PT Kabelindo Murni Tbk merupakan salah satu produsen kabel listrik dan telekomunikasi tertua di Indonesia yang berdiri sejak 1972. Perusahaan ini memproduksi berbagai jenis kabel berkualitas untuk memenuhi standar nasional maupun internasional.
HBL, 3, Intan Dwi Kumalagusti, Hapzi ali, Bentuk Badan Hukum, dan Perseroan T...intandwik_
Dokumen tersebut membahas tentang berbagai bentuk badan hukum seperti firma, CV, perseroan terbatas, perum, perjan, dan koperasi. Juga membahas aspek hukum PT menurut UU No. 40 tahun 2007 seperti organ perseroan, tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta pembentukan PT. Sebagai contoh kasusnya dijelaskan mengenai sejarah PT Telkom Indonesia sejak berdiri hingga deregulasi telekomunikasi
Lembaga Keuangan Bukan Bank - PegadaianRuri Murnika
Pegadaian adalah lembaga pembiayaan milik negara yang memberikan pinjaman kepada masyarakat berpenghasilan rendah dengan menggunakan sistem gadai atau fidusia. Pegadaian menawarkan berbagai produk pinjaman seperti KCA, KREASI, KRASIDA dan lainnya dengan prosedur yang mudah dan cepat serta menjaga barang jaminan nasabah dengan aman.
Laporan tahunan PT PELNI 2010 menyoroti upaya perusahaan dalam menjalankan misi menjamin aksesibilitas masyarakat di pulau-pulau terpencil, termasuk membuka rute baru dan bekerja sama dengan lembaga pemerintah. Kinerja keuangan membaik meski target operasi armada belum tercapai penuh. Dewan Komisaris menyarankan perbaikan pengelolaan anak perusahaan dan optimalisasi aset tidak produktif untuk meningkatkan pendap
PT Kabelindo Murni Tbk merupakan salah satu produsen kabel listrik dan telekomunikasi tertua di Indonesia yang berdiri sejak 1972. Perusahaan ini memproduksi berbagai jenis kabel berkualitas untuk memenuhi standar nasional maupun internasional.
HBL, 3, Intan Dwi Kumalagusti, Hapzi ali, Bentuk Badan Hukum, dan Perseroan T...intandwik_
Dokumen tersebut membahas tentang berbagai bentuk badan hukum seperti firma, CV, perseroan terbatas, perum, perjan, dan koperasi. Juga membahas aspek hukum PT menurut UU No. 40 tahun 2007 seperti organ perseroan, tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta pembentukan PT. Sebagai contoh kasusnya dijelaskan mengenai sejarah PT Telkom Indonesia sejak berdiri hingga deregulasi telekomunikasi
Lembaga Keuangan Bukan Bank - PegadaianRuri Murnika
Pegadaian adalah lembaga pembiayaan milik negara yang memberikan pinjaman kepada masyarakat berpenghasilan rendah dengan menggunakan sistem gadai atau fidusia. Pegadaian menawarkan berbagai produk pinjaman seperti KCA, KREASI, KRASIDA dan lainnya dengan prosedur yang mudah dan cepat serta menjaga barang jaminan nasabah dengan aman.
