Recommended
More Related Content
Similar to Pengembangan_wilayah_perkotaan bagi pemu
Similar to Pengembangan_wilayah_perkotaan bagi pemu (20)
More from syamsul_akbar
Pengembangan_wilayah_perkotaan bagi pemu
- 2. PENGERTIAN PENGEMBANGAN WILAYAH MUTA’ALI, 2012 SUATUUSAHA-USAHA TERTENTU UNTUK MERUBAH KONDISI YANG ADA MENJADI SUATU KONDISI YANG LEBIH BAIK RIIYADI 2002 UPAYA UNTUK MEMACU PERKEMBANGAN SOSIAL EKONOMI, MENGURANGI KESENJANGAN ANTAR WILAYAH, DAN MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP PADA SUATU WILAYAH. MUTA’ ALI 2011 UPAYA LANJUT DARI PEMBANGUNAN YANG MERUPAKAN PROSES PENGELOLAAN SUMBERDAYA SECARA TERUS MENERUS UNTUK MENCAPAI PERKEMBANGAN WILAYAH DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DALAMNYA SECARA SEIMBANG DENGAN MELIBATKAN SEMUA ELEMEN MASYARAKAT UNTUK MENCAPAI TUJUAN
- 3. PENGERTIAN PENGEMBANGAN WILAYAH FRIEDMAN DAN ALONSO DALAM MUTA’ALI, 1978 STRATEGI MEMANFAATKAN DAN MENGKOMBINASIKAN FAKTOR INTERNAL (KEKUATAN DAN KELEMAHAN) SERTA EKSTERNAL (PELUANG DAN TANTANGAN) YANG ADA SEBAGAI POTENSI DAN PELUANG YANG DAPAT DI MANFAATKAN UNTUK MENINGKATKAN PRODUKSI WILAYAH AKAN BARANG DAN JASA YANG MERUPAKAN FUNGSI DARI KEBUTUHAN BAIK SECARA INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL WILAYAH. FAKTOR INTERNAL : SDA, SDM, SUMBERDAYA TEKNOLOGI.
- 4. TUJUAN PENGEMBANGAN WILAYAH 1. GROWTH MANAJEMEN ALOKASI SUMBERDAYA WILAYAH (SDA, SDM, SDB) UNTUK HASIL MAKSIMAL UNTUK KEBUTUHAN MANUSIA DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITASNYA. 2. EQUITY PEMBAGIAN MANFAAT HASIL PEMBANGUNAN SECARA ADIL UNTUK MEMPERSEMPIT KESENJANGAN ANTAR WILAYAH. 3. WELFARE TERCUKUPINYA KEBUTUHAN DASAR DAN HAK-HAK DASAR MASYARAKAT, HAK BERPENDAPAT DAN POLITIK, PERLINDUNGAN SECARA AMAN, HAM, PELAYANAN PUBLIK, MENURUNNYA KEMISKINAN DAN KETERBELAKANGAN, SERTA BENTUK-BENTUK KESETARAAN DAN KEADILAN SOSIAL 4. SUSTAINABILITY PEMANFAATAN SDA UNTUK
- 5. EKONOMI Pertumbuhan Eko-efisiensi Pemerataan Stabilitas SOSIAL Pengentas Kemiskinan Peran Serta Pemantapan Jati Diri Bangsa Sumberdaya Manusia Berkelanjutan Mobilitas Sistem Kelembagaan EKOLOGI Integritas ekosistem Pelestarian LH Pencegahan pemborosan SDA Pencegahan Pencemaran Pemulihan LH yang rusak INTRA- GENERASI INTERNALISASI (MANAJEMEN PENGETAHUAN) INTER- GENERASI GAMBAR : MODEL REGIONAL SUSTAINABILITY SUMBER : RE SURIAATMAJA DALM MUTA’ALI,2014
- 6. KAJIAN PENGEMBANGAN WILAYAH DI INDONESIA ASPEK SEKTORAL DI KAJI DARI AKTIVITAS MASYARAKAT SUATU WILAYAH DALAM MENGELOLA SUMBERDAYA ALAM YANG DI MILIKI. ASPEK SPASIAL DI KAJI ARAH DARI KEGIATAN SEKTORAL ATAU DIMANA LOKASI KEGIATAN SEKTORAL TERSEBUT. MAMPU MENINGKATKAN EFISIENSI PENGGUNAAN RUANG SESUAI DAYA DUKUNG , MAMPU MEMBERIKAN KESEMPATAN SEKTOR UNTUK BERKEMBANG TANPA KONFLIK, DAN
