Dokumen tersebut membahas tentang sistem politik pemilu di Indonesia yang dianggap membuat calon anggota legislatif (caleg) menjadi tidak rasional dan bahkan mengalami gangguan jiwa. Sistem ini menyebabkan biaya kampanye yang sangat mahal sehingga banyak caleg yang gagal mengalami tekanan mental dan stres berat. Solusi yang ditawarkan adalah sistem khilafah dengan Majelis Ummah agar legislasi lebih murah, cepat, dan bebas dari

1. 5/3/2014
Hizbut Tahrir Indonesia » Blog Archive » Sistem Membuat “Gila”?!
Sistem Membuat “Gila”?!
March 5th, 2014 by kafi
Al-Islam edidi 696, 5 Jumadul Awal 1435 H-8 Maret 2014 M
Fenomena calon anggota legislatif melakukan ritual ke tempat keramat meningkat menjelang
pemilihan umum. Para calon wakil rakyat itu menanggalkan rasionalitas untuk mengejar jabatan
(detikNews, 4/3).
Berbagai aksi tidak rasional dilakukan para caleg demi ambisi. Ritual di tempat yang keramat,
mendatangi makam keramat, bahkan ritual “nyembah” pohon besar. Jasa paranormal, dukun
dan ahli spiritual juga menjadi langganan para caleg.
Tidak Rasional Akibat Sistem
Banyak pihak menilai, semua perilaku itu akibat sistem politik pemilu. Menurut Ketua DPC PD
Kab. Tulungagung, Jatim Menurut Goldy kebiasaan politisi mengunjungi makam keramat
meningkat menjelang pemungutan suara. Umumnya dilakukan akibat seorang calon anggota
legislatif memiliki kepercayaan diri yang lemah. Ongkos besar yang terlanjur dikeluarkan saat
kampanye membuat pola pikir seorang calon anggota legislatif tidak lagi rasional (lihat,
detikNews, 4/3).
Pada pemilu tahun 2014 ini para caleg harus bekerja lebih keras dan jor-joran. Persaingan
bakal lebih ketat dari Pemilu 2009 lalu. Selain jumlah caleg makin banyak, ‘harga’ satu kursi di
Dewan Perwakilan Rakyat RI dipastikan juga lebih mahal. Baik harga finansial maupun harga
berupa jumlah suara yang harus diperoleh seorang caleg untuk bisa duduk di kursi dewan.
Bisa Gila Beneran
Sistem politik pemilu yang ada bahkan bisa membuat orang gila benaran. Ini sudah terbukti
pada pemilu 2004 dan 2009.
Menurut data Kemenkes, pada pemilu 2009, ada 7.736 caleg yang mengalami gangguan jiwa
berat alias gila. Sebanyak 49 orang caleg DPR, 496 orang caleg DPRD I, 4 caleg DPD dan
6.827 orang caleg DPRD II.
Prof. Dadang Hawari memperkirakan, “pada 2014 ini saya pikir akan lebih banyak lagi caleg
gila dibanding 2009.” (Media Umat, edisi 122). Bahkan dr. Teddy Hidayat, psikiater yang juga
Ketua Penanggulangan Narkoba RS Hasan Sadikin Bandung, memprediksi stress caleg akan
http://m.hizbut-tahrir.or.id/2014/03/05/sistem-membuat-gila/
1/5

2. 5/3/2014
Hizbut Tahrir Indonesia » Blog Archive » Sistem Membuat “Gila”?!
mencapai 30% baik bagi yang terpillih maupun yang gagal. (Galamedia, 21/1).
Melihat pengalaman pemilu 2004 dan 2009 serta prediksi Pemilu 2014 mendatang, sejumlah
rumah sakit dan rumah sakit jiwa sudah bersiap-siap. Diberitakan di antara yang sudah bersiap
itu antara lain: RSJKO Prov. Bengkulu, RSJ Ernaldi Bahar Palembang, RSJ Tampan
Pekanbaru, RSJ Soeharto Heerdjan Jakarta; RSJ Marzoeki Mahdi Bogor, RSU Kota Banjar
Jabar, RSJD Solo, RS Panembahan Senopati (RSPS) Bantul, RSUD Banyumas, RSUD Kudus
Jateng, RSUD Kartini Jepara, RSJ Menur Surabaya, RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat
Malang, RSUD Kanjuruhan Malang, RSJ Prov. Kalbar di Singkawang, Dinkes Kota Balikpapan
Kaltim, dan RSKD Maluku.
