Dokumen tersebut membahas tentang hukum keluarga di Indonesia, meliputi pengertian, sumber hukum, ruang lingkup, azas-azas, perkawinan, perceraian, dan harta benda dalam perkawinan. Dibahas pula syarat-syarat, larangan, pelaksanaan, pembatalan, dan akibat-akibat hukum perkawinan.
Sofi Larasati memberikan kuasa penuh kepada Haris Mujahid S.H. dan Radhian Utama S.H. untuk mewakilinya sebagai Tergugat I dalam perkara perdata No. 101/B/PDT/11/2014/PN Bandung, termasuk mengajukan gugatan, replik, kesimpulan, menghadap sidang, mengajukan bukti, melakukan perdamaian, dan segala tindakan terkait penyelesaian perkara tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum keluarga di Indonesia, meliputi pengertian, sumber hukum, ruang lingkup, azas-azas, perkawinan, perceraian, dan harta benda dalam perkawinan. Dibahas pula syarat-syarat, larangan, pelaksanaan, pembatalan, dan akibat-akibat hukum perkawinan.
Sofi Larasati memberikan kuasa penuh kepada Haris Mujahid S.H. dan Radhian Utama S.H. untuk mewakilinya sebagai Tergugat I dalam perkara perdata No. 101/B/PDT/11/2014/PN Bandung, termasuk mengajukan gugatan, replik, kesimpulan, menghadap sidang, mengajukan bukti, melakukan perdamaian, dan segala tindakan terkait penyelesaian perkara tersebut.
Perjanjian perkawinan mengatur harta suami istri dan akibatnya jika perkawinan berakhir. Menurut KUHPerdata harus dibuat di hadapan notaris sebelum pernikahan, sedangkan UU Perkawinan cukup dihadapan pegawai catat nikah. Perjanjian hanya mengikat pihak ketiga jika terdaftar di pengadilan.
Dokumen tersebut membahas tentang perbandingan hukum pidana dan menjelaskan perbedaan pandangan tentang kedudukan perbandingan hukum, keluarga-keluarga hukum di dunia, serta tujuan dan manfaat dari perbandingan hukum."
Sidang pertama perkara cerai gugat antara Ade Kosasih sebagai penggugat dan Rosy Apriani sebagai tergugat diadakan. Majelis hakim memberikan nasihat agar para pihak berdamai namun penggugat tetap pada keputusannya. Tergugat berharap penggugat mengurungkan niat cerai. Majelis hakim memutuskan untuk memberi kesempatan mediasi terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Dedi S.H.
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi dalam hukum perdata Indonesia. Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi harus dibahas secara bersamaan karena saling berhubungan. Eksepsi merupakan tangkisan terhadap gugatan penggugat yang tidak langsung menyangkut pokok perkara, sedangkan rekonvensi adalah gugatan balasan dari tergugat terhadap penggugat.
Hukum acara perdata - Asas-asas hukum acara perdata (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang asas-asas hukum acara perdata menurut beberapa ahli. Beberapa asas yang dijelaskan antara lain hakim bersifat menunggu, hakim pasif, sifat terbukanya persidangan, mendengar kedua belah pihak, putusan harus disertai alasan, beracara dikenakan biaya, dan tidak ada keharusan mewakilkan.
Makalah ini membahas tentang pendewasaan dalam KUHPerdata. Pendewasaan adalah suatu pernyataan hukum dimana seseorang yang belum dewasa dipersamakan dengan orang dewasa, baik secara penuh maupun terbatas. Pendewasaan penuh dapat diajukan setelah berumur 20 tahun, sedangkan terbatas setelah 18 tahun. Makalah ini juga membandingkan konsep kedewasaan menurut hukum barat, adat,
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian perkawinan menurut Undang-Undang dan para tokoh hukum, syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang, serta pentingnya pencatatan perkawinan."
