PLTSa dalam program percepatan pemerintah tak merata. Baru di
Surabaya yang siap beroperasi. Tetapi Kajian Tim KPK mencatat
sejumlah proyek justru bergerak merangkak
Industri Daur Ulang Plastik Penuhi Kebutuhan Bahan Baku Dalam Negeri
Tetapi Menperin Agus menyampaikan, produsen bahan kemasan plastik
harus melakukan R&D untuk menghasilkan bahan kemasan plastik
yang ramah lingkungan dengan komitmen time frame yang jelas
Terdapat 200 kantong plastik dalam onta yang berada
di sekitar Dubai, Uni Emirat Arab
Interpol bersama badan kompeten di 67 negara selama 30 hari pada
Maret lalu menginspeksi laut dan perairan menemukan adanya
dumping ilegal dan perdagangan sampah.
PLTSa dalam program percepatan pemerintah tak merata. Baru di
Surabaya yang siap beroperasi. Tetapi Kajian Tim KPK mencatat
sejumlah proyek justru bergerak merangkak
Industri Daur Ulang Plastik Penuhi Kebutuhan Bahan Baku Dalam Negeri
Tetapi Menperin Agus menyampaikan, produsen bahan kemasan plastik
harus melakukan R&D untuk menghasilkan bahan kemasan plastik
yang ramah lingkungan dengan komitmen time frame yang jelas
Terdapat 200 kantong plastik dalam onta yang berada
di sekitar Dubai, Uni Emirat Arab
Interpol bersama badan kompeten di 67 negara selama 30 hari pada
Maret lalu menginspeksi laut dan perairan menemukan adanya
dumping ilegal dan perdagangan sampah.
Olah Sampah Sistem 3R Mulai dari Sumber
DKI Jakarta canangkan olah sampah dari Sumber, termasuk pembangunan TPST atau dikenal ITF di empat wilayah indoor, yaitu Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan masing-masing akan olah sampah 1.500-2.000 ton/hari. Rencana tsb tahun 2005 masuk dalam master plan pengelolaan sampah DKI Jakarta 2005-2015 dan kemudian dalam master plan 2012-2032. Sudah sepuluh tahun berjalan, dimanakah empat ITF atau TPST wilayah indoor Jakarta? Seharusnya sampah yang dikirim ke TPST Bantargebang malah bertambah hampir 7.000 ton/hari. Berdasarkan target tahun 2016 semestinya hanya 2.000 ton/hari.
Artinya Jakarta gagal kelola sumpahnya di wilayah indoor. Menjadi sangat penting dilakukan audit terhadap empat TPST di Jakarta. ini semua agar ada transparansi dan akuntabilitas anggaran negara, khususnya APBD DKI Jakarta?!
#Sampah untuk #EnergiBersih atau non-insinerator, usulan kepada R! ! Jokowi, tetapi terlambat, tetapi masih berharap, ternyata komunikasi di istana tidak merata
PLTSadi 12kota/ provinsi, sejak 2018, ternyata lambat pembangunannyaKasus longsornya TPA Cipeucang Tangerang Selatan tidak tampak kemajuan proses pidananya oleh Kejaksanaan Negri Tangerang Selatan.Stagnan.Penanganan Sungai Citarum Harum berpotensi dan diharapkan untuk menjadi percontohan 14 DAS (daerah aliran sungai), industry Australia tak mampu mendaurulang sampahnya, sementara itu Pabrik daur ulang plastik terbesar di Indonesia sudah diresmikan, siap beroperas. Plastik mikro ditargetkan masuk ke dalam Konvensi Stockholm
Materi penanggungjawab pengendalian pencemaran udara ListyoAnanto1
Materi PPPU 2022, Berisikan tentang pengendalian pencemaran udara, dari emisi sumber bergerak dan tidak bergerak beserta alat alat pengendalian pencemaran udara dari, contoh: pengendalian pencemaran udaraa dari genset, boiler, motor bakar lainnya
Olah Sampah Sistem 3R Mulai dari Sumber
DKI Jakarta canangkan olah sampah dari Sumber, termasuk pembangunan TPST atau dikenal ITF di empat wilayah indoor, yaitu Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan masing-masing akan olah sampah 1.500-2.000 ton/hari. Rencana tsb tahun 2005 masuk dalam master plan pengelolaan sampah DKI Jakarta 2005-2015 dan kemudian dalam master plan 2012-2032. Sudah sepuluh tahun berjalan, dimanakah empat ITF atau TPST wilayah indoor Jakarta? Seharusnya sampah yang dikirim ke TPST Bantargebang malah bertambah hampir 7.000 ton/hari. Berdasarkan target tahun 2016 semestinya hanya 2.000 ton/hari.
