Formulasi Program Pembangunan berbasis Pro Kerakyatan berazaskan Kesetaraan dan Berkeadilan

dadang-solihin.blogspot.com 2

Nama : Dr. Dadang Solihin, SE, MA
Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah
P b D h
Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2
Jakarta 10310
Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248
HP : 0812 932 2202
PIN BB : 277878F0
Email : dadangsol@yahoo.com
Website :
http://dadang-solihin.blogspot.com

dadang-

Materi
• Landasan Formulasi Program
Pembangunan
• RPJMN 2010-2014
• Sasaran Pembangunan RPJMN 2010-
2014
• Arah Kebijakan RPJMN 2010-2014
• Inpres 3/2010 t t
I tentang P
Program
Pembangunan yang Berkeadilan
• Reformasi Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan Daerah
• Tujuan dan Permasalahan Pembangunan
j g
Daerah


Landasan Pembang nan
Pembangunan

PRO-
PRO-KERAKYATAN KEADILAN KESETARAAN

Ekonomi Kerakyatan:
y Memberikan perlakuan
p • Kesetaraan secara
Tatanan ekonomi di dan kesempatan yang politik:
mana aset ekonomi sama (equality and • Kesetaraan secara
dalam perekonomian fairness) terhadap ekonomi
nasional didistribusian setiap orang. • Kesetaraan secara
kepada sebanyak- sosial
banyaknya warga
negara (Pasal 33 UUD
1945).


Formulasi program
pembangunan berbasis Proses dalam
pro kerakyatan menyusun program
berazazkan kesetaraan pembangunan yang
dan berkeadilan
d b k dil mengedepankan
d k
kepentingan dan
kesejahteraan warga
negara berlandaskan
Wujud Kebijakan keadilan dan
kesetaraan

RPJMN Inpres
2010-
2010-2014 3/2010


Siklus Manajemen Pembangunan
j g
• Reformasi Perencanaan (UU 25/2004 ttg SPPN)
Planning/ • R f
Reformasi P
i Penganggaran (UU 17/2003 tt K
ttg Keuangan
Budgetting Negara)

• Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
(Perpres 81 Tahun 2010)
• Road Map Reformasi Birokrasi 2010 2014
2010-2014
Organizing (Permenpan 20 Tahun 2010)
• Pedoman pelaksanaan RB (Permenpan 7 sd 15 Tahun
2011)

• Reformasi Pengadaan (Perpres 54/2010 ttg
g ( p g
Actuating Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)

• Monitoring dan Evaluasi (PP 39/2006 ttg Tata Cara
Controlling Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan)

F
Formulasi K bij k P b
l i Kebijakan Pembangunan

Arah Kebijakan
g
Pembangunan
Nasional

Arah Kebijakan
Visi Misi Agenda Sasaran Arah Kebijakan Bidang Bidang
Bidang-Bidang
pembangunan Pembangunan Pembangunan pembangunan Pembangunan
pembangunan

Arah Kebijakan
P b
Pembangunan
Kewilayahan


VISI RPJMN 2010-2014
2010-
INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN

Sejahtera
S j ht Demokratis
D k ti Berkeadilan
B k dil

 Memperkuat triple tracks  Memperkuat penegakan
hukum
strategy Memantapkan konsolidasi
 Pemberantasan korupsi
 Pembangunan inklusif demokrasi g g
 Pengurangan
dan b k dil
d berkeadilan kesenjangan

MISI
1. MELANJUTKAN PEMBANGUNAN MENUJU INDONESIA YANG SEJAHTERA
2. MEMPERKUAT PILAR-PILAR DEMOKRASI
3. MEMPERKUAT DIMENSI KEADILAN DI SEMUA BIDANG
AGENDA
1.
1 PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
2. PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN
3. PENEGAKAN PILAR DEMOKRASI
4. PENEGAKAN HUKUM DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
5. PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN

SASARAN RPJMN 2010-2014
Pertumbuhan Ekonomi-Pengangguran-
Ekonomi-Pengangguran-
Kemiskinan