Laporan tahunan PT PELNI 2010 menyoroti upaya perusahaan dalam menjalankan misi menjamin aksesibilitas masyarakat di pulau-pulau terpencil, termasuk membuka rute baru dan bekerja sama dengan lembaga pemerintah. Kinerja keuangan membaik meski target operasi armada belum tercapai penuh. Dewan Komisaris menyarankan perbaikan pengelolaan anak perusahaan dan optimalisasi aset tidak produktif untuk meningkatkan pendap
Prospektus ini memberikan informasi tentang rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk yang akan dilaksanakan pada 22-24 November 2017 dengan jumlah saham sebanyak-banyaknya 4,467,000,000 saham atau sebesar 40% dari modal ditempatkan dan disetor setelah IPO. Prospektus ini juga menjelaskan tentang profil dan kegiatan usaha Perseroan sebagai kontraktor konstruksi besar di Indonesia s
Makalah manajemen strategik pt. wep (gezy megalitta mmumj - 20139000048)Gezy Megalitta
PT Wampu Electric Power (PT WEP) sedang membangun pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Sumatera Utara berkapasitas 45 MW untuk memasok listrik ke PT PLN selama 33 tahun berdasarkan perjanjian pembelian listrik. Proyek ini didanai melalui pinjaman dan modal dari perusahaan Korea. PT WEP telah memperoleh semua perizinan yang dibutuhkan untuk membangun dan mengoperasikan PLTA.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. MNC Land merupakan perusahaan pengembang properti yang bergerak di bidang pengembangan, pembangunan, dan akuisisi properti serta jasa properti.
2. MNC Land berencana membangun gedung MNC Media Center setinggi 58 lantai yang akan digunakan sebagai perkantoran dan hotel bintang enam.
3. MNC Land juga akan membangun gedung untuk stasiun televisi milik MNC Group sepert
PT Jaya Agra Wattie Tbk. (Perseroan) melakukan penawaran umum perdana saham sebanyak 1,132,405,500 saham atau sebesar 30% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum perdana dengan harga penawaran Rp500 per saham. Dana hasil penawaran umum akan digunakan untuk membiayai ekspansi usaha, melunasi sebagian utang, dan modal kerja. Penjamin pelaksana emisi efek adalah PT Mandiri
PT Waskita Karya berkembang menjadi kontraktor umum yang terlibat dalam proyek konstruksi infrastruktur seperti jalan, jembatan, bangunan, dan fasilitas industri. Perusahaan ini mencapai prestasi dalam pembangunan jembatan beton panjang menggunakan sistem kantilever bebas dan memperoleh sertifikasi ISO atas sistem manajemen mutunya. Waskita dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah sebagai BUMN dan bersa
Hbl minggu 3, hefti juliza, hapzi ali, bentuk badan usaha, universitas mercu ...Hefti Juliza
Dokumen tersebut membahas tentang berbagai bentuk badan usaha seperti firma, CV, perseroan terbatas milik negara, perusahaan umum, perusahaan daerah, dan koperasi. Juga dijelaskan mengenai aspek hukum perseroan terbatas sesuai UU No. 40 tahun 2007. Sebagai contoh implementasinya diberikan PT Telkom yang awalnya berbentuk perusahaan umum kemudian menjadi perseroan terbatas milik negara
3 HBL Rosdiana, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA. Bentuk Badan Hukum Perseroan Terbat...Rosdiana
Mahasiswa harus dapat menjelaskan definisi dan bentuk Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Kode Komersial Indonesia baik Entitas Perorangan maupun Sekutu dan dapat menjelaskan definisi Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang N0.40 tahun 2007 dan tanggungjawab hukum kepada 2 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA
http://www.mercubuana.ac.id Perseroan Terbatas.
Hbl agnes monica,hapzi ali,bentuk bentuk badan usaha dan perseroan terbatas,...AgnesMonica14
Modul ini membahas tentang bentuk-bentuk badan usaha seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan, firma, perusahaan komanditer, BUMN, dan menjelaskan ciri-ciri utama dari masing-masing bentuk badan usaha."
3.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Hapzi Ali, Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha ...Jihan Nabilah
Modul ini membahas tentang aspek hukum bentuk badan usaha di Indonesia. Terdapat dua jenis badan usaha yaitu Badan Usaha Milik Negara atau Daerah (BUMN/BUMD) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). BUMN/BUMD dimiliki sebagian besar oleh negara atau daerah, sedangkan BUMS dimiliki sepenuhnya oleh swasta. Jenis-jenis BUMN/BUMD antara lain Perjan, Perum, dan Persero, sedangkan jenis BU
3. hbl,chives radin ,prof.hapzi ali,bentuk badan hukum perseroan terbatas,uni...Chives Radin
Modul ini membahas tentang bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia, termasuk perseroan terbatas. Modul ini menjelaskan jenis-jenis badan usaha milik swasta dan negara/daerah beserta definisi dan contohnya. Modul ini juga menjelaskan mengenai perseroan terbatas secara khusus, termasuk struktur kepemilikan dan tanggung jawab hukum perseroan terbatas.
