambak perikanan;
2. PEMBANGUNAN SDM, Pembangunan SDM dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah, penurunan stunting-kematian ibu-kematian bayi, peningkatan kualitas pendidikan, vokasi, membangun lembaga manajemen talenta Indonesia, dan dukungan bagi diaspora bertalenta tinggi;
3. MENDORONG INVESTASI, Mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, memangkas perizinan, pungli dan hambatan investasi lainnya;
4. REFORMASI BIROKRASI, Reformasi struktural agar lembaga semakin sederhana, semakin simple, semakin lincah, mindset berubah, kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, efisiensi Lembaga;
5. PENGGUNAAN APBN, Menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran, memastikan setiap rupiah dari APBN memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Dokumen ini membahas tentang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai syarat untuk melakukan kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. KKPR terdiri dari konfirmasi, persetujuan, dan rekomendasi, dan dapat diberikan setelah kesesuaian rencana pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang ditinjau. Dokumen ini juga menjelaskan ketentuan KKPR selama masa trans
Dokumen Final terdiri dari Pendahuluan, Tujuan, Kebijakan dan Strategi Pengelolaan WP3K, Deskripsi Potensi dan Pemanfaatan Sumberdaya WP3K, Rencana Alokasi Ruang, Peraturan Pemanfaatan Ruang dan Indikasi Program.
Towards carbon market in Indonesia: Progress and lessonsCIFOR-ICRAF
Presented by Sandy Nofyanza (CIFOR-ICRAF), at "Advancing forestry research and education to address global challenges - Current status and future trends", on 19 Dec 2022
Sosialisasi muatan PP 22 tahun 2021 (terkait pl)Heri Romansyah
Berikut ini merupakan sosialisasi PP 22/2021 tentang PPPLH yang disampaikan oleh KLHK. Berisi :
- Perubahan-perubahan
- Sistematika P3LH
- Struktur kerangka P3LH
- Persetujuan Lingkungan
-
Dokumen ini merupakan rancangan Kontribusi Nasional Ditetapkan Indonesia (NDC) yang Diperbarui (ENDC) yang berisi komitmen Indonesia untuk meningkatkan target pengurangan emisi gas rumah kaca sejalan dengan tujuan Persetujuan Paris untuk membatasi peningkatan suhu global di bawah 1,5°C. ENDC ini memperbarui target mitigasi dan adaptasi Indonesia serta menambahkan rencana untuk mencapai net-zero emisi pada tahun 2060 dan menjadikan sektor ke
Perdagangan Bursa Karbon memfasilitasi Pembangkit Tenaga Listrik.pdfAswarSani1
Indonesia is developing a carbon exchange to facilitate carbon trading as part of its efforts to achieve its Nationally Determined Contribution targets under the Paris Agreement. The exchange will allow trading of two types of units - carbon allowances allocated to compliance entities and carbon offsets generated by emission reduction projects. It is expected to increase price transparency, market liquidity and trading efficiency. The power generation sector will likely begin trading on the exchange in the second half of 2023 after regulatory approvals are obtained and participant accounts and an initial price are established.
Implementasi Persetujuan Lingkungan dalam Penyelenggaraan Jalan.pptxMikiNainggolan
PP 22 Tahun 2021 mengatur pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dokumen menjelaskan pengaturan persetujuan lingkungan, kriteria usaha yang wajib AMDAL/UKL-UPL, dan kewenangan penerbitan persetujuan lingkungan berdasarkan jenis usaha dan pelaku (instansi pemerintah atau pelaku usaha).
Ringkasan dokumen ini adalah:
1. Dokumen ini membahas ancaman perubahan iklim dan komitmen Indonesia dalam penanganan perubahan iklim.
2. Indonesia rentan terhadap dampak perubahan iklim seperti kenaikan suhu dan permukaan air laut. Pemerintah berkomitmen menurunkan emisi sesuai NDC.
3. Kebijakan fiskal Indonesia mendukung penanganan perubahan iklim melalui penandaan anggaran, pajak karbon, dan skema pembiaya
Adaptasi Perubahan Iklim di Kawasan Pesisir dan NDCCIFOR-ICRAF
Presented by Dra. Sri Tantri Arundhati, M.Sc, Direktur Adaptasi Perubahan Iklim, KLHK at Webinar - Coastal Zone Rehabilitation for Low Carbon Development on 31 March 2022.
Dokumen tersebut membahas revisi pedoman penyusunan rencana tata ruang berdasarkan perspektif pengurangan risiko bencana. Dokumen ini menjelaskan pentingnya mengintegrasikan aspek mitigasi bencana ke dalam perencanaan tata ruang, baik di tingkat provinsi maupun kawasan strategis nasional. Selain itu, dokumen ini memberikan contoh penerapan kajian risiko bencana dalam proses perencanaan tata ruang.
Carbon Pricing dan kesiapan penerapannya di IndonesiaAndi Samyanugraha
Dokumen tersebut membahas tentang carbon pricing dan kesiapan penerapannya di Indonesia. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan pengertian carbon pricing, contoh penerapannya di berbagai negara, peluang dan tantangan penerapannya di Indonesia, serta peran perdagangan karbon dalam kerangka Paris Agreement.
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024Dr. Zar Rdj
ARAHAN PRESIDEN TERPILIH
1. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, Menyambungkan infrastruktur besar dengan kawasan-kawasan produksi rakyat: kawasan industri kecil, Kawasan Ekonomi Khusus, kawasan pariwisata, kawasan persawahan, kawasan perkebunan, dan tambak-tambak perikanan;
2. PEMBANGUNAN SDM, Pembangunan SDM dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah, penurunan stunting-kematian ibu-kematian bayi, peningkatan kualitas pendidikan, vokasi, membangun lembaga manajemen talenta Indonesia, dan dukungan bagi diaspora bertalenta tinggi;
3. MENDORONG INVESTASI, Mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, memangkas perizinan, pungli dan hambatan investasi lainnya;
4. REFORMASI BIROKRASI, Reformasi struktural agar lembaga semakin sederhana, semakin simple, semakin lincah, mindset berubah, kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, efisiensi Lembaga;
5. PENGGUNAAN APBN, Menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran, memastikan setiap rupiah dari APBN memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Dokumen ini membahas tentang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai syarat untuk melakukan kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. KKPR terdiri dari konfirmasi, persetujuan, dan rekomendasi, dan dapat diberikan setelah kesesuaian rencana pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang ditinjau. Dokumen ini juga menjelaskan ketentuan KKPR selama masa trans
Dokumen Final terdiri dari Pendahuluan, Tujuan, Kebijakan dan Strategi Pengelolaan WP3K, Deskripsi Potensi dan Pemanfaatan Sumberdaya WP3K, Rencana Alokasi Ruang, Peraturan Pemanfaatan Ruang dan Indikasi Program.
