1. MEMBANGUN TATA
KEPEMERINTAHAN YANG BAIK
FASILITATOR
G U N A D I

2. LATAR BELAKANG
ISTILAH GOOD PUBLIC GOVERNANCE
MULAI MENGEMUKA TAHUN 1990 DAN
SEMAKIN BERGULIR PADA TAHUN 1996.
GOVERNMENT BERASAL DARI KATA “ TO
GOVERN” ARTINYA PERINTAH ATAU
MEMERINTAHKAN, KEMUDIAN MENJADI
PEMERINTAH/PEMERINTAHAN

3. LANJUTAN ..
PEMERINTAH YAITU LEMBAGA
BESERTA APARATURNYA YANG
MEMPUNYAI TANGGUNG JAWAB
UNTUK MENGURUS NEGARA DAN
MENJALANKAN KEHENDAK RAKYAT.
KECENDERUNGANYA LEBIH TERTUJU
KEPADA LEMBAGA EKSKUTIF
(EXECUTIVE HEAVY)

4. JUMLAH PEGAWAI R I
GOLONGAN I 64.856 (1.7%)
GOLONGAN II 944.533(25%)
GOLONGAN III 2.112.579(56.7%)
GOLONGAN IV 603.263(16.2%)
INFORMASI, 27 AGUSTUS 2007
HARIAN SUARA MERDEKA

5. GOVERNANCE …
GOOD PUBLIC GOVERNANCE ATAU TATA
KEPERINTAHAN YANG BAIK, LEBIH KOMPLEKS
MELIPUTI KOMPONEN PEMERINTAH, DUNIA
USAHA SWASTA DAN MASYARAKAT.
HUBUNGAN DIANTARA KETIGANYA HARUS DALAM
POSISI SEIMBANG DAN SALING KONTROL
(CHECKS AND BALANCES), UNTUK
MENGHINDARI DOMINASI KEKUASAAN ATAU
EKSPLOITASI OLEH SATU KOMPONEN
TERHADAP KOMPONEN LAINNYA.

6. PENGERTIAN TATA
KEPEMERINTAHAN
TATA KEPEMERINTAHAN ADALAH
PROSES PENYELENGGARAAN
KEKUASAAN DALAM RANGKA
MENYEDIAKAN BARANG-BARANG
DAN JASA-JASA KEPADA
MASYARAKAT (PUBLIK).-

7. AGAR GOOD GOVERNANCE MENJADI
KENYATAAN DAN SUKSES,
DIBUTUHKAN KOMITMEN DARI
SEMUA PIHAK ( PEMERINTAH,
SEKTOR SWASTA, DAN
MASYARAKAT ).
GOOD GOVERNANCE YANG EFEKTIF MENUNTUT
ADANYA “ALIGNMENT” YANG BAIK DAN
INTEGRITAS, PROFESIONALISME SERTA ETOS
KERJA DAN MORAL YANG TINGGI.

8. TERSELENGGARANYA GOOD GOVERNANCE
MERUPAKAN PRASYARAT UTAMA UNTUK
MEWUJUDKAN ASPIRASI MASYARAKAT DLM
MENCAPAI TUJUAN DAN CITA-CITA BANGSA
DAN NEGARA.
KEPEMERINTAHAN YANG BAIK
MERUPAKAN ISSUE YANG PALING
MENGEMUKA DALAM PENGELOLAAN
ADMINISTRASI PUBLIK DEWASA INI.

9. DARI SEGI ASPEK FUNGSIONAL,
GOOD GOVERNANCE DAPAT
DITINJAU DARI APAKAH
PEMERINTAH TELAH BERFUNGSI
SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN
DALAM UPAYA MENCAPAI TUJUAN
YANG TELAH DITETAPKAN
BERSAMA.

10. TUJUAN BERSAMA BANGSA
(ALINIA IV PEMBUKAAN UUD 45)
1. MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN
SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA
2. MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM
3. MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA
4. MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA
YANG BERDASARKAN KEMERDEKAAN,
PERDAMAIAN ABADI DAN KEADILAN
SOSIAL.

11. GOVERNANCE MEMILIKI TIGA KAKI
( THREE LEGS) YAITU :
1. ECONOMIC GOVERNANCE YAITU MELIPUTI
PROSES-PROSES PEMBUATAN KEPUTUSAN
YANG MEMFASILITASI AKTIVITAS EKONOMI
DIDALAM NEGERI DAN INTERAKSI DIANTARA
PARA PENYELENGGARA EKONOMI.
IMPLIKASI ECONOMIC GOVERNANCE ADALAH
> > EQUITY
> POVERTY
> QUALITY OF LIFE.

12. AKTUALISASI PERAN PEMERINTAH BIDANG
PEMBANGUNAN EKONOMI ADALAH :
a. MANAJEMEN EKONOMI MAKRO
b. KERANGKA PENGATURAN DAN
PROMOSIONAL
c. INVESTASI SUMBER DAYA MANUSIA DAN
INFRASTRUKTUR.
d. PERLINDUNGAN MASYARAKAT MISKIN DAN
PAPA

13. WORLD DEVELOPMENT REPORT , PERAN PEMERINTAH
DALAM PEMBANGUNAN ADALAH :
a. Alokasi sumber – sumber daya secara efisien
b. Produksi barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan
oleh publik
c. Regulasi perekonomian
d. Redistribusi dan pemerataan pendapatan masyarakat
e. Stabilisasi ekonomi
f. Koordinasi kegiatan ekonomi internasional.

14. 2. POLITICAL GOVERNANCE ADALAH
PROSES – PROSES PEMBUATAN
KEPUTUSAN UNTUK FORMULASI
KEBIJAKAN.
3. ADMINISTRATIVE GOVERNANCE ADALAH
SISTEM IMPLEMENTASI PROSES
KEBIJAKAN YANG TELAH DITETAPKAN.

