etika bisnis & hubungan kerja

1. Copyright © 2005 by South-Western, a division of Thomson Learning, Inc. All rights reserved.
ETIKA BISNIS & HUBUNGAN KERJA
(TANGGUNGJAWAB TERHADAP KARYAWAN)
STIKOM – THE LONDON SCHOOL OF PUBLIC RELATIONS

2. Copyright © 2005 by South-Western, a division of Thomson Learning, Inc. All rights reserved.
Dalam aktivitas bisnis modern yang diwarnai dengan
iklim persaingan yang semakin ketat, pengusaha
menyadari bahwa pekerja adalah asset perusahaan
yang mengemban peran yang sangat strategis.
Pengakuan, penghargaan dan jaminan atas hak-hak
pekerja, dalam jangka panjang akan menentukan
tingkat kesehatan dan kondisi perusahaan.
Terpenuhinya hak-hak pekerja, akan mempengaruhi
sikap, komitmen, loyalitas serta produktivitas dan
kinerja para pekerja

3. Copyright © 2005 by South-Western, a division of Thomson Learning, Inc. All rights reserved.
HAK-HAK PEKERJA/KARYAWAN
Beberapa hak pekerja :
1. Hak atas Pekerjaan
2. Hak atas Upah yang Adil
3. Hak untuk Berserikat dan Berkumpul
4. Hak atas Perlindungan Keamanan & Kesehatan
5. Hak untuk Diproses Hukum secara Sah
6. Hak untuk Diperlakukan secara Sama
7. Hak atas Rahasia Pribadi
8. Hak atas Kebebasan Suara Hati

4. Copyright © 2005 by South-Western, a division of Thomson Learning, Inc. All rights reserved.
® Hak atas Pekerjaan
● Merupakan hak asasi manusia, tidak bisa dipisahkan dari manusia,
kerja melekat pada tubuh manusia *).
● Hak atas pekerjaan diakui oleh negara, pasal 27 UUD 1945
“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang
layak bagi kemanusiaan”.
Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia PBB, juga menganggap
hak atas pekerjaan sebagai suatu hak asasi manusia
● Sebagai suatu hak, yang dijamin adalah kesempatan yang sama dan
terbuka bagi semua orang untuk memperoleh pekerjaan.
Apakah seseorang berhasil memperolehnya, tergantung pada berbagai
faktor yang berada di luar kemampuan negara seperti ; kemauan, tuntutan
pekerjaan dan kesanggupan serta kemampuan seseorang memenuhi
tuntutan tersebut .
*) John Locke, The second treatise on Civil Government (1986)

5. Copyright © 2005 by South-Western, a division of Thomson Learning, Inc. All rights reserved.
® Hak atas Upah yang Adil
Merupakan hak yang secara hukum dimiliki dan dituntut oleh seorang
karyawan sejak dia mengikatkan dirinya untuk bekerja
pada suatu perusahaan.
Ada 3 hal yang terkandung dalam pengertian ini :
● setiap karyawan berhak mendapat upah bahkan setiap karyawan berhak
memaksa perusahaan untuk memenuhinya
● setiap karyawan bukan hanya mendapat sekedar upah tetapi harus
sebanding dengan tenaga yang telah disumbangkannya.
Dasar moralnya, keadilan komutatif yaitu kesetaraan dan keseimbangan
antara apa yang diperoleh perusahaan dari karyawan dengan imbalan
yang diterima karyawan dari perusahaan
● tidak dibenarkan adanya perbedaan perlakuan dalam pemberian upah
untuk pekerjaaan yang sama. Perbedaan hanya bisa dilakukan apabila
didasarkan pertimbangan rasional dan obyektif yang dari segi moral dapat
dipertanggungjawabkan.