Towards carbon market in Indonesia: Progress and lessonsCIFOR-ICRAF
Presented by Sandy Nofyanza (CIFOR-ICRAF), at "Advancing forestry research and education to address global challenges - Current status and future trends", on 19 Dec 2022
Sosialisasi muatan PP 22 tahun 2021 (terkait pl)Heri Romansyah
Berikut ini merupakan sosialisasi PP 22/2021 tentang PPPLH yang disampaikan oleh KLHK. Berisi :
- Perubahan-perubahan
- Sistematika P3LH
- Struktur kerangka P3LH
- Persetujuan Lingkungan
-
Similar to Kebijakan_Perubahan_Iklim_di_Indonesia_dan_Peran_Pemerintah_Daerah_dalam_Pencapaian_Target_NDC_Indonesia_dan_Nilai_Ekonomi_Karbon_di_Daerah_Sulsel_[KLHK].pdf
Dokumen ini merupakan rancangan Kontribusi Nasional Ditetapkan Indonesia (NDC) yang Diperbarui (ENDC) yang berisi komitmen Indonesia untuk meningkatkan target pengurangan emisi gas rumah kaca sejalan dengan tujuan Persetujuan Paris untuk membatasi peningkatan suhu global di bawah 1,5°C. ENDC ini memperbarui target mitigasi dan adaptasi Indonesia serta menambahkan rencana untuk mencapai net-zero emisi pada tahun 2060 dan menjadikan sektor ke
Modul Kebijakan Nasional Perubahan Iklim - IndonesiaAde Soekadis
Materi yang disampaikan dalam modul “Kebijakan Nasional Perubahan Iklim” ini baru merupakan pengetahuan dasar yang terkait dengan kesepakatan internasional dan kebijakan nasional menyikapi isu perubahan iklim dan pemanfaatan karbon hutan.
Dokumen tersebut membahas perjalanan kebijakan internasional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, mulai dari Konferensi Stockholm (1972), KTT Bumi di Rio (1992), KTT Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg (2002), Rio+20 (2012), hingga Perjanjian Paris (2015). Dokumen tersebut juga menjelaskan program dan kebijakan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia seperti Adipura, Adiwiyata, AMDAL, serta
Farhan helmy seberapa penting uu perubahan iklim revised26062013Farhan Helmy
UU Perubahan Iklim di Indonesia diperlukan untuk memberikan komitmen jangka panjang dalam menangani persoalan perubahan iklim yang memiliki dimensi jangka panjang. UU tersebut perlu mengatur target jangka panjang, implementasi aksi mitigasi dan adaptasi, serta mekanisme tata kelola dan pelaporan untuk mendorong transformasi menuju ekonomi hijau.
Dokumen tersebut membahas studi penganggaran hijau di Indonesia, termasuk latar belakang, tujuan, kegiatan yang telah dilakukan, target dan indikator yang relevan, serta langkah selanjutnya. Studi ini dimulai untuk mendukung komitmen penurunan emisi karbon Indonesia sesuai dengan dokumen RAN GRK dan RAD GRK. Tujuannya adalah mendorong perencanaan dan anggaran pemerintah yang pro-lingkungan serta memberikan pengetahuan
Status NAMAs dan Tantangan Kedepan: Beberapa Catatan PengamatanFarhan Helmy
Presentasi ini menggambarkan mengenai status NAMAs (National Appropriate Mitigation Actions) baik darievolusi konsep, respon pemerintah Indonesia serta masa depan implementasninya. Paparan ini disampaikan pada Workshop Peningkatan Kapasitas Pengenalan NAMAs, 3-4 Juli 2012 yang difasilitasi oleh Bappenas dan GIZ.
Similar to Kebijakan_Perubahan_Iklim_di_Indonesia_dan_Peran_Pemerintah_Daerah_dalam_Pencapaian_Target_NDC_Indonesia_dan_Nilai_Ekonomi_Karbon_di_Daerah_Sulsel_[KLHK].pdf (20)
KERUSAKAN LAHAN GAMBUT ANALISIS EMISI KARBON DARI DEGRADASI LAHAN GAMBUT DI A...d1051231072
Lahan gambut adalah salah satu ekosistem penting di dunia yang berfungsi sebagai penyimpan karbon yang sangat efisien. Di Asia Tenggara, lahan gambut memainkan peran krusial dalam menjaga keseimbangan ekologi dan ekonomi. Namun, seiring dengan meningkatnya tekanan terhadap lahan untuk aktivitas pertanian, perkebunan, dan pembangunan infrastruktur, degradasi lahan gambut telah menjadi masalah lingkungan yang signifikan. Degradasi lahan gambut terjadi ketika lahan tersebut mengalami penurunan kualitas, baik secara fisik, kimia, maupun biologis, yang pada akhirnya mengakibatkan pelepasan karbon dalam jumlah besar ke atmosfer.
Lahan gambut di Asia Tenggara, khususnya di negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia, menyimpan cadangan karbon yang sangat besar. Diperkirakan bahwa lahan gambut di wilayah ini menyimpan sekitar 68,5 miliar ton karbon, yang jika terlepas, akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap emisi gas rumah kaca global.
ANALISIS DAMPAK DAN SOLUSI HUJAN ASAM: PENGARUH PEMBAKARAN BAHAN BAKAR FOSIL ...d1051231079
Hujan asam merupakan kombinasi ringan dari asam sulfat dan asam nitrat. Hujan asam biasanya terjadi di daerah-daerah yang padat penduduk dan banyaknya aktivitas manusia dalam kegiatan transportasi. Emisi gas SO2 dan NO2 yang berasal dari kegiatan industri dan transportasi merupakan penyebab terjadinya peristiwa hujan asam apabila emisi gas tersebut bereaksi dengan air hujan, dimana senyawa yang bersifat asam terbentuk. Emisi gas SO2 dan NO2 yang berasal dari aktivitas manusia dapat berubah menjadi nitrat (NO3 - ) dan sulfat (SO4 2-) melalui proses fisika dan kimia yang kompleks. Sulfat dan nitrat lebih banyak berbentuk asam yang terlarut dalam air hujan. Keasaman air hujan berhubungan erat dengan konsentrasi SO2 dan NO2 yang terlarut di dalam air hujan. Semakin tinggi konsentrasi SO2 dan NO2 , maka dapat mengakibatkan nilai keasaman air hujan semakin asam .Deposisi asam yang berasal dari emisi antropogenik SO2 dan NOx , memiliki pengaruh besar pada biogeokimia, dan menyebabkan pengasaman tanah dan air permukaan, eutrofikasi ekosistem darat dan air dan penurunan keanekaragaman hayati di banyak wilayah.
“ANALISIS DINAMIKA DAN KONDISI ATMOSFER AKIBAT PENINGKATAN POLUTAN DAN EMISI...aisyrahadatul14
Pencemaran udara adalah pelepasan zat-zat berbahaya ke atmosfer, seperti polusi industri, kendaraan bermotor, dan pembakaran sampah. Dampaknya terhadap lingkungan sangat serius. Udara yang tercemar dapat merusak lapisan ozon, memicu perubahan iklim, dan mengurangi kualitas udara yang kita hirup setiap hari. Bagi makhluk hidup, pencemaran udara dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti penyakit pernapasan, iritasi mata, dan bahkan kematian. Lingkungan juga terdampak dengan terganggunya ekosistem dan berkurangnya keanekaragaman hayati.
