Dokumen ini membahas desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, menyoroti pentingnya pemberian wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri demi meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan partisipasi masyarakat. Desentralisasi bertujuan untuk mengatasi kelemahan pemerintahan pusat dan mendorong pembangunan daerah, sementara otonomi daerah diatur oleh undang-undang untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat. Namun, terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, termasuk kompleksitas struktur pemerintahan dan potensi fanatisme daerah.

1. A. Desentralisasi atau Otonomi
Daerah dalam Konteks Negara
Kesatuan Republik Indonesia

2. Nama Kelompok :
1. Aprillyana Anggi R.
2. Dzulfikar Khusnu G.
3. Fitria Rahmawati
4. Lusiana Diyan N.

3. 1. DESENTRALISASI

4. Desentralisasi
• Desentralisasi adalah pembentukan daerah
otonom dengan kekuasaan kekuasaan
tertentu dan bidang-bidang kegiatan tertentu
yang diselenggarakan berdasarkan
pertimbangan, inisiatif, dan administrasi
sendiri, sehingga akan dijumpai proses
pembentukan daerah yang berhak mengatur
kepentingan daerahnya.

5. Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang
pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
• Lahirnya konsep desentralisasi merupakan upaya
untuk mewujudkan seuatu pemerintahan yang
demokratis dan mengakhiri pemerintahan yang
sentralistik. Pemerintahan sentralistik menjadi
tidak populer karena telah dinilai tidak mampu
memahami dan memberikan penilaian yang tepat
atas nilai-nilai yang hidup dan berkembang di
daerah.

6. Tujuan Penyelenggaraan Desentralisasi
• 1. dalam rangka peningkatan efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan.
2. sebagai wahana pendidikan politik masyarakat di daerah.
3. dalam rangka memelihara keutuhan negara kesatuan atau integrasi nasional.
4. untuk mewujudkan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang
dimulai dari daerah.
5. guna memberikan peluang bagi masyarakat untuk membentuk karir dalam
bidang politik dan pemerintahan.
6. sebagai wahana yang diperlukan untuk memberikan peluang bagi masyarakat
untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pemerintahan.
7. sebagai sarana yang diperlukan untuk mempercepat pembangunan di daerah.
8. guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa

7. Alasan perlunya pemerintah pusat mendesentralisasikan
kekuasaan kepada pemerintah daerah :
• 1. segi politik, desentralisasi dimaksudkan untuk mengikutsertakan warga dalam
proses kebijakan, baik untuk kepentingan daerah sendiri maupun untuk mendukung
politik dan kebijakan nasional melalui pembangunan proses demokrasi di lapisan
bawah.
2. segi manajemen pemerintahan, desentralisasi dapat meningkatkan efektivitas,
efisiensi, dan akuntabilitas publik terutama dalam penyediaan pelayanan publik.
3. segi kultural, desentralisasi untuk memperhatikan kekhususan, keistimewaan
suatu daerah, seperti geografis, kondisi penduduk, perekonomian, kebudayaan, atau
latar belakang sejarahnya.
4. segi kepentingan pemerintah pusat, desentralisasi dapat mengatasi kelemahan
pemerintah pusat dalam mengawasi program-programnya.
5. segi percepatan pembangunan, desentralisasi dapat meningkatkan persaingan
positif antar daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga
mendorong pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam rangka
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat

8. Menurut The Liang Gie, desentralisasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan
pada :
• 1. dilihat dari sudut politik, desentralisasi dimaksudkan
untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak
saja yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani.
2. penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai
pendemokrasian, untuk menarik rakyat ikut serta dalam
pemerintahan dan melatih diri dalam menggunakan hak-
hak demokrasi.
3. dari sudut teknis organisatoris pemerintahan,
desentralisasi adalah untuk mencapai suatu pemerintahan
yang efesien.