2010 2011 2012 2013 2014

Pertumbuhan (%) 5,5 - 5,6 6,0 - 6,3 6,4 - 6,9 6,7 - 7,4 7,0 - 7,7

Pengangguran (%) 7,6 7,3 - 7,4 6,7 - 7,0 6,0 - 6,6 5,0 - 6,0

Kemiskinan (%) 12,0 -13,5 11,5 - 12,5 10,5 - 11,5 9,5 - 10,5 8,0 - 10,0


1/5
Kesejahteraan Rakyat

Ekonomi
No.
N Pembangunan
P b Sasaran
S
 Rata-rata 6,3 – 6,8 % pertahun
1. Pertumbuhan Ekonomi
 S b l
Sebelum t h 2014 t b h 7%
tahun tumbuh
2. Inflasi Rata-rata 4-6 % pertahun
3. Tingkat Pengangguran 5-6 % pada akhir tahun 2014
4. Tingkat Kemiskinan
g 8-10 % pada akhir tahun 2014
p


j y 2/5
Pendidikan
Status Awal Target
No Indikator
(2008) (2014)
1. Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk
1 M i k t t t l k l h d d k
7,50 8,25
berusia 15 tahun ke atas (tahun)
2. Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia
5,97
5 97 4,18
4 18
15 tahun ke atas (%)
3. Meningkatnya APM SD/SDLB/ MI/Paket A (%) 95,14 96,0
4.
4 Meningkatnya APM SMP/SMPLB/ MTs/Paket B (%) 72,28
72 28 76,0
76 0
5. Meningkatnya APK SMA/SMK/ MA/Paket C (%) 64,28 85,0
6. Meningkatnya APK PT usia 19-23 tahun (%)
g y 21,26
, 30,0
,
7. Menurunnya disparitas partisipasi dan kualitas pelayanan pendidikan
antarwilayah, gender, dan sosial ekonomi, serta antarsatuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat


3/5
Kesehatan
Status Awal Target
No Indikator (2008) (2014)
1. Meningkatnya umur harapan hidup (tahun) 70,7 72,0
Menurunnya angka kematian ibu melahirkan
2. 228 118
per 100.000 kelahiran hidup
Menurunnya angka kematian bayi per 1.000
3. 34 24
kelahiran hidup
Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (gizi
4. 18,4 < 15,0
kurang dan gizi buruk) pada anak balita (%)


4/5

Pangan
No. Pembangunan Sasaran
1. Produksi Padi Tumbuh 3,22 % per tahun
2. Produksi Jagung Tumbuh 10,02 % per tahun
3.
3 Produksi Kedelai Tumbuh 20 05 % per tahun
20,05
4. Produksi Gula Tumbuh 12,55 % per tahun
5.
5 Produksi Daging Sapi
P d k iD i S i Tumbuh 7,30
T b h 7 30 % per t h
tahun


5/5
Energi
E i
No. Pembangunan Sasaran
Peningkatan k
P i k t kapasitas it
1. 3.000 MW pertahun
pembangkit listrik
Meningkatnya rasio
2. Pada tahun 2014 mencapai 80 %
elektrifikasi
Meningkatnya rasio desa
3.
3 Pada tahun
P d t h 2014 mencapai 98 %
i
berlistrik
Meningkatnya produksi Pada tahun 2014 mencapai 1,01
4.
4
minyak bumi juta barrel perhari

Peningkatan pemanfaatan Pada tahun 2014 mencapai
5.
energi panas bumi 5.000 MW


Perkuatan Demokrasi

Meningkatnya kualitas demokrasi Indonesia

Sasaran:
1. Semakin terjaminnya peningkatan iklim politik kondusif bagi
berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik
rakyat yang semakin seimbang dengan peningkatan
kepatuhan terhadap pranata hukum;
2. Meningkatnya pemahaman nilai-nilai kebangsaan dan
terjaganya harmonisasi dalam masyarakat;
3. Meningkatnya kinerja lembaga-lembaga demokrasi;
4 Penyelenggaraan pemilu tahun 2014 yang dapat
4.
dilaksanakan dengan jujur, adil dan demokratis.
5.
5 Indeks Demokrasi Indonesia: 73 dari 100 pada 2014

Penegakan Hukum
Tercapainya suasana dan kepastian keadilan melalui
 penegakan hukum (rule of law) dan
 terjaganya ketertiban umum

