Dokumen tersebut membahas tentang desa dan kota, termasuk pengertian, ciri-ciri, dan interaksinya. Desa dijelaskan memiliki tiga unsur pokok yaitu daerah, penduduk, dan tata kehidupan. Sementara kota memiliki karakteristik seperti sikap individualistis dan aktivitas ekonomi. Interaksi antara desa dan kota dipengaruhi oleh faktor seperti komplementaritas wilayah dan kemudahan transportasi.
Dokumen tersebut membahas tentang interaksi antara desa dan kota, termasuk pengertian, karakteristik, fungsi, dan struktur ruang kota. Kota dideskripsikan sebagai sistem jaringan kehidupan yang ditandai kepadatan penduduk tinggi dan heterogenitas ekonomi. Fungsi kota meliputi pusat industri, perdagangan, politik, budaya, dan rekreasi. Teori perkembangan struktur ruang kota meliputi teori konsentris, sektoral
1. Dokumen tersebut membahas perencanaan transportasi umum terpadu di kawasan kota mandiri dengan studi kasus di Kawasan Bumi Serpong Damai, Kota Tangerang Selatan.
2. Dokumen menjelaskan bahwa saat ini transportasi umum di kawasan BSD hanya dilayani oleh shuttle BSD dengan tingkat pemenuhan yang masih kurang, sehingga masyarakat lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi.
3. Dokumen menyimpulkan bahwa d
Penerapan Prinsip Governance pada PEMILUEnchink Qw
Dokumen tersebut membahas tentang teori governance dan penyelenggaraan pemilu. Governance didefinisikan sebagai proses perumusan dan implementasi kebijakan publik oleh berbagai aktor untuk mencapai tujuan bersama dengan nilai-nilai kepublikan. Pemilu merupakan sarana penting demokrasi untuk memilih perwakilan rakyat, meski menghadapi berbagai tantangan pelaksanaannya. Masyarakat memiliki peran kunci dalam proses pem
Dokumen tersebut membahas tentang desa dan kota, termasuk pengertian, ciri-ciri, dan interaksinya. Desa dijelaskan memiliki tiga unsur pokok yaitu daerah, penduduk, dan tata kehidupan. Sementara kota memiliki karakteristik seperti sikap individualistis dan aktivitas ekonomi. Interaksi antara desa dan kota dipengaruhi oleh faktor seperti komplementaritas wilayah dan kemudahan transportasi.
Dokumen tersebut membahas tentang interaksi antara desa dan kota, termasuk pengertian, karakteristik, fungsi, dan struktur ruang kota. Kota dideskripsikan sebagai sistem jaringan kehidupan yang ditandai kepadatan penduduk tinggi dan heterogenitas ekonomi. Fungsi kota meliputi pusat industri, perdagangan, politik, budaya, dan rekreasi. Teori perkembangan struktur ruang kota meliputi teori konsentris, sektoral
1. Dokumen tersebut membahas perencanaan transportasi umum terpadu di kawasan kota mandiri dengan studi kasus di Kawasan Bumi Serpong Damai, Kota Tangerang Selatan.
2. Dokumen menjelaskan bahwa saat ini transportasi umum di kawasan BSD hanya dilayani oleh shuttle BSD dengan tingkat pemenuhan yang masih kurang, sehingga masyarakat lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi.
3. Dokumen menyimpulkan bahwa d
Penerapan Prinsip Governance pada PEMILUEnchink Qw
Dokumen tersebut membahas tentang teori governance dan penyelenggaraan pemilu. Governance didefinisikan sebagai proses perumusan dan implementasi kebijakan publik oleh berbagai aktor untuk mencapai tujuan bersama dengan nilai-nilai kepublikan. Pemilu merupakan sarana penting demokrasi untuk memilih perwakilan rakyat, meski menghadapi berbagai tantangan pelaksanaannya. Masyarakat memiliki peran kunci dalam proses pem
01B- karakteristik dan lingkungan sektor publik_ok.pptmanusiacerdas3
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi sektor publik, termasuk pengertian, ruang lingkup, karakteristik, perbedaan dengan akuntansi sektor swasta, serta tujuan akuntansi sektor publik yang antara lain memberikan informasi untuk pengelolaan sumber daya secara efisien dan akuntabilitas.