9. Kelebihan dan Kelemahan
Desentralisasi
• Menurut Josef Riwu Kaho :
Kelebihan desentralisasi :
1. mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan.
2. dalam menghadapi masalah yang mendesak yang membutuhkan tindakan yang
cepat, daerah tidak perlu menunggu instruksi lagi dari pemerintah pusat.
3. dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena setiap kebutusan dapat
segera dilaksanakan.
4. mengurangi kemungkinan kesewenang-wenangan dari pemerintah pusat.
5. dapat memberikan kepuasan bagi daerah karena sifatnya lebih langsung.

10. Kelemahan desentralisasi :
1. karena besarnya organ-organ pemerintah, maka struktur
pemerintahan bertambah kompleks yang mempersulit
koordinasi.
2. keseimbangan dan keserasian antara bermacam-macam
kepentingan dan daerah dapat lebih mudah terganggu.
3. dapat mendorong timbulnya fanatisme daerah.
4. keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama.
5. diperlukan biaya yang lebih banyak.

11. Menurut J. In het Veld (dikutip oleh Muhammad
Fauzan, 2006 : 59), konsep desentralisasi mengandung
beberapa kebaikan, yaitu :
• 1. memberikan penilaian yang tepat terhadap daerah dan penduduk yang beraneka
ragam.
2. meringankan beban pemerintah, karena pemerintah pusat tidak mungkin
mengenal seluruh dan segala kepentingan dan kebutuhan setempat dan tidak
mungkin dapat mengetahui bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut sebaik-
baiknya.
3. dapat dihindarkan adanya beban yang melampaui batas dari perangkat pusat oleh
sebab tunggakan kerja.
4. unsur individu atau daerah lebih menonjol karena dalam ruang lingkup yang
sempit seseorang dapat lebih mempergunakan pengaruhnya daripada dalam
masyarakat yang lebih luas.
5. masyarakat setempat dapat kesempatan ikut serta dalam penyelenggaraan
pemerintahan, sehingga ia tidak akan merasa sebagai obyek saja.
6. meningkatkan turut sertanya masyarakat setempat dalam melakukan kontrol
terhadap segala tindakan dan tingkah laku pemerintah.

12. 2. OTONOMI DAERAH

13. Otonomi Daerah
• Otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak,
wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. tonomi daerah berasal dari kata
otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani,
otonomi berasal dari kata autos dan namos. Autos berarti
sendiri dan namos berarti aturan atau undang-undang,
sehingga dapat dikatakan sebagai kewenangan untuk
mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan
guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah
adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai
batas-batas wilayah.

14. Visi otonomi daerah dapat dirumuskan
dalam tiga ruang lingkup utama, yaitu :
• Di bidang politik, pelaksanaan otonomi harus
dipahami sebagai proses untuk membuka ruang bagi
lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara
demokratis, memungkinkan berlangsungnya
penyelenggaraan pemerintahan yang responsif terhadap
kepentingan masyarakat luas, dan memelihara suatu
mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas
pertanggungjawaban publik. Gejala yang muncul dewasa ini
partisipasi masyarkat begitu besar dalam pemilihan Kepala
Daerah, baik propinsi, kabupaten maupun kota.
• Hal ini bisa dibuktikan dari membanjirnya calon-calon
Kepala Daerah dalam setiap pemilihan Kepala Daerah baik
di tingkat propinsi maupun kabupaten atau kota.

15. • Di bidang ekonomi, otonomi daerah di satu pihak harus
menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi
nasional di daerah, dan di pihak lain terbukanya peluang
bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan
regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan
potensi ekonomi di daerahnya.
• Dalam konteks ini, otonomi daerah akan
memungkinkan lahirnya berbagai prakarsa pemerintah
daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan
proses perizinan usaha, dan membangun berbagai
infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi di
daerahnya. Dengan demikian otonomi daerah akan
membawa masyarakat ke tingkat kesejahteraan yang lebih
tinggi dari waktu ke waktu.

