Teks tersebut membahas tentang pengertian hukum administrasi negara dan administrasi negara. Secara singkat, administrasi negara adalah kerjasama antar manusia dalam pemerintahan untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan hukum administrasi negara adalah aturan yang mengatur kegiatan administrasi negara.
Kebebasan Eksistensial dan Kebebasan SosialRatri nia
Dokumen tersebut membahas tiga jenis kebebasan, yaitu:
1. Kebebasan eksistensial, yang merupakan kemampuan manusia untuk menentukan tindakannya sendiri berdasarkan pemikiran dan kehendaknya
2. Kebebasan jasmani dan rohani, yang merupakan hak setiap individu untuk menentukan tindakan fisik dan pemikirannya
3. Kebebasan sosial, yang merupakan kebebasan se
Instrumen administrasi negara meliputi berbagai instrumen hukum yang digunakan pemerintah dalam menjalankan tugasnya untuk mengatur dan mengurus berbagai aspek kehidupan masyarakat. Instrumen tersebut antara lain peraturan perundang-undangan, keputusan tata usaha negara, peraturan kebijakan, rencana, perizinan, dan instrumen hukum keperdataan. Semua instrumen tersebut harus dikeluarkan sesuai kewenangan dan pro
Teks tersebut membahas tentang pengertian hukum administrasi negara dan administrasi negara. Secara singkat, administrasi negara adalah kerjasama antar manusia dalam pemerintahan untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan hukum administrasi negara adalah aturan yang mengatur kegiatan administrasi negara.
Kebebasan Eksistensial dan Kebebasan SosialRatri nia
Dokumen tersebut membahas tiga jenis kebebasan, yaitu:
1. Kebebasan eksistensial, yang merupakan kemampuan manusia untuk menentukan tindakannya sendiri berdasarkan pemikiran dan kehendaknya
2. Kebebasan jasmani dan rohani, yang merupakan hak setiap individu untuk menentukan tindakan fisik dan pemikirannya
3. Kebebasan sosial, yang merupakan kebebasan se
Instrumen administrasi negara meliputi berbagai instrumen hukum yang digunakan pemerintah dalam menjalankan tugasnya untuk mengatur dan mengurus berbagai aspek kehidupan masyarakat. Instrumen tersebut antara lain peraturan perundang-undangan, keputusan tata usaha negara, peraturan kebijakan, rencana, perizinan, dan instrumen hukum keperdataan. Semua instrumen tersebut harus dikeluarkan sesuai kewenangan dan pro
Ppt Mengupas penyelenggara kekuasaan negaraDoris Agusnita
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pembagian kekuasaan negara Indonesia dan penyelenggara kekuasaan negara seperti kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, dan konsep pemerintah daerah. Dibahas pula peran dan kewenangan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang berdasarkan kekuasaan rakyat. Terdapat dua jenis demokrasi, yaitu demokrasi langsung dan tidak langsung. Demokrasi di Indonesia telah berkembang dari UUD 1945 hingga reformasi dengan tantangan seperti kelompok radikal dan menurunnya kepercayaan publik.
Bentuk negara dan pemerintahan memiliki berbagai teori menurut para ahli. Ada tiga bentuk negara utama yaitu monarki, republik, dan autoritarian fuhrerstaat. Bentuk pemerintahan terdiri atas legislatif, eksekutif, dan yudisial. Negara dapat bersusun tunggal atau jamak, seperti kesatuan atau federasi.
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang dan rasionalitas penerapan otonomi daerah luas di Indonesia. Beberapa poin pentingnya adalah: (1) Indonesia belum siap menganut federasi sehingga dipilih otonomi daerah luas, (2) otonomi luas strategis untuk memelihara negara kesatuan, (3) sentralisasi terbukti gagal mengatasi krisis nasional.
Makalah ini memaparkan teori dan prinsip HAM dalam perspektif Barat dan prinsip HAM yang ada dalam Islam. Disusun penulis dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Syarian dan HAM.
Tatanan organisasi pemerintahan negaraendahmustika
Materi ini mempelajari mengenai tatanan organisasi pemerintahan negara yang meliputi tatanan organisasi kenegaraan, tatanan organisasi pemerintahan beserta dengan prinsip-prinsipnya.