- 7. LINGKUP PENGEMBANGAN WILAYAH • PRINSIP DASAR SETIAP WILAYAH MEMILIKI KARAKTERISTIK BERBEDA- BEDA, SEHINGGA PENDEKATAN DAN KEBIJAKAN YANG DILAKUKAN DIDASARKAN PADA KARAKTERISTIK (kondisi, potensi, masalah sosial ekonomi, budaya dan geografis) WILAYAH MASING-MASING • LINGKUP / CAKUPAN KEGIATAN PENGEMBANGAN WILAYAH LINGKUP SUBSTANTIF, LINGKUP
- 8. LINGKUP PENGEMBANGAN WILAYAH LINGKUP SUBSTANTIF 1. EKONOMI FAKOR EKONOMI YANG MEMPENGARUHI PENGEMBANGAN WILAYAH : PENDAYAGUNAAN, SUMBERDAYA, PENDAPATAN, TENAGA KERJA, MODEL INVESTASI, SEKTOR UNGGULAN, DLL UNTUK MENIGKATKAN OUTPUT PRODUKSI WILAYAH 2. SOSIAL DAN BUDAYA DIMENSI SOSBUD PARTISIPASI, INSTIRUSI, PEMERATAAN, KESEJAHTERAAN DLL 3. KERUANGAN & ASPEK FISIK KEGIATAN DAN PROSES TATA RUANG, SERTA KEGIATAN STRUKTUR RUANG. 4. RESOURCE MANAGEMENT PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SUMBERDAYA 5. ADMINISTRASI DAN POLITIK MANAJEMEN WILAYAH TENTANG BAGAIMANA PELAKU PEMBANGUNAN MENYUSUN RENCANA DAN MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN WILAYAH (MENYUSUN KEBIJAKAN PUBLIK, SPASIAL, SEKTORAL, PEMBIAYAAN DAN
- 9. LINGKUP PENGEMBANGAN WILAYAH LINGKUP WILAYAH A. TIPE DAN UNIT WILAYAH A. LINGKUP ANALISIS WILAYAH FAKTOR INTRA REGIONAL, INTER REGIONAL DAN SUPRA REGION LINGKUP OBJEK PELAKU PEMERINTAH, SWASTA DAN MASYARAKAT N O TIPE WILAYAH UNIT 1 ADMINISTRASI PROPINSI; KABUPATEN / KOTA; KECAMATAN; DESA 2 FUNGSIONAL A. KAWASAN KAWASAN PERKOTAAN, KAWASAN PERDESAAN KAWASAN INDUSTRI, KAWASAN PERTANIAN, KAWASAN INDUSTRI, KAWASAN PERDAGANGAN DLL B. ECO REGION DAS KAWASAN PESISIR, KAWASAN VULKANIK, SISTEM PULAU, KAWASAN DATARAN, RENDAH, KAWASAN DATARAN TINGGI, KAWASAN PERBUKITAN DLL BENTUK LAHAN (LAND FORM)
- 10. PENDEKATAN PENGEMBANGAN WILAYAH 1. PENDEKATAN SENTRALISASI DASAR PERTIMBANGAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG TIDAK MERATA/ SEIMBANG. STRATEGI PEMBANGUNAN PADA SEKTOR-SEKTOR UTAMA (TERPILIH) PADA LOKASI TERTENTU, YANG SELANJUTNYA AKAN MENYEBAR KEMAJUAN TERSEBUT 2. PENDEKATAN DESENTRALISASI TERITORIAL DASAR PERTIMBANGAN PEMBANGUNAN TIDAK HANYA KEMAJUAN EKONOMI (PERTUMBUHAN EKONOMI) YANG SENTRALISTIK, TETAPI MEMBERIKAN KESEMPATAN BAGI INDIVIDU-INDIVIDU, KELOMPOK SOSIAL, DAN ORGANISASI MASYARAKAT UNTUK MEMOBILISASI KEMAMPUAN SUMBERDAYA LOKAL BAGI KEMAJUAN. STRATEGI MENCIPTAKAN DORONGAN BAGI PEMBANGUNAN DINAMIS DI WILAYAH-WILAYAH (PEDESAAN) YANG RELATIF TERBELAKANG. 3. PENDEKATAN INTEGRASI FUNGSIONAL DASAR PERTIMBANGAN SISTEM JARINGAN DARI BERBAGAI RUANG/ TEMPAT YANG SALING BERKAITAN DAN ADANYA SISTEM PUSAT YANG BERJENJANG DAN MEMPUNYAI KETERKAITAN UNTUK MENYEBARKAN KEMAJUAN KESELURUH WILAYAH.