15. INSTITUSI DARI GOVERNANCE
MELIPUTI TIGA DOMAIN YAITU :
1. STATE ( NEGARA ATAU PEMERINTAHAN
)
2. PRIVATE SECTOR ( SETOR SWASTA
ATAU DUNIA USAHA )
3. CIVIL SOCIETY ( MASYARAKAT MADANI )

16. PENGERTIAN KEPEMERINTAHAN
1. KEPEMERINTAHAN ADALAH PROSES
INTERAKSI ANTARA BERBAGAI AKTOR DALAM
PEMERINTAHAN DENGAN KELOMPOK
SASARAN ATAU BERBAGAI INDIVIDU
MASYARAKAT.
KATA KUNCI PENYELENGGARAN
PEMERINTHAN :
a. proses koordinasi, pengendalian (steering)
b. pemengaruhan (influencing)
c. penyeimbangan (balancing)

17. 2. KEPEMERINTAHAN ADALAH, PENGARAHAN DAN
ADMINISTRASI YANG BERWENANG ATAS
KEGIATAN ORANG-ORANG DALAM SEBUAH
NEGARA, NEGARA BAGIAN, KOTA DAN
SEBAGAINYA. ( THE AUTHORITATIVE DIRECTION
AND ADMINISTRATION OF THE AFFAIRS OF MAN
/ WOMEN IN A NATION, STATE, CITY, ETC,)
3. KEPEMERINTAHAN ADALAH LEMBAGA ATAU
BADAN YANG MENYELENGGARAKAN
PEMERINTAHAN NEGARA, NEGARA BAGIAN
ATAU KOTA DAN LAIN SEBAGAINYA. ( THE
GOVERNING BODY OF NATION, STATE, CITY, ETC.)

18. 4. KEPEMERINTAHAN ADALAH TINDAKAN, FAKTA,
POLA DARI KEGIATAN ATAU
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN. ( THE ACT,
FACT, MANNER, OF GOVERNING ).
5. GOVERNANCE ADALAH SERANGKAIAN PROSES
INTERAKSI SOSIAL POLITIK ANTARA
PEMERINTAH
DENGAN MASYARAKAT DALAM BERBAGAI
BIDANG YANG BERKAITAN DENGAN
KEPENTINGAN MASYARAKAT DAN INTERVENSI
PEMERINTAH ATAS KEPENTINGAN-
KEPENTINGAN TERSEBUT. (KOOIMAN 1993).

19. MENURUT UNDP (1997) :” GOVERNANCE IS THE
EXERCISE OF ECONOMIC, POLITICAL AND
ADMINISTRATIVE AUTHORITY TO MANAGE A
COUNTRY’S AFFAIRS AT ALL LEVELS AND THE MEANS
BY WHICH STATES PROMOTE SOCIAL COHESION,
INTEGRATION, AND ENSURE THE WELL-BEING OF
THEIR POPULATION”.
KEPEMERINTAHAN ADALAH PELAKSANAAN KEKUASAAN
ATAU WEWENANG DIBIDANG EKONOMI, POLITIK, DAN
ADMINISTRATIF, UNTUK MENGELOLA BERBAGI
URUSAN NEGARA PADA SETIAP TINGKATANNYA, DAN
MERUPAKAN INSTRUMEN KEBIJAKAN UNTUK
MENDORONG TERCIPTANYA KONDISI
KESEJAHTERAAN, INTEGRITAS, DAN KOHESIFITAS
SOSIAL DALAM MASYARAKAT.

20. UNDP MENGIDENTIFIKASI ADANYA
3(TIGA) MODEL KEPEMERINTAHAN:
1. MODEL KEMERINTAHAN EKONOMI ( ECONOMIC
GOVERNANCE MODEL) YANG MELIPUTI PROSES
PEMBUATAN KEPUTUSAN YANG MEMFASILITASI
KEGIATAN EKONOMI DIDALAM NEGERI DAN INTERAKSI
PENYELENGGARAAN EKONOMI.
2. MODEL KEPEMERINTAHAN POLITIK (POLITICAL
GOVERNANCE MODEL) YANG MENCAKUP PROSES-
PROSES PEMBUATAN BERBAGAI KEPUTUSAN UNTUK
PERUMUSAN KEBIJAKAN.
3. MODEL KEPEMERINTAHAN ADMINISTRATIF
( ADMINISTRATIVE GOVERNANCE MODEL) YAITU
SISTEM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN.

21. KELEMBAGAAN DALAM GOVERNANCE
MELIPUTI 3(TIGA) DOMAIN:
1. NEGARA (STATE) BERFUNGSI MEMCIPTAKAN
LINGKUNGAN POLITIK DAN HUKUM YANG
KONDUSIF.
2. SEKTOR SWASTA MENCIPTAKAN PEKERJAAN
DAN PENDAPATAN BAGI MASYARAKAT.
3. MASYARAKAT MADANI MEMFASILITASI
INTERAKSI SOSIAL DAN POLITIK,
MENGGERAKKAN KELOMPOK-KELOMPOK
MASYARAKAT UNTUK BERPERAN SERTA
DALAM KEGIATAN EKONOMI, SOSIAL DAN
POLITIK.

22. HAKEKAT KEPEMERINTAHAN YANG
BAIK
1. PERANAN PEMERINTAH DIKURANGI
DAN PERANAN MASYARAKAT (SEKTOR
SWASTA) DITINGKATKAN DAN SEMAKIN
TERBUKA AKSESNYA.
2. MASYARAKAT YANG PADA
HAKEKATNYA SUBYEK DAN SEKALIGUS
OBYEK PEMERINTAHAN,
PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN
PUBLIK, BUKAN SEBAGAI OBYEK SAJA.

23. KONSEPSI KEPEMERINTAHAN YANG
BAIK
GOOD BERMAKNA :
1. NILAI-NILAI YANG MENJUNJUNG TINGGI
KEHENDAK RAKYAT, MENINGKATKAN
KEMAMPUAN RAKYAT, PEMBANGUNAN DAN
KEADILAN SOSIAL.
2. PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN
DALAM PENCAPAIAN TUJUAN NASIONAL.
3. GOOD GOVERNANCE SEBAGAI HUBUNGAN
YANG SINERGIS DAN KONSTRUKTIF
DIANTARA NEGARA, SEKTOR SWASTA DAN
MASYARAKAT MADANI.