Teks tersebut membahas hubungan antara Ilmu Negara dan Ilmu Politik. Ilmu Negara lebih bersifat teoritis sedangkan Ilmu Politik lebih praktis dan dinamis. Kedua ilmu saling melengkapi dan berhubungan erat karena Ilmu Negara menyediakan kerangka teoritis yang kemudian diimplementasikan oleh Ilmu Politik.
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKnFenti Anita Sari
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan obyek kajian hukum tata negara. Menguraikan perbedaan istilah yang digunakan di berbagai negara, serta definisi hukum tata negara menurut para ahli. Dokumen ini juga menjelaskan obyek kajian hukum tata negara yaitu negara dan perangkat pengaturannya, serta hubungannya dengan ilmu lain seperti ilmu negara dan ilmu politik.
Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia dan gejala sosial, meliputi pelaku kejahatan, tindakan kejahatan itu sendiri, serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Kriminologi berkaitan erat dengan disiplin ilmu lain seperti antropologi, psikologi, dan sosiologi."
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan definisi hukum menurut para ahli. Terdapat beberapa pendapat tentang hukum sebagai aturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat dan diberlakukan oleh negara. Dokumen juga menjelaskan ciri, sifat, tujuan, peristiwa, dan pembagian hukum menurut sumbernya.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang hukum adat, mulai dari pengertian hukum adat menurut beberapa ahli hukum, unsur-unsur kepatuhan hukum adat, nilai-nilai universal hukum adat, kegunaan mempelajari hukum adat, dasar hukum berlakunya hukum adat, corak khusus dan sifat hukum adat, sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum adat dalam perundang-undangan. Dokumen
Dokumen tersebut membahas tentang nasib Indonesia sebagai negara kesatuan, Pancasila sebagai pengontrol nasib bangsa, dan masalah yang dihadapi NKRI dari dalam dan luar. Dibahas mengenai pengertian NKRI, tujuan pembentukannya, masalah politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan & keamanan. Juga dibahas mengenai dampak globalisasi terhadap Indonesia.
Ppt Mengupas penyelenggara kekuasaan negaraDoris Agusnita
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pembagian kekuasaan negara Indonesia dan penyelenggara kekuasaan negara seperti kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, dan konsep pemerintah daerah. Dibahas pula peran dan kewenangan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang berdasarkan kekuasaan rakyat. Terdapat dua jenis demokrasi, yaitu demokrasi langsung dan tidak langsung. Demokrasi di Indonesia telah berkembang dari UUD 1945 hingga reformasi dengan tantangan seperti kelompok radikal dan menurunnya kepercayaan publik.
Bentuk negara dan pemerintahan memiliki berbagai teori menurut para ahli. Ada tiga bentuk negara utama yaitu monarki, republik, dan autoritarian fuhrerstaat. Bentuk pemerintahan terdiri atas legislatif, eksekutif, dan yudisial. Negara dapat bersusun tunggal atau jamak, seperti kesatuan atau federasi.
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang dan rasionalitas penerapan otonomi daerah luas di Indonesia. Beberapa poin pentingnya adalah: (1) Indonesia belum siap menganut federasi sehingga dipilih otonomi daerah luas, (2) otonomi luas strategis untuk memelihara negara kesatuan, (3) sentralisasi terbukti gagal mengatasi krisis nasional.
Makalah ini memaparkan teori dan prinsip HAM dalam perspektif Barat dan prinsip HAM yang ada dalam Islam. Disusun penulis dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Syarian dan HAM.
Tatanan organisasi pemerintahan negaraendahmustika
Materi ini mempelajari mengenai tatanan organisasi pemerintahan negara yang meliputi tatanan organisasi kenegaraan, tatanan organisasi pemerintahan beserta dengan prinsip-prinsipnya.
Teks tersebut membahas hubungan antara Ilmu Negara dan Ilmu Politik. Ilmu Negara lebih bersifat teoritis sedangkan Ilmu Politik lebih praktis dan dinamis. Kedua ilmu saling melengkapi dan berhubungan erat karena Ilmu Negara menyediakan kerangka teoritis yang kemudian diimplementasikan oleh Ilmu Politik.
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKnFenti Anita Sari
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan obyek kajian hukum tata negara. Menguraikan perbedaan istilah yang digunakan di berbagai negara, serta definisi hukum tata negara menurut para ahli. Dokumen ini juga menjelaskan obyek kajian hukum tata negara yaitu negara dan perangkat pengaturannya, serta hubungannya dengan ilmu lain seperti ilmu negara dan ilmu politik.
Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia dan gejala sosial, meliputi pelaku kejahatan, tindakan kejahatan itu sendiri, serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Kriminologi berkaitan erat dengan disiplin ilmu lain seperti antropologi, psikologi, dan sosiologi."
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan definisi hukum menurut para ahli. Terdapat beberapa pendapat tentang hukum sebagai aturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat dan diberlakukan oleh negara. Dokumen juga menjelaskan ciri, sifat, tujuan, peristiwa, dan pembagian hukum menurut sumbernya.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang hukum adat, mulai dari pengertian hukum adat menurut beberapa ahli hukum, unsur-unsur kepatuhan hukum adat, nilai-nilai universal hukum adat, kegunaan mempelajari hukum adat, dasar hukum berlakunya hukum adat, corak khusus dan sifat hukum adat, sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum adat dalam perundang-undangan. Dokumen
Dokumen tersebut membahas tentang nasib Indonesia sebagai negara kesatuan, Pancasila sebagai pengontrol nasib bangsa, dan masalah yang dihadapi NKRI dari dalam dan luar. Dibahas mengenai pengertian NKRI, tujuan pembentukannya, masalah politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan & keamanan. Juga dibahas mengenai dampak globalisasi terhadap Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang sejarah negara dan pengertian negara. Terdapat beberapa bab yang membahas mengenai pengertian negara, teori-teori terjadinya negara, unsur-unsur negara, bentuk dan sistem pemerintahan negara, serta proses terbentuknya NKRI.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian negara, bangsa, warga negara, hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Secara ringkas, warga negara Indonesia adalah bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan menjadi warga negara berdasarkan undang-undang. Warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang, antara lain mematuhi peraturan perundang-undangan.
Dokumen tersebut membahas tentang proses pembentukan bangsa dan negara di Indonesia, termasuk konsep-konsep penting seperti Pancasila, UUD 1945, demokrasi, dan hak asasi manusia.
Dokumen tersebut membahas tentang:
1. Latar belakang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia yang didasarkan pada semangat perjuangan kemerdekaan dan Pancasila
2. Kompetensi yang diharapkan dari pendidikan kewarganegaraan seperti beriman, bertakwa, berbudi pekerti luhur, dan berperilaku sebagai warga negara yang baik
3. Pemahaman tentang negara, bangsa, demokrasi, hak dan kewajiban warga
Masyarakat madani merupakan konsep yang menekankan partisipasi masyarakat sipil yang bebas dan mandiri dalam berinteraksi sosial di luar pengaruh negara. Dokumen tersebut menjelaskan definisi, sejarah, ciri-ciri, dan contoh penerapan masyarakat madani di Indonesia, khususnya upaya untuk mewujudkan ruang publik yang bebas, demokrasi, toleransi, dan keadilan sosial.
Berdasarkan dokumen tersebut, ada beberapa poin penting yang dapat dirangkum sebagai berikut:
1. Warga negara Indonesia adalah bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan sebagai warga negara berdasarkan undang-undang.
2. Kewajiban warga negara antara lain mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
3. Hak dan kewajiban warga negara serta kewajiban negara terhadap w
Dokumen tersebut membahas tentang pendidikan kewarganegaraan dan bela negara di Indonesia. Ia menjelaskan latar belakang pentingnya pendidikan ini untuk melestarikan semangat perjuangan kemerdekaan dan menghadapi tantangan globalisasi. Dokumen ini juga mendefinisikan tujuan pendidikan ini untuk membentuk warga negara yang beriman, bertanggung jawab, dan profesional. Selanjutnya dibahas mengenai pemahaman tentang negara, bangsa
1. Dokumen menjelaskan tentang perjalanan sejarah bangsa Indonesia dan konsep-konsep kunci dalam pendidikan kewarganegaraan seperti Pancasila, UUD 1945, hak dan kewajiban warga negara, demokrasi, dan bentuk-bentuk negara.
2. Dibahas pula tentang perjuangan bangsa Indonesia, globalisasi, dan tujuan pendidikan kewarganegaraan untuk membentuk sikap cinta tanah air.
