Dokumen tersebut membahas tentang desentralisasi, mulai dari sejarah desentralisasi di Indonesia hingga berbagai teori yang mendukung dan menolak desentralisasi. Juga dibahas mengenai pengertian, jenis, dan pelaksanaan desentralisasi di Indonesia serta dampak positif dan negatif dari pelaksanaan desentralisasi.

1. DESENTRALISASI

2. KELOMPOK 2 :
N. Sri Utami Putri
(115030107111053)
Rhisna Dyah A.D
(125030107111129)
Yuli Susantini
(125030101111031)
Sanfitra Adzanti
(125030100111194)

3. Sejarah Desentralisasi
 Politik desentralisasi
dan otoda“ rezim orba telah membuat
pemerintah daerah sangat tergantung kepada pemerintah pusat;
sebuah kondisi yang paradoks dengan makna konsep otonomi daerah.
 Selain ketergantungan, banyak daerah, khususnya “pemilik”
sumberdaya alam, seperti hutan dan tambang, tidak puas terhadap
pusat, akibat ketimpangan pembagian keuangan antara pusat dan
daerah.
 Gerakan reformasi membantu bangsa ini untuk memahami konsep
desentralisasi dengan lebih sehat dan adil, meski terus berusaha
menyempurnakan konsep yang ideal dalam pola hubungan antara
pusat dan daerah

4. Lanjutan …
 Pada masa penerapan UU No. 5/1974 (UU pokok-pokok
pemerintahan) dinamika hubungan pusat-daerah didominasi oleh
dinamika sentripetal (kekuasaan terpusat)
 Eforia reformasi melahirkan UU No. 22/1999. UU ini bergerak ke
pendulum yang sangat ekstrim. Tata-kelola pemerintahan daerah di
negeri ini mengalami lompatan kuantum dari yang serba-sentralistik
menuju ke yang serba-desentralistik (sentrifugal)
 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mencoba merevisi (membagi
secara proporsional) dlm pola hub. Pusat dan daerah.

5. PENGERTIAN
DESENTRALISASI
 Desentralisasi menurut UU No. 32 tahun 2004 adalah penyerahan wewenang
pemerintahan oleh
Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 Menurut Bird dan Vallaicort (2000) ada 3 variasai desentralisasi dalam
kaitannya dengan derajat kemandirian pengambilan keputusan keputusan yang di
lakukan daerah
 Pertama, desentralisasi berarti pelepasan tanggungjawab yang berada dalam
lingkungan pemerintah pusat ke instansi vertikal di daerah.
 Kedua, delegasi berhubungan dengan suatu situasi, yaitu daerah bertindak
sebagai wakil pemerintah untuk mlaksanakan fungsi2 tertentu atas nama
pemerintah.
 Ketiga, Devolusi (pelimpahan) berhubungan dg suatu situasi yang bukan saja
implementasi tetapi juga kewenangan untuk memutuskan apa yang perlu
dikerjakan di daerah.

6. DESENTRALISASI DALAM PANDANGAN TEORI UTAMA
Terdapat penafsiran teori- teori sosial
terhadap desentralisasi, antara lain
yaitu :
Teori pilihan
publik
Teori
demokrasi
liberal
Teori
Marsist
desentralisasi

7. Teori demokrasi liberal memberikan
dukungan bagi desentralisasi karena
mampu mendukung demokrasi pada dua
tingkatan, yaitu
Teori
demokrasi liberal
Local
government

8. Teori pilihan publik menyangkut penafsiran tentang desentralisasi yang
menunjukan adanya dukungan ahli ekonomi dalam teori ini terahadapnya. Para
ahli teori ini menganggap bahwa desentralisasi merupakan media yang penting
guna meningkatkan kesejahteraan pribadi.
Manfaat yang bisa dipetik dari local government dalam perspektif ini meliputi :
a. Adanya daya tanggap publik terhadap preferensi individual
b. Local government memiliki kemampuan untuk memenuhi permintaan akan
barang-barang publik
c. Desentralisasi mampu memberikan kepuasan yang lebih baik dalam
menyediakan penawaran barang-barang publik