16. • Di bidang sosial budaya, otonomi daerah
harus dikelola sebaik mungkin demi
menciptakan harmoni sosial, dan pada saat
yang sama, juga memelihara nilai-nilai lokal
yang dipandang kondusif terhadap
kemampuan masyarakat dalam merespon
dinamika kehidupan di sekitarnya.

17. TUJUAN OTONOMI DAERAH
• Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004, maksud dan
tujuan pemberian otonomi daerah adalah
mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan pelayanan,
pemberdayaan dan peranserta masyarakat serta
peningkatan daya saing daerah dengan
memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,
keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu
daerah dalam sistem NKRI. Hal itu berarti tujuan
otonomi daerah adalah untuk memberdayakan
daerah dan mensejahterakan rakyat.

18. • Berdasarkan rumusan tujuan otonomi daerah yang demikian,
maka tujuan otonomi daerah yang disepakati selama ini adalah,
pertama, membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban
yang tidak perlu dalam menangani urusan domestik, sehingga is
berkesempatan mempelajari, memahami, merespons berbagai
kecenderungan global dan mengambil manfaat dari padanya
serta berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro nasional
yang bersifat strategic. Kedua, proses pemberdayaan daerah.
Kemampuan prakarsa dan kreativitas daerah akan terpacu,
sehingga kapabilitas dalam mengatasi berbagai masalah
domestik akan semakin kuat dan mandiri. Dengan demikian,
tujuan otonomi, daerah adalah peningkatan pelayanan dan
kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan
kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta
pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah
serta antar daerah dalam kerangka menjaga keutuhan NKRI.

19. Tujuan Penyelenggaraan Otonomi
Daerah
• Penyelenggaraan Otonomi berdasarkan asas
otonomi dan tugas pembantuan serta AAUPB,
dengan tujuan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat
melalui :
• - peningkatan pelayanan kpd masyarakat,
• - pemberdayaan masyarakat, dan
• - peningkayan daya saing daerah

20. 3. OTONOMI DAERAH dalam
KONTEKS NEGARA KESATUAN

21. • Berdasarkan pada pemahaman otonomi daerah
tersebut, maka pada hakekatnya otonomi daerah
bagi pembangunan regional adalah hak mengurus
rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom.
Hak tersebut bersumber dari wewenang pangkal
dan urusan-urusan pemerintah (pusat) yang
diserahkan kepada daerah, yang dalam
penyelenggaraannya lebih memberikan tekanan
pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta
masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta
memperhatikan potensi dan keragaman daerah.

22. • Dalam rangka pelaksanaan otonomi tersebut,dinyatakan bahwa
kewenangan pemerintahan pusat diserahkan kepada Daerah
dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan
dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana serta
sumberdaya manusia sesuai dengan kewenangan yang
diserahkan tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam
rangka menjalankan otonomi sepenuhnya tersebut didalam
implementasinya diperlukan dana yang memadai. Oleh karena
itu, melalui UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan
keuangan antara pemerintah pusat dan daerah ( direvisi dengan
UU.No.33 tahun 2004 ), maka kemampuan daerah untuk
memperoleh dana dapat lebih ditingkatkan. Berkaitan dengan
peningkatan kemampuan pendanaan di daerah tersebut ada
beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain harus
memperhatikan asas keadilan dan rasa persatuan sebagai
bangsa.

23. • Dalam realitasnya, elite politik di Jakarta bertindak sebagai negara
dan menafsirkan kepentingan-kepentingan negara. Namun
malangnya, tindakan dan tafsiran kepentingan atas nama negara ini
seringkali berisikan pula tindakan dan kepentingan elite dan
kelompoknya terutama untuk mengekalkan kekuasaan politik yang
ada di tangan mereka. Kecenderungan ini menimbulkan
permasalahan apakah memang “Negara (Indonesia)” mempunyai
kepentingan terhadap keharusan wujud negara kesatuan dan tidak
bisa dalam bentuk lain? Apakah wujud dalam bentuk lain seperti
federalisme, yang apabila dikehendaki rakyat di daerah mesti
ditolak? Apakah “negara” mesti berkuasa meniadakan keinginan
tersebut? Bagaimana pula negara harus bersikap dengan demokrasi
yang muncul di tingkat lokal dimana menghendaki terciptanya
kesejahteraan, keadilan dan pengakuan terhadap hak-hak politik
mereka? Bagi menjawab perkara di atas, maka tulisan ini akan coba
membincangkan tentang hubungan negara dan rakyat lebih
mendalam terkait dengan pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal.