Artinya Jakarta gagal kelola sumpahnya di wilayah indoor. Menjadi sangat penting dilakukan audit terhadap empat TPST di Jakarta. ini semua agar ada transparansi dan akuntabilitas anggaran negara, khususnya APBD DKI Jakarta?!
#Sampah untuk #EnergiBersih atau non-insinerator, usulan kepada R! ! Jokowi, tetapi terlambat, tetapi masih berharap, ternyata komunikasi di istana tidak merata
PLTSadi 12kota/ provinsi, sejak 2018, ternyata lambat pembangunannyaKasus longsornya TPA Cipeucang Tangerang Selatan tidak tampak kemajuan proses pidananya oleh Kejaksanaan Negri Tangerang Selatan.Stagnan.Penanganan Sungai Citarum Harum berpotensi dan diharapkan untuk menjadi percontohan 14 DAS (daerah aliran sungai), industry Australia tak mampu mendaurulang sampahnya, sementara itu Pabrik daur ulang plastik terbesar di Indonesia sudah diresmikan, siap beroperas. Plastik mikro ditargetkan masuk ke dalam Konvensi Stockholm
Materi penanggungjawab pengendalian pencemaran udara ListyoAnanto1
Materi PPPU 2022, Berisikan tentang pengendalian pencemaran udara, dari emisi sumber bergerak dan tidak bergerak beserta alat alat pengendalian pencemaran udara dari, contoh: pengendalian pencemaran udaraa dari genset, boiler, motor bakar lainnya
4_Kontroversi Izin Lingkungan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandungsakuramochi
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) tak henti menuai kontroversi. Sebagian pihak beranggapan bahwa KCJB belum dibutuhkan di tengah upaya pemerintah mengembangkan perkeretaapian nasional ke wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Namun, pemerintah nampaknya memberikan perhatian besar agar proyek ini dapat berlangsung dalam waktu yang cepat, terutama dalam hal perizinan. Proses izin lingkungan KCJB yang terkesan terburu-buru dan tidak selaras dengan RTRW dapat saja mengakibatkan izin yang dikeluarkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga memunculkan kekhawatiran akan merusak rezim perizinan lingkungan yang merupakan instrumen penting dalam melindungi lingkungan hidup.
Data sampah Jakarta yang dibuang ke TPST Bantargebang tidak banyak perubahan sejak 2016. Pemerintah mulai terapkan PLTSa bertermal/ insinerator skala kecil di sana; untuk pengurangan volume sampah jelas tidak signifikan. Namun turut menambah daya listrik dari TPST Bantargebang. PLTSa nontermal sebelumnya masih beroperasi tetapi tidak dimaksimalkan. Perlu nantinya dipertanyakan juga.
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
Program sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah.
Program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan Mahasiswa menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional.
1. MODUL PERKULIAHAN
HUKUM BISNIS DAN
LINGKUNGAN
Hukum Lingkungan
Modul Standar untuk digunakan dalam Perkuliahan
di Universitas Mercu Buana
Fakultas
Program
Studi
Tatap
Muka
NIM Disusun Oleh
Ekonomi dan
Bisnis
Akuntansi
15
43216010041 Kevin Biondy
Abstract : Kompetensi
Mahasiswa mampu menjelaskan
Hukum Lingkungan di Indonesia
Mahasiswa/I memahami Hukum
Lingkungan di Indonesia dan
bagaimana proses hukum terjadi
2. 2 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
JawabanQuiz:
Executive summary :
Hukum Lingkungan adalah bidang ilmu yang paling strategis karna ilmu hukum paling
strategis karna ilmu hukum paling banyak segi, yaitu segi hukum administrasi, pidana, dan
perdata. Hukum lingkungan adalah suatu aturan yang diatur oleh pemerintah supaya
lingkungan yang berhubungan dengan mahluk hidup terjamin kelangsungan hidupnya.