9. Menurut pendukung teori ini, desentralisasi mengakibatkan adanya negara
pada tingkat local. Terdapat beberapa penjelasan yang
melandasi ketidakberpihakan pandangan ini terhadap desentralisasi.
a. Pandangan ini melihat bahwa pembagian wilayah dalam konteks
desentralisasi hanya akan menciptakan kondisi terjadinya akumulasi modal
sehingga memunculkan kembali kaum kapitalis.
b. Desentralisasi juga akan mempengaruhi konsumsi kolektif sehingga akan
dispolitisasi.
c. Lembaga-lembaga perwakilan dalam pemerintahan daerah tetap merupakan
simbol demokrasi liberal dan tetap akan dikuasai oleh kaum kapitalis.
d. Dalam kaitannya dengan hubungan antar pemerintahan, maka pemerintah
daerah hanya menjadi kepanjangan aparat pemerintah pusat untuk menjaga
kepentingan monopoly capital.
e.Terdapat berbagai rintangan mengenai bagaimana demokrasi lokal akan
berjalan dalam suasana desentralisasi.

10. 14 alasan perlunya desentralisasi pemerintahan
dalam sebuah Negara (Rondineli dan Cheema)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Alat utk mengatasi hambatan bawaan akibat perencanaan nasional yg terpusat.
Memotong rantai panjang prosedur birokrasi.
Meningkatkan kepekaan para pejabat ttg masalah dan kebutuhan masyarakat
daerah.
Memberi peluang lebih baik pada Pemerintah Pusat utk melakukan campur tangan
politik dan administrasi.
Memberi peluang lebih besar kpd perwakilan kelompok politik, agama, etnik, dll
dalam membuat keputusan utk pembangunan.
Meningkatkan kemampuan Pemda dan Lembaga Swasta Daerah.
Efisiensi pemerintahan, krn tugas rutin dilaksanakan oleh aparat di lapangan.
Koordinasi lintas departemen menjadi efektif.
Partisipasi masyarakat dapat dilembagakan secara efektif.
Melibatkan elit lokal.
Administrasi menjadi lebih luwes, inovatif, dan kreatif.
Penempatan pelayanan dan fasilitas ke dalam komunitas lebih efektif.
Meningkatkan stabilitas politik dan persatuan nasional.
Efisiensi manajemen barang dan jasa publik.

11. Hubungan antar
pemerintahan
RENTANG PENGERTIAN DESENTRALISASI
Di dalam kepustakaan
Amerika Serikat, Harold F.
Alderfer (1964: 176)
mengatakan bahwa ada
dua prinsip umum dalam
membedakan bagaimana
pemerintah pusat
mengalokasikan
kekuasaannya ke bawah.
a)deconcentration
b)decentralization
Di dalam khazanah
Inggris, desentralisasi
dimengerti dalam dua
jenis yang berbeda
menurut Conyers (1983:
102) yakni :
a)devolution
b)deconcentration

12. Hubungan antar
pemerintahan
Conyers (1986: 89) membagi jenis desentralisasi ini dan untuk menentukan
suatu negara berdasar jenis yang tampaknya didasarkan pada beberapa
petimbangan.
Menurut Alderfer, decentralization menyerupai dengan devolution menurut
Conyers. Sementara deconcentration yang mereka berdua pergunakan juga
menunjuk pada kondisi yang sama.
Rondinelli dan kawan-kawan lebih luas lagi dalam mengungkapkan jenis
desentralisasi (dalam Meenakshisundaram, 1999: 55-56) yakni:
a) deconcentration,
b) delegation
c) devolution, dan
d) privatization