3. Konsep-konsep tersebut
Teks tersebut membahas tentang pengertian negara dan konstitusi serta hubungan antara keduanya. Negara didefinisikan sebagai organisasi politik yang berdaulat atas suatu wilayah dan masyarakat, sedangkan konstitusi adalah dokumen hukum tertinggi yang mengatur tata kelola negara. Konstitusi merupakan bagian integral dari negara dan menjadi landasan hukum berdirinya suatu negara.
Dokumen tersebut membahas tentang masyarakat madani dan problematika implementasinya di Indonesia. Dibahas pula konsep masyarakat madani, sejarah pemikiran masyarakat madani, dan landasan undang-undang tentang masyarakat madani di Indonesia."
Teks tersebut membahas tentang demokrasi Pancasila di Indonesia. Secara ringkas, teks menjelaskan bahwa demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan meletakkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Teks juga menjelaskan perkembangan konsep demokrasi di Indonesia sejak masa kemerdekaan hingga reformasi.
Batas negara penting untuk menentukan identitas nasional suatu negara dan mencegah konflik. Batas ditetapkan berdasarkan faktor alam seperti sungai dan gunung, atau faktor sosial seperti etnis dan bahasa. Penetapan batas di lapangan dilakukan dengan membuat tanda batas seperti tugu atau monumen. Batas berfungsi untuk melindungi sumber daya alam dan mengatur perdagangan antarnegara.
Dokumen tersebut membahas tentang globalisasi, imperialisme, dan kolonialisme. Globalisasi didefinisikan sebagai proses integrasi pasar dan ekonomi antarnegara tanpa batasan teritorial. Imperialisme dan kolonialisme merujuk ke penjajahan satu negara atas negara lain untuk kepentingan ekonomi dan politik. Dokumen ini juga membahas dampak positif dan negatif dari globalisasi bagi masyarakat.
Sistem politik Indonesia didasarkan pada demokrasi Pancasila dengan prinsip musyawarah untuk mufakat. Terdiri atas lembaga suprastruktur seperti DPR dan lembaga infrastruktur seperti partai politik.
1. Oleh: Arinda Zain E02111015
Amirudin Iskandar E02111030
Andri E02111023
Yustina Kurtatik E021110
Mata kuliah : Geografi Politik
Dosen : DR. Bakran Suni,M.Si
2. Negara : adalah suatu organisasi dari
sekelompok atau beberapa kelompok
manusia yg bersama-sama mendiami
suatu wilayah tertentu dan mengakui
adanya satu pemerintahan yg mengurus
tata tertib serta keselamatan sekelompok
atau beberapa kelompok manusia
3. 1) Teori Ketuhanan
2) Teori Perjanjian Masyarakat
3) Teori Kekuasaan
4) Teori Kenyataan
5) Teori Hukum Alam
6) Teori Modern
7) Teori Hukum Murni
4. - Bersifat konstitutif. Berarti bahwa dalam
Negara tsb terdapat wilayah yg meliputi
udara, darat, dan perairan(dalam hal ini
unsur perairan tdk mutlak), rakyat atau
masyarakat dan pemerintahan yg berdaulat.
- Bersifat deklaratif. Sifat ini ditunjukan oleh
adanya tujuan Negara, UUD, pengakuan
dari Negara lain baik secara de jure maupun
de facto dan masuknya Negara dalam
perhimpunan bangsa2 mis PBB
5. sebuah Negara dapat berbentuk Negara kesatuan dan
Negara serikat
Bangsa Indonesia beranggapan bahwa terjadinya
Negara merupakan suatu proses yang
berkesinambungan. secara ringkas, proses tersebut
adalah sebagai berikut :
1) Perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia
2) Proklamasi atau pintu gerbang kemerdekaan
3) Keadaan bernegara yg nilai2 dasarnya ialah
merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur
6. Proses integrasi atau penyatuan sosial terjadi
jika perubahan sosial itu membawa
unsurunsur yang cocok dengan nilai dan
norma yang berlaku di masyarakat.
Penambahan unsurunsur baru di dalam
proses perubahan itu menyatu di dalam
kerangka kepentingan struktur sosial yang
ada.
7. Kegagalan suatu masyarakat dalam
melakukan langkah penyesuaian dapat
menimbulkan disintegrasi dalam kehidupan
masyarakat tersebut. Disintegrasi yang
dimaksud dapat berwujud dalam berbagai
bentuk, seperti pemberontakan,
demonstrasi, kriminalitas, kenakalan remaja,
prostitusi, dan lain sebagainya