Sistem Membuat “Gila”
Sistem politik pemilu membuat kontentasi di dalam pemilu jadi sangat mahal, persaingan
sangat ketat dan peluang berhasil sangat kecil. Peluang seorang caleg hanya 10%. Untuk DPR
ada 560 kursi, DPD ada 132 kursi, DPRD provinsi ada 2.112 kursi dan DPRD Kabupaten
Kota 16.895 kursi. Total nasional ada 19.699 kursi. Jumlah kursi sebanyak itu diperebutkan
oleh sekitar 200 ribu caleg DPR, DPD, DPRD I dan DPRD II. Artinya, hanya 10% caleg yang
akan berhasil. Sekitar 180 ribu caleg atau 90 % dipastikan akan gagal.
Persaingan itu untuk kursi DPR malah lebih ketat lagi. Jumlah 560 kursi diperebutkan oleh
6.607 caleg. Hanya 8,5% yang akan lolos ke senayan. Sebanyak 6.047 caleg DPR dipastikan
akan gagal.
Kecilnya peluang itu masih diperumit lagi oleh sistem pemilu yang digunakan. Dengan sistem
yang ada, persaingan sengit bukan hanya dengan caleg dari partai lain, tetapi juga antar caleg
dari satu partai yang sama di dapil yang sama.
Dan untuk tingkat DPR, hanya partai yang mendapat suara total nasional minimal 3,5% yag
dikenal sebagai angka parliamentary treshold saja yang akan bisa duduk di DPR. Meski
seorang caleg meraih suara terbanyak, jika partinya tidak lolos parliamentary treshold itu maka
ambisinya akan kandas dan dia menjadi caleg gagal.
Semua persaingan dan mekanisme itu membuat setiap caleg habis-habisan agar dapat suara
terbanyak. Segala cara dilakukan. Adu banyak iklan, baliho, spanduk, poster, stiker, pamflet,
kaos, blusukan, sumbangan, bantuan, sembako. Banyak-banyakan tim kampanye dan
pemenangan untuk rekrut suara dan kampanye dari pintu ke pintu, dsb. Dan tidak menutup
kemungkinan, besar-besaran uang pemberian pun sangat mungkin terjadi. Semua itu harus
dilakukan jauh-jauh hari dan jangka waktu lama. Semua itu perlu uang, uang dan uang.
Riset Pramono Anung menunjukkan, biaya kampanye pemilu 2009 naik 3,5 kali lipat
dibandingkan pemilu 2004. Ia memperkirakan biaya kampanye akan naik lagi 1,5 kali lipat dari
pemilu 2009. Secara rata-rata, biaya kampanye pada 2009 bagi caleg DPR mencapai Rp 3
http://m.hizbut-tahrir.or.id/2014/03/05/sistem-membuat-gila/
2/5

3. 5/3/2014
Hizbut Tahrir Indonesia » Blog Archive » Sistem Membuat “Gila”?!
miliar. Pemilu 2014 ini ia perkirakan rata-rata biaya kampanye caleg DPR mencapai Rp 4,5
miliar. Menurutnya, setidaknya dana kampanye yang harus disiapkan oleh seorang caleg DPR
Rp 1,2 – 1,5 miliar.
Dalam beberapa pemberitaan, sejumlah caleg DPR mengaku sudah menyiapkan dana
kampanye Rp 6 miliar. Untuk calon DPD dan caleg DPRD I serta DPRD II setidaknya dana
yang harus disiapkan pada angka ratusan juta rupiah.