Kerjasama Antar Daerah di Kawasan Perkotaan elkana.catur
Tiga hal penting dalam dokumen ini adalah:
1. Kerjasama antar daerah diperlukan untuk mengatasi persoalan perkotaan seperti penyediaan perumahan, lapangan kerja, dan pelayanan publik.
2. Kerjasama dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti kesepakatan informal, kontrak jasa, kesepakatan bersama, atau badan bersama.
3. Prinsip-prinsip kerjasama antar daerah adalah efisiensi, efe
Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah yang didefinisikan sebagai kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan di daerah sesuai aspirasi masyarakat. Dibahas pula tujuan otonomi daerah yaitu meningkatkan pelayanan publik dan perekonomian daerah serta memberdayakan masyarakat. Diuraikan pula prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah seperti demokrasi, keadilan, dan p
Dokumen tersebut membahas tentang masalah-masalah yang terkait dengan otonomi daerah di Indonesia, termasuk perbedaan konsep desentralisasi dan dekonsentrasi, daerah otonom dan wilayah administratif, serta manfaat dan tantangan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan pengalaman berbagai negara.
Pelayanan publik di era desentralisasi dan otonomi daerah dinamika dan probl...Researcher Syndicate68
Pelaksanaan Otonomi Daerah yang telah digulirkan oleh
pemerintah sejak tahun 2001 membawa perubahan dalam
pelaksanaan pemerintahan di daerah. Salah satu perubahan itu
adalah pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan
beberapa bidang pemerintahan. Seiring dengan bertambah luasnya
kewenangan ini, maka aparat birokrasi pemerintahan di daerah
dapat mengelola dan menyelenggaraan pelayanan publik dengan
lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Sebagaimana
dikemukakan Hoessein, (2001)
Karakteristik dan Lingkungan Sektor Publik PPTPutri Yulia R
Perkembangan kegiatan pemerintahan atau dikenal akuntansi sektor publik dan organisasi non-labaterus meningkat sejalan dengan perkembanngan kegiatan pembangunan, globalisasi dan era reformasi. Dalam melaksanakan kegiatan yang semakin rumit, informasi memegang peranan semakin penting. Salah satu informasi yang dibutuhkan adalah informasi akuntansi sektor publik, baik untuk tujuan pertanggung jawaban maupun manajerial.
Makalah ini membahas organisasi sektor publik dan akuntansi sektor publik. Definisi organisasi sektor publik adalah organisasi yang menggunakan dana masyarakat seperti pemerintah, organisasi parpol, yayasan, pendidikan dan kesehatan. Sejarah akuntansi sektor publik telah ada sejak zaman Mesir Kuno untuk keperluan pajak. Peranannya penting dalam penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat
Dokumen tersebut membahas tentang desentralisasi, mulai dari sejarah desentralisasi di Indonesia hingga berbagai teori yang mendukung dan menolak desentralisasi. Juga dibahas mengenai pengertian, jenis, dan pelaksanaan desentralisasi di Indonesia serta dampak positif dan negatif dari pelaksanaan desentralisasi.
PPT Karakteristik dan Lingkungan Sektor PublikPutri Yulia
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi sektor publik. Secara singkat, dokumen menjelaskan bahwa akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi sektor swasta karena perbedaan lingkungan yang mempengaruhinya, meskipun keduanya memiliki persamaan dalam penggunaan sumber daya dan proses pengendalian manajemen. Dokumen juga membahas mengenai konsep value for money, akuntabilitas publik, otonomi daerah, dan privatisasi per
Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah, desentralisasi, dan beberapa isu terkait seperti pemekaran wilayah. Dibahas pula perbedaan konsep seperti desentralisasi dan dekonsentrasi, otonomi daerah dan daerah otonom, serta manfaat dan tantangan pelaksanaan otonomi daerah."
1. Akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi sektor swasta dalam hal tujuan organisasi, sumber pendanaan, dan pertanggungjawaban.
2. Sektor publik lebih menekankan pada pelayanan masyarakat daripada laba, dan mendapat dana dari pajak.
3. Akuntansi sektor publik mengalami perkembangan sejalan dengan reformasi sektor publik dengan mengadopsi praktik manajemen sektor swasta.
