Beberapa catatan berkaitan dana kampanye Pemilu 2019

1. DANA KAMPANYE
PEMILU TAHUN 2019

2. Dasar Hukum
•Ketentuan Pasal 329 ayat (7), Pasal 332 ayat (7),
Pasal 334, Pasal 335, Pasal 336 ayat (1), Pasal
337 ayat (3), Pasal 338, dan Pasal 339 ayat (2)
Undang­ Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum;
•PKPU No. 24 tahun 2018 dan Perubahannya
PKPU No. 29 tahun 2018

3.  Meningkatkan pelayanan kepada Peserta Pemilihan untuk
menyusun laporan dana kampanye yang transparan &
akuntabel
 Menerbitkan alat bantu aplikasi untuk memudahkan Peserta
Pemilihan menyusun laporan dana kampanye
 Kewajiban KPU Prov/KIP Aceh & KPU/KIP Kab/Kota sebagai
Penyelenggara Pemilihan untuk membentuk desk layanan
laporan dana kampanye dengan SDM yang kapabel
 Memberikan pelayanan data & informasi laporan dana
kampanye
KEBIJAKAN KPU DALAM
PELAPORAN DANA KAMPANYE

4. Istilah Penting Berkaitan Dana
Kampanye
• Rekening Khusus Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat RKDK
adalah rekening yang menampung Dana Kampanye, yang dipisahkan
dari rekening keuangan Partai Politik atau rekening keuangan pribadi
Peserta Pemilu.
• Laporan Awal Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LADK
adalah pembukuan yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan
saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan
dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan
penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik, Calon Anggota DPD atau pihak
lain.

5. lanjutan
• Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang
selanjutnya disingkat LPSDK adalah pembukuan yang
memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu
setelah LADK disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP
Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
• Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yang
selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan yang
memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana
Kampanye.

6. Tanggung Jawab (Pasal 5 PKPU
24/2018)
• Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menjadi
tanggung jawab Pasangan Calon.
• Dana Kampanye Pemilu anggota DPR dan DPRD menjadi tanggung
jawab Partai Politik Peserta Pemilu.
• Dana Kampanye Pemilu anggota DPD menjadi tanggung jawab
masing­masing Calon Anggota DPD.

7. Pemilu Anggota DPR dan DPRD
• Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD bersumber dari:
• Partai Politik;
• calon anggota DPR dan DPRD dari Partai Politik bersangkutan;
dan/atau
• sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
• Dana Kampanye yang bersumber dari sumbangan yang sah
menurut hukum dari pihak lain berasal dari:
• perseorangan;
• kelompok; dan/atau
• perusahaan atau badan usaha nonpemerintah.

8. PELAPORAN DANA KAMPANYE
• Partai Politik Peserta Pemilu wajib mencatat seluruh penerimaan dan
pengeluaran berupa uang, barang, dan/atau jasa dalam pembukuan
khusus Dana Kampanye.
• Pembukuan harus terpisah dari pembukuan keuangan Partai Politik
yang bersangkutan.
• Pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus Dana Kampanye
Partai Politik Peserta Pemilu mencakup pembukuan penerimaan dan
pengeluaran khusus Dana Kampanye para calon anggota DPR, DPRD
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

9. lanjutan
• Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota wajib melakukan pencatatan penerimaan
dan pengeluaran Dana Kampanye yang bersangkutan dan
menyampaikan kepada Partai Politik.
• Pembukuan mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah
penerimaan dan pengeluaran disertai bukti pengeluaran
yang dapat dipertanggungjawabkan.

10. Laporan Dana Kampanye
•LADK;
•LPSDK; dan
•LPPDK.

11. TUGAS KPU PROV/KIP ACEH &
KPU/KIP KAB/KOTA
JENIS
LAPORAN
TUGAS KPU PROV/KIP ACEH & KPU/KIP KAB/KOTA
LADK  Menerima LADK
 Menyusun BA & membuat tanda terima
 Mencermati cakupan informasi & format LADK, jika tidak lengkap dibuat catatan khusus dalam BA
 Mengumumkan LADK 1 hari setelah menerima LADK & mengunggah LADK pada laman SITAP
LPSDK  Menerima LPSDK
 Menyusun BA & membuat tanda terima
 Mencermati cakupan informasi & format LPSDK, jika tidak lengkap dibuat catatan khusus dalam BA
 Mengumumkan LPSDK 1 hari setelah menerima LPSDK & mengunggah LPSDK pada laman SITAP
LPPDK  Menerima LPPDK
 Membuat tanda terima
 Menyampaikan LPPDK kepada KAP 1 hari setelah menerima LPPDK
 Menerima laporan hasil audit LPPDK dari KAP
 Mengumumkan LPPDK 1 hari setelah menerima LPPDK dari KAP & mengunggah hasil audit pada
laman SITAP