Bisa dibayangkan ketika gambarnya sudah terpampang dimana-mana calon wakil rakyat,
sudah habis-habisan harta, boleh jadi sudah jual tanah, sawah, gadaikan rumah, mobil, atau
utang ratusan juga hingga miliaran, terkuras fisik, finansial dan mental, lantas gagal, jelas
tekanan batin menimpanya. Yang tidak kuat akan mengalami ganggungan jiwa baik ringan
hingga berat alias gila. Merekalah, korban pertama dari sistem politik pemilu, atas kemauan,
kesadaran dan pilihan sendiri.
Rakyat Jadi Korban
Sementara caleg yang terpilih, nanti justru menjadi sumber problem baru bagi rakyat. Rakyat
akan menjadi korban dari perilaku caleg terpilih yang koruptif, kolutif dan permisif.
Biaya politik tinggi itu meminta kompensasi dan membawa konsekuensi. Kompensasinya,
caleg harus mengkompensasi dana yang dia peroleh dari cukong, jika tenyata dana
kampanyenya berasal dari cukong. Itu melalui dua cara: pertama, kebijakan yang
menguntungkan para kapitalis, seperti pemberian konsesi lahan atau tambang; keringanan
pajak, pembebasan bea, pajak dibayari negara. Atau kedua, dengan rekayasa atau
pengaturan proyek. Proyek dibuat dan dibagi-bagi untuk para cukong itu.
Juga membawa konsekuensi, yaitu bagaimana secepatnya kembali modal. Maka begitu
terpilih, caleg pun berubah pelupa, lupa pada rakyat, lupa pada janji kampanye, lupa moral
bahkan berpura-pura lupa dosa. Cara korupsi, manipulasi dan cara-cara kotor lainnya
dilakukan. Dan ditambah dengan memperbesar pendapatan legal atas nama tunjangan,
peningkatan gaji, fasilitas, insentif, dsb.
Lihat saja, sejak 2004 hampir 3.000 anggota DPRD kabupaten/kota diseluruh Indonesia
terjerat hukum. Kasus korupsi yang mendominasi (Republika online, 23/2/2013). Sementara itu
menurut wakil ketua KPK Adnan Pandu Praja, selama empat tahun berturut-turut DPR menjadi
lembaga nomor satu terkorup (merdeka online, 14/2/2013).
Anggota dewan juga begitu mudah terbeli dan menyetujui berbagai undang-undang yang
menguntungkan asing, seperti selama ini. Menurut Rizal Ramli, setidaknya ada 20 UU yang
pembuatannya didanai asing. Sementara menurut pengakuan Eva Kusuma Sundari
(tempo.co.id, 20/8/2010), ada campur tangan asing terlibat dalam penyusunan puluhan undangundang di Indonesia. “Ada 76 UU yang draft-nya dilakukan pihak asing” ucapnya. Temuan itu
http://m.hizbut-tahrir.or.id/2014/03/05/sistem-membuat-gila/
3/5

4. 5/3/2014
Hizbut Tahrir Indonesia » Blog Archive » Sistem Membuat “Gila”?!
diperolehnya dari sumber BIN. Menurutnya, inti dari intervensi itu adalah upaya meliberalisasi
sektor-sektor vital di Indonesia. Contohnya, UU tentang migas, kelistirikan, keuangan dan
perbankan, sumber daya air, dsb.
Akibatnya, kekayaan alam tambang, mineral, migas, energi, sektor keuangan dan perbankan
dsb dikuasai asing. Rakyat tidak bisa mendapatkan manfaat maksimal dari kekayaan yang
katanya adalah milik rakyat. Maka pada akhirnya, rakyat jugalah yang jadi korban akhir dari
semua itu.
Khilafah dengan Majelis Ummah Sebagai Solusi
Solusi untuk mengakhiri dan memperbaiki semua kerusakan dan “kegilaan” itu hanyalah
khilafah dengan sistem Majelis Ummah-nya. Anggota Majelis Ummah dipilih langsung oleh
rakyat di wilayah masing-masing.
Dalam Islam, anggota Majelis Ummah tidak memiliki hak dan fungsibudgeting dan legislating.