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Idik Saeful Bahri
Hukum pidana khusus adalah ketentuan pidana yang diatur secara khusus di luar KUHP untuk tindak pidana tertentu seperti korupsi, pencucian uang, dan terorisme. Hukum pidana khusus mencakup hukum pidana materiil dan formil, serta menggunakan pengadilan dan instrumen khusus. Hukum pidana khusus diperlukan untuk mengimbangi perkembangan kriminalitas baru yang tidak tertangani oleh KUHP
Makalah ini membahas tentang hukum perkawinan adat di Indonesia, termasuk pengertian perkawinan dan hukum perkawinan adat, tujuan hukum perkawinan adat, asas-asas hukum perkawinan adat seperti bentuk perkawinan berdasarkan persiapan dan susunan kekerabatan, serta sistem perkawinan dalam hukum adat seperti endogami dan exogami. "
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang hukum keluarga internasional khususnya mengenai perkawinan dan perceraian antarnegara serta implikasinya, asas-asas utama dalam hukum perdata internasional, contoh kasus perceraian campuran, dan pewarisan antarnegara.
Hukum perdata mengatur hubungan antara individu dalam masyarakat. Hukum perdata Indonesia berasal dari hukum perdata Belanda yang berbasis pada hukum Romawi. Hukum perdata Indonesia merupakan campuran dari hukum Eropa, agama, dan adat yang berlaku di wilayah Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang Yapiter Marpi, S.Kom., SH., MH selaku dosen yang mengajar beberapa mata kuliah seperti sistem hukum pidana, hukum pidana barat, hukum pidana adat, ciri-ciri hukum publik, asas-asas hukum pidana dalam KUHP, dan sistem hukum barat. Juga disebutkan bahwa Indonesia adalah negara bekas jajahan Belanda dan beragam suku bangsa.
Aliran-aliran hukum pidana ini berusaha memperoleh suatu sistem hukum pidana yang praktis dan bermanfaat,bukan untuk mencari dasar hukum atau pembenaran hukum.secara garis besar aliran-aliran hukum pidana ini dapat dibagi menjadi tiga aliran yaitu aliran Klasik,aliran Modern dan aliran Neo-klasik atau gabungan
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita SariFenti Anita Sari
Suksesi = Succesion
Susesi dalam Hukum Internasional adalah
Peralihan hak dan kewajiban intenasional, baik dari negaraatau pemerintah lama ke pemerintah baru. Contoh perubahan kekuasaan territorial Uni Soviet yang dibagi atasbeberapa Negara lain seperti Rusia, Estonia,Ukraina dan yang lainnya. Atau bias juga tidak jauh dari Indonesiayakni suksesi Negara Timor Leste. Dari kasus tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa suksesi atau seccesion yakni membahas mengenai kedaulatan yang sebelumnya dimiliki, dan hak serta kewajiban baru Negara tersebut. Serta sejauh manahal tersebut dimiliki suatu Negara yang digantikan dan yang tergantikan.
Seorang mahasiswa ITB bernama Julius ditikam dan dirampok oleh geng motor di Bandung. Julius ditikam berkali-kali hingga mengalami luka parah, tetapi berhasil diselamatkan dan kini sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Kondisinya sudah membaik meski masih khawatir akan kehilangan beberapa perkuliahan.
Perjanjian perkawinan mengatur harta suami istri dan akibatnya jika perkawinan berakhir. Menurut KUHPerdata harus dibuat di hadapan notaris sebelum pernikahan, sedangkan UU Perkawinan cukup dihadapan pegawai catat nikah. Perjanjian hanya mengikat pihak ketiga jika terdaftar di pengadilan.
Dokumen tersebut membahas tentang perbandingan hukum pidana dan menjelaskan perbedaan pandangan tentang kedudukan perbandingan hukum, keluarga-keluarga hukum di dunia, serta tujuan dan manfaat dari perbandingan hukum."
Sidang pertama perkara cerai gugat antara Ade Kosasih sebagai penggugat dan Rosy Apriani sebagai tergugat diadakan. Majelis hakim memberikan nasihat agar para pihak berdamai namun penggugat tetap pada keputusannya. Tergugat berharap penggugat mengurungkan niat cerai. Majelis hakim memutuskan untuk memberi kesempatan mediasi terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Dedi S.H.