12. Metode Kampanye Pelaksana/Fasilitasi Keterangan
Pertemuan Terbatas Pasangan Calon
1. Peserta paling banyak 2.000 orang untuk tingkat provinsi;
2. Peserta paling banyak 1.000 orang untuk tingkat kabupaten/kota.
Pertemuan Tatap Muka/Dialog Pasangan Calon
1. Jumlah peserta sesuai kapasitas ruangan;
2. Dapat dilakukan di luar ruangan.
Debat Publik
KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota
Dilaksanakan maksimal 3 kali
Penyebaran Bahan Kampanye
1. KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota;
2. Pasangan Calon
1. Bahan Kampanye dicetak oleh KPU paling banyak 100 % jumlah KK untuk setiap pasangan calon;
2. Tambahan bahan kampanye dapat dicetak oleh pasangan calon paling banyak 100 persen jumlah KK.
Bahan Kampanye Lain seperti pakaian, penutup
kepala, alat minum, kalender, kartu nama, pin, alat
tulis, payung dan stiker berukuran 10 x 5 cm
Pasangan calon
1. Nilai setiap bahan kampanye tidak boleh lebih dari Rp25.000;
2. Bahan kampanye tersebut disebar pada pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan di tempat umum.
Alat Peraga Kampanye
1. KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota;
2. Pasangan Calon
 Fasilitasi oleh KPU :
1. Baliho paling banyak 5 buah setiap pasangan calon untuk setiap kabupaten/kota;
2. Umbul-umbul paling banyak 20 buah setiap pasangan calon untuk setiap kecamatan
3. Spanduk paling banyak 2 buah setiap pasangan calon untuk setiap desa/kelurahan.
 Tambahan APK yang difasilitasi oleh pasangan calon paling banyak 150% dari jumlah maksimal
Kegiatan Lain berbentuk Rapat Umum Pasangan Calonn Paling banyak 2 kali untuk Pemilihan Gubernur dan 1 kali untuk pemilihan bupati/wali kota
Iklan Media Massa
KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota
1. Iklan kampanye difasilitasi 14 hari sebelum dimulainya masa tenang;
2. Iklan kampanye di televisi setiap paslon paling banyak 10 spot berdurasi 30 detik setiap stasiun televisi setiap harinya.
3. Iklan kampanye di radio setiap paslon paling banyak 10 spot berdurasi 60 detik setiap stasiun radio setiap harinya.
Kegiatan Lain di luar rapat umum seperti perlombaan Pasangan calon
1. Paling banyak 2 kali untuk pemilihan gubernur dan 1 kali untuk pemilihan bupati/wali kota;
2. Nilai barang sebagai hadiah pada acara perlombaan maksimal Rp1 juta.
METODE KAMPANYE DAN PENGATURANNYAMETODE KAMPANYE DAN PENGATURANNYA

13. BENTUK-BENTUK SUMBER DANA KAMPANYE
UangUang
BarangBarang
Jasa
Bersumber dari Pasangan Calon yang bersangkutan, partai politik dan/atau gabungan partai politik yang
mengusulkan, sumbangan perseorangan, sumbangan kelompok, sumbangan badan usaha, wajib ditempatkan
pada Rekening Khusus Dana Kampanye terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye
Benda bergerak atau benda tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan
harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima
Benda bergerak atau benda tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan
harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima
Pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh
Pasangan Calon sebagai penerima jasa yang dapat dinilai dengan uang
berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima
Pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh
Pasangan Calon sebagai penerima jasa yang dapat dinilai dengan uang
berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima

14. PEMBATASAN DANA KAMPANYE
Pembatasan
Pengeluaran Dana
Kampanye
Pembatasan
Sumbangan Dana
Kampanye

15.  Rapat umum = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah
 Pertemuan terbatas = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah
 Pertemuan tatap muka = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah
 Pembuatan bahan kampanye = jumlah kegiatan x (30% x jumlah pemilih) x Rp 25.000,00
 Jasa manajemen/konsultasi
 APK & bahan kampanye yang dibiayai Paslon jumlahnya berpedoman pada SK KPU Prov/KIP Aceh &
KPU/KIP Kab/Kota
 Dalam menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye, KPU Prov/KIP Aceh & KPU/KIP Kab/Kota
berkoordinasi dengan parpol atau gabungan parpol atau petugas yang ditunjuk bakal Paslon/Calon Anggota
DPD/DPR/DPRD
 Setelah berkoordinasi, KPU Prov/KIP Aceh & KPU/KIP Kab/Kota menetapkan Keputusan KPU Prov/KIP Aceh
& KPU/KIP Kab/Kota tentang pembatasan pengeluaran dana kampanye
PENGHITUNGAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

16. LARANGAN
Peserta Pemilu, Pelaksana kampanye, dan Tim Kampanye
dilarang menerima sumbangan Dana Kampanye atau bantuan
lain untuk Kampanye yang berasal dari:
• pihak asing;
• penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
• hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan
menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana; dan
• pemerintah dan pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan
usaha milik daerah, pemerintah desa, dan badan usaha milik desa
atau sebutan lain.