Sasaran:
1.
1 Persepsi masyarakat pencari keadilan untuk merasakan
kenyamanan, kepastian, keadilan dan keamanan dalam
berinteraksi dan mendapat pelayanan dari para penegak
hukum
2. Tumbuhnya kepercayaan dan penghormatan publik kepada
aparat dan lembaga penegak hukum
3. Mendukung iklim berusaha yang baik sehingga kegiatan
ekonomi dapat berjalan dengan pasti dan aman serta efisisen
4. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2014 sebesar 5,0 yang
meningkat dari 2,8 pada tahun 2009
g , p

Arah Kebijakan: Prioritas Nasional
1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2 Pendidikan
3 Kesehatan
4 Penanggulangan Kemiskinan
11 Prioritas Nasional 5 Ketahanan Pangan
Kabinet Indonesia Bersatu II 6 Infrastruktur
2009 2014
2009-2014 7 Iklim I
Ikli Investasi dan Iklim Usaha
t i d Ikli U h
8 Energi
9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik
11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi

12 Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Politik,
Prioritas Lainnya 13 Bidang Perekonomian
14 Bidang Kesejahteraan Rakyat
g j y


Arah Kebijakan:
j
Bidang-
Bidang-Bidang Pembangunan
1. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
2. Bidang Ekonomi
g
3. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
4. Bidang Sarana dan Prasarana
g
5. Bidang Politik
6. Bidang Pertahanan dan Keamanan
g
7. Bidang Hukum dan Aparatur
8. Bidang Wilayah dan Tataruang
g y g
9. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Buku II RPJMN 2010 – 2014


Arah Kebijakan:
j
Pembangunan Kewilayahan
1. Pengembangan wilayah pulau – pulau besar (Sumatera, Jawa-Bali,
Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua)
2. Pengembangan wilayah laut (Kelautan Sumatera, Selat Malaka,
Jawa, Makassar-buton, Banda – Maluku)
3. Pengembangan Kawasan

Buku III RPJMN 2010 - 2014


Inpres No 3 Tah n 2010
No. Tahun
• Selain tertuang dalam RPJMN 2010 – 2014, pembangunan
kerakyatan yang berasaskan kesetaraan dan keadilan tertuang
dalam Inpres 3/2010 tentang Program Pembangunan yang
Berkeadilan, yang meliputi program:
1. Pro k t
1 P rakyat;
2. Keadilan untuk semua (justice for all);
3. Pencapaian T j
3 P i Tujuan P b
Pembangunan Mil i
Milenium (Mill
(Millennium
i
Development Goals - MDGs).


Program Pro Rak at
Rakyat
• Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis Keluarga;
• Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis Pemberdayaan
g gg g y
Masyarakat;
• Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis Pemberdayaan
Usaha Mikro dan Kecil;


Program Keadilan untuk Semua
P K dil t kS
• Program Keadilan bagi Anak;
• Program Keadilan bagi Perempuan;
g g p ;
• Program Keadilan di Bidang Ketenagakerjaan;
• Program Keadilan di Bidang Bantuan Hukum;
g g ;
• Program Keadilan di Bidang Reformasi Hukum dan Peradilan;
• Program Keadilan Bagi Kelompok Miskin dan Terpinggirkan;
g g p p gg ;


Program Pencapaian Tujuan
g p j
Pembangunan Milenium
• Program Pemberantasan Kemiskinan dan Kelaparan;
• Program Pencapaian Pendidikan Dasar untuk Semua;
g p ;
• Program Pencapaian Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan
Perempuan;
• Program Penurunan Angka Kematian Anak;
• Program Kesehatan Ibu;
• Program Pengendalian HIV/AIDS, Malaria, dan Penyakit Menular
Lainnya;
• Program Penjaminan Kelestarian Lingkungan Hidup;
• Program Pendukung Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Milenium.
Mil i