DAMPAK KEBAKARAN LAHAN GAMBUT TERHADAP KUALITAS AIR DAN KESEHATAN MASYARAKAT.pdfd1051231031
Kebakaran hutan dan lahan gambut merupakan kebakaran permukaan dimana api membakar bahan bakar yang ada di atas permukaan seperti pepohonan maupun semak-semak, kemudian api menyebar tidak menentu secara perlahan di bawah permukaan (Ground fire), membakar bahan organicmelalui pori-pori gambut dan melalui akar semak belukar ataupun pohon yang bagian atasnya terbakar. Selanjutnya api menjalar secara vertical dan horizontal berbentuk seperti kantong asap dengan pembakaran yang tidak menyala (smoldering) sehingga hanya asap yang berwarna putih saja yang Nampak di atas permukaan, yang sering dikenal dengan kabut asap yang terjadi akibat kebakaran hutan yang bersifat masiv. Oleh karena peristiwa kebakaran tersebut terjadi di bawah tanah dan tidak nampak di permukaanselain itu tanahnya merupakan tanah basah/gambut yang mengandung air maka proses kegiatan pemadamannya tentu akan menimbulkan kesulitan.
KERUSAKAN LAHAN GAMBUT ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DAN STRATEGI ...d1051231039
Lahan gambut merupakan salah satu ekosistem yang unik dan penting secara global. Terbentuk dari endapan bahan organik yang terdekomposisi selama ribuan tahun, lahan gambut memiliki peran yang sangat signifikan dalam menjaga keanekaragaman hayati, menyimpan karbon, serta mengatur siklus air. Kerusakan lahan gambut dapat menyebabkan hilangnya habitat, degradasi lingkungan, dan penurunan kesuburan tanah. Kerusakan lahan gambut di Indonesia telah meningkat seiring waktu, dengan laju deforestasi dan degradasi lahan gambut yang signifikan. Menurut data, sekitar 70% dari lahan gambut di Indonesia telah rusak, dan angka tersebut terus meningkat. Kerusakan lahan gambut memiliki dampak yang luas dan serius, tidak hanya secara lokal tetapi juga global. Selain menyebabkan hilangnya habitat bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan yang khas bagi ekosistem gambut, kerusakan lahan gambut juga melepaskan jumlah karbon yang signifikan ke atmosfer, berkontribusi pada perubahan iklim global.Kerusakan lahan gambut memiliki dampak negatif yang luas pada masyarakat, lingkungan, dan ekonomi. Dalam jangka panjang, kerusakan lahan gambut dapat menyebabkan hilangnya sumber daya alam, penurunan kesuburan tanah, dan peningkatan risiko bencana alam.
Hasil dari #INC4 #TraktatPlastik, #plastictreaty masih saja banyak reaksi ketidak puasan, tetapi seluruh negara anggota PBB bertekad melanjutkan putaran negosiasi
berikutnya: #INC5 di bulan November 2024 di Busan Korea Selatan
Cerita sukses desa-desa di Pasuruan kelola sampah dan hasilkan PAD ratusan juta adalah info inspiratif bagi khalayak yang berdiam di perdesaan
.
#PartisipasiASN dalam #bebersihsampah nyata biarpun tidak banyak informasinya
PAPER KIMIA LINGKUNGAN MENINGKATNYA GAS RUMAH KACA IMPLIKASI DAN SOLUSI BAGI ...muhammadnoorhasby04
Gas rumah kaca memainkan peran penting dalam mempengaruhi iklim Bumi melalui mekanisme efek rumah kaca. Fenomena ini alami dan esensial untuk menjaga suhu Bumi tetap hangat dan layak huni. Namun, peningkatan konsentrasi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan praktik pertanian intensif, telah memperkuat efek ini, menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim yang signifikan.Pemanasan global membawa dampak luas pada berbagai aspek lingkungan, termasuk suhu rata-rata global, pola cuaca, kenaikan permukaan laut, serta frekuensi dan intensitas fenomena cuaca ekstrem seperti badai dan kekeringan. Dampak ini juga meluas ke ekosistem alami, menyebabkan gangguan pada habitat, distribusi spesies, dan interaksi ekologi, yang berdampak pada keanekaragaman hayati.
Untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh peningkatan gas rumah kaca dan perubahan iklim, upaya mitigasi dan adaptasi menjadi sangat penting. Langkah-langkah mitigasi meliputi transisi ke sumber energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, dan pengelolaan lahan yang berkelanjutan. Di sisi lain, langkah-langkah adaptasi mencakup pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap cuaca ekstrem, pengelolaan sumber daya air yang lebih baik, dan perlindungan terhadap wilayah pesisir.Selain itu, mengurangi konsumsi daging, memanfaatkan metode kompos, dan pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap perubahan iklim adalah beberapa tindakan konkret yang dapat diambil untuk mengurangi dampak gas rumah kaca.Dengan pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme dan dampak dari efek rumah kaca, serta melalui kolaborasi global yang kuat dan langkah-langkah konkret yang efektif, kita dapat melindungi planet kita dan memastikan kesejahteraan bagi generasi mendatang.
DAMPAK PIRIT ANTARA MANFAAT DAN BAHAYA BAGI LINGKUNGAN DAN KESEHATAN.pdfd1051231033
Tanah merupakan bagian terpenting dalam bidang pertanian, peranan tanah juga sangat kompleks bagi media perakaran tanaman. Tanah mampu menopang dan menyediakan unsur hara yang sangat dibutuhkan tanaman untuk pertumbuhan vegetatif dan generatif. Tanah tersusun dari bahan mineral, bahan organik, udara dan air. Bahan mineral tersusun dari hasil aktivitas pelapukan bebatuan, sedangkan bahan organik berasal dari pelapukan serasah tumbuhan akibat adanya aktivitas mikroorganisme di dalam tanah. Salah satu jenis tanah adalah tanah sulfat masam. Tanah sulfat masam ini keberadaannya di daerah rawa pasang surut. Sering kali tanah sulfat masam dijumpai pada lahan gambut terdegradasi yang mengakibatkan tanah mengandung pirit (FeS2) naik kepermukaan. Tanah sulfat masam yang mengandung pirit ini juga mengganggu pertumbuhan tanaman. Terganggunya pertumbuhan tanaman menyebabkan lahan ini nantinya akan ditinggalkan petani bila tidak dilakukan usaha perbaikan atau menjadi lahan bongkor.