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi dalam hukum perdata Indonesia. Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi harus dibahas secara bersamaan karena saling berhubungan. Eksepsi merupakan tangkisan terhadap gugatan penggugat yang tidak langsung menyangkut pokok perkara, sedangkan rekonvensi adalah gugatan balasan dari tergugat terhadap penggugat.
Hukum acara perdata - Asas-asas hukum acara perdata (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang asas-asas hukum acara perdata menurut beberapa ahli. Beberapa asas yang dijelaskan antara lain hakim bersifat menunggu, hakim pasif, sifat terbukanya persidangan, mendengar kedua belah pihak, putusan harus disertai alasan, beracara dikenakan biaya, dan tidak ada keharusan mewakilkan.
Makalah ini membahas tentang pendewasaan dalam KUHPerdata. Pendewasaan adalah suatu pernyataan hukum dimana seseorang yang belum dewasa dipersamakan dengan orang dewasa, baik secara penuh maupun terbatas. Pendewasaan penuh dapat diajukan setelah berumur 20 tahun, sedangkan terbatas setelah 18 tahun. Makalah ini juga membandingkan konsep kedewasaan menurut hukum barat, adat,
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian perkawinan menurut Undang-Undang dan para tokoh hukum, syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang, serta pentingnya pencatatan perkawinan."
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Idik Saeful Bahri
Hukum pidana khusus adalah ketentuan pidana yang diatur secara khusus di luar KUHP untuk tindak pidana tertentu seperti korupsi, pencucian uang, dan terorisme. Hukum pidana khusus mencakup hukum pidana materiil dan formil, serta menggunakan pengadilan dan instrumen khusus. Hukum pidana khusus diperlukan untuk mengimbangi perkembangan kriminalitas baru yang tidak tertangani oleh KUHP
Makalah ini membahas tentang hukum perkawinan adat di Indonesia, termasuk pengertian perkawinan dan hukum perkawinan adat, tujuan hukum perkawinan adat, asas-asas hukum perkawinan adat seperti bentuk perkawinan berdasarkan persiapan dan susunan kekerabatan, serta sistem perkawinan dalam hukum adat seperti endogami dan exogami. "
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang hukum keluarga internasional khususnya mengenai perkawinan dan perceraian antarnegara serta implikasinya, asas-asas utama dalam hukum perdata internasional, contoh kasus perceraian campuran, dan pewarisan antarnegara.
Hukum perdata mengatur hubungan antara individu dalam masyarakat. Hukum perdata Indonesia berasal dari hukum perdata Belanda yang berbasis pada hukum Romawi. Hukum perdata Indonesia merupakan campuran dari hukum Eropa, agama, dan adat yang berlaku di wilayah Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang Yapiter Marpi, S.Kom., SH., MH selaku dosen yang mengajar beberapa mata kuliah seperti sistem hukum pidana, hukum pidana barat, hukum pidana adat, ciri-ciri hukum publik, asas-asas hukum pidana dalam KUHP, dan sistem hukum barat. Juga disebutkan bahwa Indonesia adalah negara bekas jajahan Belanda dan beragam suku bangsa.
Aliran-aliran hukum pidana ini berusaha memperoleh suatu sistem hukum pidana yang praktis dan bermanfaat,bukan untuk mencari dasar hukum atau pembenaran hukum.secara garis besar aliran-aliran hukum pidana ini dapat dibagi menjadi tiga aliran yaitu aliran Klasik,aliran Modern dan aliran Neo-klasik atau gabungan
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita SariFenti Anita Sari
Suksesi = Succesion
Susesi dalam Hukum Internasional adalah
Peralihan hak dan kewajiban intenasional, baik dari negaraatau pemerintah lama ke pemerintah baru. Contoh perubahan kekuasaan territorial Uni Soviet yang dibagi atasbeberapa Negara lain seperti Rusia, Estonia,Ukraina dan yang lainnya. Atau bias juga tidak jauh dari Indonesiayakni suksesi Negara Timor Leste. Dari kasus tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa suksesi atau seccesion yakni membahas mengenai kedaulatan yang sebelumnya dimiliki, dan hak serta kewajiban baru Negara tersebut. Serta sejauh manahal tersebut dimiliki suatu Negara yang digantikan dan yang tergantikan.