24. 4. LANDASAN HUKUM
PENERAPAN OTONOMI DAERAH di
INDONESIA

25. UUD 1945
• Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa
“Negara Indonesia adalah negara kesatuan
berbentuk republik”. Dengan demikian,
adanya daerah yang mempunyai kewenangan
untuk mengatur dan mengurus rumah tangga
sendiri harus diletakkan dalam kerangka
negara kesatuan bukan negara federasi.
• Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

26. • –>Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi
dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap
provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang
diatur dengan undang-undang.
• –>Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan.
• –>Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki
Dewan perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan
umum.
• –>Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah
daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
• –>Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya. Kecuali
urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan
Pemerintah Pusat.
• –>Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan
peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas
pembantuan.
• –>Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur
dalam undang-undang.

27. Berdasarkan pasal-pasal tersebut (pasal 18, 18 A dan
18 B), dapat ditarik pengertian-pengertian sebagai
berikut:
• –>Daerah tidaklah bersifat “staat” atau negara (dalam
negara);
• –>Wilayah Indonesia mula-mula akan dibagi dalam
provinsi-provinsi. Provinsi ini kemudian akan dibagi
dalam daerah-daerah yang lebih kecil yaitu kabupaten
atau kota;
• –>Daerah-daerah itu adalah daerah otonom atau
daerah administrasi;
• –>Di daerah otonom dibentuk Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) yang anggota-anggotanya dipilih
melalui pemilihan umum (bd. BN. Marbun, 2005:13);

28. –>Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan
pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa
serta kesatuan masyarakat hukum adat dengan hak-hak
tradisionalnya (bd. Hanif Nurcholis, 2005 : 59); ini menjadi
dasar pembentukan Daerah Istimewa dan pemerintah
Desa.
–>Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan;
–>Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya (Pasal 18 ayat
5);
–>Prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilaksanakan
secara selaras dan adil (Pasal 18 ayat 2, bd. Muhammad
Fauzan, 2006 : 41).

29. Undang-Undang
• Undang-Undang No. 1 Tahun 1945
Sejak awal kemerdekaan, otonomi daerah telah mendapat
perhatian melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1945. Undang-
undang ini, menurut Mahfud (2006:224), dibuat dalam semangat
demokrasi menyusul proklamasi kemerdekaan yang memang
menggelorakan semangat kebebasan. Undang-undang ini berisi
enam pasal yang pada pokoknya memberi tempat penting bagi
Komite Nasional Daerah (KND) sebagai alat perlengkapan
demokrasi di daerah. Asas yang dianut UU No. 1 Tahun 1945 adalah
asas otonomi formal dalam arti menyerahkan urusan-urusan
kepada daerah-daerah tanpa secara spesifik menyebut jenis atau
bidang urusannya. Ini berarti bahwa daerah bisa memilih sendiri
urusannya selama tidak ditentukan bahwa urusan-urusan tertentu
diurus oleh pemerintah pusat atau diatur oleh pemerintah yang
tingkatannya lebih tinggi.

30. • UU No. 22 Tahun 1948
Pada tahun 1948 dikeluarkan UU No. 22 Tahun 1948
guna menyempurnakan UU sebelumnya yang
dirasakan masih dualistik. UU Nomor 22 Tahun 1948 ini
menganut asas otonomi formal dan materiil sekaligus.
Ini terlihat dari pasal 23 (2) yang menyebut urusan
yang diserahkan kepada daerah (materiil) dan pasal 28
yang menyebutkan adanya pembatasan-pembatasan
bagi DPRD untuk tidak membuat Perda tertentu yang
telah diatur oleh pemerintah yang tingkatannya lebih
tinggi. Hal ini menunjukkan adanya keinginan untuk
memperluas otonomi daerah.