Pengelolaan Lahan Gambut Sebagai Media Tanam Dan Implikasinya Terhadap Konser...d1051231053
Gambut merupakan tanah yang memiliki karakteristik unik. Lahan gambut yang begitu luas di beberapa pulau besar di Indonesia, menjadikan pengelolaan lahan gambut sering dilakukan, terutama dalam peralihan fungsi menjadi perkebunan, pertanian, hingga pemukiman. Pada studi kasus ini lebih berfokus pada degradasi lahan gambut menjadi media tanam, proses, dampak, serta upaya pemulihan dampak yang dihasilkan dari degradasi lahan gambut tersebut
1. Radian Bagiyono, S.Hut, M.For.
Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian
Perubahan Iklim
Disampaikan pada:
Workshop Pelatihan serta Monitoring Evaluasi (Monev) Penandaaan Anggaran
Perubahan Iklim di Tingkat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan
06Juni2023
Kebijakan Perubahan Iklim di Indonesia dan
Peran Pemerintah Daerah dalam
PencapaianTarget NDC Indonesia
dan Nilai Ekonomi Karbon di Daerah
2. UPDATED NDC dan LTS-LCCR 2050
Key Factor :
• Peak emission projection in 2030
• FOLU Net Sink 2030
• Target net zero emission (NZE)
in 2060 or faster
Key Factor :
• Detail Adaptation Program and Action
• Elaboration of Transparancy Framework
and Means of Implementation
• Entry point of Long TermVision on
Climate Change
Indonesian Commitment on Global and National
Climate Change
1992
Rio Earth Summit
United Nations Framework
Convention on Climate Change
(UNFCCC) established
1997
Kyoto Protocol adopted
2004
Indonesian
Ratification on Kyoto
Protocol (Act No.
17 of 2004 )
2015
Paris Agreement
adopted
2016 2021 2022
Indonesia Submitted :
1. Updated NDC
2. LTS-LCCR 2050
Indonesia
Submitted :
Enhanced NDC
• Indonesian Ratification on
Paris Agreement (Act No. 16
of 2016)
• Indonesian First Nationally
Determined Contribution
(NDC) to UNFCCC
2060
Alignment dengan
skenario 1.5C 2
3. 1. Dampak perubahan iklim mempengaruhi
kualitas kehidupan (Pasal 28 H UUD 1945)
2. Ratifikasi Paris Agreement, UU Nomor 16
Tahun 2016, ada kewajiban pemerintah
pengurangan emisi GRK
3. Karbon indikator kinerja nasional bernilai
ekonomi dan dalam rangka kontribusi global
“…Indonesia akan terus memobilisasi pembiayaan iklim
dan pembiayaan inovatif ……...”
Penyediaan pendanaan iklim dengan mitra negara maju,
merupakan game changer dalam aksi mitigasi dan
adaptasi perubahan iklim di negara-negara berkembang.
Indonesia akan dapat berkontribusi lebih cepat bagi Net-Zero
Emission dunia. ….carbon market dan carbon price harus
menjadi bagian dari upaya penanganan isu perubahan iklim.
Ekosistem ekonomi karbon yang transparan,
berintegritas, inklusif dan adil harus diciptakan.”
(Presiden RI dalam KTT Perubahan Iklim World Leaders’ Summit,
Glasgow, 1st November 2021)
KOMITMEN PEMERINTAH
INDONESIA
3
Konsideran Menimbang
Perpres 98/2021
4. Indonesia
merupakan salah
satu negara yang
mengeluarkan
peraturan Carbon
Pricing yang
meliputiArtikel
(5) dan Artikel (6)
Persetujuan Paris
4
Indonesia merupakan
salah satu dari 48
negara yang
menyampaikan
kebijakan tentang
LTS-LEDS melalui
Long-term Low
Carbon and Climate
Resilience 2050,
sebelum COP 26
Indonesia
merupakan salah
satu dari 39
negara yang
meningkatkan
ambisi NDC per
23 September
2022
Indonesia
merupakan salah
satu negara
berkembang
anggota G20 yang
mempunyai
kebijakan FOLU
net-sink 2030
Indonesia adalah
satu-satunya negara
penerima PBK
REDD+ : GCF (USD
103), Norwegia
(USD 56 juta) dan
FCPF (USD 20,9).
Komitmen total
BioCF (USD 70 juta)
dan FCPF (USD 120
juta)
Reference: C.N.439.2022.TREATIES-XXVII.2.f (Depositary Notification)
AMENDMENT TO THE MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES THAT
DEPLETE THE OZONE LAYER
KIGALI, 15 OCTOBER 2016
INDONESIA: RATIFICATION
The Secretary-General of the United Nations, acting in his capacity as depositary,
communicates the following:
The above action was effected on 14 December 2022.
The Amendment, except for the changes to article 4 of the Protocol set out in article I of the
Amendment, shall enter into force for Indonesia on 14 March 2023 in accordance with article IV (4) of
the Amendment which reads as follows:
“After the entry into force of this Amendment, as provided under paragraphs 1 and 2, it shall
enter into force for any other Party to the Protocol on the ninetieth day following the date of deposit of
its instrument of ratification, acceptance or approval.”
14 December 2022
Ratifikasi
Amandemen
Kigali
menjadikan
HFC sebagai
komitmen gas
baru dalam
NDC Indonesia
Indonesia
merupakan salah
satu negara yang
mengajukan dan
memperbarui
komunikasi
adaptasi secara
berkala
LTS-LCCR 2050 Rencana Operasional
FOLU Net Sink 2030
Enhanced NDC (2022)
Indonesia REDD+ National
Strategy 2021-2030
Peraturan Presiden
Nomor 129 Tahun 2022
Peraturan Presiden
Nomor 98 Tahun 2021
Indonesia’s Adaptation
Communication (2022)
Indonesia
merupakan salah
satu negara yang
mengeluarkan
peraturan Carbon
Pricing yang
meliputiArtikel
(5) dan Artikel (6)
Persetujuan Paris
Peraturan Menteri LHK
Nomor 21 Tahun 2022
Komitmen Indonesia… (2) Leading by Examples
5. Komitmen Para Pihak
Pasal 3 dan 4 Paris Agreement
• Kewajiban masing-masing Negara untuk menyampaikan Kontribusi yang
Ditetapkan Secara Nasional/Nationally Determined Contributions-NDC.
(Pasal 3)
• Komitmen Para Pihak untuk mencapai titik puncak emisi gas rumah
kaca secepat mungkin dan melakukan upaya penurunan emisi secara
cepat melalui aksi mitigasi (Pasal 4).
Dokumen First NDC
Dokumen Updated NDC
Dokumen Enhanced NDC
SECOND NDC
Target Pengurangan Emisi GRK 2030 dalam Enhanced NDC
Sektor Kehutanan memiliki porsi TERBESAR di dalam
target penurunan emisi Gas Rumah Kaca: 60%
60%
Catatan :
• Awal tahun 2023 telah dimulai proses penyusunan SNDC yang berdasarkan kesepakatan COP
(COP-27 dan COP-28) perlu diselaraskan dengan LTS (Id. LTS-LCCR 2050 dan NZE by 2060) 5
5
7. TARGET NDC INDONESIA 2030
Upaya Kolektif Mitigasi DiTingkat Nasional Dan Sub-nasional
Target NDC/Sektor (%)
Kementerian/Sektor
PencapaianTarget:
o Daftar di SRN
o Diverifikasi
o Tidak Ada Penghitungan Ganda
Sources:NDC Roadmap.2021 & ENDC doc.