Dokumen tersebut membahas analisis kinerja birokrasi pemerintah kasus Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo. Beberapa poin utama yang diangkat antara lain rendahnya kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan publik, perlunya meningkatkan profesionalisme aparatur negara, serta pentingnya menilai kinerja birokrasi berdasarkan faktor output bukan hanya input. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kinerja Dinas Pendidikan W
Dokumen tersebut membahas sejarah, konsep, prinsip, dan peran koperasi di Indonesia serta tantangan yang dihadapi koperasi dalam era globalisasi dan pasar bebas.
01B- karakteristik dan lingkungan sektor publik_ok.pptmanusiacerdas3
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi sektor publik, termasuk pengertian, ruang lingkup, karakteristik, perbedaan dengan akuntansi sektor swasta, serta tujuan akuntansi sektor publik yang antara lain memberikan informasi untuk pengelolaan sumber daya secara efisien dan akuntabilitas.
Kerjasama Antar Daerah di Kawasan Perkotaan elkana.catur
Tiga hal penting dalam dokumen ini adalah:
1. Kerjasama antar daerah diperlukan untuk mengatasi persoalan perkotaan seperti penyediaan perumahan, lapangan kerja, dan pelayanan publik.
2. Kerjasama dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti kesepakatan informal, kontrak jasa, kesepakatan bersama, atau badan bersama.
3. Prinsip-prinsip kerjasama antar daerah adalah efisiensi, efe
Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah yang didefinisikan sebagai kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan di daerah sesuai aspirasi masyarakat. Dibahas pula tujuan otonomi daerah yaitu meningkatkan pelayanan publik dan perekonomian daerah serta memberdayakan masyarakat. Diuraikan pula prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah seperti demokrasi, keadilan, dan p
Dokumen tersebut membahas tentang masalah-masalah yang terkait dengan otonomi daerah di Indonesia, termasuk perbedaan konsep desentralisasi dan dekonsentrasi, daerah otonom dan wilayah administratif, serta manfaat dan tantangan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan pengalaman berbagai negara.
Pelayanan publik di era desentralisasi dan otonomi daerah dinamika dan probl...Researcher Syndicate68
Pelaksanaan Otonomi Daerah yang telah digulirkan oleh
pemerintah sejak tahun 2001 membawa perubahan dalam
pelaksanaan pemerintahan di daerah. Salah satu perubahan itu
adalah pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan
beberapa bidang pemerintahan. Seiring dengan bertambah luasnya
kewenangan ini, maka aparat birokrasi pemerintahan di daerah
dapat mengelola dan menyelenggaraan pelayanan publik dengan
lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Sebagaimana
dikemukakan Hoessein, (2001)
Karakteristik dan Lingkungan Sektor Publik PPTPutri Yulia R
Perkembangan kegiatan pemerintahan atau dikenal akuntansi sektor publik dan organisasi non-labaterus meningkat sejalan dengan perkembanngan kegiatan pembangunan, globalisasi dan era reformasi. Dalam melaksanakan kegiatan yang semakin rumit, informasi memegang peranan semakin penting. Salah satu informasi yang dibutuhkan adalah informasi akuntansi sektor publik, baik untuk tujuan pertanggung jawaban maupun manajerial.
Makalah ini membahas organisasi sektor publik dan akuntansi sektor publik. Definisi organisasi sektor publik adalah organisasi yang menggunakan dana masyarakat seperti pemerintah, organisasi parpol, yayasan, pendidikan dan kesehatan. Sejarah akuntansi sektor publik telah ada sejak zaman Mesir Kuno untuk keperluan pajak. Peranannya penting dalam penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat
Dokumen tersebut membahas tentang desentralisasi, mulai dari sejarah desentralisasi di Indonesia hingga berbagai teori yang mendukung dan menolak desentralisasi. Juga dibahas mengenai pengertian, jenis, dan pelaksanaan desentralisasi di Indonesia serta dampak positif dan negatif dari pelaksanaan desentralisasi.