Seorang mahasiswa ITB bernama Julius ditikam dan dirampok oleh geng motor di Bandung. Julius ditikam berkali-kali hingga mengalami luka parah, tetapi berhasil diselamatkan dan kini sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Kondisinya sudah membaik meski masih khawatir akan kehilangan beberapa perkuliahan.
Ecohealth approach to the nutrition transition in Lebanon - Dr. Batal - Unive...Teresa Borelli
The document discusses a nutrition program led by Dr. Malek Batal at the University of Ottawa. It notes several issues with the Lebanese diet including low consumption of fruits/vegetables and fish, high intake of refined grains, and indicators of food insecurity and obesity. It then outlines the EcoHealth approach, which views human health as linked to ecosystem health and requires multidisciplinary collaboration. The Phase II program aims to reduce vulnerability to health issues from ecosystem/market changes by promoting this approach. Interventions include establishing dietary guidelines, analyzing local mixed dishes, and a school feeding program using traditional foods.
Pendidikan Kewarganegaraan UU No 12 Tahun 2006 Pasal 24-30dianwidya sains
Pembahasan pasal 24-30 UU No 12 Tahun 2006 untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Jurusan Pendidikan IPA Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta
[Ringkasan]
Teks tersebut merupakan bagian pendahuluan yang membahas latar belakang tentang pulau Madura dan suku Madura. Teks ini juga membahas sejarah singkat suku Madura dan asal usul nama pulau Madura menurut beberapa sumber.
Ringkasan singkat dari dokumen tersebut adalah:
1) Kasus tentang Leigh Ann Walker, staff akuntan yang tidak jujur soal ujian sertifikasi CPA-nya kepada supervisor Vaughn
2) Walker akhirnya dipecat karena dinilai tidak memiliki integritas setelah mengakui kebohongannya
3) Diskusi mengenai apakah reaksi Vaughn berlebihan dan apakah seseorang dapat menjalankan peran profesional tanpa integritas p
Dokumen tersebut membahas tentang perkawinan, perceraian, dan berbagai ukuran untuk mengukur perkawinan dan perceraian seperti angka perkawinan kasar, angka perkawinan umum, angka perkawinan spesifik, angka perceraian kasar, dan angka perceraian umum.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perkawinan di Indonesia, termasuk pengertian, tujuan, syarat-syarat perkawinan, dan perdebatan mengenai perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda."
Dokumen tersebut membahas tentang perkawinan usia dini, termasuk faktor-faktor yang mendorong pernikahan dini, dampak positif dan negatif dari pernikahan dini, serta pandangan agama dan hukum terhadap pernikahan dini. Dokumen ini menjelaskan bahwa pernikahan dini sering terjadi karena faktor ekonomi, pendidikan, dan tradisi, namun dapat memiliki dampak negatif bagi pendidikan, kesehatan, dan psikologi
Dokumen tersebut membahas tentang perkawinan siri, yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan resmi. Dokumen menjelaskan bahwa Undang-Undang Perkawinan belum dapat mengatasi perkawinan siri karena masih mengakui keabsahan pernikahan berdasarkan hukum agama. Dokumen juga membahas dampak negatif perkawinan siri bagi istri dan anak, seperti ketidakjelasan status hukum, dan saran
Hukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaanAdhy Djr
Makalah ini membahas prinsip-prinsip hukum perdata internasional khususnya mengenai kewarganegaraan dan kebendaan dalam perkawinan campuran. Pembahasan mencakup asas-asas kewarganegaraan seperti ius sanguinis, ius soli, dan kewarganegaraan tunggal/ganda serta akibat hukum perkawinan dan perceraian berdasarkan hukum negara mana perkawinan atau perceraian terjadi
Dokumen tersebut membahas tentang pluralisme hukum perkawinan di Indonesia yaitu hukum perkawinan menurut hukum perdata, hukum Islam, dan hukum adat. Dokumen juga menjelaskan kodifikasi hukum perkawinan melalui Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 beserta syarat, larangan, dan tujuan perkawinan menurut undang-undang tersebut.