17. SANKSI
• Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD yang tidak
menyampaikan LADK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan
KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan batas waktu 15 hari, dikenai
sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang
bersangkutan.
• Calon Anggota DPD yang tidak menyampaikan LADK kepada KPU, KPU
Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 hari
setelah penutupan LADK jam 18.00, dikenai sanksi berupa
pembatalan sebagai Peserta Pemilu.

18.  KPU Prov/KIP Aceh atau KPU/KIP Kab/Kota
melakukan klarifikasi kepada Paslon & Parpol atau
gabungan parpol yang mengusulkan Paslon atau
Paslon perseorangan
 Hasil klarifikasi diputuskan dalam rapat pleno
 Apabila terbukti, KPU Prov/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kab/Kota menuangkan dalam Keputusan KPU
Prov/KIP Aceh atau KPU/KIP Kab/Kota
MEKANISME PEMBERIAN
SANKSI

19. AUDIT DANA KAMPANYE
AUDIT DANA KAMPANYE
Bentuk perikatan Audit kepatuhan
Tujuan audit kepatuhan Menilai kesesuaian laporan dana kampanye dengan
perUUan
Seleksi KAP Jasa konsultansi
Waktu audit 15 hari sejak KAP menerima LPPDK dari KPU Prov/KIP
Aceh atau KPU/KIP Kab/Kota
Penyampaian hasil audit KPU Prov/KIP Aceh atau KPU/KIP Kab/Kota
menyampaikan hasil audit LPPDK kepada Paslon paling
lambat 3 hari setelah menerima LPPDK dari KAP
Pengumuman hasil audit KPU Prov/KIP Aceh atau KPU/KIP Kab/Kota
mengumumkan hasil audit LPPDK paling lambat 1 hari
setelah menerima hasil audit dari KAP

20.  Rekening khusus dana kampanye dibuka bukan
atas nama Paslon;
 Pembatasan pengeluaran dana kampanye belum
mencerminkan semangat efisiensi belanja
kampanye;
 Pemenuhan syarat administrasi dan/atau
peninjauan lapangan/klarifikasi dalam seleksi KAP;
 Kualitas laporan dana kampanye Paslon.
PENGALAMAN BERHARGA PILKADA
SERENTAK SEBELUMNYA

21. Kerawanan dana kampanye
Berdasarkan kajian PPATK
• Pertama, sumber perseorangan dengan potensi ilegal dari hasil
kejahatan atau korupsi.
• Kedua, sumber partai politik dengan potensi ilegal dari hasil korupsi
proyek, perizinan, dan suap.
• Ketiga, sumber badan usaha dengan potensi ilegal dari hasil usaha
yang tidak sah, maupun hasil pencampuran dengan hasil TPPU.
• Keempat, sumber kelompok atau organisasi masyarakat (ormas)
dengan potensi ilegal berupa dana titipan melalui ormas.

22. Catatan Penting Dana Kampanye
• Pertama, peserta pemilu tak mencatat semua penerimaan dan
pengeluaran dalam pembukuan, baik secara sengaja ataupun tak sengaja.
• Kedua, sebagai peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD,
parpol lah yang wajib menjamin transparansi dana kampanye pemilu.
Akan tetapi karena penetapan calon terpilih dilakukan berdasarkan suara
terbanyak, para calon anggota DPR dan DPRD yang jauh lebih aktif
melakukan kampanye daripada parpol sebagai institusi. Karena itu
tidaklah mengherankan bila para calonlah yang mencari dan
menggunakan dana kampanye. Konsekuensinya, banyak dana kampanye
yang diterima para calon tak dilaporkan oleh partai.

23. Catatan Penting Dana Kampanye
• Ketiga, UU mewajibkan peserta pemilu menempatkan setiap sumbangan dalam
bentuk uang pada rekening khusus dana kampanye. Kewajiban ini tak disertai
sanksi bagi yang tak menaati. Akibatnya, rekening khusus itu hanya berisi dana
awal ketika membuka rekening. Rekening khusus dana kampanye pemilu gagal
menjamin transparansi atas setiap transaksi yang dilakukan peserta pemilu.
• Keempat, yang paling penting, para pemilih belum mengetahui sumber
penerimaan dan pengeluaran dana kampanye setiap peserta pemilu sebelum
hari pemungutan suara. Hal ini karena UU mewajibkan peserta pemilu
menyerahkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pemilu
kepada KAP yang ditunjuk KPU paling lambat 15 hari sesudah hari pemungutan
suara.

24. TERIMATERIMA KASIHKASIH