6. Copyright © 2005 by South-Western, a division of Thomson Learning, Inc. All rights reserved.
® Hak untuk Berserikat dan Berkumpul
Sejalan dengan Hak atas Upah yang Adil, dalam beberapa kasus
untuk memperolehnya, karyawan harusmemperjuangkannya.
Untuk bisa memperjuangkan kepentingan itu, karyawan harus
mempunyai posisi tawar. Posisi tawar tersebut terwujud apabila
di antara karyawan terdapat satu suara yaitu jika karyawan
terhimpun dalam kesatuan (union). Hak untuk berserikat dan
berkumpul ini, dijamin negara, bukan hanya untuk karyawan
tetapi juga berlaku untuk seluruh warga negara.
“dalam suatu masyarakat yang adil, di antara pranata-pranata yang perlu
untuk mencapai suatu sistem upah yang adil, serikat pekerja memainkan
peran yang penting”*)
*) Richard T. De George, Business Ethics (1986)

7. Copyright © 2005 by South-Western, a division of Thomson Learning, Inc. All rights reserved.
® Hak atas Perlindungan Keamanan & Kesehatan
Lingkungan kerja dalam industri modern yang melibatkan
penggunaan teknologi maju, menyeret konsekuensi berupa berbagai
risiko, sehingga pihak pemberi kerja diharuskan untuk menyediakan
jaminan perlindungan atas
keamanan, keselamatan dan kesehatan bagi karyawannya.
● Risiko tidak dapat diperkirakan sebelumnya, menghadapi ketidakpastian
itu pengusaha harus mengasuransikan karyawan, bahkan sejak pertama
adanya hubungan kerja dengan karyawan
● Perusahaan harus menjelaskan kepada karyawan tentang kemungkinan
risiko yang dihadapi dari tugas yang dipercayakan kepadanya
● Pekerja tidak boleh mengalami paksaan untuk melakukan suatu pekerjaan
yang mengandung risiko. Pekerja -tanpa paksaan dalam bentuk apapun-
bebas menentukan, untuk menolak atau menerima suatu pekerjaan.
Pekerja/karyawan dituntut upaya maksimalnya untuk memperkecil
kemungkinan terjadinya risiko dari suatu aktivitas kegiatan.

8. Copyright © 2005 by South-Western, a division of Thomson Learning, Inc. All rights reserved.
® Hak untuk Diproses Hukum secara Sah
Hak ini terutama berlaku ketika seorang karyawan
dituduh melakukan pelanggaran atau kesalahan atau
sesuatu tindakan yang diancam dengan tuntutan
hukuman tertentu
Pengusaha berkewajiban memberi kesempatan kepada
karyawan untuk membuktikan manakala dia tidak
melakukan perbuatan yang dituduhkan
Perusahaan tidak dibenarkan, baik secara legal
maupun pertimbangan moral, untuk menindak
karyawan secara sepihak tanpa terlebih dahulu
mendengarkan penjelasan karyawan.

9. Copyright © 2005 by South-Western, a division of Thomson Learning, Inc. All rights reserved.
® Hak untuk Diperlakukan secara Sama
Perusahaan tidak dibenarkan bertindak diskriminatif
terhadap karyawannya, baik dari segi gender, warna
kulit (ras), agama dan etnis dalam sikap dan
perlakuan, penggajian, posisi/jabatan di perusahaan,
pelatihan atau pendidikan yang diselenggarakan oleh
perusahaan atau pihak luar perusahaan.
Dalam hal terjadi perbedaan misalnya gaji atau
peluang, harus merujuk kepada kriteria dan
pertimbangan yang rasional, obyektif dan dapat
dipertanggungjawabkan secara terbuka.

10. Copyright © 2005 by South-Western, a division of Thomson Learning, Inc. All rights reserved.
® Hak atas Rahasia Pribadi
Meskipun perusahaan berhak mengetahui
riwayat hidup dan data-data pribadi karyawan untuk
keperluan data kepegawaian, karyawan mempunyai
hak meminta perusahaan untuk merahasiakan
data-data yang telah diberikannya itu dan
memberlakukannya sebagai sesuatu yang harus
dirahasiakan.
Hak ini tidak sepenuhnya mutlak karena dalam kasus
dan kondisi tertentu, ketika rahasia pribadi itu
mempunyai efek yang membahayakan pihak lain,
justru perusahaan dan semua karyawan harus
mengetahui