Prospektus ini memberikan informasi tentang rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk yang akan dilaksanakan pada 22-24 November 2017 dengan jumlah saham sebanyak-banyaknya 4,467,000,000 saham atau sebesar 40% dari modal ditempatkan dan disetor setelah IPO. Prospektus ini juga menjelaskan tentang profil dan kegiatan usaha Perseroan sebagai kontraktor konstruksi besar di Indonesia s
Makalah manajemen strategik pt. wep (gezy megalitta mmumj - 20139000048)Gezy Megalitta
PT Wampu Electric Power (PT WEP) sedang membangun pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Sumatera Utara berkapasitas 45 MW untuk memasok listrik ke PT PLN selama 33 tahun berdasarkan perjanjian pembelian listrik. Proyek ini didanai melalui pinjaman dan modal dari perusahaan Korea. PT WEP telah memperoleh semua perizinan yang dibutuhkan untuk membangun dan mengoperasikan PLTA.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. MNC Land merupakan perusahaan pengembang properti yang bergerak di bidang pengembangan, pembangunan, dan akuisisi properti serta jasa properti.
2. MNC Land berencana membangun gedung MNC Media Center setinggi 58 lantai yang akan digunakan sebagai perkantoran dan hotel bintang enam.
3. MNC Land juga akan membangun gedung untuk stasiun televisi milik MNC Group sepert
PT Jaya Agra Wattie Tbk. (Perseroan) melakukan penawaran umum perdana saham sebanyak 1,132,405,500 saham atau sebesar 30% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum perdana dengan harga penawaran Rp500 per saham. Dana hasil penawaran umum akan digunakan untuk membiayai ekspansi usaha, melunasi sebagian utang, dan modal kerja. Penjamin pelaksana emisi efek adalah PT Mandiri
PT Waskita Karya berkembang menjadi kontraktor umum yang terlibat dalam proyek konstruksi infrastruktur seperti jalan, jembatan, bangunan, dan fasilitas industri. Perusahaan ini mencapai prestasi dalam pembangunan jembatan beton panjang menggunakan sistem kantilever bebas dan memperoleh sertifikasi ISO atas sistem manajemen mutunya. Waskita dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah sebagai BUMN dan bersa
Hbl minggu 3, hefti juliza, hapzi ali, bentuk badan usaha, universitas mercu ...Hefti Juliza
Dokumen tersebut membahas tentang berbagai bentuk badan usaha seperti firma, CV, perseroan terbatas milik negara, perusahaan umum, perusahaan daerah, dan koperasi. Juga dijelaskan mengenai aspek hukum perseroan terbatas sesuai UU No. 40 tahun 2007. Sebagai contoh implementasinya diberikan PT Telkom yang awalnya berbentuk perusahaan umum kemudian menjadi perseroan terbatas milik negara
3 HBL Rosdiana, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA. Bentuk Badan Hukum Perseroan Terbat...Rosdiana
Mahasiswa harus dapat menjelaskan definisi dan bentuk Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Kode Komersial Indonesia baik Entitas Perorangan maupun Sekutu dan dapat menjelaskan definisi Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang N0.40 tahun 2007 dan tanggungjawab hukum kepada 2 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA
http://www.mercubuana.ac.id Perseroan Terbatas.