- 11. KONSEP PENGEMBANGAN WILAYAH BERBASIS KARAKTER SUMBERDAYA YANG DI MILIKI KOMODITI UNGGULAN, SENI DAN BUDAYA, SDM, SDA, USAHA RUMAH TANGGA. BERBASIS PENATAAN RUANG PEMBANGUNAN WILAYAH PADA SEKTOR2 TERTENTU : MEMBANGKITKAN DAERAH TERBELAKANG, PENENTUAN KAWASAN ANDALAN, KESEIMBANGAN WILAYAH, MEMODIFIKASI SISTEM KOTA DI HARAPKAN JD PUSAT PERTUMBUHAN DAN LEBIH FUNGSIONAL PENGEMBANGAN WILAYAH TERPADU STRATEGI PEMERATAAN PEMBANGUNAN : PENGEMBANGAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL , PENGEMBANGAN WILAYAH TERTINGGAL DAN PERBATASAN PENGEMBANGAN WILAYAH BERDASARKAN KLASTER (BAPPENNAS, 2006) KERJASAMA (PERSAINGAN DAN KETERGANTUNGAN) ANTAR LEMBAGA ATAU UNIT-UNIT USAHA DALAM BIDANG BISNIS DALAM SATU WILAYAH
- 12. DINAMIKA PENGEMBANGAN WILAYAH GAMBAR : DINAMIKA PENGEMBANGAN WILAYAH SUMBER : WIDYATMOKO, 1998
- 13. DINAMIKA PERKEMBANGAN FISIK WILAYAH DINAMIKA WILAYAH TAHUN KE TAHUN SECARA KERUANGAN DI TANDAI DENGAN : PERKEMBANGAN FISIK SPASIAL DALAM BENTUK EKSTENSIFIKASI (PERLUASAN WILAYAH) DAN INTENSIFIKASI (PEMADATAN PEMANFAATAN RUANG) PERKEMBANGAN NON SPASIAL PERBAIKAN DAN KENAIKAN
- 14. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NO FAKTOR PERKEMBANGAN WILAYAH INDIKATOR 1 INTERNAL SUMBERDAYA ALAM SUMBERDAYA MANUSIA SUMBERDAYA BUATAN (INFRASTRUKTUR) SUMBERDANA (MASYARAKAT, PEMERINTAH SWASTA, LUAR NEGERI) 2 EKSTERNAL INTERAKSI, INTERRELASI, INTERINDEPENDENSI AKSESIBILITAS KETERKAITAN ANTAR WILAYAH (FISIK, GEOGRAFIS, EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, ASMINISTRASI, TEKNOLOGI) KETERKAITAN GLOBAL, NASIONAL, REGIONAL, LOKAL) 3 GEOGRAFIS POSISI DAN JARAK ABSOLUT POSISI RELATIF TERHADAP PUSAT PERTUMBUHAN AGLOMERASI REGIONALISASI 4 MANAJEMEN LEADERSHIP POLITIK KEBIJAKAN PUBLIK (KEBIJAKAN RUANG, KEBIJAKAN SEKTORAL, KEBIJAKAN PEMBIAYAAN) PERUNDANG-UNDANGAN KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI REGIONAL MARKETING 5 HISTORIS SEJARAH EKONOMI SEJARAH SOSIAL
- 15. KETERKAITAN UTAMA DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH NO TIPE KETERKAITAN ELEMEN KETERKAITAN 1 FISIK JARINGAN JALAN JARINGAN TRANSPORTASI SUNGAI DAN AIR JARINGAN REL KERETA API KETERGANTUNGAN EKOLOGI 2 EKONOMI POLA PEMASARAN ALIRAN BAHAN MENTAH DAN BAHAN SETENGAH JADI ALIRAN MODAL KETERKAITAN PRODUKSI KE DEPAN DAN BELAKANG POLA KONSUMSI DAN BELANJA ALIRAN KOMODITAS SECARA LINTAS SEKTORAL DAM LINTAS REGIONAL 3 PERGERAKAN PENDUIDUK MIGRASI PERMANEN ATAU KONTEMPORER YANG MELAKUKAN PERJALANAN DALAM RANGKA BEKERJA
- 16. SAMBUNGAN … NO TIPE KETERKAITAN ELEMEN KETERKAITAN 4 TEKNOLOGI KETERGANTUNGAN TEKNOLOGI SISTEM IRIGASI SISTEM TELEKOMUNIKASI 5 INTERAKSI SOSIAL POLA KUNJUNGAN POLA KEKERABATAN KEGIATAN RITUAL DAN KEAGAMAAN INTERAKSI KELOMPOK-KELOMPOK SOSIAL 6 PELAYANAN JASA JARINGAN ALIRAN ENERGI JARINGAN KREDIT DAN FINANSIAL JARINGAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PERLUASANNYA SISTEM LAYANAN KESEHATAN POLA PELAYANAN PROFESI, PERDAGANGAN DAN TEKNIK SISTEM PELAYANAN TRANSPORTASI 7 POLITIK, ADMINISTRASI, DAN ORGANISASI HUBUNGAN STRUKTURAL ALIRAN BUDGET PEMERINTAH KETERGANTUNGAN ORGANISASI POLA PENGAWASAN KEWENANGAN DAN
