Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut :
merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;
menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum;
membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS;
menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;
menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II;
mengumpulkan dan mensistemasikan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum;
memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Ahsanul Minan
Pemilu 2019 merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan secara setengah serentak yang mencakup pileg dan pilpres. pemilu serentak penuh akan dimulai tahun 2024
Rilis Survei LSI
Rabu, 17 Desember 2014
Hadis sebagai narasumber:
Dodi Ambardi (Direktur Eksekutif LSI)
Ade Komarudin (Fraksi Partai Golkar)
Ramadhan Pohan (Fraksi Partai Demokrat)
Maruarar Sirait (Fraksi Partai PDI Perjuangan)
Moderator: Hendro Prasetyo
Tema: ”Kontroversi Pilkada Langsung vs Pilkada Tidak Langsung: Survei Tingkat Dukungan Publik terhadap Pemilihan Langsung”
Mayoritas rakyat Indonesia (84.1%) menginginkan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Hanya 5,6% masyarakat yang beranggapan bahwa pemilihan dilakukan oleh DPRD sebagai sistem yang paling cocok, dan hanya 6,8% yang tidak mempermasalahnya dua sistem pemilihan umum yang berbeda ini.
Slide ini dibuat sebagai materi diskusi dalam acara Bimtek DPRD Kota Metro Lampung. Slide ini menjelaskan beberapa potensi konflik yang rawan muncul dalam Pilkada
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Ahsanul Minan
Pemilu 2019 merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan secara setengah serentak yang mencakup pileg dan pilpres. pemilu serentak penuh akan dimulai tahun 2024
Rilis Survei LSI
Rabu, 17 Desember 2014
Hadis sebagai narasumber:
Dodi Ambardi (Direktur Eksekutif LSI)
Ade Komarudin (Fraksi Partai Golkar)
Ramadhan Pohan (Fraksi Partai Demokrat)
Maruarar Sirait (Fraksi Partai PDI Perjuangan)
Moderator: Hendro Prasetyo
Tema: ”Kontroversi Pilkada Langsung vs Pilkada Tidak Langsung: Survei Tingkat Dukungan Publik terhadap Pemilihan Langsung”
Mayoritas rakyat Indonesia (84.1%) menginginkan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Hanya 5,6% masyarakat yang beranggapan bahwa pemilihan dilakukan oleh DPRD sebagai sistem yang paling cocok, dan hanya 6,8% yang tidak mempermasalahnya dua sistem pemilihan umum yang berbeda ini.
Slide ini dibuat sebagai materi diskusi dalam acara Bimtek DPRD Kota Metro Lampung. Slide ini menjelaskan beberapa potensi konflik yang rawan muncul dalam Pilkada
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
2. KPU RI (Pusat)
7 orang Anggota/Komisioner
KPU Provinsi
5 orang Anggota/Komisioner
KPU Kab/Kota
5 orang Anggota/Komisioner
....adalah lembaga negara yang menyelenggarakan
pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan
Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah....
APA ITU KPU ???
3.
4. • memperlakukan Pemilu secara adil dan serta guna menyukseskan
Pemilu;
• menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang
berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan peraturan
perundang-undangan;
• memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang
inventaris KPU berdasarkan peraturan perundang-undangan;
• menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat;
• melaporkan penyelenggaraan, Pemilu kepada Presiden
selambatlambatnya 7 (tujuh) hari sesudah pengucapan
sumpah/janji anggota DPR dan DPR;
• mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima
dari APBN;
• melaksanakan kewajiban lain yang diatur undang-undang.
APA KEWAJIBANNYA???
5. PEMILIH PEMULA ADALAH PEMILIH
YANG BARU PERTAMA KALI AKAN
MELAKUKAN PENGGUNAAN HAK
PILIHNYA.
PEMILIH PEMULA TERDIRI DARI
MASYARAKAT YANG TELAH MEMENUHI
SYARAT UNTUK MEMILUH
APA ITU PEMILIH PEMULA???
6. • Warga Negara Indonesia
• Warga yang telah genap
berusia 17 (tujuh belas)
tahun atau lebih atau
sudah/pernah kawi
• Terdaftar sebagai pemilih
di daerahnya
• Tidak sedang terganggu
jiwa/ingatannya
• Tidak sedang dicabut hak
pilihnya berdasarkan
keputusan pengadilan yang
telah mempunyai hukum
tetap
• Seorang pemilih hanya
dapat di daftar satu kali
SYARAT MENJADI PEMILIH???
7. PEMILUMERUPAKAN SARANA
PELAKSANAAN KEDAULATAN RAKYAT
DIMANA RAKYAT DAPAT MEMILIH
PEMIMPIN SECARA LANGSUNGSEPERTI
DPR, DPD, DPRD, PRESIDEN,
GUBERNUR, WALIKOTA , DAN
BUPATI
APA PEMILU???