Hbl agnes monica,hapzi ali,bentuk bentuk badan usaha dan perseroan terbatas,...AgnesMonica14
Modul ini membahas tentang bentuk-bentuk badan usaha seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan, firma, perusahaan komanditer, BUMN, dan menjelaskan ciri-ciri utama dari masing-masing bentuk badan usaha."
3.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Hapzi Ali, Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha ...Jihan Nabilah
Modul ini membahas tentang aspek hukum bentuk badan usaha di Indonesia. Terdapat dua jenis badan usaha yaitu Badan Usaha Milik Negara atau Daerah (BUMN/BUMD) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). BUMN/BUMD dimiliki sebagian besar oleh negara atau daerah, sedangkan BUMS dimiliki sepenuhnya oleh swasta. Jenis-jenis BUMN/BUMD antara lain Perjan, Perum, dan Persero, sedangkan jenis BU
3. hbl,chives radin ,prof.hapzi ali,bentuk badan hukum perseroan terbatas,uni...Chives Radin
Modul ini membahas tentang bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia, termasuk perseroan terbatas. Modul ini menjelaskan jenis-jenis badan usaha milik swasta dan negara/daerah beserta definisi dan contohnya. Modul ini juga menjelaskan mengenai perseroan terbatas secara khusus, termasuk struktur kepemilikan dan tanggung jawab hukum perseroan terbatas.
3.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri,Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha ,Universitas...Jihan Nabilah
Modul ini membahas tentang aspek hukum bentuk badan usaha sesuai dengan Kode Komersial Indonesia dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007. Modul ini menjelaskan definisi dan jenis-jenis badan usaha seperti BUMN, BUMS, perseroan terbatas, dan bentuk-bentuk perusahaan seperti firma dan persekutuan komanditer. Modul ini juga membahas tanggung jawab hukum terhadap perseroan terbatas.
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen BUMN dan BUMD di Indonesia. Secara garis besar dibahas mengenai pengertian, landasan hukum, jenis-jenis serta contoh BUMN dan BUMD yang ada di berbagai sektor seperti jasa keuangan, logistik, agroindustri, dan lainnya.
Hbl 15, dyana anggraini, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu buana...Dyana Anggraini
Modul ini membahas tentang hukum lingkungan dan bisnis. Ia menjelaskan pengertian hukum lingkungan menurut undang-undang dan para ahli, dasar hukum dalam mengelola lingkungan, jenis penegakan hukum lingkungan, dan kasus lumpur Lapindo sebagai contoh penerapan hukum lingkungan terhadap perusahaan. Modul ini bertujuan memberikan pemahaman dasar tentang hukum lingkungan di Indonesia.
Hbl 10, dyana anggraini, hapzi ali, anti monopoli dan persaingan bisnis tidak...Dyana Anggraini
Modul ini membahas hukum anti monopoli dan persaingan bisnis tidak sehat. Modul ini menjelaskan tentang tujuan dan pelaku usaha dalam UU Nomor 5 tahun 1999, kegiatan dan perjanjian yang dilarang, serta implementasi UU tersebut terhadap kasus PT PLN yang melakukan monopoli listrik nasional.
Modul ini membahas hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Terdapat pula pembahasan mengenai prinsip tanggung jawab hukum dan kasus iklan Nissan March yang dimasukkan ke pengadilan karena dianggap melanggar undang-undang tersebut.
Hbl 2, dyana anggraini, hapzi ali, alternatif resolusi sengketa atau resolusi...Dyana Anggraini
Dokumen tersebut membahas tentang alternatif penyelesaian sengketa ekonomi seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, dan litigasi. Sengketa ekonomi dapat muncul dari berbagai aktivitas bisnis dan ekonomi seperti perniagaan, perbankan, investasi, industri, dan lainnya. Berbagai lembaga seperti pengadilan umum dan niaga dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut.