Penyuluhan hukum akibat perkawinan di bawah umurDian Vebyanti
Dokumen tersebut membahas tentang pernikahan anak di bawah umur, khususnya perempuan. Beberapa faktor penyebab pernikahan dini diantaranya adalah budaya, ekonomi, pendidikan, dan emosionalitas remaja. Pernikahan anak dibawah umur beresiko terhadap kesehatan ibu hamil dan janin serta menyebabkan putus sekolah dan kesulitan beradaptasi. Undang-undang pidana Indonesia melarang persetubuhan dengan anak di b
Sebagai negara hukum, yang telah memiliki instrumen hukum berupa Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), sudah menjadi tanggungjawab negara untuk melindungi dan menjamin kebebasan warga negaranya untuk memilik pasangannya dalam membentuk sebuah keluarga melalui ikatan perkawinan. Tanggungjawab negara tersebut telah dituangkan ke dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, yang menyebutkan : “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah”
Dokumen tersebut membahas tentang status hukum anak luar nikah dalam sistem hukum perkawinan Indonesia. Dokumen tersebut menjelaskan bahwa perdebatan masih terjadi mengenai apakah syarat formil pernikahan hanya terkait administrasi atau juga mempengaruhi syarat materiil pernikahan. Dokumen tersebut juga membahas akibat hukum dari perkawinan yang sah dan tidak sah, serta masalah perlindungan hukum bagi
Pernikahan adalah ikatan suami istri yang sah secara agama dan hukum untuk membentuk keluarga bahagia. UU menetapkan batas usia menikah adalah 19 tahun, meskipun sering terjadi pernikahan dini karena faktor ekonomi, tekanan orang tua, atau tradisi. Pernikahan dini berdampak negatif bagi kesehatan, pendidikan, dan psikologi remaja. Keduabelah pihak sebaiknya siap secara
Di dalam undang-undang perkawinan Indonesia, pernikahan beda agama masih belum diatur secara tegas; jika ada, aturan tersebut bersifat multitafsir. Ada yang mengatakan bahwa perkawinan beda agama tersebut sama halnya dengan perkawinan campuran dan adapula yang menyatakan tidak ada peraturan yang mengatur tentang perkawinan beda agama, sehingga ada yang berpandangan bahwa pernikahan beda agama diperkenankan selama tidak ada yang mengaturnya.
Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 M, meskipun ada kontroversi mengenai waktu dan metode penyebarannya. Sejak itu, hukum Islam berkembang di Indonesia dan diterapkan dalam berbagai tingkatan, dari hukum sosial komunitas hingga hukum positif kerajaan. Pada masa Orde Baru, hukum Islam diakui secara resmi dengan diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam dan pengadilan agama. Namun demik
Pernikahan dini memiliki berbagai dampak negatif secara hukum, biologis, dan psikologis. Secara hukum melanggar ketentuan umur minimal menikah. Secara biologis anak belum siap untuk hubungan seks dan kehamilan. Secara psikologis anak belum dewasa untuk menghadapi tanggung jawab pernikahan."
Dokumen tersebut membahas tentang perjanjian sewa menyewa yang mencakup pengertian, dasar hukum, subjek dan objek, hak dan kewajiban para pihak, risiko atas musnahnya barang, serta berakhirnya perjanjian sewa menyewa. Dibahas pula contoh kasus penyelesaian sengketa sewa menyewa rumah secara hukum.
Presentasi Hukum, HAM dan Demokrasi IslamRizqy Putra
Dokumen tersebut membahas tentang hukum, HAM, dan demokrasi dalam perspektif Islam. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa hukum Islam bersumber dari Al-Quran dan Hadis, mencakup bidang ibadah, muamalah, dan hukum pidana. Dokumen juga menjelaskan konsep HAM dalam Islam yang meliputi hak hidup, hak atas kekayaan, dan hak-hak dasar lainnya. Terakhir, dokumen mendef
Presentasi TIK perangkat instalasi warnetRizqy Putra
Dokumen tersebut memberikan penjelasan tentang perangkat-perangkat yang dibutuhkan untuk membangun warnet seperti PC server, PC client, hub/switch, modem, repeater, bridge, router, kabel UTP, kabel RJ45, serta menjelaskan skema transfer data, tipe-tipe ISP, dan topologi jaringan khususnya topologi star yang kerap digunakan pada warnet.