- 18. LATAR BELAKANG PERTUMBUHAN PENDUDUK DATA BAPPENAS, 2006 JUMLAH PENDUDUK YANG TINGGAL DI PERKOTAAN DARI 35%(1995) – 43% (2005). DIPERKIRAKAN MENINGKAT LAGI MENJADI 63% (2025) PERTUMBUHAN EKONOMI 1. KEGIATAN SEKTOR JASA DI LINGKUNGAN PERKOTAAN MEMBERIKAN KONTRIBUSI BESAR TERHADAP PEREKONOMIAN NASIONAL DARI 50.5 % MENJADI 54.8% DALAM SEPULUH TAHUN TERAKHIR. 2. KEGIATAN INDUSTRI MENINGKAT 9.6 % MENJADI 19.1 % MENINGKATNYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA . PENURUNAN KEGIATAN PERTANIAN DARI 40 % MENJADI 26.1 % MENURUNNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP POLUSI, SEDIMENTASI, PANAS DLL
- 19. PENGERTIAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH KOTA KEGIATAN MERENCANAKAN PEMANFAATAN POTENSI DAN RUANG KOTA SERTA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENGAKOMODASIKAN KEGIATAN SOSIAL EKONOMI YANG DIINGINKAN
- 20. POTENSI KOTA • POTENSI SOSIAL FASILITAS YANG MAMPU MENCIPTAKAN KETENANGAN HIDUP WARGA KOTA. SEBAGAI CONTOH, RUMAH SAKIT, TEMPAT IBADAH, YAYASAN SOSIAL MAUPUN ORGANISASI SOSIAL. • POTENSI BUDAYA ADANYA SARANA KESENIAN MAUPUN PENDIDIKAN YANG DAPAT MEMBERI GAIRAH HIDUP BAGI WARGA KOTA. • POTENSI POLITIK ADANYA APARATUR KOTA YANG DAPAT MENJALANKAN TUGASNYA DENGAN BAIK DALAM MELAYANI MASYARAKAT, LEMBAGA POLITIK MAUPUN PARTAI POLITIK. • POTENSI EKONOMI ADANYA FASILITAS YANG MAMPU MEMENUHI KEBUTUHAN HIDUP BAGI WARGA KOTA, CONTOHNYA PASAR, PUSAT PERBELANJAAN, BANK, KAWASAN INDUSTRI
- 21. UPAYA YANG PERLU DI LAKUKAN (MAHI, 2016) PERLU PENGEMBANGAN WILAYAH PERKOTAAN DILAKUKAN SECARA TERPADU DAN TERENCANA BERUPA : 1. PEMBUATAN POLA PERENCANAAN PENGEMBANGAN BERDASARKAN DATA EKSISTING KOTA DAN KEBUTUHAN YANG DIPENUHI KOTA TERSEBUT PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PERKOTAAN GERAKAN KEBERSIHAN DAN PENATAAN KOTA (ADIPURA) KOTA INDAH, SEJUK, HIJAU NYAMAN DAN BERSIH. PERBAIKAN PENGELOLAAN LIMBAH KOTA PENINGKATAN DAERAH HIJaU SEBAGAI PARU-
- 22. 2. PENINGKATAN KESERASIAN DAN KESEIMBANGAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN SERTA PENINGKATAN KEMAMPUAN DALAM MELAYANI WILAYAH SEKITARNYA : PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA PENGEMBANGAN WILAYAH KOTA – KOTA BARU MAUPUN PEMANFAATAN LAHAN- LAHAN KOTA YANG LEBIH EFISIEN. PENINGKATAN CAKUPAN DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN, PENDIDIKAN, PANGAN, PEKERJAAN DLL UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HUNIAN DAN PERMUKIMAN KHUSUS KAWASAN KUMUH PERKOTAAN MELALUI PROGRAM PERBAIKAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN SERTA PROGRAM KONSOLIDASI LAHAN KONSOLIDASI LAHAN MERUPAKAN SALAH SATU BENTUK KEGIATAN PENGELOLAAN TATA GUNA LAHAN MELALUI PENGATURAN KEMBALI PENGGUNAAN LAHAN DAN PENGUASAAN BIDANG-BIDANG TANAH PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN PENGELOLAAN