8. Pemilu adalah suatu prosedur dimana warga negara akan
memilih dan memberi wewenang kepada yang terpilih
untuk menjadi pemimpin dan wakil rakyat.
Proses pengubahan perolehan suara menjadi kursi/
pemimpin (transfer votes into seat(s).
===================================================
Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang
dilaksanakan secara langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur dan adil dalam negara kesatuan
republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan
UUD 1945*
9. •KENALI VISI, MISI DAN PROGRAM
PESERTA PEMILU
•KENALI RIWAYAT HIDUP CALON DAN
PARTAI POLITIKNYA
•SETELAH MENILAI, PASTIKAN PILIHAN
ANDA
•PASTIKAN ANDA MEMBERIKAN SUARA
DENGAN BENAR
APA YG PERLU DI PERHATIKAN???
10. • PEMILU MERUPAKAN SARANA PERWUJUDAN
KEDAULATAN RAKYAT
• PEMILU MERUPAKAN SARANA UNTUK
MELAKUKAN PERGANTIAN PEMIMPIN SECARA
KONSTITUSIONAL
• PEMILU MERUPAKAN SARAN BAGI PEMIMPIN
POLITIK UNTUK MEMPEROLEH LEGITIMASI
• PEMILU MERUPAKAN SARAN BAGI RAKYAT
UNTUK BERPARTISIPASIDALAM PROSES POLITIK
APA MANFAATNYA???
11.
12. Sistem pemilihan umum terbagi 2 jenis yaitu :
1. SISTEM TERBUKA, yaitu pemilih
mencoblos/mencontreng nama dan foto peserta
partai politik
2. SISTEM TERTUTUP, yaitu pemilih
mencoblos/mencontreng nama partai politik
tertentu. Kedua sistem memiliki persamaan yaitu
pemilih memilih nama tokoh yang sama di mana
tokoh-tokoh tersbut bisa bermasalah di depan
publik.
A. Berdasarkan daftar peserta partai
politik
SISTEM PEMILU??
13. Sistem pemilihan umum terbagi 3 jenis yaitu :
1. SISTEM DISTRIK (plurality system), yaitu perhitungan
sederhana yaitu calon peserta politik mengumpulkan
dalam jumlah suara terbanyak.
2. SISTEM SEMI PROPORSIONAL (semi proportional
system), yaitu perhitungan sistem distrik yang
menjembatani proporsional.
3. SISTEM PROPORSIONAL (PROPORTIONAL SYSTEM),
yaitu perhitungan rumit yaitu calon peserta politik
mengumpulkan dengan menggunakan bilangan pembagi
pemilih.
B. Berdasarkan model Perhitungannya
14.
15. PERBEDAAN SISTEM PEMILU 1999, 2004, 2009, 2014
(SISTEM PALING RUMIT DI DUNIA)
Jika Pemilu 1999 menggunakan sistem proporsional
daftar tertutup, Pemilu 2004 menggunakan sistem
setengah terbuka, sejak Pemilu 2009-2014 kita
menggunakan sistem proporsional terbuka.
Dalam proporsional daftar tertutup, pemilih hanya
diperkenankan memilih partai, sehingga meskipun
Pemilu 1999 diikuti 48 partai politik, pemilih bisa
mengidentifikasi dengan cepat pilihannya. Kali itu
sesungguhnya pemilih menghadapi 144 pilihan untuk
memilih tiga lembaga (DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota).
16. Pemilu 2004 mengalami berubahan signifikan. Tak hanya
jumlah lembaga yang harus dipilih bertambah menjadi 4
dengan hadirnya DPD, tetapi juga cara memilih anggota DPR,
DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berubah. Perubahan
ini merupakan konsekuensi diterapkannya sistem proporsional
setengah terbuka.
Dalam sistem setengah hati itu terdapat ketetuan "aneh"
dalam UU No. 12/2003: memilih partai, sah; memilih calon,
tidak sah; tapi kalau memilih partai dan calon, baru sah. Surat
suara menjadi lebar, karena harus memuat daftar calon. Di sini
formula terpilihnya: calon mendapat suara 100 persen BPP
atau kuota suara satu kursi (yaitu jumlah suara sah dibagi
jumlah kursi di daerah pemilihan); jika tidak ada calon yang
mencapai 100 persen BPP, kursi diberikan berdasarkan nomor
urut.
17. Pada saat itu, pemilih menghadapi 24 partai, dan masing-
masing partai mengajukan 120 persen calon dari jumlah kursi
yang tersedia di setiap daerah pemilihan. Itu artinya, jika
daerah pemilihan berkursi paling kecil, yakni 3 kursi, berarti 4
calon x 24 partai x 3 lembaga = 288 calon; jika daerah
pemilihan berkursi paling besar, yakni 12 kursi, berarti 15 calon
x 24 partai 3 lembaga = 1.080 calon. Itu pun masih ditambah
20 calon DPD.