Ringkasan dokumen tentang Hak Asasi Manusia (HAM) ini memberikan informasi tentang:
1. Pengertian HAM secara umum adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia.
2. Ada beberapa macam HAM seperti hak personal, politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta upaya penegakannya melalui lembaga seperti KOMNAS HAM.
3. Upaya penegakan HAM dilakukan dengan berbagai tind
Direct & indirect speech (rizqy pratama .p)Rizqy Putra
This document discusses the rules for changing direct speech to indirect speech in English. It explains that direct speech uses quotation marks to report someone's exact words, while indirect speech reports what they said without quotation marks. The key rules are:
1) When reporting in the past tense, the verb tenses in the direct speech change accordingly in the indirect speech (e.g. present becomes past).
2) Pronouns may need to change based on the new context.
3) Words indicating time and place can change (e.g. now -> then, here -> there).
4) Questions, commands, exclamations and wishes also have specific changes when converting to indirect speech.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem ekskresi pada manusia dan hewan, mencakup struktur dan fungsi organ ekskresi seperti paru-paru, hati, kulit, dan ginjal, serta proses kerja dan gangguan yang dapat terjadi pada sistem ekskresi tersebut.
Kasus perkawinan adat berdasarkan uu no. 1 thn 1974
1. “ Kasus Hukum Perkawinan
Adat Berdasarkan UU
Nomor 1 Tahun 1974 “
KELOMPOK 7
2. DAFTAR ISI :
Latar Belakang
Masalah
Tujuan Pembahasan
Rumusan
Masalah
EXIT
3. Latar Belakang Masalah
Perkawinan dalam hukum tertulis diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan. Sedangkan dalam hukum adat (hukum tidak tertulis)
, aturan mengenai perkawinan tidak berubah dari dulu sampai sekarang.
Dalam aturan yang tercantum dalam hukum tertulis dan tidak tertulis
terdapat perbedaan yang mengatur tentang perkawinan yang berlaku di
Indonesia. Pada umumnya aturan yang berlaku adalah aturan yang terdapat
dalam hukum yang tertulis yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 , akan
tetapi pada masyarakat tertentu masih berlaku hukum tidak tertulis yaitu
hukum adat masing-masing, dan ada pula yang mencampurkan hukum adat
dengan perkawinan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974.
4. Perbedaan yang ada dalam hukum tertulis dan hukum tidak
tertulis contohnya seperti syarat-syarat seseorang untuk bisa
melangsungkan pernikahan . Pada UU No.1 Tahun 1974 memiliki
beberapa syarat yang tidak tercantum dalam hukum adat , seperti
batas usia melangsungkan perkawinan. Dalam hukum tertulis yang
bisa melangsungkan perkawinan ialah laki-laki yang telah berumur
19 tahun dan wanita yang telah berumur 16 tahun. Sedangkan
dalam hukum adat tidak dapat ketentuan yang mengikat terhadap
batas usia untuk melangsungkan perkawinan. Berdasarkan
masalah yang dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk
membahasnya lebih lanjut.
5. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan
diatas, dapat merumuskan masalah sebagai berikut:
• Bagaimana perbandingan antara aturan perkawinan
dibawah umur menurut UU No. 1 Tahun 1974 dengan
aturan menurut hukum adat?
• Bagaimana analisa teori kasus perkawinan dibawah umur
ditinjau dari perspektif hukum nasional dan hukum adat ?
• Apa tujuan penerapan aturan larangan perkawinan
dibawah umur menurut UU No. 1 Tahun 1974 ?