- 23. KESEIMBANGAN DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH PERKOTAAN MENINGKATNYA PEMBANGUNAN DI BERBAGAI KEGIATAN (PEMBANGUNA N JALAN DAN KEGIATAN TRANSPORTASI, INDUSTRI, PERMUKIMAN DLL) SERING MENGAKIBATKAN LUASAN RTH MENURUN DI SERTAI MENURUNNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP. PERLU MENCIPTAKAN KESEIMBANGAN DALAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH PERKOTAAN,
- 24. # KEKUATAN DAN KEMAJUAN BANGSA TERGANTUNG PADA
- 25. TUJUAN PENGEMBANGAN WILAYAH PERKOTAAN (MAHI, 2016) 1. MEMENUHI KEBUTUHAN MASYARAKAT AKAN TEMPAT BERUSAHA DAN TEMPAT TINGGAL BAIK JUMLAH MAUPUN KUALITAS YANG MEMADAI 2. MEMENUHI KEBUTUHAN AKAN LINGKUNGNAPERKOTAAN YANG SEHAT 3. MEMENUHI KEBUTUHAN AKAN SUASANA KEHIDUPAN YANG
- 26. PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH PERKOTAAN ( BAPPENAS, 1998) 1. PEMANFAATAN FUNGSI KOTA 2. PEMBANGUNAN SARAN DAN PRASARANA KOTA 3. PENGEMBANGAN EKONOMI PERKOTAAN 4. PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN 5. PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT 6. PEMANTAPAN KEUANGAN PERKOTAAN 7. KELEMBAGAAN PEMERINTAH KOTA 8. PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN
- 27. PROGRAM PEMANFAATAN FUNGSI KOTA PROGRAM UTAMA : PEMANFAATAN KOTA SESUAI DENGAN FUNGSI DAN STRUKTUR DALAM SISTEM KOTA YANG MENGACU PADA RTRWN, RTRWP, RTRW KAB./ KOTA MEMBERIKAN JIWA DAN IDENTITAS KOTA TUJUAN : MENJAMIN PENYEBARAN EKONOMI, PENGENDALIAN URBANISASI DAN EFISIENSI PEMBANGUNAN PRASARANA PERKOTAAN UPAYA PEMANTAPAN FUNGSI KOTA : 1. PENGEMBANGAN KOTA – KOTA STRATEGIS 2. PENETAPAN PUSAT-PUSAT KOTA BAIK DALAN SKALA NASIONAL. WILAYAH, MAUPUN LOKAL. 3. PENETAPAN WILAYAH ANDALAN SINERGITAS PEMBANGUNAN PERKOTAAN DAN PEMBANGUNAN PERDESAAN UNTUK MEMACU PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN DI SUATU WILAYAH 4. PENETAPAN SEGITIGA PERTUMBUHAN KERJA SAMA DALAM BIDANG EKONOMI UNTUK MENINGKATKAN INVESTASI 5. PENGEKAJIAN WILAYAH PENGEMBANGAN EKONOMI
- 28. PROGRAM PEMANFAATAN FUNGSI KOTA KEGIATAN : 1. PENGIDENTIFIKASIAN DAN PEMANTAPAN SISTEM KOTA-KOTA NASIONAL YANG DIJABARKAN DARI RTRWN 2. PENATAAN KOTA UNTUK KOTA BESAR YANG MEMPUNYAI FUNGSI MENUNJANG KEGIATAN EKONOMI NASIONAL/ WILAYAH 3. PENATAAN KOTA MENENGAH SERTA KOTA DI WILAYAH CEPAT BERKEMBANG YANG BERFUNGSI SEBAGAI PENYANGGA 4. PEMENUHAN KEBUTUHAN PRASARANA DAN SARANA DASAR BAGI MASYARAKAT YANG BERTEMPAT TINGGAL DI KOTA YANG TERLETAK DI LUAR WILAYAH CEPAT BERKEMBANG. 5. PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PERKOTAAN DIARAHKAN UNTUK MENDUKUNG PERANAN KOTA BAIK FUNGSIONAL ( KOTA METROPOLITAN, MENENGAH, ATAU KECIL) MAUPUN ADMINISTRASI (PROVINSI,