17,2% 17,4% 11%12,5% 0,38% 1,4% 0,32% 0,3% 0,1% 0,2%
Enhaced NDC
Target 31,89% dan 43,20%
(23 September 2022)
8. Strategi Implementasi NDC … (1)
8
Note:
• Ditetapkan oleh Menteri
• Disesuaikan Minimal 5 Tahun sekali
• Untuk menuju arah pembangunan rendah Emisi GRK dan
berketahanan iklim pada tahun 2050
9. Strategi Implementasi NDC
a. pengembangan kepemilikan dan komitmen;
b. pengembangan kapasitas;
c. penciptaan kondisi pemungkin;
d. penyusunan kerangka kerja dan jaringan komunikasi;
e. pengembangan dan penerapan kebijakan satu data Emisi GRK dan ketahanan iklim;
f. penyusunan kebijakan, rencana dan program;
g. penyusunan pedoman implementasi NDC;
h. pelaksanaan NDC; dan
i. pemantauan dan kaji ulang NDC.
a. kementerian/lembaga;
b. pemerintah daerah;
c. parlemen;
d. swasta;
e. masyarakat;
f. asosiasi profesi;
g. lembaga pendidikan; dan/atau
h. pihak lainnya
Pelaksana
Pelaksanaan upaya pencapaian target NDC Peta jalan
Mitigasi Perubahan Iklim
Adaptasi Perubahan Iklim
a. rincian Baseline;
b. rincian target;
c. skenario mitigasi;
d. skenario adaptasi;
e. tata kelola;
f. kebutuhan dana;
g. teknologi; dan
h. peningkatan kapasitas
penyediaan informasi tentang perencanaan,tata waktu dan
penetapan target penurunan emisi GRK secara rinci per sub
Sektor serta identifikasi seluruh aspek yang mendukung pencapaian
target
penyediaan informasi tentang perencanaan,tata waktu dan
penetapan target ketahanan iklim secara rinci per bidang prioritas
serta identifikasi seluruh aspek yang mendukung pencapaian target
Strategi Implementasi NDC … (2)
10. Baseline Emisi GRK Proses Pengembangan
Langkah 1:
Tentukan cakupan, lingkup dan periode baseline.
Langkah 2:
Tentukan satuan (metrik) yang sesuai.
Langkah 3: Buat satu atau lebih skenario BAU.
Langkah 4:
Buat skenario baseline tambahan, jika diperlukan.
Langkah 5:
Pertimbangkan untuk menentukan kebijakan
pembaruan baseline.
Langkah 6: Evaluasi dan tetapkan baseline.
Lingkup baseline untuk aktivitas atau fasilitas apa saja, batasan geografisnya, sektor dan/atau
jenis emisi GRK-nya. Jelaskan pula rentang waktu proyeksi baseline yang digunakan (misalnya
kapan tahun dasar atau tahun mulai dan kapan tahun akhir proyeksinya).
Satuan GRK dalam bentuk absolut maupun intensitas dapat dipergunakan, demikian pula
satuan non GRK seperti Megawatt-hour atau ton-cement dimana dianggap lebih baik untuk
digunakan.
Skenario berbasiskan asumsi tentang apa yang paling mungkin terjadi tanpa adanya intervensi
(baik kebijakan ataupun aksi), dalam hal ini adalah tingkat emisi GRK.
Baseline tambahan ini harus dikembangkan dengan hati-hati agar tidak melebihi baseline BAU
yang sudah diidentifikasi.
Adalah baik bila baseline dan parameter utama dapat direview dan diupdate secara periodik.
Baseline yang lebih konservatif umumnya tidak membutuhkan update yang lebih sering.
Penetapan baseline melalui kebijakan yang sesuai, tergantung dengan sifat dan tujuan
mekanisme mitigasi yang akan menggunakan baseline tersebut.
Strategi Implementasi NDC … (3)
11. • Monitoring kemajuan pelaksanaan NDC ,
• Peran kebijakan, tata kelembagaan, penguatan sistem eksisting,
protokol data, integrasi sistem
• Koordinasi dan sinergi lintas sektor, provinsi dan pemangku
kepentingan
• Diseminasi
• Komunikasi para pemangku kepentingan
Pengembangan
kepemilikan dan
komitmen
• Penguatan kelembagaan dan kapasitas SDM
• Penilaian Kebutuhan peningkatan kapasitas dan peta
jalan
• Peningkatan kapasitas didalam event
internasional/nasional
Peningkatan
kapasitas
• Identifikasi kebijakan dan peraturan saat ini, potensi
kesenjangan dan duplikasi serta usulan rekomendasi
• Penyiapan peraturan tentang perubahan iklim
Pengembangan
kondisi pemungkin
Penyusunan
kerangka kerja dan
jaringan komunikasi
Kebijakan satu data
emisi GRK dan
ketahanan iklim
• Integrasi NDC ke dalam pembangunan
sektor daerah
• Adaptasi di sektor dan daerah
Penyusunan
kebijakan, rencana
dan program
• Pedoman bagi aksi mitigasi
• Pedoman bagi aksi adaptasi
Guidelines of
NDC
Implementation
• Aksi Mitigation
• Aksi Adaptation
NDC
Implementation
Monitoring and
Review
Strategi Implementasi NDC … (4)
12. Komitmen Mitigasi Perubahan Iklim
Mitigasi perubahan iklim adalah serangkaian kegiatan
yang dilakukan dalam upaya pengurangan emisi gas
rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak
perubahan iklim
PERTANIAN
KEHUTANAN
LIMBAH
IPPU
ENERGI
5 KATEGORI
SEKTOR
CM1
915 juta ton CO2e
CM2
1.240 juta ton CO2e
Target Pengurangan Emisi GRKTahun 2030
Pengurangan emisi Gas
Rumah Kaca (GRK) dengan
upaya sendiri
dibandingkan
skenario BaU
31,89%
Pengurangan emisi Gas
Rumah Kaca (GRK) dengan
bantuan internasional
dibandingkan
skenario BaU
43,20%
13. Aksi Adaptasi Perubahan Iklim untuk
PencapaianTarget NDC
Ketahanan
Ekonomi
• Pertanian dan perkebunan
berkelanjutan
• Pengelolaan daerah aliran
sungai terintegrasi
• Penurunan deforestasi dan
degradasi hutan
• Konservasi lahan
• Pemanfaatan lahan
terdegradasi untuk energi
terbarukan
• Perbaikan efisiensi energi dan
pola konsumsi .
Ketahanan
Sosial
dan
Livelihood
• Peningkatan kapasitas adaptasi;
• Pengembangan kapasitas dan
partisipasi masyarakat di dalam
proses perencanaan lokal;
• Meningkatkan secara cepat
program kesiap-siagaan
menghadapi bencana dalam
rangka pengurangan risiko
bencana;
• Identifikasi wilayah sangat rentan
di dalam perencanaan dan tata
guna lahan;
• Peningkatan permukiman
masyarakat, penyediaan
kebutuhan dasar dan
pembangunan prasarana tahan
iklim,
• Pencegahan dan resolusi konflik.