6. Tujuan Penelitian
1. Untuk memahami bagaimana konsep dasar perkawinan
dibawah umur dalam hukum adat
2. Untuk mendeskripsikan perbedaan aturan perkawinan
dibawah umur menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan hukum
adat
3. Untuk memahami penerapan hukum nasional dan hukum
adat mengenai kasus perkawinan dibawah umur
4. Untuk mengetahui tujuan larangan perkawinan dibawah
umur menurut UU No. 1 Tahun 1974
7. Pada kebanyakan daerah adat di Indonesia
memang tidak melarang perkawinan di bawah
umur, seperti pada daerah Kerinci , di Roti dan
pada suku Toraja . Walaupun ada juga yang
melarang seprti Pulau Bali, yang mana jika gadis
yang belum dewasa itu merupakan suatu
perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman.
8. Namun , walaupun dalam hukum adat diperbolehkan, pada
kenyataanya bisa saja tidak terjadi , dikarenakan terhambat oleh ijin
orang tua atau wali dari yang bersangkutan. Biasanya mereka tidak
akan memberi ijin sebelum mereka masing masing mencapai umur
yang pantas , contohnya 16 tahun bagi perempuan dan 18/19 tahun
bagi laki-laki . Apabila terjadi seorang anak perempuan yang berumur
dibawah 16 ataupun laki-laki yang berumur dibawah 18/19 tahun
, maka setelah menikah akan hidup dirumah mertua dahulu , baru
setelah mencapai umur dewasa akan memisahkan diri dan hidup
berdua secara mandiri terpisah dari orang tua. Perkawinan semacam ini
disebut “kawin-gantung”, di Jawa disebut “gantung-nikah”.
9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengehendaki
pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang telah ditentukan oleh
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun, meski demikian, undang-
undang ini tidak mencantumkan kriteria kedewasaan bagi seseorang agar
layak melakukan perkawinan. Pasal ini hanya mengatur tentang: izin orang
tua bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan apabila belum
mencapai umur 21 tahun (pasal 6 ayat (2)), umur minimal untuk diizinkan
melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun
(pasal 7 ayat (1)), anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum
pernah kawin, berada didalam kekuasaan orang tua (pasal 47 ayat (1)).
Analisa Kasus Perkawinan Dibawah Umur Menurut Hukum
Adat dan Sistem Hukum Nasional
10. Di lain pihak, hukum adat tidak mengatur batasan umur bagi orang untuk
melaksanakan perkawinan. Hukum adat membolehkan perkawinan anak-anak
yang dilaksanakan ketika anak masih berusia kanak-kanak.Hal ini dapat terjadi
karena di dalam hukum adat perkawinan tidak hanya merupakan persatuan
kedua belah mempelai, tetapi juga merupakan persatuan dua buah keluarga
kerabat. ( Prof. Dr Soekanto,SH. Mengatakan bahwa perkawinan bukan hanya
suatu peristiwa yang mengenai mereka yang bersangkutan ( perempuan dan laki-
laki yang menikah ) saja, akan tetapi juga bagi orang tuanya, saudara-saudaranya
dan keluarganya (Darmiwati, 2008) ). Perkawinan merupakan perisriwa yang
sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab perkawinan itu tidak
hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja tetapi juga kedua bekah
pihak dari orang tua, saudara-saudaranya bahkan keluarga-keluarga mereka
masing-masing.
11. Menurut Hilman Hadikusuma, S.H., asas-asas perkawinan
menurut hukum adat (Darmiwati, 2008) adalah sebagai berikut:
1. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga, rumah-tangga dan
hubungan kerabat yang rukun, damai, bahagia dan kekal.
2. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut agama atau
kepercayaan, tetapi juga harus mendapat persetujuan dari para anggota
kerabat.
3. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita
sebagai istri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum
adat setempat.
4. Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan orang tua dan anggota
kerabat, masyarakat adat dapat menolak kedudukan istri atau suami yang
tidak diakui oleh masyarakat adat setempat.
12. • Sedangkan menurut UU No. 1 Tahun 1974, asas-asas perkawinan
(Abdulkadir, 2010: 69) antara lain asas sukarela, asas partisipasi keluarga, asas
perceraian dipersulit, asas poligami dibatasi dengan ketat, asas kematangan
calon mempelai, asas perbaikan drajat kaum wanita, dan asas keharusan
pencatatan perkawinan dan perceraian dengan ancaman hukuman bagi
pelanggarnya, baik calon mempelai maupun pejabat pencatat perkawinan dan
perceraian.