Hbl, dyana anggraini, hapzi ali, anti monopoli dan persaingan bisnis tidak se...Dyana Anggraini
Modul perkuliahan ini membahas hukum anti monopoli dan persaingan bisnis tidak sehat menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1999, termasuk pengertian, tujuan, kegiatan dan perjanjian yang dilarang, serta pengecualian dalam undang-undang tersebut. Modul ini juga menggunakan studi kasus monopoli PT PLN dalam memenuhi kebutuhan listrik masyarakat yang melanggar undang-undang anti monopoli.
Modul perkuliahan ini membahas tentang hukum perlindungan konsumen dan tanggung jawab hukum di Indonesia. Terdapat penjelasan mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Juga dibahas studi kasus tentang iklan mobil Nissan March yang dimasukkan ke pengadilan karena dianggap melanggar undang-undang tersebut.
Hbl, dyana anggraini, hapzi ali, perubahan di pt. kereta api indonesia (perse...Dyana Anggraini
Perubahan besar terjadi di PT Kereta Api Indonesia sejak 2009. Perubahan ini meliputi restrukturisasi organisasi, infrastruktur, pelayanan penumpang, budaya kerja, dan pembentukan anak perusahaan baru. Perubahan ini menghadapi tantangan dari internal maupun eksternal, namun pada akhirnya memberikan dampak positif seperti peningkatan keuangan dan kesejahteraan karyawan.
Hbl, dyana anggraini, hapzi ali, anti monopoli dan persaingan bisnis tidak se...Dyana Anggraini
Modul perkuliahan ini membahas tentang hukum anti monopoli dan persaingan bisnis tidak sehat. Modul ini menjelaskan pengertian kedua konsep tersebut, asas dan tujuannya, kegiatan dan perjanjian yang dilarang, serta sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bertugas mengawasi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia.
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
Laporan Pembina Pramuka SD dalam format doc dapat anda jadikan sebagai rujukan dalam membuat laporan. silakan download di sini https://unduhperangkatku.com/contoh-laporan-kegiatan-pramuka-format-word/
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
Hbl, dyana anggraini, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha, universitas mercu buana, 2018
1. MODUL PERKULIAHAN
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Aspek Hukum Bentuk Badan
Usaha
Fakultas
Program
Studi
Tatap
Muka
Kode MK Disusun Oleh
Dosen
Pengampu
Ekonomi dan
Bisnis
Akuntansi
03
F041700009 Dyana Anggraini
43216010001
Prof. Dr.
Hapzi Ali,
CMA
Abstract Kompetensi
Memahami aspek hukum bentuk
badan usaha.
Memberikan pemahaman dan
pembelajaran aspek hukum
bentuk badan usaha.
2. 2 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)
A. PERSEROAN TERBATAS (PT)
1. Pengertian Perseroan Terbatas (PT)
Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan
hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian,
melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi
dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam
UndangUndang ini serta peraturan pelaksanaannya.
adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal
terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham
yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat
diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan bisa dilakukan tanpa
perlu membubarkan perusahaan.
Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan
tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari
kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan
sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti
pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang
terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan
melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi
tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat
keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan
yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang
disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan
yang diperoleh perseroan terbatas.
Selain berasal dari saham, modal PT dapat pula berasal dari obligasi.
Keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi adalah mereka
mendapatkan bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau ruginya
perseroan terbatas tersebut.
2. Berdasarkan Pasal 1 UUPT No. 40/2007
Pengertian Perseroan Terbatas (Perseroan) adalah badan hukum yang
merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan
kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham,
dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta
peraturan pelaksanaannya.
PT merupakan perusahaan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai
perusahaan yang berbadan hukum. Dengan status yang demikian itu, PT
menjadi subyek hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, sebagai
badan hukum. Hal ini berarti PT dapat melakukan perbuatan-perbuatan
hukum seperti seorang manusia dan dapat pula mempunyai kekayaan atau
utang (ia bertindak dengan perantaraan pengurusnya).
kewajiban, sebagai badan hukum. Hal ini berarti PT dapat melakukan
perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia dan dapat pula
mempunyai kekayaan atau utang (ia bertindak dengan perantaraan
pengurusnya).