Hukum Lingkungan ini adalah adanya kewajiban setiap warga negara untuk mentaati aturan
yang sudah dibuat, supaya terciptanya keteraturan dan kenyamanan hidup dalam suatu
lingkungan.
Penataan ruang dimaksudkan pula untuk memberikan gambaran kepada para penggunanya
tentang spesifikasi pemanfaatan ruang, sekaligus akan menjadi pedoman dalam
merencanakan kegiatan-kegiatan yang relevan dan berdaya guna. Dalam konteks yang
demikian itu penataan ruang dalam sistem alokasi ruang pada dasarnya dimaksudkan untuk
mengalokasikan letak, luas, dan atribut lain misalnya jenis dan intensitas kegiatan dari ruang
tersebut agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin tanpa harus mengorbankan
kelestarian dan merusak lingkungan.
JawabanForum:
Hakim Diminta Pertimbangkan Dampak
Perubahan Iklim Akibat Pembangkit
Batubara
Sembilan lembaga hukum lingkungan dari dalam dan luar negeri mengajukan pendapat
hukum “Sahabat Pengadilan” atau Amicus Curiae Brief pada hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara (PTUN) Denpasar terkait dengan gugatan terhadap ekspansi PLTU Celukan Bawang,
Bali. Salah satu kajiannya adalah bahaya emisi pelepasan lebih dari 200 juta ton CO2 selama
30 tahun beroperasinya pabrik ini nanti.
Mereka meminta majelis untuk membatalkan Keputusan Gubernur yang memberikan izin
lingkungan untuk perluasan PLTU Celukan Bawang sampai penilaian penuh untuk dampak
iklim proyek telah diselesaikan. Para pemberi pendapat hukum (amici curiae) ini yakni
Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Research Center for Climate Change
Universitas Indonesia (RCCC UI), Earthjustice, Environmental Law Alliance Worldwide
(ELAW), Client Earth, Center for Environmental Rights, EDOs of Australia, Environmental
Justice Australia, dan The Access Initiative. Mereka (Amici) adalah organisasi nirlaba yang
memiliki keahlian dalam hukum lingkungan, analisis mengenai dampak lingkungan, hukum,
dan kebijakan iklim.
3. 3 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
Dokumen pendapat hukum ini disampaikan ke PTUN Denpasar pada Selasa (26/06/2018)
oleh salah satu perwakilan yakni Margaretha Quina, Kepala Divisi Pencemaran Lingkungan
dari ICEL. “Kami terima dan akan sampaikan ke majelis hakim. Sepertinya baru pertama kali
Amicus, bahan bacaan majelis hakim,” ujar Katherina Yunita, Humas PTUN Denpasar dan
salah satu hakim bersertifikasi lingkungan. Menurutnya perkara lingkungan hidup tergolong
baru dan belum banyak hakim tersertifikasi lingkungan.
Amicus bisa jadi bahan bacaan hakim walau tak bisa mempengaruhi keputusan. Ini disebut
kasus dengan register Lingkungan Hidup pertama di PTUN Denpasar. Dua hakim lain yang
sudah tersertifikasi di kasus lingkungan adalah Himawan Krisbiyantoro dan Hakim Ketua
A.K Setiyono.
Dokumen kajian Amicus ini memaparkan pentingnya penghitungan emis gas rumah kaca
(GRK) dan bagaimana sejumlah negara sudah menerapkannya dalam keputusan gugatan
lingkungan. Menurut Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), penambahan unit pembangkit
2×330 MW di Celukan Bawang akan membakar 2.950.635,60 ton batubara per tahun selama
periode operasinya.
Pendapat hukum ini menyebut jika asumsi bahwa PLTU Celukan Bawang akan beroperasi
dengan efisiensi sebesar 85 persen selama 30 tahun sesuai dengan izin usaha pembangkit,
perluasan Celukan Bawang akan menghasilkan pembakaran setidaknya 75.241.207,8 ton
batubara selama masa operasional pabrik. Ini akan menghasilkan pelepasan lebih dari 200
juta ton CO2 selama 30 tahun.