24. KARAKTERISTIK GOOD GOVERNANCE
1. PARTISIPASI
2. SUPREMASI HUKUM
3. TRANSPARANSI
4. CEPAT TANGGAP
5. MEMBANGUN KONSENSUS
6. KESETARAAN
7. EFEKTIF DAN EFISIEN
8. BERTANGGUNG JAWAB (GUGAT)
9. VISI STRATEGIK.

25. GOOD GOVERNANCE : KEPEMERINTAHAN
YANG MENGEMBANGKAN DAN
MENERAPKAN PRINSIP-PRINSIP;
1. PROFESIONALITAS
2. AKUNTABILITAS
3. TRANSPARANSI
4. PELAYANAN PRIMA
5. DEMOKRASI
6. EFISIENSI
7. EFEKTIVITAS
8. SUPREMASI HUKUM
9. AKSEPTABEL. (PP N0. 101/2000)

26. UNSUR-UNSUR UTAMA GOVERNANCE
1. AKUNTABILITAS ( ACCOUNTABILITY)
2. TRANSPARANSI ( TRANSPARANCY)
3. KETERBUKAAN (OPENNESS )
4. ATURAN HUKUM ( RULE OF LAW )
5. KOMPETENSI MANAJEMEN
(MANAGEMENT COMPETENCE)
6. HAK ASASI MANUSIA ( HUMAN RIGHT)

27. KARAKTERISTIK GOOD GOVERNANCE
MENURUT UNDP (1997)
1. PARTISIPASI ( PARTICIPATION ) DARI SETIAP WARGA
NEGARA
2. ATURAN HUKUM ( RULE OF LAW)
3. TRANSPARANSI ( TRANSPARANCY )
4. DAYA TANGGAP ( RESPONSIVENESS)
5. BERORIENTASI KONSENSUS (CONSENSUS
ORIENTATION)
6. BERKEADILAN (EQUITY)
7. EFEKTIVITAS DAN EFESIENSI ( EFFECTIVENESS AND
EFFICIENCY )
8. AKUNTABILITAS (ACCOUNTABILITY)
9. BERVISI STRATEGIS (STRATEGIC VISION)
10. SALING KETERKAITAN ( INTERELATED).

28. NILAI YANG MENJADI PRINSIP TATA
KEPEMERINTAHAN YANG BAIK .
( BAPPENAS, 2007 )
1. WAWASAN KEDEPAN (VISIONARY)
2. KETERBUKAAN DAN TRANSPARANSI
3. PARTISIPASI MASSYARAKAT
4. TANGGUNG GUGAT
5. SUPREMASI HUKUM
6. DEMOKRASI
7. PROFESIONALISME DAN KOMPETENSI
8. DAYA TANGGAP
9. KEEFISIENAN DAN KEEFEKTIFAN
10. DESENTRALISASI
11. KEMITRAAN DENGAN DUNIA USAHA SWASTA DAN
MASYARAKAT
12. KOMITMEN PADA PENGURANGAN KESENJANGAN
13. KOMITMEN PADA LINGKUNGAN HIDUP
14. KOMITMEN PADA PASAR YANG FAIR

29. FORMAT BERNEGARA MASYARAKAT
MADANI (MUSTOPA DIDJAJA, 1999)
1. PRINSIP DEMOKRASI DAN PEMBERDAYAAN,
PENGAKUAN DAN PENGHORMATAN NEGARA
ATAS HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA.
2. PRINSIP PELAYANAN, SEMANGAT UNTUK
MELAYANI MASYARAKAT (A SPIRIT OF PUBLIC
SERVICE), MENJADI MITRA MASYARAKAT
(PARTNER OF SOCIETY), KERJA SAMA
DENGAN MASYARAKAT, PEMBUDAYAAN KODE
ETIK.

30. LANJUTAN FORMAT ……..
3. PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
- MENGEMBANGKAN KETERBUKAAN BIROKRASI
- DIREGULASI DAN DEBIROKRATISASI ATURAN
DAN
PROSEDUR
- MEMBUKA AKSES YANG LUAS KEPADA
MASYARAKAT dan BERPERAN SERTA DALAM
MENYUSUN ATURAN, KEBIJAKAN,
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

31. LANJUTAN FORMAT …….
4. PRINSIP PARTISIPASI, PARTISIPASI
MASYARAKAT UNTUK MENGHASILKAN BARANG
DAN JASA ( PUBLIC GOODS AND SERVICES)
MELALUI PROSES KEMITRAAN DAN
KEBERSAMAAN.
5. PRINSIP KEMITRAAN, KEMITRAAN DUNIA USAHA
DAN PEMERINTAH, KESERASIAN DAN
KESEIMBANGAN DUNIA USAHA DENGAN SKALA
BESAR, MENENGAH DAN KECIL DALAM
PRODUKSI, PEMASARAN BARANG-BARANG DAN
JASA-JASA.

32. LANJUTAN FORMAT ……
6. PRINSIP DESENTRALISASI, PEMBANGUNAN
HARUS MERATA SAMPAI KE DAERAH-DAERAH,
BUKAN HANYA DI PULAU JAWA, KHUSUSNYA
DKI JAYA DAN JAWA BARAT. PERLU
DESENTRALISASI PERIJINAN, KEBIJAKAN
PAJAK, DAN INFORMASI.
7. KONSISTENSI KEBIJAKAN DAN KEPASTIAN
HUKUM. TEGAKNYA HUKUM YANG
BERKEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM SERTA
LAW ENFORCEMENT.