3. 3 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)
3. Tanggung Jawab hukum kepada Perseroan Terbatas
Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan
Dewan Komisaris.
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan
untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna
meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik
bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada
umumnya.
Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha
yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.
Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan
Dewan Komisaris.
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan
untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna
meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik
bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada
umumnya.
Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha
yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.
B. IMPLEMENTASI BADAN USAHA YANG ADA DI INDONESIA
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
WIKA dibentuk dari proses nasionalisasi perusahaan Belanda bernama
Naamloze Vennotschap Technische Handel Maatschappij en Bouwbedijf Vis en Co.
atau NV Vis en Co. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1960 dan Surat
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (PUTL) No. 5 tanggal 11
Maret 1960, dengan nama Perusahaan Negara Bangunan Widjaja Karja. Kegiatan
usaha WIKA pada saat itu adalah pekerjaan instalasi listrik dan pipa air. Pada awal
dasawarsa 1960-an, WIKA turut berperan serta dalam proyek pembangunan
Gelanggang Olah Raga Bung Karno dalam rangka penyelenggaraan Games of the
New Emerging Forces (GANEFO) dan Asian Games ke-4 di Jakarta.
Seiring berjalannya waktu, berbagai tahap pengembangan kerap kali
dilakukan untuk terus tumbuh serta menjadi bagian dari pengabdian WIKA bagi
perkembangan bangsa melalui jasa-jasa konstruksi yang tersebar di berbagai
penjuru negeri.
Perkembangan signifikan pertama adalah di tahun 1972, dimana pada saat
itu nama Perusahaan Negara Bangunan Widjaja Karja berubah menjadi PT Wijaya
Karya. WIKA kemudian berkembang menjadi sebuah kontraktor konstruksi dengan
menangani berbagai proyek penting seperti pemasangan jaringan listrik di Asahan
dan proyek irigasi Jatiluhur.
4. 4 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)
Satu dekade kemudian, pada tahun 1982, WIKA melakukan perluasan divisi
dengan dibentuknya beberapa divisi baru, yaitu Divisi Sipil Umum, Divisi Bangunan
Gedung, Divisi Sarana Papan, Divisi Produk Beton dan Metal, Divisi Konstruksi
Industri, Divisi Energy, dan Divisi Perdagangan. Proyek yang ditangani saat itu
diantaranya adalah Gedung LIPI, Gedung Bukopin, dan Proyek Bangunan dan
Irigasi. Selain itu, semakin berkembangnya anak-anak perusahaan di sektor industri
konstruksi membuat WIKA menjadi perusahaan infrastruktur yang terintegrasi dan
bersinergi.
Keterampilan para personel WIKA dalam industri konstruksi telah mendorong
Perseroan untuk memperdalam berbagai bidang yang digelutinya dengan
mengembangkan beberapa anak perusahaan guna dapat berdiri sendiri sebagai
usaha yang spesialis dalam menciptakan produknya masing-masing. Pada tahun
1997, WIKA mendirikan anak perusahaannya yang pertama, yaitu PT Wijaya Karya
Beton, mencerminkan pesatnya perkembangan Divisi Produk Beton WIKA saat itu.
Kegiatan PT Wijaya Karya Beton saat itu diantaranya adalah pengadaan
bantalan jalan rel kereta api untuk pembangunan jalur double-track Manggarai,
Jakarta, dan pembangunan PLTGU Grati serta Jembatan Cable Stayed Barelang di
Batam. Langkah PT Wijaya Karya Beton kemudian diikuti dengan pendirian PT
Wijaya Karya Realty pada tahun 2000 sebagai pengembangan Divisi Realty. Pada
tahun yang sama didirikan pula PT Wijaya Karya Intrade sebagai pengembangan
Divisi Industri dan Perdagangan.