13. Hubungan antar
pemerintahan
Rondinelli, McMullough, &
Jonhson (1989)
mengungkapkan bahwa
bentuk desentralisasi ada 5
macam:
1.Privatization
2.Deregulation of private
service provision
3.Devolution to local
goverment
4.Delegation to public
enterprises or publicly
regulated private enterprises
5.Deconcentration of central
goverment bureaucracy.
Pengertian desentralisasi tersebut
menyerupai jenis desentralisasi yang
diungkapkan oleh Cohen & Peterson
(1999) yang terbagi dalam
deconcentration, devolution, dan
delegation (yg mencakup pula
privatization). Jika semula privatisasi
berdiri sendiri, kini Cohen & Peterson
justru memasukannya sebagai bagian
delegasi. Pembedaan ini didasarkan
pada enam pendekatan, yakni:
pembedaan berdasar asal mula
sejarah, berdasarkan hierarki dan
fungsi, berdasarkan masalah yg diatasi

14. Hubungan antar
pemerintahan
Tipologi Desentralisasi
Dalam Arti Luas
Dekonsentrasi
Delegasi
Desentralisasi dalam
arti luas
Devolusi
Privatisasi
Deregulasi

15. PELAKSANAAN DESENTRALISASI
INDONESIA
• Dalam era reformasi kebijakan desentralisasi lebih berpihak pada kemandirian
daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, atau penyelenggaraan
pemerintahan cenderung bersifat desentralis. Hal ini ditandai dengan
berlakunya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang
kemudian direvisi menjadi UU Nomor 32 tahun 2004.
• Kebijakan ini tentunya sejalan dengan semangat reformasi, meskipun demikian
dalam implementasinya ternyata belum benar-benar dapat mewujudkan otonomi
daerah.
• Sebagian besar urusan pemerintahan telah diserahkan kepada daerah disertai
dengan dukungan fiskalnya, tetapi pengelolaannya belum berdampak signifikan
terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
• Hal ini diantaranya terlihat dari: fenomena tingginya political cost yang harus
dikeluarkan untuk membiayai proses demokrasi di daerah, sementara di lain
pihak terdapat fenomena masih rendahnya tingkat pendidikan pada sebagian
besar lapisan masyarakat, tingginya angka kemiskinan di daerah-daerah, masih
rendahnya indeks pembangunan manusia, dan terbatasnya penyediaan sarana dan
prasarana pembangunan di berbagai daerah.

16. Dampak Desentralisasi
1.
Dampak Positif
a.
Dengan luasnya kewenangan bagi Daerah untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat, Daerah dapat lebih leluasa untuk meraih
kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan.
b.
Dengan adanya perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah yang relatif
lebih maju dibandingkan masa lalu, Daerah memiliki sumber dana yang relatif
memadai untuk membuat masyarakat sejahtera. Masalahnya lebih terletak pada
cara untuk mengalokasikan dana yang ada (manajemen pengeluaran). Selama
ini Pemerintah Daerah lebih banyak menaruh perhatian pada manajemen
penerimaan.
Muncul pusat-pusat pertumbuhan baru;
Muncul kebanggaan kedaerahan;
Terpenuhinya sebagian kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan,
kesehatan, penciptaan lapangan pekerjaan, fasilitas umum dlsb.
Terbangunnya secara bertahap sumberdaya manusia Daerah yang berkualitas.
c.
d.
e.
f.

17. 2. Dampak Negatif
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
Pengurasan sumber daya alam dan sumber potensi masyarakat untuk mengejar
pertumbuhan dan kemajuan;
Konflik kepentingan antar daerah;
Pembangunan berorientasi kepentingan jangka pendek dan berskala lokal;
Dominasi pertimbangan politik;
Kesenjangan antardaerah dan antarmasyarakat;
Kerusakan lingkungan yang berdampak pada timbulnya bencana alam dan
munculnya varian penyakit baru.
Hilangnya flora dan fauna khas, yang dapat menjadi sumberdaya alam
terbarukan.
Erosi wawasan kebangsaaan.
Muncul penyakit moral yang baru yakni PEMBOROSAN.

18. Hubungan antar
pemerintahan