33. UPAYA-UPAYA PERWUJUDAN GOOD
GOVERNANCE DIDASARKAN PADA
ELEMEN-ELEMEN :
1. LEGITIMACY, APAKAH DEMOKRASI DIJUNJUNG TINGGI?,
APAKAH PEMERINTAH DIPILIH SECARA DEMOKRATIS DAN
LEGITIMIT.
2. ACCOUNTABILITY, APAKAH PENYALAHGUNAAN WEWENANG
TIDAK DILAKUKAN?, APAKAH ADA KETERBUKAAN?.
3. SECURING HUMAN RIGHTS, APAKAH HAM DIHORMATI?,
APAKAH HAK MINORITAS DIHORMATI?, APAKAH ADA UPAYA
MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT?
4. LOCAL AUTONOMY DAN DEVOLUTION, APAKAH OTONOMI
DAERAH DAN PENDELEGASIAN WEWENANG DIHORMATI?.
5. CIVILIAN CONTROL OVER EXESSIVE ARMS MANAGEMENT
AND DISARMANENT, APAKAH PENGELUARAN MILITER
DIKENDALIKAN PADA PROPORSIONAL TERTENTU DARI
ANGGARAN?

34. BEBERAPA GAMBARAN SITUASI DAN
KONDISI YANG TERJADI BILAMANA TATA
KEPEMERINTAHAN YANG BAIK
DITERAPKAN
A. BERKURANGNYA SECARA NYATA PRAKTIK KKN DI
BIROKRASI:
1. TIDAK ADANYA MANIPULASI PAJAK
2 TIDAK ADANYA PUNGUTAN LIAR
3 TIDAK ADANYA MANIPULASI TANAH
4 TIDAK ADANYA MANIPULASI KREDIT
5 TIDAK ADANYA PENGGELAPAN UANG NEGARA
6 TIDAK ADANYA PEMALSUAN DOKUMEN
7 TIDAK ADANYA PEMBAYARAN FIKTIF
8 BERJALANYA PROSES TENDER DENGAN FAIR
9 TIDAK ADANYA PENGGELEMBUNGAN NILAI KONTRAK
10 ADANYA KEPASTIAN HUKUM

35. B. TERCIPTANYA SISTEM KELEMBAGAAN DAN
KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN YANG
BERSIH,
EFISIEN,EFEKTIF,TRANSPARAN,PROFESIONAL
DAN AKUNTABEL ANTARA LAIN :
1. LEBIH EFEKTIF, RAMPING DAN FLEKSIBELNYA
SISTEM KELEMBAGAAN/ORGANISASI
2. LEBIH BAIKNYA KUALITAS TATA LAKSANA DAN
HUBUNGAN KERJA ANTAR LEMBAGA
3. LEBIH EFEKTIF DAN EFISIENYA SISTEM
ADMINISTRASI PENDUKUNG DAN KEARSIPAN
4. DAPAT DILAKUKANNYA UPAYA
PENYELAMATAN, PELESTARIAN DAN
PEMELIHARAAN DOKUMEN / ARSIP NEGARA
5. SEMAKIN BAIKNYA HASIL KERJA ORGANISASI /
INSTITUSI DAN PRESTASI PEGAWAI.

36. C. TERHAPUSNYA PERATURAN
PERUNDANG – UNDANGAN DAN TINDAKAN
YANG BERSIFAT DISKRIMINATIF ANTARA
LAIN:
1. MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN KEPADA
MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA SWASTA
2. LEBIH BAIKNYA KUALITAS SDM, PRASARANA DAN
FASILITAS PELAYANAN
3. BERKURANGNYA HAMBATAN TERHADAP
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
4. LEBIH BAKU DAN JELASNYA PROSEDUR DAN
MEKANISME SERTA BIAYA YANG DIPERLUKAN DALAM
PELAYANAN PUBLIK
5. DITERAPKANYA SISTEM MERIT DALAM PELAYANAN
6. ADANYA PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI DALAM PELAYANAN PUBLIK
7. LEBIH INTENSIBNYA PENANGANAN PENGADUAN
PUBLIK

37. D. MENINGKATNYA PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM
PENGAMBILAN KEBIJAKAN PUBLIK
(FORUM KONSULTASI PUBLIK)
E. TERJAMINYA KONSISTENSI DAN
KEPASTIAN HUKUM SELURUH
PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN BAIK DITINGKAT PUSAT
DAN DAERAH.

38. AGENDA REFORMASI PERLU
DIARAHKAN PADA :
1. PERUBAHAN SISTEM POLITIK YANG DEMOKRATIS,
PARTISIPATIF DAN EGALITARIAN.
2. REFORMASI DALAM SISTEM BIROKRASI MILITER (TNI)
DIMANA KEKUATAN MILITER HARUS MENJADI
KEKUATAN PROFESIONAL DAN INDEPENDEN, BUKAN
MENJADI ALAT POLITIK PARTAI ATAU KEKUASAAN
PEMERINTAH.
3. REFORMASI DALAM BIDANG ADMINISTRASI PUBLIK
PERLU DIARAHKAN PADA PENINGKATAN
PROFESIONALITAS BIROKRASI DALAM MENINGKATKAN
PENGABDIAN UMUM, PENGAYOMAN DAN PELAYANAN
PUBLIK.
4. POLA SENTRALISASI KE DESENTRALISASI,
MEMBERIKAN OTONOMI SELUAS-LUASNYA KE DAERAH-
DAERAH.

39. 5. MENCIPTAKAN CLEAN GOVERNMENT, BEBAS
DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME,
DISIPLIN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN
DANA ATAU UANG RAKYAT, PENGUATAN
SISTEM PENGAWASAN.

40. VISI PEMBANGUNAN
NASIONAL
“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT INDONESIA YANG
DAMAI, DEMOKRATIS, BERKEADILAN, BUDAYA
SAING, MAJU DAN SEJAHTERA, DALAM WILAYAH
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
YANG DIDUKUNG OLEH MANUSIA INDONESIA
YANG SEHAT, MANDIRI, BERIMAN, BERTAKWA,
BERAKHLAK MULIA, CINTA TANAH AIR,
BERKESADARAN HUKUM DAN LINGKUNGAN,
MENGUASAI ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI, MEMILIKI ETOS KERJA YANG
TINGGI SERTA BERDISIPLIN” . (TAP MPR
IV/MPR/1999).