- 29. PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA PROGRAM UTAMA : PEMBANGUNAN PRASARAN PERKOTAAN TERPADU (P3KT) TUJUAN : PENINGKATAN KEMAMPUAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN URUSAN-URUSAN YANG MENJADI TANGGUNGJAWABNYA SECARA OTONOM DALAM PEMBANGUNAN PRASARANA KEGIATAN : 1. PENINGKATAN PENYEDIAAN JARINGAN LISTRIK DAN TELEKOMUNIKASI, TERUTAMA UNTUK WILAYAH KHUSUS SEPERTI INDUSTRI DAN WILAYAH CEPAT BERKEMBANG 2. PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA TRANSPORTASI KOTA UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN KOTA DALAM PENYEDIAAN AKSESIBILITAS DI DALAM KOTA, KELANCARAN, KEAMANAN, DAN KENYAMANAN PEMAKAI JALAN DI DALAM KOTA DENGAN TARIF TERJANGKAU 3. PENINGKATAN PELAYANAN AIR BERSIH KEPADA MASYARAKAT KOTA DAN WILAYAH INDUSTRI 4. PENINGKATAN PRASARANA PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN, SEPERTI JARINGAN PEMATUSAN, PENGELOLAAN LIMBAH DAN PERSAMPAHAN 5. PENGEMBANGAN DAN PERBAIKAN FASILITAS PERUMAHAN TERMASUK PENGEMBANGAN PERUMAHAN BERSKALA BESAR DAN
- 30. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI PERKOTAAN TUJUAN : MERANGSANG PERKEMBANGAN INVESTASI DI SEKTOR EKONOMI ANDALAN DAN MENGAMBANGKAN KEGIATAN PEREKONOMIAN DI PERKOTAAN. KEGIATAN : 1. PEMANTAPAN KETERSEDIAAN FASILITAS PASAR, PUSAT PRODUKSI, DAN FASILITAS PERDAGANGAN LAINNYA TERMASUK KEMUDAHAN PROSEDUR DAN PERIZINAN BAGI KEGIATAN USAHA DI PERKOTAAN 2. PEMANTAPAN LEMBAGA PEREKONOMIAN SEKALIGUS PENINGKATAN KEMUDAHAN PENCAPAIAN FASILITAS KEUANGAN GUNA MENUNJANG USAHA MASYARAKAT 3. PEMBINAAN PENGUSAHA SKALA MENENGAH, KECIL, TRADISIONAL TERMASUK KOPERASI
- 31. PROGRAM PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN TUJUAN : MENINGKATKAN KEMAMPUAN APARAT PEMERINTAH KOTA DALAM MEMBANGUN DAN MENGELOLA PEMBANGUNAN PERKOTAN SECARA EFISIEN DAN EFEKTIF. KEGIATAN : 1. PENINGKATAN KEGIATAN PENDIDIKAN FORMAL (D3; S1; S2; S3) 2. KERJA SAMA DENGAN LEMBAGA-LEMBAGA PENDIDIKAN DI LUAR NEGERI 3. PENYULUHAN TTG : PENINGKATAN KEDISIPLINAN DAN MENGEMBANGKAN KEHIDUPAN KOTA YANG TERTIB, SADAR HUKUM, SERTA PENGEMBANGAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH KOTA; KEBERSIHAN KOTA, GERAKAN DISIPLIN NASIONAL (GDN); PEMBINAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KESEHATAN DAN KETERTIBAN DALAM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN SEHAT (GNPPS); LINGKUNGAN DAN PENGGUNAAN SUMBER
- 32. PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT TUJUAN : MENYIAPKAN PEMERINTAH KOTA DAN PIHAK SWASTA AGAR MAKIN MAMPU BERPERAN AKTIF SALAM PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN WILAYAH PERKOTAAN (PERENCANAAN – PELAKSANAAN) PROGRAM : 1. PENYULUHAN 2. PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA DAN SARANA