PPT Karakteristik dan Lingkungan Sektor PublikPutri Yulia
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi sektor publik. Secara singkat, dokumen menjelaskan bahwa akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi sektor swasta karena perbedaan lingkungan yang mempengaruhinya, meskipun keduanya memiliki persamaan dalam penggunaan sumber daya dan proses pengendalian manajemen. Dokumen juga membahas mengenai konsep value for money, akuntabilitas publik, otonomi daerah, dan privatisasi per
Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah, desentralisasi, dan beberapa isu terkait seperti pemekaran wilayah. Dibahas pula perbedaan konsep seperti desentralisasi dan dekonsentrasi, otonomi daerah dan daerah otonom, serta manfaat dan tantangan pelaksanaan otonomi daerah."
1. Akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi sektor swasta dalam hal tujuan organisasi, sumber pendanaan, dan pertanggungjawaban.
2. Sektor publik lebih menekankan pada pelayanan masyarakat daripada laba, dan mendapat dana dari pajak.
3. Akuntansi sektor publik mengalami perkembangan sejalan dengan reformasi sektor publik dengan mengadopsi praktik manajemen sektor swasta.
Dokumen tersebut membahas analisis kinerja birokrasi pemerintah kasus Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo. Beberapa poin utama yang diangkat antara lain rendahnya kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan publik, perlunya meningkatkan profesionalisme aparatur negara, serta pentingnya menilai kinerja birokrasi berdasarkan faktor output bukan hanya input. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kinerja Dinas Pendidikan W
Dokumen tersebut membahas sejarah, konsep, prinsip, dan peran koperasi di Indonesia serta tantangan yang dihadapi koperasi dalam era globalisasi dan pasar bebas.
KLHS dapat bersifat wajib atau sukarela, masing-masing memiliki konsekuensi. Jika wajib, KLHS mungkin hanya dipenuhi secara formal tanpa memperhatikan keberlanjutan. Namun jika sukarela, pelaksanaan KLHS kemungkinan terbatas. Oleh karena itu, status wajib atau sukarela KLHS lebih baik ditentukan secara kontektual untuk mencapai keberlanjutan lingkungan.
Pengembangan potensi pelayanan pariwisata di Kabupaten Lamongan perlu dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dan menjadikan sektor pariwisata sebagai andalan ekonomi daerah. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan berupaya meningkatkan pelayanan dengan menerapkan konsep Reinventing Government untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi dalam pengembangan objek wisata dan pemasaran destinasi wisata di Kabupaten Lamongan.
1. KLHS/KLS adalah proses identifikasi dan analisis dampak lingkungan dari kebijakan, rencana, dan program pembangunan. Contohnya rencana tata ruang.
2. KLS difokuskan pada dampak tidak langsung, kumulatif, dan sinergis dari berbagai kebijakan dan rencana pembangunan di suatu kawasan.
3. KLS bertujuan mendukung proses pengambilan keputusan pembangunan dengan memp
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang isu dan potret buram pelayanan publik di Indonesia. Dibahas mengenai definisi pelayanan publik, klasifikasi, pola, indikator kualitas, patologi, dan prinsip-prinsip pelayanan prima.
Laporan Pembina Pramuka SD dalam format doc dapat anda jadikan sebagai rujukan dalam membuat laporan. silakan download di sini https://unduhperangkatku.com/contoh-laporan-kegiatan-pramuka-format-word/
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdffadlurrahman260903
Ppt landasan pendidikan tentang pendidikan seumur hidup.
Prodi pendidikan agama Islam
Fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan
Universitas Islam negeri syekh Ali Hasan Ahmad addary Padangsidimpuan
Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup adalah sebuah system konsepkonsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajarmengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Pendidikan sepanjang
hayat memandang jauh ke depan, berusaha untuk menghasilkan manusia dan masyarakat yang
baru, merupakan suatu proyek masyarakat yang sangat besar. Pendidikan sepanjang hayat
merupakan asas pendidikan yang cocok bagi orang-orang yang hidup dalam dunia
transformasi dan informasi, yaitu masyarakat modern. Manusia harus lebih bisa menyesuaikan
dirinya secara terus menerus dengan situasi yang baru.