Semakin berkembangnya Perseroan, semakin tinggi pula tingkat kepercayaan
masyarakat terhadap kemampuan Perseroan. Hal ini tercermin dari keberhasilan
WIKA melakukan penawaran saham perdana (Initial Public Offering/IPO) pada
tanggal 27 Oktober 2007 di Bursa Efek Indonesia (saat itu bernama Bursa Efek
Jakarta). Pada IPO tersebut, WIKA melepas 28,46 persen sahamnya ke publik,
sehingga pemerintah Republik Indonesia memegang 68,42 persen saham,
sedangkan sisanya dimiliki oleh masyarakat, termasuk karyawan, melalui
Employee/Management Stock Option Program (E/MSOP), dan Employee Stock
Allocation (ESA).
Sementara itu, langkah pengembangan Divisi menjadi anak perusahaan yang
berdiri di atas kaki sendiri terus dilakukan. Pada tahun 2008 WIKA mendirikan anak
perusahaan PT Wijaya Karya Gedung yang memiliki spesialisasi dalam bidang
usaha pembangunan high rise building. WIKA juga mengakuisisi 70,08 persen
saham PT Catur Insan Pertiwi yang bergerak di bidang mechanical-electrical.
Kemudian nama PT Catur Insan Pertiwi dirubah menjadi PT Wijaya Karya Insan
Pertiwi. Pada tahun 2009, bersama dengan PT Jasa Sarana dan RMI, mendirikan
PT Wijaya Karya Jabar Power yang bergerak dalam pembangunan Pembangkit
Listrik Tenaga Panas bumi (PLTP).
Di pertengahan tahun 2009, WIKA bersama perusahaan lain berhasil
menyelesaikan Jembatan Suramadu, sebuah proyek prestisius yang
menghubungkan pulau Jawa dengan pulau Madura. Kini proyek tersebut telah
dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
Memasuki tahun 2010, WIKA berhadapan dengan lingkungan usaha yang
berubah dengan tantangan lebih besar. Untuk itu, WIKA telah menyiapkan Visi baru,
yaitu VISI 2020 untuk menjadi salah satu perusahaan EPC dan Investasi terintegrasi
5. 5 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)
terbaik di Asia Tenggara. Visi ini diyakini dapat memberi arah ke segenap jajaran
WIKA untuk mencapai pertumbuhan yang lebih optimal, sehat dan berkelanjutan.
Sepanjang tahun 2012, WIKA berhasil menuntaskan proyek power plant yang
terdiri dari: Pembangkit Listrik Tenaga Gas Borang, 60MW, Pembangkit Listrik
Tenaga Mesin Gas Rengat, 21MW, Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Ambon,
34MW.
Pada tahun 2013 Perseroan mendirikan usaha patungan PT Prima Terminal
Peti Kemas bersama PT Pelindo I (Persero) dan PT Hutama Karya (Persero),
mengakuisisi saham PT Sarana Karya (Persero) (“SAKA”) yang sebelumnya dimiliki
oleh Pemerintah Republik Indonesia, mendirikan usaha patungan PT WIKA Kobe
dan PT WIKA Krakatau Beton melalui Entitas Anak WIKA Beton, dan melakukan
buyback saham sebanyak 6.018.500 saham dengan harga perolehan rata-rata
Rp1.706,77,-
Pertumbuhan yang berkelanjutan, dimana PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
yang telah berdiri selama lebih dari lima puluh tahun, adalah cerita sukses yang
merefleksikan tingginya komitmen dan kerja keras. Memasuki abad ke 21, WIKA
berusaha untuk meningkatkan kinerjanya dalam setiap aspek, mulai dari
Manajemen, Sumber Daya Manusia, hingga pada struktur inovasi dan teknologi
tertinggi.