41. VISI INDONESIA 2020
“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT INDONESIA
YANG RELEGIUS, MANUSIAWI, BERSATU,
DEMOKRATIS, ADIL, SEJAHTERA, MAJU,
MANDIRI, SERTA BAIK DAN BERSIH
DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA”.
(TAP MPR VII/MPR/2001).

42. DALAM VISI 2020 TSB MENCAKUP:
1. TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN NEGARA
YANG PROFESIONAL, TRANSPARAN,
AKUNTABEL, MEMILIKI KREDIBILITAS DAN
BEBAS KKN.
2. PENYELENGGARAAN NEGARA YANG PEKA
DAN TANGGAP TERHADAP KEPENTINGAN DAN
ASPIRASI RAKYAT DISELURUH WILAYAH
NEGARA TERMASUK DAERAH TERPENCIL DAN
PERBATASAN
3. BERKEMBANGNYA TRANSPARANSI DALAM
BUDAYA DAN PERILAKU SERTA AKTIVITAS
POLITIK DAN PEMERINTAHAN.

43. ETIKA KEHIDUPAN BERBANGSA SEBAGAI
PEDOMAN PENYELENGGARAAN NEGARA
YANG BAIK DAN BERSIH (TAP MPR VI/MPR/2001)
1. KEJUJURAN
2. AMANAH
3. KETELADANAN
4. SPORTIFITAS
5. DISIPLIN
6. ETOS KERJA
7. KEMANDIRIAN
8. SIKAP TOLERANSI
9. RASA MALU
10. TANGGUNG JAWAB/GUGAT
11. MENJAGA KEHORMATAN SERTA MARTABAT DIRI
SEBAGAI WARGA BANGSA.

44. RUANG LINGKUP ETIKA KEHIDUPAN
BERBANGSA MENCAKUP:
1. ETIKA SOSIAL BUDAYA
2. ETIKA POLITIK DAN PEMBANGUNAN
3. ETIKA EKONOMI DAN BISNIS
4. ETIKA PENEGAKKAN HUKUM YANG
BERKEADILAN
5. ETIKA KEILMUAN
6. ETIKA LINGKUNGAN.

45. ASAS-ASAS UMUM PENYELENGGARAAN
KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN KKN),UU NO. 28/2000.
1. ASAS KEPASTIAN UKUM
2. ASAS TERTIB PENYELENGGARAAN NEGARA
3. ASAS KEPENTINGAN UMUM
4. ASAS KETERBUKAAN
5. ASAS PROPORSIONALITAS – KESEIMBANGAN
HAK DAN KEWAJIBAN
6. ASAS PROFESIONALITAS
7. ASAS AKUNTABILITAS

46. UPAYA PEMBERANTASAN KKN (TAP
MPR NO. VIII/2001 DAN UU NO.20/2001)
1. MEMPERCEPAT PROSES HUKUM TERHADAP APARATUR
PEMERINTAH, TERUTAMA APARAT PENEGAK HUKUM DAN
PENYELENGGARA NEGARA YANG DIDUGA MELAKUKAN KKN
2. MELAKUKAN PENINDAKAN HUKUM YANG LEBIH
BERSUNGGUH-SUNGGUH TERHADAP KASUS KORUPSI DI
MASA LALU
3. MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT LUAS DALAM
MENGAWASI DAN MELAPORKAN KEPADA PIHAK YANG
BERWEWENANG.
4. MENCABUT, MENGUBAH, MENGGANTI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERINDIKASI KKN
5. MEREVISI SEMUA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG BERKENAAN DENGAN KKN
6. MEMBENTUK UU BESERTA PERATURAN PELAKSANAANNYA
UTK MEMPERCEPAT PELAKSANAAN PEMBERANTASAN KKN,
DENGAN MEMBENTUK:

47. 1. KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI
2. PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
3. BADAN ANTI KEJAHATAN
TERORGANISASI
4. KEBEBASAN MENDAPAT INFORMASI
5. ETIKA KEPEMERINTAHAN
6. KEJAHATAN PENCUCIAN UANG
7. OMBUDSMAN.

48. MANAJEMEN PERUBAHAN
“ ADALAH KEMAMPUAN PARA PEMIMPIN
PENYELENGGARA PEMERINTAHAN NEGARA
DAN MASYARAKAT UNTUK MENGELOLA
PERUBAHAN MENJADI SANGAT KRITIS DAN
STRATEGIK. TERUTAMA SENSITIFITAS DAN
RESPONSIFITAS ATAS SINYAL DAN KAPAN
PERUBAHAN TERSEBUT DIPERLUKAN
KHUSUSNYA DALAM LOMPATAN LANGKAH-
LANGKAH PENYELAMATAN, PEMULIHAN,
PEMANTAPAN, DAN PENGEMBANGAN
PEMBANGUNAN”.

49. MENGAPA PERUBAHAN GAGAL?.
1. TIMBULNYA “ISSUE” NEGATIF DALAM PERUBAHAN
YANG DIRENCANAKAN PADA KEBIJAKAN, PROGRAM,
DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
2. BANYAKNYA PEMBOROSAN, KESIA-SIAAN DAN
PENDERITAAN PADA TAHUN-TAHUN TERAKHIR INI.
3. SELAMA INI TELAH TERJADI KEKELIRUAN, ANTARA LAIN
:
a. terlalu cepat puas
b. tim (koalisi) pengarah yang cukup penting “gagal”
c. mencibir kekuatan visi, dan komunikasi visi dan strategi
d. gagal menciptakan sukses jangka pendek
e. jangan terlalu cepat mengatakan sukses
f. Perubahan belum berurat berakar dalam budaya organisasi

50. METODA REFORMASI YANG TIPIKAL
1. REFORMASI DISEGALA BIDANG
2. RESTRUKTURISASI
3. REKAYASA ULANG
4. BERVISI DAN BERMISI
5. KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
6. PELAPORAN > LAKIP
7. PERUBAHAN STRATEGI
8. PERUBAHAN BUDAYA ORGANISASI.