Ketahanan
Ekosistem
dan
Lanskap
• Konservasi dan restorasi
ekosistem
• Perhutanan sosial
• Perlindungan kawasan pesisir
• Pengelolaan daerah aliran
sungai terintegrasi
• Kota berketahanan iklim.
14. 1. Mitigasi
Perubahan Iklim
2. Adaptasi
Perubahan Iklim
1. Mitigasi
Perubahan Iklim
2. Adaptasi
Perubahan Iklim
Penyelenggaraan
Target NDC
Target NDC
1. pengembangan
kepemilikan dan
komitmen;
2. pengembangan kapasitas;
3. penciptaan kondisi
pemungkin;
4. penyusunan kerangka
kerja dan jaringan
komunikasi;
5. kebijakan satu data Emisi
GRK dan ketahanan
iklim;
6. penyusunan kebijakan,
rencana, dan program;
7. penyusunan pedoman
implementasi NDC;
8. pelaksanaan NDC; dan
9. pemantauan dan kaji
ulang NDC.
1. pengembangan
kepemilikan dan
komitmen;
2. pengembangan kapasitas;
3. penciptaan kondisi
pemungkin;
4. penyusunan kerangka
kerja dan jaringan
komunikasi;
5. kebijakan satu data Emisi
GRK dan ketahanan
iklim;
6. penyusunan kebijakan,
rencana, dan program;
7. penyusunan pedoman
implementasi NDC;
8. pelaksanaan NDC; dan
9. pemantauan dan kaji
ulang NDC.
Strategi Implementasi
1. perencanaan Aksi
Mitigasi Perubahan
Iklim;
2. pelaksanaan Aksi
Mitigasi Perubahan
Iklim; dan
3. pemantauan dan
evaluasi Aksi
Mitigasi Perubahan
Iklim.
1. perencanaan Aksi
Mitigasi Perubahan
Iklim;
2. pelaksanaan Aksi
Mitigasi Perubahan
Iklim; dan
3. pemantauan dan
evaluasi Aksi
Mitigasi Perubahan
Iklim.
Pelaksanaan
1. kementerian/
lembaga;
2. pemerintah
daerah;
3. Pelaku Usaha; dan
4. masyarakat.
1. kementerian/
lembaga;
2. pemerintah
daerah;
3. Pelaku Usaha; dan
4. masyarakat.
Penyelenggara
Menteri selaku Koordinator
Upaya PencapaianTarget NDC
Mitigasi Perubahan Iklim
Note :
Sektor lainnya dan Sub Sektor lainnya ditetapkan oleh
Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait
(Sektor Kelautan – Blue Carbon)
a. pembangkit;
b. transportasi;
c. bangunan;
d. limbah padat;
e. limbah cair;
f. sampah;
g. industri;
h. persawahan;
i. peternakan;
j. perkebunan;
k. perhutanan;
l. Pengelolaan gambut
dan mangrove; dan/atau
m. sub sektor lain sesuai
dengan perkembangan
ilmu pengetahuan dan
teknologi.
a. energi;
b. limbah;
c. proses industri dan
penggunaan
produk;
d. pertanian;
e. kehutanan;
dan/atau
f. sektor lain sesuai
dengan
perkembangan ilmu
pengetahuan dan
teknologi.
Sektor
Sub Sektor
14
Upaya PencapaianTarget NDC … (1)
15. PENCAPAIAN
TARGET NDC
I. Mitigasi Perubahan Iklim
II. Adaptasi Perubahan Iklim
Strategi Implementasi NDC
1. pengembangan kepemilikan dan komitmen;
2. pengembangan kapasitas;
3. penciptaan kondisi pemungkin;
4. penyusunan kerangka kerja dan jaringan komunikasi;
5. kebijakan satu data Emisi GRK dan ketahanan iklim;
6. penyusunan kebijakan,rencana, dan program;
7. penyusunan pedoman implementasi NDC;
8. pelaksanaan NDC; dan
9. pemantauan dan kaji ulang NDC.
Peta Jalan
1. rincian Baseline;
2. rincian target;
3. skenario mitigasi;
4. skenario adaptasi;
5. tata kelola;
6. kebutuhan dana;
7. teknologi; dan
8. peningkatan kapasitas.
P E R AT U R A N M E N T E R I L H K
Psl. 5
Psl. 25 & 26
Psl. 5
Rencana Aksi Mitigasi Perubahan
Iklim nasional dan Sektor dapat
digabungkan dalam peta jalan NDC
Psl. 34 & 39
PENYELENGGARAAN NEK
Rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim nasional
Rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim nasional
Rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim provinsi
Rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim provinsi
Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim nasional
Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim nasional
Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim provinsi
Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim provinsi
Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim kab/kota
Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim kab/kota
1. Perdagangan Karbon;
2. Pembayaran Berbasis Kinerja;
3. PungutanAtas Karbon; dan/atau
4. mekanisme lain sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi
dilakukan melalui:
Baseline Emisi GRK 2O3O:
2.869 juta ton COze
Pedoman peyusunan Baseline
Emisi GRK provinsi
Baseline
Emisi
GRK
Provinsi
Baseline Emisi GRK sektor
Psl. 16
Baseline
Ketahanan
Iklim
PELAKSANAAN
PEMANTAUAN & EVALUASI
PERENCANAAN
Psl. 25
Psl. 27
dapat dilakukan melalui
Psl. 45
Upaya PencapaianTarget NDC … (2)
16. 16
• Mekanisme Nilai Ekonomi Karbon merupakan Bukti Komitmen
Indonesia dan Leading by Example dalam berkontribusi dalam
pengendalian emisi Gas Rumah Kaca Global sekaligus memperkuat
implementasi pembangunan berkelanjutan
• Nilai Ekonomi Karbon adalah nilai terhadap setiap unit emisi gas
rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan kegiatan
ekonomi (Perpres 98/21 Pasal 1 ayat 2, Permen LHK 21/22 Pasal 1
ayat 1)
IMPLEMENTASI NILAI EKONOMI KARBON (NEK)
17. 17
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Definisi dan pengertian
BAB II
MAKSUD,TUJUAN DAN RUANG
LINGKUP
Pasal 2 – 3 Maksud dan Tujuan
Pasal 4 Ruang Lingkup
BAB III UPAYA PENCAPAIANTARGET
KONTRIBUSIYANG DITETAPKAN SECARA