VISI 2020
Menjadi salah satu perusahaan terbaik di bidang Engineering Procurement dan
Construction (EPC) dan Investasi terintegrasi di Asia Tenggara
MISI
1. Menyediakan produk dan jasa yang unggul dan terpadu di bidang EPC dan
Investasi untuk Infrastruktur, Gedung Bertingkat, Energi, Industrial Plant, Industri,
Realty dan Property
2. Memenuhi Harapan Pemangku Kepentingan Utama
3. Menjalankan Praktik Etika Bisnis untuk Menjadi Warga Usaha yang Baik dan
Memelihara Keberlanjutan Perusahaan
4. Ekspansi Strategis ke luar Negeri
5. Mengimplementasikan "Praktek-praktek" Sistem Manajemen Terintegrasi
Strategi
1. Strategi Pemasaran "Pasar Selektif"
Strategi Pasar Selektif yang dilakukan oleh WIKA merujuk pada pasar yang terpilih.
Saat ini, pasar WIKA terdiri dari pasar domestik dan luar negeri, strategi WIKA untuk
pasar domestik adalah dengan memilih proyek yang berasal dari Pemerintah yang
telah disesuaikan dengan anggaran Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan
perusahaan swasta yang dinilai menguntungkan. Untuk pasar luar negeri, WIKA
memfokuskan diri pada pasar yang sudah dikuasai.
6. 6 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)
2. Strategi keuangan "SentraLiSaSi dan Pembiayaan mandiri"
Strategi keuangan WIKA berfokus pada optimalisasi tingkat likuiditas. Hal ini dapat
dicapai melalui strategi keuangan terpusat dan kebijakan pembiayaan proyek secara
mandiri. kedua kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga tingkat likuiditas
perusahaan.
3. Strategi Operasional "QSHE, Sentralisasi Pengadaan, Program Efisiensi,
mitigasi risiko"
Strategi Operasional didasarkan kepada tiga hal keunggulan yaitu:
1. Quality, Safety, Health & Environment
2. Pengadaan Terpusat,
3. Program Efisiensi, dan
4. Mitigasi Risiko.
Perseroan memperhatikan Quality, Safety, Health, & Environment dalam beroprasi.
Pengadaan Terpusat merupakan salah satu cara substansial dalam
mengurangibiaya khususnya mendapatkan harga yang terbaik dan efisiensi pada
biaya persediaan. Program Efisiensi dilakukan dengan melakukan upaya-upaya
perbaikan yang berkelanjutan di setiap proses bisnis, baik di harga pokok maupun di
biaya operasional. Mitigasi risiko dilakukan sebagai bagian utuh dari pengelolaan
risiko yang ditujukan untuk meniadakan atau meminimalkan tingkat risiko yang dapat
diterima
4. Strategi investasi "Perkuatan integrasi forward-backward"
Strategi investasi yang diterapkan adalah melakukan investasi yang bernilai tambah
dan mempunyai keunggulan bersaing. Strategi nilai tambah dilakukan dengan
membuat keputusan investasi secara tepat dan diharapkan dapat memberikan nilai
tambah bagi perusahaan khususnya dalam hal tingkat pengembalian investasi.
Strategi keunggulan bersaing adalah strategi pemilihan investasi untuk
meningkatkan kemampuan sinergi perusahaan untuk memberi nilai tambah kepada
customer dibanding kompetitor.
5. Strategi Pengembangan Human Capital Berbasis Kompetensi dan
Pengharkatan
Strategi Pengembangan Human Capital dimulai dari desain organisasi yang
disesuaikan dengan arah perkembangan perusahaan dan mengembangkan
kompetensi Human Capital untuk mendukung pertumbuhan Perseroan. Penerapan
prinsip "more for more" dalam penerapan kebijakan pengharkatan.
7. 7 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)
Daftar Pustaka
http://www.wika.co.id/id/pages/who-we-are
http://www.wika.co.id/id/pages/commitment
http://www.wika.co.id/id/pages/strategy