51. LANGKAH-LANGKAH PERUBAHAN
ORGANISASI
1. MENETAPKAN MAKNA URGENSI PERUBAHAN
2. MENCIPTAKAN KOALISI PENGARAH YANG KUAT
3. MENGEMBANGKAN DAN MENGKOMUNIKASIKAN VISI &
MISI
4. MEMBERDAYAKAN ORANG / ORGANISASI /
MASYARAKAT UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN
5. MENGHASILKAN SUKSES JANGKA PENDEK
6. KONSOLIDASI CAPAIAN KINERJA, DAN MENGHASILKAN
LEBIH BANYAK LAGI PERUBAHAN
7. ANCANGAN BARU KELEMBAGAAN DALAM BUDAYA
ORGANISASI.

52. PERKEMBANGAN LINGKUNGAN
STRATEGIS NASIONAL DAN GLOBAL
A. PERANAN PEMERINTAH DALAM MANAJEMEN
PEMBANGUNAN :
1. PENYELENGGARAAN FUNGSI UMUM,
MENCIPTAKAN DAN MEMELIHARA RASA
AMAN, HUBUNGAN DEPLOMATIK,
PEMUNGUTAN PAJAK
2. PENYELENGGARAAN FUNGSI
PEMBANGUNAN, BIDANG POLITIK,
EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN LAIN-
LAIN. (PEMBUKAAN UUD 1945 ALINEA KE
4(EMPAT).

53. LANJUTAN ….
B. PERKEMBANGAN LINGKUNGAN GLOBAL.
1. PERUBAHAN TATANAN RUANG EKONOMI DUNIA
(the world order of economic space)
2. MUNCULNYA BLOK-BLOK KERJASAMA EKONOMI
REGIONAL.
a. mee : masyarakat ekonomi eropa> uni eropa
b.nafta : north american free trade area (amerika
utara, canada dan usa
c. apec : asia-pasific economic cooperation
>2010
d. afta : asean free trade area > 2003
e. wto : world trade organization.

54. KETENTUAN WTO (WORLD TRADE
ORGANIZATION) ;
1. ARUS BARANG DAN JASA HARUS BEBAS ANTAR
NEGARA
2. LALU LINTAS FAKTOR PRODUKSI (MODAL KERJA DAN
TENAGA KERJA ) BEBAS
3. PENGURANGAN HINGGA PEMBEBASAN HAMBATAN
TARIF DAN NON TARIF PERDAGANGAN DUNIA
4. MENINGKATNYA ARUS INVESTASI, MODAL, DAN JASA
KEBELAHAN DUNIA BAIK GLOBAL MAUPUN REGIONAL
5. DIBERLAKUKAN TAHUN 2010 UNTUK NEGARA MAJU,
DAN TAHUN 2020 BAGI NEGARA YANG SEDANG
BERKEMBANG

55. BEBERAPA PERKIRAAN
PERKEMBANGAN EKONOMI GLOBAL
1. PERTUMBUHAN PRODUKSI DUNIA 2010
MENCAPAI 38%, DAN DIHASILKAN OLEH
NEGARA BERKEMBANG.
2. PERAN NEGARA BERKEMBANG DALAM
PRODUKSI DUNIA MENINGKAT DARI 21%
MENJADI 27%.
3. ASIA TIMUR BERPERAN SAMPAI DENGAN 40%
DARI PRODUKSI DUNIA
4. HINGGA TAHUN 2010 ALIRAN PMA KE NEGARA
BERKEMBANG MENCAPAI 48%.

56. BAGAIMANA PELUANG INDONESIA?.
KONDISI DAYA SAING INDONESIA CENDERUNG
MENURUN DARI TAHUN KETAHUN :
1994, URUTAN 31 DARI 41 NEGARA
1995, URUTAN 33 DARI 48 NEGARA
1996, URUTAN 41 DARI 46 NEGARA
(GLOBAL COMPETITIVENESS REPORT > THE
WORLD ECONOMIC FORUM).

57. HASIL PENELITIAN INSTITUT FOR
MANAGEMENT-WORLD COMPETITIVENESS
YEARBOOK 2006 (BERBASIS DI SWISS)
TAHUN 2002 PERINGKAT DAYA SAING INDONESIA NO. 47.
TAHUN 2003 PERINGKAT DAYA SAING INDONESIA NO. 57.
TAHUN 2005 PERINGKAT DAYA SAING INDONESIA NO. 59.
TAHUN 2006 PERINGKAT DAYA SAING INDONESIA NO. 60.
DARI SELURUHNYA 61 NEGARA YANG DISURVEY.
PENILAIAN DAYA SAING DIDASARKAN PADA :
1. FAKTOR KINERJA EKONOMI
2. EFISIENSI PEMERINTAH
3. EFISIENSI BISNIS
4. KONDISI INFRASTRUKTUR

58. TINGKAT DAYA SAING
(KOMPAS, 21 JULI 2006)
NILAI NEGARA 2005 2006
100.000 AMERIKA SERIKAT ( 1 ) ( 1 )
96.866 HONGKONG ( 2 ) ( 2 )
90.993 SINGAPURA ( 3 ) ( 3 )
74.231 JEPANG (21 ) (17 )
72.993 TAIWAN (11) (18 )
71.554 CHINA (DARATAN) (31 ) ( 19 )
70.080 MALAYSIA ( 28 ) ( 23 )
64.416 INDIA ( 39 ) ( 29 )
62.598 THAILAND (27 ) ( 32 )
57.680 KOREA-SELATAN (29 ) ( 38 )
49.041 FILIPINA ( 49 ) ( 49 )
36.051 INDONESIA ( 59 ) ( 60 )
32.662 VENEZUELA ( 60 ) ( 61 )

59. PERINGKAT NEGARA TERKORUP DI
ASIA
NO. N E G A R A SCORE 07 SCORE 06
1. SINGAPORE 1.20 1.30
2. HONGKONG 1.87 3.13
3. JAPAN 2.10 3.01
4. MAKAU 5.11 4.78
5. TAIWAN 6.23 5.91
6. MALAYSIA 6.25 6.13
7. CHINA 6.29 7.58
8. KORSEL 6.30 5.44
9. INDIA 6.67 6.76
10. VIETNAM 7.54 7.91
11. INDONESIA 8.03 8.16
12. THAILAND 8.03 7.64
13. FILIPINA 9.40 7.80