NASIONAL
Pasal 5 Upaya pencapaian target NDC
Pasal 6 – 8 Mitigasi Perubahan Iklim
Pasal 9 – 27 Perencanaan Aksi Mitigasi PI
Pasal 28 Pelaksanaan Aksi Mitigasi PI
Pasal 29 – 30 Pemantauan dan Evaluasi Aksi Mitigasi PI
Pasal 31 – 33 Adaptasi Perubahan Iklim
Pasal 34 – 41 Perencanaan Aksi Adaptasi PI
Pasal 42 Pelaksanaan Aksi Adaptasi PI
Pasal 43 – 44 Pemantauan dan Evaluasi Aksi Adaptasi PI
BAB IVTATA LAKSANA
PENYELENGGARAAN NILAI EKONOMI
KARBON
Pasal 45 – 47 Nilai Ekonomi Karbon
Pasal 48 – 54 Perdagangan Karbon
Pasal 55 – 57 Pembayaran Berbasis Kinerja
Pasal 58 – 59 Pungutan Atas Karbon
BABV KERANGKATRANSPARANSI
Pasal 60 Tatacara melakukan kerangka transparansi
Pasal 61 MRV
Pasal 62 – 65 Pengukuran
Pasal 66 – 67 Pelaporan
Pasal 68 Validasi danVerifikasi
Pasal 69 – 70 Sistem Registri Nasional Pengendalian PI
Pasal 71 – 77 Sertifikasi Pengurangan Emisi
1 2 3 4 5
BABVI PEMANTAUAN
DAN EVALUASI
Pasal 78 – 80
Pemantauan dan Evaluasi
BABVII PEMBINAAN DAN
PENDANAAN
Pasal 81 – 82 Pembinaan
Pasal 83 Pendanaan
BABVIII
KOMITE PENGARAH
Pasal 84 Komite Pengarah
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 87 – 90 Penutup
6
7
8
10
BAB IX
KETENTUAN
PERALIHAN
Pasal 85 – 86 Peralihan
9
Peraturan Presiden Nomor 98Tahun 2021
Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk PencapaianTarget Kontribusi yang ditetapkan
secara Nasinal dan Pengendalian Emisi GRK dalam Pembangunan Nasional
18. Ketentuan
Umum
I II III
X XI XII
VI
VII
VIII
IX
Tata Cara Pelaksanaan
Perdagangan Karbon
Sertifikasi
Pengurangan Emisi
Gas Rumah Kaca
Pengukuran, Pelaporan,
danVerivikasi
Penyelenggaraan NEK
Penyelenggaraan
SRN PPI
Pemantauan dan
Evaluasi
Pembayaran
Berbasis Kinerja
IV
Pungutan Atas
Karbon
V
Partisipasi Para
Pihak
Ketentuan
Penutup
Mekanisme
Penyelenggaraan NEK
Lainnya
Pengelolaan Dana Atas
Perdagangan Karbon
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor 21Tahun 2022
Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon
19. Perpres 98/2021 :
Penyelenggaraan Nilai
Ekonomi Karbon
Untuk Pencapaian
Target KontribusiYang
Ditetapkan Secara
Nasional Dan
Pengendalian Emisi
Gas Rumah Kaca
Dalam Pembangunan
Nasional
Gugatan Keberatan Hak
Uji Materiil terhadap
Perpres Nomor 98/202
oleh Masyarakat Adat
Status:
Gugatan Ditolak MA
Permen LHK No.21/2022:
Tata Laksana Penerapan Nilai
Ekonomi Karbon
Permen ESDM No.16/2022:
Tata Cara Penyelenggaraan NEK
Subsektor Pembangkit Tenaga Listrik
RPermen LHK:
1. Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan
2. Tata Cara Perdagangan Karbon Luar negeri
Permen LHK
tentang Penyelenggaraan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional
(Nationally Determined Contribution)
Peraturan yang telah terbit
Peraturan masih dalam Proses Penerbitan
Hal-hal yang dilakukan:
• Percepatan pembahasan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Menteri LHK dengan Kumham dan
K/L terkait.
• Memastikan peraturan turunan dari KementerianTerkait sektor berjalan inline dan terintegrasi dengan P21/22 dan p.98/21 Bisa diaplikasikan
di masyarakat.
Hal-hal yang dilakukan:
1. Menyiapkan/ mengembangkan perangkat pendukung SRN dan Sign Smart;
2. Melakukan sosialisasi berjenjang baik untuk party maupun non party stakeholder di tingkat nasional dan
sub nasional;
3. Menyediakan dokumen Perpres dan Permen NEK ke dalam 2 bahasa (Indonesia-Inggris);
4. Menyiapkan kelembagaan sebagai clearing house dan pusat layanan implementasi Nilai Ekonomi Karbon
(Rumah Karbon);
5. meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam implementasi NEK.
Rancangan Permendagri
Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Nilai Ekonomi
Karbon dalam Rangka mencapaiTarget NDC.
Penyiapan Substansi Fiskal dan Pembiayaan
• Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentangTarif dan
DPP Pajak Karbon
• Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentangTata Cara
dan Mekanisme Pengenaan Pajak Karbon
Permenkomarves No 5Tahun 2022
Struktur dan Tata Kerja Komite Pengarah
Penyelenggaraan NEK
Percepatan Implementasi
Nilai Ekonomi Karbon
(NEK)
Perkembangan saat ini …
KLHK danTim OJK sedang menyiapkan RPOJK tentang
Pembentukan dan PengaturanTeknis Bursa Karbon
20. 20
Mekanisme Pelaksanaan Penyelenggaraan
a. Perdagangan Emisi
3. Pungutan atas Karbon oleh
Menkeu
b. Offset Emisi
2. Pembayaran Berbasis Kinerja
Mekanisme dan Prosedur Penyelenggaraan NEK
4. Mekanisme lainnya sesuai perkembangan
ilmu pengetahuan, teknologi yang
ditetapkan oleh Menteri
1. Perdagangan Karbon dalam dan/atau
luar negeri
mekanisme pasar karbon
melalui bursa karbon
perdagangan langsung
bertempat diINDONESIA
Sertifikasi
Pengurangan
Emisi (SPE)
Menteri dapat melakukan
penyesuaian pengelolaan dana dan
pembagian manfaat
Mekanisme dan
prosedur Offset
emisi GRK
Pedoman
Umum PBK
Pengelolaan
Dana
dilakukan
melalui
lembaga yang
mengelola
dana
lingkungan
hidup atau
lembaga yang
ditunjuk
mekanisme
pembagian
manfaat
Penyelenggaraan
NEK dilaksanakan
oleh:
a. kementerian/
lembaga;
b. pemerintah
daerah;
c. pelaku usaha;
dan
d. masyarakat.