11. Copyright © 2005 by South-Western, a division of Thomson Learning, Inc. All rights reserved.
® Hak atas Kebebasan Suara Hati
Hak ini menekankan bahwa setiap karyawan harus dihargai
kesadaran moralnya dalam pengertian bebas mengikuti apa
yang menurut suara hatinya baik atau benar.
Karyawan tidak boleh mengalami paksaan untuk melakukan
tindakan yang berdasarkan pertimbangan suara hatinya
dianggapnya tidak baik atau benar,
misal : korupsi, menggelapkan uang perusahaan,
menurunkan atau mengurangi standar produk dari segi
ukuran, standar, kadar, kualitas produk
demi memperbesar keuntungan perusahaan atau menutupi
kecurangan yang dilakukan perusahaan atau atasan

12. Copyright © 2005 by South-Western, a division of Thomson Learning, Inc. All rights reserved.
WHISTLE BLOWING
Adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang
atau beberapa orang karyawan untuk
membocorkan kecurangan yang dilakukan oleh
perusahaan atau atasannya, kepada atasan yang
lebih tinggi atau masyarakat luas.
Whistle Blowing tidak sama dengan tindakan
membuka rahasia perusahaan.
Rahasia Perusahaan adalah suatu yang bersifat
confidential dan memang harus dirahasiakan
terhadap pihak luar yang pada umumnya tidak
berpotensi dapat merugikan pihak lain.

13. Copyright © 2005 by South-Western, a division of Thomson Learning, Inc. All rights reserved.
Whistle Blowing dibedakan menjadi :
☻ Whistle Blowing Internal
Ketika seorang atau beberapa orang karyawan yang mengetahui
adanya kecurangan yang dilakukan oleh karyawan lain atau atasan
mereka, kemudian melaporkan kecurangan tersebut kepada atasan
yang lebih tinggi atau pimpinan perusahaan.
Dasar utamanya adalah motivasi moral yaitu mencegah kerugian
perusahaan, namun tidak mudah untuk meyakini kemurnian
motivasi tersebut.
Pimpinan yang menerima pengaduan atau laporan harus bertindak
hati-hati dan bersikap netral dalam menanggapinya.
Netral, bukan berarti tidak peduli, melainkan sungguh-sungguh
menanggapi tetapi disertai dengan prinsip praduga tak bersalah.

14. Copyright © 2005 by South-Western, a division of Thomson Learning, Inc. All rights reserved.
☻Whistle Blowing Eksternal
Menyangkut kejadian di mana karyawan mengetahui
kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan tempat dia
bekerja kemudian membocorkannya kepada masyarakat
karena dia menyadari bahwa kecurangan yang terjadi itu
akan merugikan masyarakat.
Motivasi utamanya adalah berusaha mencegah kerugian
bagi masyarakat dan konsumen karena dia menyadari
bahwa konsumen tidak boleh dirugikan demi memperoleh
keuntungan. Pada sisi yang lain, jika kecurangan tersebut
dibiarkan berlangsung terus dan kemudian terungkap,
justru akan merugikan perusahaan karena masyarakat akan
menuntut bahkan memboikot produk perusahaan.

15. Copyright © 2005 by South-Western, a division of Thomson Learning, Inc. All rights reserved.
CARA PERUSAHAAN MEYAKINKAN TANGGUNG
JAWABNYA KEPADA KARYAWAN
☻ Untuk meyakinkan bahwa karyawan menerima perlakuan
yang layak, beberapa perusahaan menerapkan prosedur
operasi standar bagi karyawan yang akan menyampaikan
keluhan yang berkaitan dengan perbedaan perlakuan atau
kesempatan perlakuan yang dirasakannya
☻ Keluhan akan ditangani oleh petugas khusus, seorang
atau berupa seksi, bagian, departemen, yang ditetapkan
oleh manajemen perusahaan.
Dengan adanya masukan tersebut perusahaan berusaha
memecahkan dan memperbaiki masalah yang dikeluhkan

16. Copyright © 2005 by South-Western, a division of Thomson Learning, Inc. All rights reserved.
KONFLIK DENGAN PEMBERHENTIAN KARYAWAN
☻ Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mungkin
berguna untuk mengurangi biaya yang sangat
substansial dan memuaskan pemegang saham,
di samping agar perusahaan bertahan hidup.
Ini mungkin jalan keluar yang terbaik bagi perusahaan
dalam memecahkan masalahnya,
tetapi tidak bagi karyawan.
☻ Solusi terbaik adalah dengan menyalurkan
karyawan yang di PHK ke pekerjaan lain dalam
perusahanan atau group perusahaan