- 33. PROGRAM PEMANTAPAN KEUANGAN PERKOTAAN TUJUAN : MENINGKATKAN PENDAPATAN PEMERINTAH KOTA DAN EFISIENSI PENGGUNAANNYA. SUB PROGRAM : 1. PENYEMPURNAAN DAN PERBAIKAN SISTEM BANTUAN KEPADA PEMERINTAH KOTA BERDASARKAN KEBUTUHAN PEMBANGUNAN DI PERKOTAAN DAN POTENSI SUMBER DANA LOKAL SERTA KEMAMPUAN NYA UNTUK MENJAMIN 2. PENINGKATAN PENDAPATAN KOTA UNTUK KEPENTINGAN PENGEMBANGAN WILAYAH PERKOTAAN 3. PENYEMPURNAAN DAN PENYEDERHANAAN MEKANISME PINJAMAN UNTUK PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
- 34. PROGRAM KELEMBAGAAN PEMERINTAH KOTA TUJUAN : MENDORONG PELAKSANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH PERKOTAAN SECARA MANDIRI OLEH PEMERINTAH KOTA. KEGIATAN : 1. PENINGKATAN KEMAMPUAN APARAT PEMERINTAH KOTA 2. PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH KOTA 3. PENYIAPAN KELEMBAGAAN BAGI TERSELENGGARANYA KERJA SAMA PEMERINTAH KOTA DENGAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA 4. PENYUSUNAN RENCANA TINDAK
- 35. PROGRAM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN TUJUAN : MEMELIHARA LINGKUNGAN PERKOTAAN DAN MENDUKUNG PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN. KEGIATAN : 1. PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KOTA 2. PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA 3. PENYUSUNAN RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN 4. PENINGKATAN PENGAWASAN PELAKSANAAN RENCANA TATA RUANG KOTA 5. PENINGKATAN ADMINISTRASI, PELAYANAN, DAN TERTIB HUKUM PERTANAHAN 6. PENGHIJAUAN 7. PROGRAM KALI BERSIH 8. PEMBERIAN PENGHARGAAN ADIPURA KEPADA MASYARAKAT YANG BERPERAN DALAM PEMELIHATAAN KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN WIL. PERKOTAAN YANG DI DUKUNG OLEH KETERTIBAN DAN
- 36. PENGELOLAAN LAHAN PERKOTAAN KARAKTERISTIK LAHAN PERKOTAAN : 1. MEMPUNYAI SIFAT PERMANEN, TIADA SATU BIDANG LAHAN MEMILIKI NILAI LAHAN YANG PERSIS SAMA 2. KETERSEDIAAN LAHAN TERBATAS DAN LANGKA 3. TUMPUAN HARAPAN DARI BERBAGAI KEPENTINGAN DAN KEINGINAN PROSES PENGELOLAAN LAHAN PERKOTAAN 1. PROSES PENYESUAIAN DAN PENCEGAHAN PENYESUAIAN TERHADAP RENCANA TATA RUANG DAN PENCEGAHAN TERHADAP KEMUNGKINAN TERJADINYA PENCEMARAN LINGKUNGAN 2. PROSES PENGALIHAN, PEMBEBASAN/ PENCABUTAN PEMANFAATAN RUANG YANG TDK SESUAI RENCANA TATA RUANG 3. PERUBAHAN DAN PENGADAAN MENCARI LAHAN SESUAI KEBUTUHAN PENGEMBANGAN WILAYAH 4. ASAS KETERGANTUNGAN KERJASAMA DI BERBAGAI PELAKU KEPENTINGAN, KETERPADUAN RENCANA DAN PROGRAM OLEH BERBAGAI SEKTOR, KESERASIAN DAN
- 37. TUJUAN PENGELOLAAN LAHAN PERKOTAAN • EFISIENSI DAN OPTIMALISASI PENGGUNAAN LAHAN • ALOKASI SUMBER DAYA LAHAN PERKOTAAN YANG ADIL DAN MERATA • PENYEDIAAN LAHAN YANG CEPAT DAN TEPAT WAKTU • MENGUSULKAN PENYEDIAAN LAHAN SEBANYAK – BANYAKNYA • MENCEGAH USAHA SPEKULASI LAHAN DAN MENCEGAH MENDAPAT KEUNTUNGAN YANG TIDAK WAJAR DARI INVESTASI TANAH • PERLUNYA SISTEM INFORMASI LAHAN