31. • UU No. 1 Tahun 1957
Di era demokrasi liberal, berlaku UUDS 1950, di
mana gagasan otonomi nyata yang seluas-luasnya
tidak dapat dibendung sehingga lahirlah UU No. 1
Tahun 1957. Di sini, dari sudut UU ini telah
dikenal adanya pemilihan kepala daerah secara
langsung, meski belum sempat dilaksanakan
karena terjadi perubahan politik. Dalam UU ini,
menurut Mahfud (2006:245), DPRD dijadikan
tulang punggung otonomi daerah, sedangkan
tugas-tugas pembantuan dilakukan oleh Dewan
Pemerintah Daerah (DPD).

32. • UU No. 18 Tahun 1965
Pada era demokrasi terpimpin, dikeluarkanlah UU
Nomor 18 Tahun 1965. UU ini merupakan perwujudan
Penpres No. 6 Tahun 1959 yang mempersempit
otonomi daerah. Istilah otonomi seluas-luasnya masih
dipakai sebagai asas, tetapi elaborasinya di dalam
sistem pemerintahan justru merupakan pengekangan
yang luar biasa atas daerah. Kepala daerah ditentukan
sepenuhnya oleh pemerintah pusat dengan wewenang
untuk mengawasi jalannya pemerintahan di daerah.
Demikian juga wewenang untuk menangguhkan
keputusan-keputusan DPRD sehingga lembaga ini
praktis sama sekali tidak mempunyai peran.

33. • UU No. 5 Tahun 1974
Setelah demokrasi terpimpin digantikan oleh sistem politik Orde Baru
yang menyebut diri sebagai Demokrasi Pancasila, maka politik hukum
otonomi daerah kembali diubah. Melalui Tap
MPRS No.XXI/MPRS/1966 digariskan politik hukum otonomi daerah
yang seluas-luasnya disertai perintah agar UU No. 18 Tahun 1965
diubah guna disesuaikan dengan prinsip otonomi yang dianut oleh
Tap MPRS tersebut.Selanjutnya, melalui Tap
MPR No.IV/MPR/1973 tentang GBHN yang, sejauh menyangkut
hukum otonomi daerah, penentuan asasnya diubah dari otonomi
“nyata yang seluas-luasnya” menjadi otonomi “nyata dan
bertanggungjawab” (Mahfud, 2006:226). Ketentuan GBHN tentang
politik hukum otonomi daerah ini kemudian dijabarkan di dalam UU
No. 5 Tahun 1974 yang melahirkan sentralisasi kekuasaan dan
menumpulkan otonomi daerah. Dengan UU yang sangat sentralistik
itu terjadilah ketidakadilan politik. Seperti kedudukan DPRD sebagai
bagian dari pemerintah daerah dan cara penetapan kepala daerah.
Demikian juga terjadi ketidakadilan ekonomi karena kekayaan daerah
lebih banyak disedot oleh pusat untuk kemudian dijadikan alat
operasi dan tawar-menawar politik.

34. • UU No. 22 Tahun 1999
Pada era reformasi, otonomi daerah kembali mendapat
perhatian serius. Otonomi daerah, yang di masa Orde Baru
tertuang di dalam UU No. 5 Tahun 1974, kembali
dipersoalkan karena dianggap sebagai instrumen
otoriterisme pemerintah pusat. Melalui UU No. 22 Tahun
1999, prinsip otonomi luas dalam hubungan pusat dan
daerah dikembalikan. Ada tiga hal yang menjadi visi UU No.
22 Tahun 1999, menurut Ryass Rasyid (2002:75), yaitu: (1)
membebaskan pemerintah pusat dari beban mengurus
soal-soal domestik dan menyerahkannya kepada
pemerintah lokal agar pemerintah lokal secara bertahap
mampu memberdayakan dirinya untuk mengurus urusan
domestiknya; (2) pemerintah pusat bisa berkonsentrasi
dalam masalah makro nasional; dan (3) daerah bisa lebih
berdaya dan kreatif.