60. RANKING KEMUDAHAN BERUSAHA
1. SINGAPURA
2. SELANDIA BARU
3. AMERIKA SERIKAT
4. CANADA
5. HONGKONG
97. CHINA
135.INDONESIA.
BUSINESS, 2006, WORLD BANK.
DARI 175 NEGARA YANG DISURVEY

61. MENURUT THE WORLD
ECONOMIC FORUM
1. SWISS
2. AMERIKA SERIKAT
5. SINGAPURA
9. JEPANG
30. MALAYSIA
35. THAILAND
50. INDONESIA
DARI 125 NEGARA YG
DISURVEY

62. INDEK PERSEPSI KORUPSI
BEBERAPA NEGARA DI ASIA
N E G A R A S K O R I P K
2003 2004 2005 2006
1. SINGAPURA 9.4 9.3 9.4 9.4
2. HONGKONG 8.0 8.0 8.3 8.3
3. JEPANG 7.0 6.9 7.3 7.6
4. TAIWAN 5.7 5.6 5.9 5.9
5. KOREA SELATAN 4,3 4,5 5.0 5.1
6. MALAYSIA 5.2 5.0 5.1 5.0
7. THAILAND 3.3 3.6 3.8 3.6
8. CHINA 3.4 3.4 3.2 3.3
9. INDIA 2.8 2.8 2.9 3.3
10. SRI LANGKA 3.4 3.5 3.2 3.1
11. FILIPINA 2.5 2.6 2.5 2.5
12. INDONESIA 1.9 2.0 2.2 2.4
SUMBER: TRANSPARENCY INTERNATIONAL

63. DAYA SAING INDONESIA LEMAH,
KARENA (TAMBUNAN 1997).
1. KETERBUKAAN EKONOMI DALAM NEGERI
TERHADAP PERDAGANGAN DAN KEUANGAN
INTERNASIONAL BELUM MEMBAIK.
2. PERANAN DARI BUDGET PEMERINTAH DAN
REGULASI
3. PERKEMBANGAN DARI SEKTOR KEUANGAN
4. KUALITAS DARI INFRASTRUKTUR
5. KUALITAS DARI SUMBER DAYA MANUSIA
6. TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN BISNIS
7. KUALITAS HUKUM DAN LEMBAGA POLITIK.

64. KEPPRES NO.17/2006 TGL 29/09/2006
TENTANG UNIT KERJA PRESIDEN untuk
PENGELOLAAN PROGRAM REFOMASI
(UPK3R)
TUGAS UPK3R ADALAH
1. PERBAIKAN IKLIM INVESTASI
2. PERBAIKAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
3. PENINGKATAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
4. PENINGKATAN KINERJA B U M N
5. PERBAIKAN PENEGAKKAN HUKUM

65. VISI INDONESIA 2030
( YAYASAN INDONESIA FORUM )
1. INDONESIA AKAN MASUK DALAM LIMA BESAR
KEKUATAN EKONOMI DUNIA DENGAN
TINGKAT PENDAPATAN PERCAPITA SEBESAR
US $ 28.000.-( CHINA, INDIA, USA DAN UNI
EROPA)
2. SEDIKITNYA 30 PERUSAHAAN INDONESIA
AKAN MASUK DAFTAR 500 PERUSAHAAN
BESAR DUNIA
3. PENGELOLAAN ALAM YANG BERKELANJUTAN
4. TERWUJUDNYA KUALITAS HIDUP MODERN
YANG MERATA

66. CAPAIAN LAIN YANG
DIHARAPKAN
1. PERTUMBUHAN EKONOMI RIEL RATA-
RATA 7,62%
2. INFLASI 4,95%
3. PERTUMBUHAN PENDUDUK RATA-RATA
1,12% PER TAHUN
4. JUMLAH PENDUDUK 285 JUTA
5. PRODUK DOMESTIK BRUTO US $ 5.1
TRILIUN

67. SYARAT-SYARAT UTAMA
1. EKONOMI BERBASIS KESEIMBANGAN
PASAR TERBUKA DENGAN DUKUNGAN
BIROKRASI YANG EFEKTIF
2. ADANYA PEMBANGUNAN BERBASIS
SUMBER DAYA ALAM, MANUSIA DAN
TEKNOLOGI YANG BERKUALITAS DAN
BERKELANJUTAN
3. PEREKONOMIAN YANG TERINTEGRASI
DENGAN KAWASAN SEKITAR & GLOBAL

68. LANJUTAN ..
C. KONDISI LINGKUNGAN STRATEGIS
NASIONAL.
1. KONDISI INDUSTRI DALAM NEGERI BERSAING
DI TINGKAT GLOBAL RENDAH.
2.KELEMAHAN MENDASAR TERLETAK PADA
STRUKTUR EKONOMI DAN DUNIA USAHA.
3. TRANSFOMASI NASIONAL BELUM DIBARENGI
STRUKTUR TENAGA NASIONAL.

69. LANJUTAN ..
4. PELARIAN DAN PEMARKIRAN USD DILUAR
NEGERI.
5. AKSES KOLUSI, KORUPSI DAN
NEPOTISME
6. RENCANA DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
YANG TIDAK REALISTIS.
7. UTANG LUAR NEGERI YANG CUKUP
MEMBEBANI APBN KITA.

70. ARAH KEBIJAKAN
1. STABILISASI MONETER KHUSUSNYA USD
2. PENANGANAN DAMPAK KRISIS, MELALUI
PROYEK PADAT KARYA.
3. REKAPITALISASI PERUSAHAAN KECIL DAN
MENENGAH YANG SEHAT DAN PROSPEKTIF
4. MENINGKATKAN KETAHANAN DAN DAYA
SAING EKONOMI.
5. RESTRUKTURISASI SEKTOR RIIL.