• Dikalangan masyarakat adat yang masih kuat memepertahankan prinsip
kekerabatan berdasarkan ikatan keturunan, bahwa fungsi dari suatu
perkawinan merupakan suatu sarana untuk memperbaiki hubungan
kekerabatan yang telah jauh atau retak, perkawinan merupakan sarana
pendekatan dan perdamaian antar kerabat dan begitu pula dengan perkawinan
itu bersangkut paut dengan masalah kedudukan, harta kekayaan dan masalah
pewarisan.
13. Setiap UU yang dibuat pasti ada maksud
didalamnya, yang ditujukan untuk keadilan
masyarakat umum seperti dalam UU perkawinan
yang mencantumkan adanya batas usia minimum
untuk melangsungkan perkawinan dan secara tidak
langsung melarang adanya perkawinan dibawah
umur. Larangan tersebut dibuat karena adanya
beberapa faktor, antara lain:
Tujuan penerapan larangan perkawinan
dibawah umur menurut UUP
14. I. Dilihat dari segi Biologis
Seorang perempuan yang menikah dibawah umur kurang
dari 15 tahun memiliki banyak resiko, sekalipun ia sudah
mengalami menstruasi atau haid. Ada dua dampak medis yang
ditimbulkan oleh perkawinan dibawah umur ini, yakni dampak
pada kandungan dan kebidanannya. Penyakit kandungan yang
banyak diderita wanita yang menikah usia dini antara lain infeksi
pada kandungan dan kanker mulut rahim. Hal ini terjadi karena
terjadinya masa peralihan sel anak-anak ke sel dewasa yang
terlalu cepat. Padahal, pada umumnya pertumbuhan sel yang
tumbuh pada anak-anak baru akan berakhir pada usia 19 tahun.
15. Berdasarkan beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh para
ahli, rata-rata penderita infeksi kandungan dan kanker mulut rahim adalah
wanita yang menikah dibawah umur atau dibawah usia 19 tahun. Untuk
resiko kebidanan, wanita yang hamil di bawah usia 19 tahun dapat beresiko
pada kematian. Resiko lain selanjutnya, hamil di usia muda juga rentan
terjadinya pendarahan, keguguran, hamil anggur dan hamil prematur di
masa kehamilan.
Dengan demikian dilihat dari segi kesehatan atau medis, pernikahan
dini akan membawa banyak kerugian. Oleh karena itu, orang tua wajib
berpikir matang jika ingin menikahkan anaknya yang masih di bawah umur.
Bahkan pernikahan dini bisa dikategorikan sebagai bentuk kekerasan psikis
dan seks bagi anak yang kemudian dapat mengalami trauma.
16. II. Dilihat dari segi Psikologis
Ditinjau dari segi psikologi perkawinan dibawah
umur dapat membuat kehidupan rumah tangga tidak
harmonis. Hal ini dikarenakan pada usia muda emosi
seseorang masih labil atau tidak terkendali, gejolak
darah muda dan cara berpikir yang cenderung belum
memikirkan satu langkah kedepan. Selain itu juga
dalam mengatasi masalah atau problema rumah
tangga tidak bijaksana sehingga lebih mementingkan
ego masing-masing.
17. III. Dilihat dari segi Kependudukan
Dari segi kependudukan perkawinan dibawah umur menimbulkan
dampak dalam pertumbuhan penduduk di Indonesia. Dengan terjadinya
perkawinan dibawah umur maka angka kelahiran akan meningkat dengan
cepat. Sehingga membuat peningkatan penduduk secara nasional akan
lebih cepat. Hal ini membuat pemerintah dalam menyiapkan kebutuhan
untuk penduduk akan terganggu dan akan terjadi ketidakseimbangan
antara faktor-faktor pendukungnya, antara lain yaitu kebutuhan akan
sembako, listrik, sarana umum, transportasi, dan lain-lain. Selain itu beban
bagi pemerintah dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk akan
semakin bertambah, misalnya dengan peningkatan pertumbuhan
penduduk maka anggaran pemerintah dalam menjamin kesehatan (BPJS)
semakin bertambah.