Universitas Negeri Jakarta banyak melahirkan tokoh pendidikan yang memiliki pengaruh didunia pendidikan. Beberapa diantaranya ada didalam file presentasi
Modul Ajar Informatika Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Otonomi Daerah dan Perkembangannya didaerah
1.
2. P
E
N
A
T
A
A
N
D
A
E
R
A
H
O
T
O
N
O
M
Istilah daerah dalam
terminologi “Daerah
Otonom” di
Indonesia”
Muncul dua
penafsiran utama
Pemahaman yang meluas atas
pengertian daerah yang
dipahami sebagai area,
teritorial atau kekuasaan atas
luas tanah tertentu.
Pemahaman yang dipengaruhi
oleh pendekatan yang lebih
berorientasi pada orang.
3. V
A
R
I
A
B
E
L
P
E
N
A
T
A
A
N
D
A
E
R
A
H
Setiap negara memiliki ragam kekhasan di setiap daerah,
tapi tetap saja penentuan batas daerah sangat
diperlukan..
Smith (1985)
Arti penting penetapan batas daerah
adalah sebagai penentuan pola spasial
kehidupan sosial dan ekonomi, rasa
identitas politik dan efisiensi
pelayanan publik. Penentuan batas
daerah dibutuhkan karena pada
dasarnya batas daerah akan
memengaruhi administrasi publik
sehingga berpengaruh pula pada
akhirnya pada pola spasial kehidupan
sosial dan ekonomi masyarakat.
4. V
A
R
I
A
B
E
L
P
E
N
A
T
A
A
N
D
A
E
R
A
H
Salah satu contoh penentuan
batas daerah adalah
berdasarkan pola spasial
kehidupan sosial dan
ekonomi.
Seiring perkembangan
jaman, transportasi,
teknologi dan informasi
semakin mengaburkan
batas pola sosial dan
ekonomi.
Pembedaan daerah
berdasarkan
karakteristik kawasan
pedesaan (rural) dan
kawasan perkotaan
(urban)
Penentuan daerah berdasarkan Identitas politik.
Umumnya identitas politik tidak ditentukan oleh
penguasaan partai politik tertentu dalam sebuah
komunitas namun dipicu oleh kesamaan dalam
faktor lainnya seperti agama" etnis, suku atau
budaya atau hal lainnya yang berkembang menjadi
isu politik yang sensitif sehingga menjadi tekanan
politik yang kuat dengan identitas politik tertentu
sehingga menuntut Penentuan sebagai daerah
otonom tersendiri.
6. V
A
R
I
A
B
E
L
P
E
N
A
T
A
A
N
D
A
E
R
A
H
Penentuan batas daerah yg tepat sangatlah penting, tujuannya
adalah :
Tercapainya kondisi efisiensi pelayanan publik.
Membantu pemerintahan nasional untuk menyelenggarakan
pemerintahan secara efisien.
Biaya birokrasi pelayanan publik akan menladi lebih rendah
serta biaya koordinasi, monitoring dan kontrol akan meniadi lebih
murah dan efektif sehingga efektivitas pelayanan publik akan
lebih besar.
Norton (1994)
Mengungkapkan bahwa penataan batas ini
berkaitan dengan efisiensi ekonomi dan
efektivitas demokrasi. Selain mempertimbangkan dua hal tersebut secara parsial dapat pula
dipertimbangkan kombinasi di antara keduanya
yang mempunyai arti penting untuk
menciptakan stabilitas, fleksibilitas dan daya
tanggap pelayanan publik
7. P
E
R
T
I
M
B
A
N
G
A
N
E
F
I
S
I
E
N
S
I
E
K
O
N
O
M
I
Pertimbangan efisiensi ekonomi yang menjadi dasar bagi penentuan batas
daerah meliputi beberapa hal :
1. Perhitungan tentang biaya perjalanan dan komunikasi rendah sehingga
menyebabkan efisiensi dan baiknya pelayanan publik dan koordinasi
pemerintahan. Selain itu, jumlah penduduk yang lebih banyak dalam
batas daerah tertentu juga akan menambah biaya yg lebih besar
karena membutuhkan institusi yg lebih besar seiring permasalahan
masyarakata yg lebih kompleks.