- 38. PROSES PENYUSUNAN KONSEP DELINIASI KAWASAN PERKOTAAN IDENTIFIKASI POTENSI DAN MASALAH PERKOTAAN PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN PERUMUSAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PERKOTAAN PERUMUSAN RENCANA RENCANA DISTIBUSI PERUNTUKAN FUNGSI LINDUNG, BUDIDAYA, DAN KAWASAN STRATEGIS (RENCANA STRUKTUR DAN POLA RUANG KOTA) ARAHAN PEMANFAATAN RUANG PERWUJUDAN RENCANA DI JABARKAN DALAM INDIKASI PROGRAM UTAMA KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KETENTUAN YANG DIPERUNTUKAN
- 39. MUATAN RENCANA KOTA 1. ARAHAN STRUKTUR DAN POLA PEMANFAATAN RUANG 2. ARAHAN PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG DAN KAWASAN BUDIDAYA ; 3. ARAHAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERNIAGAAN, JASA DAN KAWASAN LAINNYA ; 4. ARAHAN PENGEMBANGAN SISTEM PRASARANA WILAYAH YANG MELIPUTI PRASARANA TRANSPORTASI, TELEKOMUNIKASI, ENERGI, DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN ; 5. ARAHAN PENGEMBANGAN KAWASAN YANG DIPRIORITASKAN
- 40. KELEMBAGAAN YANG TERLIBAT DALAM PENYUSUNAN KONSEP LEMBAGA FORMAL PEMERINTAHAN UNIT YANG DIBERIKAN TANGGUNG JAWAB UTAMA ATAS PENATAAN RUANG DI DAERAH PADA UMUMNYA LEMBAGA YANG DITUNJUK OLEH WALIKOTA UKTUK TINGKAT KOTA DIDAMPINGI CAMAT, BAPPEDA, DINAS PU, ATAU DINAS TATA RUANG.
- 41. TAHAPAN UNTUK PERSIAPAN PENYUSUNAN KONSEP KOTA 1. MENYUSUN KAK ATAU TERMS OF REFERENCE (TOR) TERMASUK AGENDA PELAKSANAAN DAN TENAGA AHLI YANG DIPERLUKAN ; 2. MEMBENTUK TIM PELAKSANA YANG TERDIRI DARI TIM PENGARAH, TIM TEKNIS, DAN TIM SUPERVISI ; 3. MENYIAPKAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI ; 4. MENYIAPKAN PENGADAAN JASA KONSULTANSI; 5. MENYUSUN PROGRAM KERJA DAN TIM AHLI APABILA AKAN DILAKUKAN SECARA SWAKELOLA; 6. PERSIAPAN TEKNIS, ANTARA LAIN MELIPUTI PERUMUSAN SUBSTANSI SECARA GARIS BESAR, PENYIAPAN CHECKLIST DATA DAN KUESIONER, PENYIAPAN METODE PENDEKATAN DAN PERALATAN YANG
- 42. KONSEP PENGEMBANGAN WILAYAH PERKOTAAN (ALKADRI ET ALL, MANAJEMEN TEKNOLOGI UNTUK PENGEMBANGAN WILAYAH, 1999). KONSEP PUSAT PERTUMBUHAN PERLUNYA MELAKUKAN INVESTASI SECARA BESAR-BESARAN PADA SUATU PUSAT PERTUMBUHAN ATAU WILAYAH/KOTA YANG TELAH MEMPUNYAI INFRASTRUKTUR YANG BAIK. PENERAPAN KONSEP INI DI INDONESIA TELAH MELAHIRKAN ADANYA 111 KAWASAN ANDALAN DALAM RTRWN
- 43. KONSEP PENGEMBANGAN WILAYAH PERKOTAAN (ALKADRI ET ALL, MANAJEMEN TEKNOLOGI UNTUK PENGEMBANGAN WILAYAH, 1999). KONSEP INTEGRASI FUNGSIONAL ADANYA INTEGRASI YANG DICIPTAKAN SECARA SENGAJA DIANTARA BERBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN KARENA ADANYA FUNGSI YANG KOMPLEMENTER. KONSEP INI MENEMPATKAN SUATU KOTA ATAU WILAYAH MEMPUNYAI HIRARKI SEBAGAI PUSAT PELAYANAN RELATIF TERHADAP KOTA ATAU WILAYAH YANG LAIN
- 44. KONSEP PENGEMBANGAN WILAYAH PERKOTAAN (ALKADRI ET ALL, MANAJEMEN TEKNOLOGI UNTUK PENGEMBANGAN WILAYAH, 1999). • KONSEP PENDEKATAN DESENTRALISASI UNTUK MENCEGAH TIDAK TERJADINYA ALIRAN KELUAR DARI SUMBERDANA DAN SUMBERDAYA MANUSIA.