71. LANJUTAN …
D. KEGAGALAN PEMERINTAH (YANG PERNAH
TERJADI).
1. krisis sosial-politik era orde baru, selama 32 th,
dimana kekuasaan eksekutif mampu mengendalikan
legislatif dan yudikatif.
2. mekanisme kontrol (MPR,DPR , dan BPK) macet.
3. munculnya penyalahgunaan wewenang dan
suburnya kkn.
4. sistem reward and punishment, tidak jalan
5. etika pegawai dapat di negosiasikan

72. LANJUTAN …
6. timbulnya praktik monopoli dan oligopoli
7. sistem pemerintahan yang sentralistik
8. kerusakan lingkungan yang parah
9. tidak apresiatif terhadap keanekaragaman dan
kebinekaan.

73. DINAMIKA SISTEM INTERAKSI SOSIAL
– POLITIK, MENCAKUP
1. INTERFERENCES (SALING MEMPENGARUHI)
YAITU DINAMIKA YANG SANGAT MENDASAR
DALAM ALAM DAN KEHIDUPAN.
2. INTERPLAYS (KETERLIBATAN) PADA
UMUMNYA CENDERUNG TERJADI SECARA
SANGAT TERORGANISASI DAN MELEMBAGA
3. INTERVENSI YAITU BENTUK INTERAKSI
SOSIAL- POLITIK ANTARA PEMERINTAH DAN
MASYARAKAT

74. KOMPLEKSITAS SISTEM INTERAKSI
SOSIAL - POLITIK
1. PENGERTIAN KOMPLEKSITAS ADALAH
MERUPAKAN STRUKTUR DIDALAM STRUKTUR
DAN DIDALAM STRUKTUR LAIN YANG LEBIH
BESAR ( A STRUCTURE WITHIN A STRUCTURE,
WITHIN A STRUCTURE).
2. NEARLY-DECOMPOSABILITY YANG BERARTI
BAHWA BEBERAPA BAGIAN DALAM SUATU
SISTEM CENDERUNG LEBIH MEMILIKI
KETERKAITAN YANG ERAT DIBANDING
DENGAN BEBERAPA BAGIAN LAINNYA DARI
SISTEM TERSEBUT.

75. 3. PERMASALAHAN FUNDAMENTAL DARI SELURUH
SISTEM SOSIAL DALAM MASYARAKAT ADALAH
MENGURANGI KOMPLEKSITAS TERSEBUT,
TERUTAMA ADALAH INTERAKSINYA.
4. MELALUI KAJIAN DENGAN KONSEPTUALISASI
DAN STUDI KASUS BERBAGAI TINGKATAN
SOSIAL DENGAN MEMPETIMBANGKAN
INTERAKSI YANG TERJADI DIANTARA UNSUR-
UNSURNYA.

76. KEANEKARAGAMAN SISTEM SOSIAL -
POLITIK
 KONSEP KEANEKARAGAMAN SANGAT BERMANFAAT
DALAM UPAYA PENGKAJIAN SUBSTANSI SISTEM SOSIAL
POLITIK.
 KONSEPSI KEANEKARAGAMAN TELAH MENDORONG
PERUBAHAN BEBERAPA DISIPLIN ILMU, SEPERTI ILMU
ADMINISTRASI PUBLIK, ILMU POLITIK, KEILMUAN MULTI
DISIPLIN, EKONOMI, SOSIOLOGI, EKOLOGI DAN LAIN-LAIN.
 MENGABAIKAN KEANEKARAGAMAN SEBAGAI CIRI
KHUSUS DAN MENDASAR DARI SISTEM SOSIAL POLITIK
MERUPAKAN AKAR PERMASALAHAN DARI BANYAK
PEMERINTAH DAN KEMAMPUAN PEMERINTAHANNYA.

77. POLA-POLA KEPEMERINTAHAN
1. POLA NEGARA HIERARKI (THE HIERARCHICAL
STATE), POLA ATAU MODEL KLASIK
PEMERINTAHAN PARLEMENTER YANG
BANYAK DIPRAKTIKAN DI NEGARA-NEGARA
EROPA BARAT.
2. POLA PEMERINTAHAN OTONOM (THE
AUTONOMOUS STATE), PERANAN
PEMERINTAH SEBAGAI PENJAGA NILAI-NILAI
(SAFEGUARDING – VALUES), MASYARAKAT
DIJAMIN BERDASARKAN PANDUAN HUKUM
(LAW AND ORDER),.

78. CARA MEMPEROLEH OTONOMI, BERDASAR :
a. OTONOMI BERDSARKAN KETENTUAN HUKUM
(LEGAL RULES)
b. OTONOMI BERDASARKAN NILAI-NILAI DASAR
YANG TERUS BERKEMBANG SECARA AKTIF
c. OTONOMI DIPEROLEH BERDASARKAN
KEAHLIAN (EXPERTISE).

79. 3. POLA PEMERINTAHAN NEGOSIASI (THE
NEGOTIATING STATE). POLA
PEMERINTAHAN YANG DIBANGUN ATAS
GAGASAN MENGENAI REAL POLITIK.
PERAN PEMERINTAH BERNEGOSIASI
ATAU MEMBANGUN KESEPAKATAN DAN
KESELARASAN DIANTARA BERBAGAI
KEPENTINGAN.

80. 4. PEMERINTAHAN RESPONSIF (THE
RESPONSIVE STATE), PERAN NEGARA
ATAU PEMERINTAH UNTUK MEMASTIKAN
BAHWA SISTEM ADMINISTRASI PUBLIK
SUDAH CUKUP TANGGAP TERHADAP
KEBUTUHAN NYATA MASYARAKAT AKAN
BARANG – BARANG DAN JASA – JASA.

81. ADA 3(TIGA) VARIASI POLA
PEMERINTAHAN YANG RESPONSIF INI
:
1. MODEL PEMERINTAHAN SUPER
MARKET ( THE SUPERMARKET STATE)
2. MODEL PEMERINTAHAN PELAYANAN
(THE SERVICE STATE)
3. MODEL PEMERINTAHAN MANDIRI (SELF
GOVERNING STATE).

82. TERIMA KASIH
ATAS PERHATIAN DAN PARTISIPASI
ANDA
SEMOGA SUKSES