baseline
Target pengurangan
Emisi GRK
hasil capaian
pengurangan
emisi
Dapat
dilakukan
lintas
sektor
Mekanisme dan Prosedur
Perdagangan Emisi
Penetapan PT BAE
Penerbitn PT BAE-PU
Emisi aktual
di bawah atau
di atas PT
BAE-PU
1. Internasional ke Pemerintah
2. Internasional ke Provinsi
3. Nasional ke Sub nasional
4. Provinsi ke Kab/Kota, Swasta dan Masy
PNBP dr
Nasional
or Prov
ke swasta
Pengelolaan
Dana
dilakukan
melalui
lembaga yang
mengelola
dana
lingkungan
hidup atau
lembaga yang
ditunjuk
P
N
B
P
a
t
a
u
Ar.6 Paris
Agreement
Ar.5 Paris
Agreement
22. AKSI MITIGASI
(entitas/unit usaha melakukan aksi
mitigasi : Sektor/ Sub Sektor
(
Sistem Registry Nasional
6
Persetujuan Teknis Batas atas Emisi
(PTBAE)
• Disusun oleh K/L terkait
• Diturunkan dari Baseline Nasional dan Sektoral
PTBAE Pelaku Usaha
(PTBAE PU)
PTBAEPU diterbitkan di awal periode
perdagangan/tahun oleh K/L terkait
Registry PTBAE
Registry Credit Carbon
(pencatatan, transfer dan/atau penghapusan
unit offset)
Pengimbangan dengan
penambahan SPE
Surplus
Data IGRK < PTBAE-
PU
DEFISIT
Data IGRK > PTBAE-
PU
Konversi ke SPE
(untuk perdagangan lintas
sector)
Pengimbangan dengan
penambahan PTBAE-
PU
TINGKAT EMISI
• Entitas/Unit Usaha penghasil Emisi GRK
• Pelaporan Emisi GRK dilakukan oleh
masing-masing unit usaha
SIGN SMART
(Sistem Inventarisasi Gas Rumah Kaca
Nasional)
OFFSET EMISI
PENGURANGAN
EMISI TERVERIFIKASI
DRAM LCAM
AKSI MITIGASI R B P
(Result based Payment)
Sertifikat Apresiasi
BPDLH
(Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup)
Insentif
Summary Penyelenggaraan Aksi Mitigasi dan NEK
X
Mitra Pembangunan/
Donor
PERDAGANGAN
EMISI
Sertifikat Pengurangan
Emisi (SPE)
interaksi dan/atau bagi-pakai
Keterangan :
DRAM : Dokumen Rancangan Aksi
Mitigasi
LCAM : Laporan Capaian Aksi Mitigasi
22
23. - Rencana Aksi Daerah (RAD-GRK)
- Program Kampung Iklim
- FOLU
Pemerintah Daerah
- Nationally Determined Contribution,
FOLU, LTS-LCCR
- Program Kampung Iklim
- SRN, SIDIK, Sign SMART, REDD+
Nasional
- Paris Agreement
- Bantuan transfer teknologi, peningkatan kapasitas
dan pendanaan
Internasional
• Kegiatan Adaptasi dan Mitigasi
• Teknologi, pengembangan kapasitas, pendanaan
• Partisipasi Masyarakat
• Support EXPERT
Perubahan Iklim
• Support dari dunia usaha
LEVEL KEBIJAKAN/PROGRAM/KEGIATAN
PERAN SERTA STAKEHOLDER
24. Tujuan Dilakukan Pencatatan, Pelacakan, Otorisasi dan CA
UPAYA
SENDIRI
KERJASAMA
LN A6.2
ITMO
KERJASAMA
LN A6.4
N
D
C
I
N
D
O
N
E
S
I
A
Pembagian
beban
penurunan
emisi:
1. pemerintah
2. entitas
publik
3. swasta
RBP LN A5
Pemerintah
dan Pemprov
dg persetujuan
Pemerintah
Perdag LN
Transfer SPE
Otorisasi
Transfer
ITMO atau
SPE
Otorisasi
Transfer
A6.4 ER
Otorisasi
1. Tidak ada
transfer unit
karbon
2. Unt Capaian
NDC host
country
Dicatat dan
CA di SRN
Dicatat dan
CA di SRN
dan Int’l
Registry
Dicatat dan
CA di SRN
dan A6.4
Registry
1. Recording dan
tracking di REDD
Web UNFCCC
dan SRN
2. Tdk ada otorisasi
dan CA
Tujuan Recording,
Tracking,Authorized
And Corresponding
Adjustment:
1. Kontrol Pemerintah
implementasi NDC
dan memastikan
capaian NDC;
2. MemastikanTACCC;
3. Menghindari double
counting;
4. Tidak terjadi
peningkatan emisi bagi
pihak yg bekerjasama;
5. Memastikan integritas
lingkungan
Tanpa Authorized
And Corresponding
Adjustment:
1. Tidak transparan;
2. Rendah kualitas
unit karbon
3. Dihasilkan unit
karbon hantu or
tdk real
4. Emisi para pihak yg
bertransaksi
meningkat
5. tdk transparan dan
kualitas unit karbon
rendah
6. Integritas
lingkungan rendah
Jika MRV tidak Robust, Registry yg
tdk Standar, L VV yg tdk
terakreditasi (tdk sesuai Dec COP,
CMA, CMP dan Regulasi nasional).
Tidak Boleh
Dilakukan
24
25. Sejak tahun 2002 Sejak tahun 2011
Program Kampung Iklim
Sejak tahun 2011
Sejak tahun 2016
Sejak tahun 2015
Sejak tahun 2016
Sejak tahun 2016
Program Ozon
Sejak tahun 2018
SISTEM INFORMASI PERUBAHAN IKLIM
26. 26
PERAN DAN KONTRIBUSI DAERAH
1. Memperkuat dukungan implementasi Pembagian Manfaat RBP
GCF di tingkat tapak dan yurisdiksi sesuai tempatnya
2. Menjadi sumber Informasi di wilayah kerjanya masing masing
terkait Mekanisme Nilai Ekonomi Karbon, baik untuk
stakeholder Pemerintah Daerah, Stakeholder pelaku usaha,
maupun masyarakat yang membutuhkan informasi terkait
Mekanisme Nilai Ekonomi Karbon, sehingga mengurangi
kesimpang siuran informasi dan menjaga Integritas Negara
3. Menjadi tempat mediasi dan simpul akses Benefit sharing
Mechanism (BSM) antara stakeholder di wilayahnya masing
masing dengan KLHK-BPDLH.
4. Menjadi tempat untuk mendukung pengembangan kapasitas
Stakeholder di daerahnya masing masing.
27. 27
1. Memastikan integritas lingkungan dan perlindungan sosial
2. Pengintegrasian dan Penanganan transisi Pengaturan yang sudah
ada dan penyiapan perangkat teknis dilakukan dengan baik harus
selesai dalam tahun 2023
3. Mengembangkan perjanjian hasil Perdagangan Karbon yang adil
dan saling menguntungkan
4. Menghindari penghitungan ganda: metodologi yang kuat,
penyesuaian yang sesuai, pendaftaran internasional diajukan oleh
negara tuan rumah dan pendaftaran nasional
5. Memperkuat skema crediting, validator dan verifikator nasional
menjadi Designated Operational Entities regional (validator dan
verifikator internasional)
6. Membangun kapasitas pemangku kepentingan nasional terkait
7. Integrasi lintas K/L agar dilakukan sejak diberlakukannya
kebijakan sampai penyiapan teknis operasional lapangan dapat
diimplementasikan dengan baik, dipimpin oleh masing-masing
MenteriTerkait di sektor NDC
TANTANGAN PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN NEK