Status Hukum Dokumen Perencanaan
NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan Perda
Jangka Panjang Nasional (Ps.
( 13 Ayat 1)
y ) Jangka Panjang Daerah (Ps.
( 13 Ayat 2)
y )
(RPJP-Nasional) (RPJP-Daerah)
Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDH
Jangka Menengah N i l
J k M h Nasional (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah D
J k M h Daerah
h (Ps. 19 Ayat 3)
(RPJM-Nasional) (RPJM-Daerah)
Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja Peraturan
Lembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah Pimpinan SKPD
(Ps. 19 Ayat 2) (Renstra SKPD) (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH
(RKP) (Ps. 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan Peraturan
Kementerian / Lembaga Pimpinan KL Kerja Perangkat Daerah Pimpinan SKPD
(
(Renja KL)
j ) (Ps.
(Ps 21 Ayat 1) (
(Renja SKPD)
j ) ( Ps. 21 Ayat 3)
Ps

Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
planning),
planning) khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam
RPJM/D.
Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas
untuk itu.
itu

Partisipatif:
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders antara
stakeholders,
lain melalui Musrenbang.

Proses top-down dan bottom-up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.


Persyaratan Dokumen Perencanaan:
Perencanaan:
SMART
 SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi
 MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured
g
gets managed”)
g )
 ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and
appropriate collection method)
 RELEVANT (information needs of the people who will
use the data)
 TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right
time to influence many manage decision)


Syarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
H iliki t h i d hit k
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan
pelaksanaannya.

Perencanaan yang Ideal
• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin
adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan dan
terus menerus kesejahteraan,
jangan sampai terjadi kemunduran.
• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
p p
pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau
sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam
keutuhan konsep secara keseluruhan
keseluruhan.
• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and
adaptive system).
system)
• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).


Fungsi/Manfaat Perencanaan
• Sebagai alat koordinasi
seluruh stakeholders
• Sebagai penuntun arah
• Minimalisasi ketidakpastian
• Minimalisasi inefisiensi
sumberdaya
• Penetapan standar dan
P t t d d
pengawasan kualitas


Reformasi Sistem Penganggaran
g gg 1/2

PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU
Visi: Visi:
 Melaksanakan rencana  Melaksanakan program kerja
pembangunan lima tahunan Presiden/KDH terpilih
berdasarkan GBHN
Misi: Misi:
 Penyelenggaraan p
y gg pemerintahan  Pelaksanaan kerangka regulasi,
g g ,
umum dan pembangunan kerangka investasi, dan
 Penganggaran berdasarkan pelayanan publik yang di
pendekatan menurut pengeluaran tuangkan dalam RKP/D
rutin dan pengeluaran  Anggaran disusun berdasarkan
pembangunan RKP/D dengan mempertimbang
mempertimbang-
kan kemampuan keuangan
negara

2/2
Reformasi Si t
R f i Sistem Penganggaran
P

Paradigma Lama Paradigma Baru

Penganggaran dengan
Pendekatan:
Penganggaran Berbasis:
1. Penganggaran Berbasis
1.
1 Pengeluaran Rutin Kinerja
2. Pengeluaran 2. Kerangka Penganggaran
Pembangunan Jangka Menengah
3. Anggaran Terpadu


Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)

Tujuan 1. Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dan
prestasi kinerja yang akan dicapai (directly linkages
between performance and budget);
2.
2 Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam
Tujuan
penganggaran (operational efficiency);
3. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit kerja
dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran
(more flexibility and accountability).
Landasan 1.
1 Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (output
Konseptual and outcome oriented);
2. Fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap
p g gg g p
Landasan menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager
Konseptual manages);
3.
3 Alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan pada
tugas-fungsi unit kerja yang dilekatkan pada stuktur
organisasi (Money follow function).


Syarat Penerapan PBK
• Indikator yang mencerminkan tolok ukur untuk mencapai
sasaran program (outcome);
Indikator
• Pendekatan yang digunakan dapat berfokus thd efek-
Kinerja tivitas, efisiensi, outcome atau kepuasan pelanggan;
• Sebagai instrumen evaluasi kinerja.

• Mencerminkan kebutuhan dana untuk menghasilkan
sebuah output atas pelaksanaan sebuah kegiatan;
Standar • Menunjukan seluruh komponen/item yang harus dibiayai;
• Penetapan unit cost untuk setiap komponen/item,
Biaya menggunakan harga y g p
gg g yang paling ekonomis namun tetap
g p
memperhatikan kualitas produk.