Tetapi hanya fungsi penyalur aspirasi umat, dan pengoreksi. Jadi tidak ada kewenangan
anggota majelis umat yang bisa dikomersilkan dan dijadikan ajang korupsi melalui kebijakan.
Dengan begitu bibit korupsi, kolusi dan manipulasi bisa dimatikan sejak dini dari akarnya.
Sementara untuk hukum, perkara yang sudah jelas tinggal merujuk kepada al-Quran dan asSunnah. Sedangkan untuk perkara yang belum jelas atau perkara baru, maka dilakukan ijtihad
menggali hukum dari dalil-dalil al-Quran, as-Sunnah, Ijmak Sahabat maupun qiyas oleh para
mujtahid. Lalu khalifah bisa mengadopsi salah satu hukum yang dia pandang paling kuat baik
hasil ijtihadnya sendiri atau hasil ijtihad mujtahid lain. Dengan begitu legislasi menjadi murah,
cepat dan hemat, berkebalikan dari yang sekarang.
Dan karena rujukannya jelas dan baku, tetap tidak berubah, yaitu al-Quran, as-Sunnah, Ijmak
Sahabat dan Qiyas, maka mudah bagi siapa saja untuk mengoreksinya jika keliru, atau jika
ada penyimpangan, atau jika ada maksud tertentu di balik pengadopsian undang-undang.
Wahai Kaum Muslimin
Semua itu hanya bisa dijalankan dalam sistem khilafah islamiyah. Maka untuk mengakhiri
keburukan sistem sekarang yang terus menjadikan rakyat sebagai korbannya, maka sistem
khilafah dengan Majelis Ummah-nya itu harus segera diwujudkan. Jika tidak, Allah SWT
bertanya:
َ‫َﻓ َ َ ھﻠﯾَﺑﻐَ َ نْ ُ َ ﱠ ً ْ م ِﻧ‬
‫َﺣﻛم اﻟﺟﺎﱠﺔ ُون وﻣ َﺣﺳن ﻣن ِ ﺣﻛﻣﺎَوُُون‬
‫أ ْ ْ ِ ْ َْ أ َ ِ ا ْ ٍّ ﯾوﻗ‬
‫ُ ﻟﻘ‬
‫ِِ ﯾ‬
ِ
ُ
“Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik
daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (TQS al-Maidah [5]: 50)
http://m.hizbut-tahrir.or.id/2014/03/05/sistem-membuat-gila/
4/5

5. 5/3/2014
Hizbut Tahrir Indonesia » Blog Archive » Sistem Membuat “Gila”?!
Wallâh a’lam bi ash-shawâb.[]
Komentar Al Islam:
Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak yakin partai politik bakal menuruti surat keputusan
bersama (SKB) moratorium iklan kampanye. Hal itu karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2012 tentang Pemilihan Umum masih memiliki celah sehingga parpol bisa lolos dari jerat
sanksi jika melakukan iklan terselubung di luar waktu yang ditetapkan.(Kompas.com, 4/3)
1. UU-nya saja yang buat wakil-wakil parpol, tentu mereka lebih jago cari celahnya. Itulah,
dalam demokrasi, UU tidak bisa lepas dari kepentingan, sehingga selalu bias dan
tidak fair.
2. Jika tidak nurut, parpol sebagai pilar demokrasi negeri ini sudah menunjukkan sulit
diatur. Jika begitu perilaku pilarnya, bagaimana bisa meminta masyarakat nurut
aturan? Ibarat, guru kencing berdiri, tak bisa larang murid kencing berlari.
Baca juga :
1.
2.
3.
4.
5.
Sistem Pemilu Bikin Caleg Gila?
Penghuni RS Jiwa Akan Bertambah, Kegagalan Menjadi Wakil Rakyat Jadi Pemicu
Caleg Artis Lebih Berpeluang Duduk di DPR
Mahfud MD: Malaikat Masuk ke Sistem Indonesia pun Bisa Jadi Iblis
Pengantar [DEMOKRASI SISTEM GAGAL]
http://m.hizbut-tahrir.or.id/2014/03/05/sistem-membuat-gila/
5/5