ANDAL untuk PLTU Celukan Bawang disebut gagal menerapkan prinsip-prinsip
pengelolaan lingkungan nasional yang dituangkan dalam UU No.32/2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan dan peraturan pelaksana yang terkait karena tidak
menyertakan analisis mengenai dampak perubahan iklim yang komprehensif. “Perlu
perhitungan akurat dari dampak iklim proyek PLTU Celukan Bawang,” jelas Quina. Terlebih
ini terkait komitmen Indonesia mengurangi emisi 29% pada 2030. Mengutip laporan media
Guardian, pada 2006, Indonesia menghasilkan 280 juta ton emisi CO2 atau 1,2 juta ton per
orang/tahun.
Amicus disebut sudah dipraktikkan pada kasus pidana UU ITE Prita Mulyasari dan kasus
Time vs Soeharto. “Bisa bantu hakim bertanya, menilai jawaban logis atau tidak memberi,
dan kesimpulan dalil mana yang material,” urai Quina. Sejumlah risiko dampak GRK pada
pesisir misalnya kerusakan infratruktur karena gelombang pasang, kerusakan terumbu
karang, dan lainnya.
Kasus No.2/G/LH/2018/PTUN.DPS mengenai Gugatan Tata Usaha Negara mengenai
Pembatalan Keputusan Gubernur Bali No.660.3/3985/IV-A/DISPMPT tentang Izin
Lingkungan untuk PLTU yang diberikan kepada PT. PLTU Celukan Bawang di Kecamatan
Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Gugatan diajukan oleh I Ketut Mangku Wijana, Baidi
Sufarlan, I Putu Gede Astawa, dan Greenpeace Indonesia (Penggugat) melawan Gubernur
Bali (Tergugat) dan PT PLTU Celukan Bawang (Tergugat II Intervener).
Pada 28 April 2017, Gubernur Bali menandatangani keputusan pemberian izin lingkungan
untuk perluasan PLTU Celukan Bawang untuk menambah dua unit pembangkit 330 MW
tambahan, sehingga total kapasitasnya menjadi lebih dari 1.000 MW. Ekspansi inilah yang
dipersoalkan, terlebih tidak masuk dalam rencana umum ketenagalistrikan nasional.
4. 4 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
Pelepasan emisi dari proyek energi Indonesia 35 GW, di mana 60% di antaranya dari
batubara. Proyek ini dinilai akan menghambat pencapaian komitmen internasional Indonesia
untuk pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 29% (atau 41% dengan bantuan
internasional) pada 2030.
Sarah Burt dari Earthjustice mengatakan upaya penyelamatan lingkungan global yang
dilakukan komunitas internasional telah berhasil membuat preseden hukum yang baik.
“Analisis dampak perubahan iklim adalah instrumen penting untuk menstabilkan iklim untuk
melindungi terumbu karang, perikanan dan masyarakat pesisir di Bali dan seluruh dunia,”
Sarah menjelaskan.
Pada 28 April 2017, Gubernur Bali menandatangani keputusan pemberian izin lingkungan
untuk perluasan PLTU Celukan Bawang untuk menambah dua unit pembangkit 330 MW
tambahan, sehingga total kapasitasnya menjadi lebih dari 1.000 MW. Ekspansi inilah yang
dipersoalkan, terlebih tidak masuk dalam rencana umum ketenagalistrikan nasional.
Pelepasan emisi dari proyek energi Indonesia 35 GW, di mana 60% di antaranya dari
batubara. Proyek ini dinilai akan menghambat pencapaian komitmen internasional Indonesia
untuk pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 29% (atau 41% dengan bantuan
internasional) pada 2030.
Sarah Burt dari Earthjustice mengatakan upaya penyelamatan lingkungan global yang
dilakukan komunitas internasional telah berhasil membuat preseden hukum yang baik.
“Analisis dampak perubahan iklim adalah instrumen penting untuk menstabilkan iklim untuk
melindungi terumbu karang, perikanan dan masyarakat pesisir di Bali dan seluruh dunia,”
Sarah menjelaskan.