• Membandingkan antara rencana kinerja dan realisasinya
berdasarkan indikator yang telah ditetapkan;
Evaluasi • Menganalisis perbedaan (gap) yang terjadi dan
Kinerja
j merumuskan alternatif solusinya;
• Menyempurnakan indikator kinerja untuk tahap
selanjutnya;
• Rekomendasi kelangsungan kebijakan.


Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)
g g g g ( )

Tujuan 1.
1 Pengalokasian sumber daya anggaran yang lebih
efisien (allocative efficiency)
2. Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran (to
improve quality of planning)
Tujuan 3. Lebih fokus terhadap pilihan kebijakan prioritas (best
p y p
policy option))
4. Meningkatkan disiplin fiskal (fiscal dicipline)
5. Menjamin adanya kesinambungan fiskal (fiscal
sustainability)
t i bilit )
Landasan 1. Penerapan sistem rolling budget
Konseptual 2.
2 Mempunyai baseline (angka dasar)
Landasan 3. Adanya mekanisme penyesuaian angka dasar
Konseptual 4. Penetapan Parameter
5. Adanya mekanisme usulan tambahan anggaran bagi
kebijakan baru (additional budget for new initiatives)


KPJM : Ilustrasi dan Cara Kerja Rolling
Budget
Implikasi anggaran

2011
2012 2013 2014
Kebijakan ditetapkan
sbg baseline Prakiraan
P ki Prakiraan
P ki
(R)APBN
Maju Maju

KPJM

Prakiraan Prakiraan
APBN RAPBN
Maju Maju
2011 2012 TA 2011 dan
2013 2014
KPJM 2012 - 2014
T0 T+1 T+2 T+3

P ki
Prakiraan P ki
Prakiraan
REALISASI APBN RAPBN TA 2012 dan
Maju Maju
2011 2012 2013 KPJM 2013 - 2015
2014 2015
T-1
T1 T0 T+1
T 1 T+2
T 2 T+3
T 3


Penghitungan Prakiraan Maju dalam KPJM

Angka Prakiraan Maju untuk tahun-
tahun
tahun berikutnya dihitung berdasarkan:
• alokasi anggaran pada tahun berjalan
Kegiatan
• disesuaikan dengan tingkat inflasi
On-going yang digunakan dalam APBN

Prakiraan
Maju Angka Prakiraan Maju
Multi- untuk tahun tahun
tahun-tahun
years berikutnya dihitung
Project berdasarkan formula/
Kegiatan
model yang telah
Ad-hoc
Ad h ditetapkan sesuai
dengan karakteristik
Catatan : Target
g
masing-masing g
Hasil penghitungan prakiraan maju akan Tahunan
kegiatan
menjadi baseline pada tahun ybs. yg berbeda


Penganggaran Secara Terpadu
P S T d
• Semua kegiatan instansi pemerintah disusun secara terpadu,
termasuk mengintegrasikan anggaran belanja rutin dan anggaran
belanja pembangunan.
• Tahapan yang diperlukan sebagai bagian upaya jangka panjang
untuk membawa penganggaran menjadi lebih t
t k b j di l bih transparan, d
dan
memudahkan penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang
berorientasi kinerja.
j
• Dalam kaitan dengan menghitung biaya input dan menaksir kinerja
program, sangat penting untuk mempertimbangkan secara simultan
biaya secara keseluruhan, baik yang bersifat investasi maupun
biaya yang bersifat operasional.


Apa Itu Pembangunan?
Pembangunan adalah: Tujuan Pembangunan:
 proses perubahan ke 1.
1 Peningkatan standar hidup (levels
arah kondisi yang lebih of living) setiap orang, baik
baik pendapatannya, tingkat konsumsi
pangan, sandang, papan,
pangan sandang papan pelayanan
 melalui upaya yang kesehatan, pendidikan, dll.
dilakukan secara 2. Penciptaan berbagai kondisi y g
p g yang
terencana.
t memungkinkan tumbuhnya rasa
percaya diri (self-esteem) setiap
orang.
orang
3. Peningkatan kebebasan
(freedom/democracy) setiap orang.
Todaro, 2000


How?
Ho ?
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
 antar daerah
 antar sub daerah
 antar warga masyarakat (p
g y (pemerataan dan keadilan).
)
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
p p g j
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
p j g y
agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa
datang (berkelanjutan).