UU No 10/2008 sebetulnya masih mempertahankan sistem
pemilu proporsional daftar terbuka setengah hati, dengan
formula calon terpilih diturunkan, yakni 30 persen BPP. Artinya
jika tidak ada calon yang meraih 30 persen BPP, kursi diberikan
berdasar nomor urut. Namun ketentuan ini dihapus MK.
Selanjutnya MK memaksa KPU untuk menetapkan calon
terpilih berdasar suara terbanyak.
18. Meskipun metode pemberian suara itu tidak sesuai
dengan prinsip pemilu proporsional daftar terbuka
dan membingungkan pemilih, melalui UU No 8/2012
tetap dipertahankan. Dengan demikian dalam Pemilu
2014 ini, terdapat tiga cara memberikan suara:
memilih partai, memilih calon, dan memilih partai
dan calon.
Jika memilih partai, suara akan dihitung masuk suara
partai, yang akan digunakan untuk menentukan
perolehan kursi partai; jika memilih calon, suara akan
dihitung suara calon sehingga bisa digunakan
menetapkan calon terpilih, dan; jika memilih partai
dan calon, suara akan dihitung calon, sesuai dengan
prinsip pemilu proporsional.
19. Nah, tiga cara yang tak lazim dalam pemilu
proporsional terbuka itu, masih ditambah lagi kreasi
KPU. Melalui PKPU No 26/2013 KPU menyatakan,
pemilih yang memilih dua atau lebih calon, suaranya
dinyatakan sah, dan dimasukkan sebagai suara partai.
Dalih KPU, pengesahan suara yang memilih dua atau
lebih calon dalam satu partai ini, demi
menyelamatkan suara pemilih. Meskipun kalau balik
ke prinsip dasar pemilu proporsional, suara yang
benar adalah yang memilih calon, karena memilih
calon berarti memilih partai politik.
20. Demikianlah, jika Pemilu 2004 saja
disebut orang asing sebagai pemilu paling
rumit di dunia, maka Pemilu 2014 takkan
terkejar oleh oleh praktik pemilu di
belahan dunia lain. Bahkan jika di akhirat
nanti ada pemilu, maka pemilu kita
merupakan pemilu paling rumit di dunia
dan di akhirat.
BAGAIMANA DENGAN PEMILU 2019???
21.
22. Pada tanggal 21 November 2016 lalu, Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk
membahas Racangan Undang – undang Penyelenggaraan
Pemilihan Umum (RUU Penyelenggaraan Pemilu).
3 (Tiga) Masa Sidang DPR Tahun 2016 – 2017.
Secara agenda, RUU ini sendiri akan dibahas, baik melalui
rapat kerja dengan lembaga terkait , sampai dengan mencari
masukan/data dalam rangka penyusunan DIM RUU ke daerah
– daerah, seperti Provinsi Jawa Timur yang rencananya akan
diselenggarakan pada tanggal 25 – 27 Januari 2017.
23. Bagaimanakah rancangan undang – undang ini
menjawab tantangan penyelenggaraan pemilu yang
sesuai dengan asas – asas penyelenggaraan dan
penyelenggaraan pemilihan umum.
Jika kita mendasarkan pada 8 (Delapan) parameter pemilu
demokratik, sebagaimana yang digunakan oleh Prof. Ramlan
Surbakti pada saat People Tribunal on Malaysia Election 2013
maka suatu pemilihan umum sebaiknya diselenggarakan
dengan (1) predictable procedures but unpredictable result, (2)
Kesetaraan antar Warga Negara, (3) Persaingan yang Bebas
dan Adil, (4) Partisipasi Pemilih dalam Pemilu, (5)
Penyelenggara Pemilu; Mandiri, Kompeten, Berintegritas,
Efisien dan dengan Kepemimpinan yang Efektif, (6) Proses
Pemungutan dan Penghitungan Suara Berdasarkan AsasPemilu
Demokratik dan Prinsip Pemilu Berintegritas, (7) Keadilan
Pemilu, dan (8) Prinsip Nirkekerasan dalam Proses Pemilu.
24. Atau jika selemah – lemahnya iman, maka kita akan
menggunakan asas – asas penyelenggara dan
penyelenggaraan pemilihan umum yang diadopsi oeh
peraturan perudang – undangan kita. Asas – asas
penyelenggara pemilihan umum, yang selama ini
diadopsi seperti (1) mandiri, (2) ujur, (3) adil, (4)
kepastian hukum, (5) tertib, (6) kepentingan umum,
(7) keterbukaan, (8) proporsionalitas, (9)
profesionalitas, (10) akuntabilitas, (11) akuntabilitas,
(12) efisiensi, dan (13) efektivitas. Sedangkan asas –
asas penyelenggaraan pemilihan umumnya adalah
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
25. CATATAN KRITIS RUU PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM
1. Dasar Hukum yang Kurang Komprehensif
2. Penyelenggara Pemilihan Umum
3. Pengaturan Kualitas Kursi
4. Pemilihan Umum secara Elektronik
a. Pengalaman di Amerika Serikat
b. Elektronisasi Pemilihan Umum