2. Sejauh mana pemerintah daerah mampu memenuhi kebutuhan
finansial, tanah, dan sumber daya lainnya dari dalam daerahnya
sendiri sehingga meminimalkan kerergantungan ekonomi dari susunan
pemerintahan di atasnya atau bergantung pada daerah lainnya.
3. Minimalisasi biaya eksternalitas yang berasal dari daerah lainnya
sehingga dapat menyebabkan biaya tambahan bagi suatu daerah.
4. Kemampuan melakukan fasilitasi kolaborasi dan koordinasi di antara
berbagai ienis pelayanan yang diberikan dan lembaga pelayanan yang
ada.
5. Kemampuan untuk menyesuaikan wilayah dengan lembaga-lembaga
swastar masyarakat, dan pemerintah beserta berbagai kepentingan
terkait untuk memfasilitasi keria sama dan koordinasi guna
kepentingan bersama dan interdependensi antar lembaga tersebut.
8. P
E
R
T
I
M
B
A
N
G
A
N
E
F
E
K
T
I
F
I
T
A
S
D
E
M
O
K
R
A
S
I
EFEKTIFITAS DEMOKRASI
Batas daerah yang tepat akan
mampu mengeksplorasi dengan
tepat tentang apa saia yang
diinginkan oleh para pemilih.
Mudahnya aksesibilitas
penduduk dalam memilih
anggota dewan dan pejabat
pemerintah daerah.
Batas daerah yang tepat akan menjamin
keterwakilan yang adil bagi kaum
minoritas.
Pemahaman publik terhadap
sistem dan tuiuan
pemerintahan daerah
Rentang kendali kekuasaan dan
tanggung iawab yang
mendukung pemerintah daerah
untuk merespons kebutuhan
penduduk setempat baik pada
masa kini dan mendatang, serta
memberikan pilihan-pilihan
dalam penyediaan barangbarang publik.
10. C
A
T
C
H
M
E
N
T
A
R
E
A
Hoessein (2000)
Luas wilayah yang optimal bagi pelayanan
publik, pembangunan, penarikan sumber
daya, partisipasi dan kontrol baik masyarakat
maupun birokrasi. Arti penting catchment
area ini berkaitan dengan dibutuhkannya
penentuan batas yang akurat dengan
berorientasi pada administrasi yang
berkualitas untuk menghadapi perubahen
masyarakat dan kompleksitas layanan yang
dibutuhkannya. Harapannya adalah
pemberian layanan kepada masyarakat dapat
berialan optimal.
11. C
A
T
C
H
M
E
N
T
A
R
E
A
Catchment
Area
Mencapai kondisi
ideal saat seluruh
masyarakat
terjangkau oleh
layanan publik.
Daya jangkau layanan yang bisa dilakukan
oleh institusi pelayanan publik tertentu.
Dengan daya jangkau layanan ini, maka
akan teriadi variasi kondisi seperti; suatu
masyarakat dapat memperoleh jenis
layanan yang sama dari lembaga yang
berbeda-beda, atau masyarakat
memperoleh jenis layanan dari satu
lembaga saja, atau bahkan tak tersentuh
layanan sama sekali.
Gagal
Discatchment
Area
Kondisi yg menunjukkan rendahnya daya
jangkau lembaga dan aparat pemerintahan terhadap masyarakatnya. Rendah
nya daya jangkau ini menyebabkan
ketidakmampuan pemerintah daerah
dalam memberikan layanan kepada
masyarakat termasuk pula lemahnya
kemampuan untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat.
12. C
A
T
C
H
M
E
N
T
A
R
E
A
Dampak negatif
Discatchment Area
Kerusakan lingkungan,
kriminalitas, ketidakpuasan publik
terhadap pelayanan birokrasi, serta
lambannya birokrasi.
Dalam banyak hal discatchment area
menyebabkan ekonomi biaya tinggi
yang pada akhirnya mengurangi
kesejahteraan masyarakat. Kriminalitas
terjadi berarti pelayanan dasar bidang
keamanan tak terpenuhi. Kerusakan
lingkungan iuga diakibatkan oleh tingkat
kesejahteraan yang rendah dan akses
pada kegiatan ekonomi normal tak
diperoleh anggota masyarakat, dan
masih banyak kasus lagi yang
mencerminkan adanya discatchment
Area.