Tantangan dalam Pembangunan Daerah
g g
• Mengurangi
Sarana dan
Prasarana yang
P ketimpangan
memadai dan • Memberdayakan
berkualitas masyarakat
• Mengentaskan
kemiskinan.
• Menambah lapangan
kerja.
Dunia usaha yg • Menjaga kelestarian
kondusif SDA
Pemanfaatan
sumber daya secara
berkualitas

Koordinasi yang
semakin baik antar
stakeholders

Peningkatan kapasitas
SDM

PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAH

Upaya terencana untuk
Upaya untuk memberdayakan
meningkatkan kapasitas
masyarakat di seluruh daerah
Pemerintahan Daerah

Sehingga tercipta suatu Sehingga tercipta suatu
S hi t i t t
kemampuan yang andal dan lingkungan yang memungkinkan
p
profesional dalam: masyarakat untuk:
y

 Memberikan pelayanan kepada  M ik ti k lit k hid
Menikmati kualitas kehidupan
masyarakat, yang lebih baik, maju, dan
tenteram,,
 M
Mengelola sumber d
l l b daya  Peningkatan harkat, martabat,
ekonomi daerah. dan harga diri.


PEMBANGUNAN DAERAH
Dilaksanakan Melalui:

Penguatan Otonomi Pengelolaan
Good Governance
Daerah Sumberdaya

Keseimbangan Peran Tiga Pilar
K i b P Ti Pil

Pemerintahan
P i t h Dunia U h
D i Usaha Masyarakat
M k t

Menjalankan dan
menciptakan lingkungan Mewujudkan penciptaan Penciptaan interaksi
politik dan hukum yang lapangan kerja dan sosial, ekonomi dan
kondusif bagi unsur- pendapatan. politik.
unsur lain.


Pergeseran Paradigma:
From Government to Governance

Government Governance
 M b ik h k ekslusif b i
Memberikan hak k l if bagi  P
Persoalan-persoalan publik
l l blik
negara untuk mengatur hal-hal adalah urusan bersama
publik, pemerintah, civil society dan
 Aktor di luarnya hanya dapat dunia usaha sebagai tiga aktor
disertakan sejauh negara utama.
mengijinkannya.
mengijinkannya

Pelaku Pembangunan:
g
Paradigma Governance
 Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
Tenaga Kerja
Kontrol Kontrol

Dunia Usaha
Pemerintah y
Masyarakat
Swasta
S t

Nilai Redistibusi
Pertumbuhan Melalui Pelayanan
Pasar

 Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan
Good.
Good

Model Go ernance
Governance
Sektor Swasta Sektor Publik Sektor Ketiga

Tingkat Perusahaan Organisasi LSM
Supranasional transnasional Antar Pemerintah Internasional

Tingkat Perusahaan
P h Ormas/LSM
Nasional Nasional GOVERNANCE Nasional

Tingkat Perusahaan Pemerintah LSM Lokal
Subnasional Lokal Lokal

(Kamarack and Nye Jr., 2002)


Pelaku Pembangunan: Stakeholders
g

STATE CITIZENS
Executive
i organized into:
i di t
Judiciary Community-based organizations
g
Legislature Non-governmental organizations
Professional Associations
Public service
Religious groups
Military Women’s groups
Police Media

BUSINESS
Small / medium / large enterprises
Multinational Corporations
Financial institutions
Fi i l i tit ti
Stock exchange


Troika


Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
Swasta

Masyarakat,
Bangsa, dan
Negara Masyarakat

VISI
Pemerintah

Good Governance Dunia Usaha


Sinergitas Stakeholders


Formulasi Program Pembangunan berbasis Pro Kerakyatan berazaskan Kesetaraan dan Berkeadilan

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Formulasi Program Pembangunan berbasis Pro Kerakyatan berazaskan Kesetaraan dan Berkeadilan

Similar to Formulasi Program Pembangunan berbasis Pro Kerakyatan berazaskan Kesetaraan dan Berkeadilan (20)

More from Dadang Solihin

More from Dadang Solihin (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Formulasi Program Pembangunan berbasis Pro Kerakyatan berazaskan Kesetaraan dan Berkeadilan