35. • UU No. 32 Tahun 2004
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menganut prinsip
yang sama dengan UU No. 22 Tahun 1999, yakni otonomi
luas dalam rangka demokratisasi. Prinsip otonomi luas
itu mendapat landasannya di dalam pasal 18 UUD 1945
yang telah diamandemen. Dalam UU ini juga ditegaskan
juga sistem pemilihan langsung kepala daerah. Rakyat
diberi kesempatan yang luas untuk memilih sendiri
kepala daerah dan wakilnya. Menurut pasal 57 ayat (1),
Kepda/Wakepda dipilih dalam satu pasangan calon yang
dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

36. Peraturan Pemerintah
• Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota. Peraturan ini menjadi dasar
hukum otonomi daerah dalam melaksanakan
kewenangan di daerah. PP No. 38 Tahun 2007
ini merupakan penjabaran langsung untuk
dapat melaksanakan Pasal 14 ayat (3) UU No.
32 Tahun 2004.

37. 5. NILAI, DIMENSI, dan PRINSIP
OTONOMI DAERAH di INDONESIA

38. Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam UUD
1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan
otonomi daerah di Indonesia, yaitu:
• Nilai Unitaris, yang diwujudkan dalam pandangan bahwa
Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di
dalamnya yang bersifat negara (“Eenheidstaat”), yang
berarti kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa dan
negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara
kesatuan-kesatuan pemerintahan; dan
• Nilai dasar Desentralisasi Teritorial, dari isi dan jiwa pasal
18 Undang-undang Dasar 1945 beserta penjelasannya
sebagaimana tersebut di atas maka jelaslah bahwa
Pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik
desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan.

39. Dikaitkan dengan dua nilai dasar tersebut di atas,
penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia berpusat pada
pembentukan daerah-daerah otonom dan
penyerahan/pelimpahan sebagian kekuasaan dan
kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk
mengatur dan mengurus sebagian sebagian kekuasaan dan
kewenangan tersebut. Adapun titik berat pelaksanaan
otonomi daerah adalah pada Daerah Tingkat II (Dati II) dengan
beberapa dasar pertimbangan.
• Dimensi Politik, Dati II dipandang kurang mempunyai
fanatisme kedaerahan sehingga risiko gerakan separatisme
dan peluang berkembangnya aspirasi federalis relatif minim;
• Dimensi Administratif, penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan kepada masyarakat relatif dapat lebih efektif;
• Dati II adalah daerah “ujung tombak” pelaksanaan
pembangunan sehingga Dati II-lah yang lebih tahu kebutuhan
dan potensi rakyat di daerahnya.

40. Atas dasar itulah, prinsip otonomi yang dianut
adalah:
• Nyata, otonomi secara nyata diperlukan sesuai
dengan situasi dan kondisi obyektif di daerah;
• Bertanggung jawab, pemberian otonomi
diselaraskan/diupayakan untuk memperlancar
pembangunan di seluruh pelosok tanah air; dan
• Dinamis, pelaksanaan otonomi selalu menjadi
sarana dan dorongan untuk lebih baik dan maju.

41. B. Kedudukan dan
Peran Pemerintah
Pusat

42. Kedudukan pemerintah pusat atas daerah yaitu sebagai
penanggung jawab akhir dari daerah.
Perannya :
-tanggung jawab akhir penyelenggara urusan
pemerintahan diserahkan kepada daerah adalah
menjadi tanggung jawab akhir pemsat,karena
dampaknya akan menimpa pada negara.
-peran pusat dalam kerangka otonomi daerah
akan banyak bersifat menentukan kebijakan
makro,melakukan
supervisi,monitoring,evaluasi,kontrol dan
pemberdayaan sehingga dapat berjalan secara
optimal.